cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Surya
Contact Email
surya_gayo85@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
resam.jh.stihmat@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh tengah,
Aceh
INDONESIA
RESAM Jurnal Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah
ISSN : 24432407     EISSN : 2615207X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
RESAM Jurnal Hukum terbit 2 (dua) kali setahun pada bulan April dan Oktober. Naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan secara online (early view) dan versi cetaknya akan diedarkan pada setiap terbitan.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum" : 5 Documents clear
Peran Imum Mukim Dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong Di Aceh Mudfar Alianur; Aidil Syah Putra
RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v6i2.45

Abstract

ABSTRAKLembaga Mukim lembaga resmi Pemerintah berada di bawah Camat dipimpin oleh seorang Imum Mukim. Imum Mukim memiliki fungsi dan kewenangan berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kewenangan Imum Mukim serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Mukim sangat berperan baik dalam pembangunan Pemerintahan Gampong. Hambatannya yaitu kurang pahamnya masyarakat terhadap pentingnya akan tugas dan kewenangan Imum Mukim dalam pembangunan Pemerintahan Gampong.ABSTRACTThe Mukim Institution, the official government institution, is under the Camat led by an Imum Mukim. Imum Mukim has functions and authorities based on Qanun Number 4 of 2003 concerning Mukim Government. The research objective was to determine the role and authority of the Imum Mukim and the obstacles in the implementation of village governance development in Aceh. The research method uses literature and field research. The results showed that the Mukim institution was very good at developing Gampong Government. The obstacle is the lack of public understanding of the importance of the duties and authorities of the Imum Mukim in the development of the Gampong Government.
Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dalam Meminimalisir Gratifikasi (Kota Dan Kabupaten Pekalongan) Zaenudin Zaenudin
RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v6i2.46

Abstract

ABSTRAKPemerintah dalam menetapkan biaya pencatatan nikah dan rujuk tidak memungut biaya apapun atau gratis namun jika pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA maka dikenai tarif sebesar Rp 600.000,-. Selain itu aturan tersebut juga mengatur bagi masyarakat yang kurang mampu/korban bencana apabila ingin menikah di luar KUA tidak dikenakan tarif dengan catatan surat keterangan dari Desa. Tujuan penelian ini untuk mengetahui sejauhmana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta faktor pendukung dan penghambat dalam meminimalisir gratifikasi. Penelitian ini adalah sosial yuridis atau social legal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan telah terjadi deviasi antara peraturan dan implemetasinya. Deviasi tersebut adalah perbedaan tarif biaya nikah yang sesuai aturan dengan biaya yang dikeluarkan oleh setiap calon pengantin. Faktor penghambat penerapan biaya pernikahan di Kabupaten Pekalongan yaitu pengaruh sosial budaya, sarana dan prasarana dan kurang optimalnya sosialisasi.ABSTRACTThe government, in determining the registration fee for marriage and referral, does not charge any fees or is free. However, if the marriage contract is carried out outside the KUA office, a tariff of IDR 600,000 is charged. In addition, this regulation also regulates that people who are less fortunate / disaster victims if they want to marry outside the KUA are not subject to a tariff with a note from the village certificate The purpose of this study is to determine the effectiveness of Government Regulation Number 19 of 2015 concerning Non-Tax State Revenues and the supporting and inhibiting factors in minimizing gratuities. This research is a social juridical or legal social with a qualitative approach. The results of the study explain the effectiveness of Government Regulation Number 19 of 2015, the cost of weddings in the City and District of Pekalongan has deviated between the regulations and their implementation. The deviation is the difference in the rate of marriage fees according to the rules and the costs incurred by each prospective bride. Inhibiting factors for the application of wedding costs in Pekalongan Regency are the influence of socio-culture, facilities and infrastructure and less than optimal socialization.
Kendala Bank Mandiri Syariah Takengon Dalam Proses Pembiayaan Murabahah Suhartini Suhartini; Hasiun Budi
RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v6i2.48

Abstract

AbstrakDi Indonesia sendiri perkembangan ekonomi Islam ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat pada tahun 1992, dan mengalami perkembangan yang cukup  pesat  sejak  perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  menjadi Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonsia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan akad pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri serta kesesuaiannya dengan prinsip fiqih Islam. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan Murabahah telah mengalami perkembangan sampai pada tingkat yang cukup kompleks. Pembiayaan Murabahah masa ini telah melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu pembeli (nasabah), penjual (bank) dan supplier. Untuk implementasi pembiayaan Murabahah di Bank Mandiri Syariah Takengon, setidaknya ada 3 pola pengembangan yang diterapkan. Akad pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Takengon masih terdapat beberapa aspek yang kurang relevan dengan prinsip-prinsip dasar murabahah dalam fikih Islam.AbstracIn Indonesia itself, the development of the Islamic economy was marked by the operation of Bank Muamalat in 1992, and experienced a fairly rapid development since the amendment of Law Number 7 of 1992 to Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Initiated by the Indonesian Ulema Council (MUI), the Government of Indonesia, and received real support from exponents of the Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI) and several Muslim entrepreneurs. The purpose of this research is to determine how the development of the murabahah financing contract in an independent Islamic bank and its compliance with the principles of Islamic fiqh. The results showed that Murabahah financing has developed to a quite complex level. Murabahah financing at this time has involved 3 (three) parties, namely the buyer (customer), seller (bank) and supplier. For the implementation of Murabahah financing at Bank Mandiri Syariah Takengon, there are at least 3 development patterns that are applied. Murabahah financing agreements at Bank Syariah Mandiri Takengon still have several aspects that are less relevant to the basic principles of murabahah in Islamic jurisprudence.
Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah Muhsin Efendi; Pantriandi Nuswantoro
RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v6i2.49

Abstract

AbstrakRetribusi Parkir adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat yang didalam pelasanaanya terdapat beberapa permasalahan diantaranya petugas parkir enggan mengunakan atribut yang disediakan oleh pemerintah, pungutan tidak sesuai dengan qanun. Tujuan Penelitian mengetahui Pengawasan Pengelolaan Retribusi parkir ditepi jalan Umum, metode penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif Data yang berbentuk kata maupun kalimat dengan berfikir Kritis terhadap Situasi dan Fenomena sosial yang tergambar Relevan dengan masalah yang dikaji. Hasil penelitian bahwa Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah dikatakan belum Optimal, Karena masih terdapat masalah dalam Pengelolaan kegiatan Retribusi Parkir dan kebocoran hasil Retribusi sehingga target Pendapatan setiap tahun tidak tercapai, dan masih terdapat objek parkir baru yang tidak mau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Kabupaten Bener Meriah belum optimal dikarenakan Jumlah SDM Pengawas yang masih Minim, belum adanya petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis Pengawasan, kurangnya Anggaran dan kelengkapan Sarana dan Prasarana serta Jadwal Pengawasan yang belum ditetapkan secara baku. AbstracParking Charges are Regional Original Income (PAD) that comes from the community, which in the service there are several problems, including parking attendants who are reluctant to use the attributes provided by the government, fees are not in accordance with the qanun. The research objective is to know the Supervision of Parking Levy Management on the side of a public road, this research method uses a qualitative descriptive data approach in the form of words and sentences with critical thinking towards situations and social phenomena that are depicted as relevant to the problem being studied. The results of the research show that the Management of Parking Charges by the Department of Transportation of Bener Meriah Regency is said to be not optimal, because there are still problems in the Management of Parking Retribution activities and leakage of Levy results so that the income target each year is not achieved, and there are still new parking objects that do not want to cooperate with the third. The supervision carried out by the Transportation Agency, Bener Meriah Regency is not optimal due to the lack of Supervisory Human Resources, the absence of Implementation instructions and Supervision Technical instructions, lack of Budget and completeness of Facilities and Infrastructure as well as the Supervision Schedule that have not been set standard.
Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Adat Sarak Opat Di Kabupaten Aceh Tengah Nurlaila Nurlaila
RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : RESAM Jurnal Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v6i2.44

Abstract

ABSTRAKMasyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah melalui lembaga adat Sarak Opat yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat Sarak Opat dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sebagian masyarakat memilih menyelesaikan perkara pidana melalui perangkat adat Sarak Opat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana hasil penelaahan kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis dan kemudian diuraikan dalam sebuah tulisan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian perkara pidana oleh perangkat adat sarak opat dimulai dari pihak yang bersangkutan melaporkan pada aparat kampung, kemudian Kepala Kampung memanggil sarak opat, untuk menyelidiki dan melakukan musyawarah penyelesaian terhadap perselisihan/sengketa pidana yang terjadi, faktor masyarakat memilih menyelesaikan perkara pidana melalui lembaga adat sarak opat diantaranya adanya rasa patuh dan penghormatan pada pemimpin, adanya rasa kekeluargaan dan biaya terjangkau dari segi ekonomi.ABSTRACTThe Gayo community in Central Aceh Regency through the Sarak Opat customary institution consisting of Reje, Imem, Petue and Rayat resolves problems that occur in society. The purpose of this research is to find out how the settlement of criminal cases by the Sarak Opat customary institution and what factors cause some people to choose to settle criminal cases through the Sarak Opat traditional apparatus. This research uses a qualitative descriptive approach, where the results of the literature review and field research are analyzed and then described in a paper. The results showed that the settlement of criminal cases by the traditional Sarak Opat apparatus started from the party concerned reporting to the village officials, then the Village Head summoned the Sarak Opat, to investigate and carry out deliberations to resolve criminal disputes / disputes that occurred, community factors chose to settle criminal cases through Sarak Opat traditional institutions include a sense of obedience and respect for leaders, a sense of kinship and affordable costs from an economic perspective.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2024): RESAM Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2024): RESAM Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): RESAM Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2023): RESAM Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2023): RESAM Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2022): RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2021): RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2020): RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2019): RESAM Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2018): RESAM Jurnal Hukum More Issue