cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2017): Mei" : 5 Documents clear
Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor Studi Kasus Pada PT. BANK CIMB NIAGA Melawan PT. Sumatera Persada Energi Magribi, Imam; Muryati, Dewi Tuti; -, Supriyadi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.408 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i2.1026

Abstract

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor, dan bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan permohonan pailit oleh debitor. Penelitian hukum dengan tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor atas permohonan kepailitan yang dilakukan oleh PT. Sumatera Persada Energi telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun UUKPKPU, karena secara substansial tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi penyelesaian kepailitan antara debitor dan kreditor, terutama bagi kreditor yang mempunyai debitor harta kekayaannya (boedel) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang kepada kreditor.  The Bankruptcy Act is a public confiscation of all the wealth of the Bankrupt Debtor whose stewardship and ordering are carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. Bankruptcy assets will be distributed in accordance with the portion of the creditors demand. Based on the background then the subject matter of this research is how the protection of the creditors law on bankruptcy filed debtor, and how the debtor bankruptcy property settlement to the creditors in connection with the request for bankruptcy by the debtor. Research method, research method consist of type / type of research using normative juridical, research specification using analytical descriptive, data collection method using secondary data covering primary law material, secondary law material, and tertiary law material, method of data analysis using qualitative analysis. Protection of the creditor's law of bankruptcy filed by the debtor on the Bankruptcy Application made by PT. Sumatra Persada Energi has been in compliance with the Bankruptcy Act applicable both Law Number 4 of 1998 and UUKPKPU, because substantially there is no change in the requirements for filing of bankruptcy petition. The requirements for filing a petition for bankruptcy are far from the principle of justice for bankruptcy settlement between the debtor and the creditor, especially for creditors whose debtor is not enough to pay the entire debt to the creditors.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBATASAN WILAYAH ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE -, Rimbawanto; Kridasaksana, Doddy; -, Ariyono
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (767.472 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i2.1027

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste dan kendala dan upaya mengatasi masalah perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste.Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunderHasil penelitian ini menunjukkan secara umum berdasarkan hasil inventarisir peraturan perundang-undangan, pengakuan masyarakat adat di Indonesia tidak dalam posisi untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, melainkan untuk membatasi keberadaan masyarakat adat.The objectives to be achieved from this research can be legal protection of the territorial border between the Republic of Indonesia and Timor Leste and the constraints and efforts to overcome the border issues between the Republic of Indonesia and Timor Leste.                             This study uses yuridis normative, namely legal research conducted by researching or studying the problem seen in terms of the rule of law, researching library materials or secondary data                             The results of this study show Generally based on the results of inventory of legislation, the recognition of indigenous peoples in Indonesia is not in a position to recognize the existence of indigenous peoples, but rather to limit the existence of indigenous peoples.  
KEWENANGAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENERIMA LAPORAN HASIL AUDIT BPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Susilowati, Heni Tri; Nuswanto, A Heru; -, Sukimin
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.866 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i2.1028

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Pedoman dan Tata Cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima laporan hasil pemeriksaan  audit  keuangan  pemerintah  provinsi  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),mewajibkan  bagi  pemerintah  daerah  agar  melakukan  kegiatannya  berdasarkan  tugas  dan tanggung  jawab  dari  pejabat  yang  berwenang.  Dalam  penelitian  ini  akan  melihat  tentangkewenangan DPRD Provinsi jawa Tengah dalam menerima laporan hasil audit BPK, kendalaDPRD dalam menerima laporan hasil audit BPK dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasinya deskriptif analitis. Metode penentuansampelnya  adalah  purposive  sampling.  Data  yang  dipergunakan  adalah  data  primer  yangdiperoleh  melalui wawancara didukung dengan  data sekunder,   kemudian  di  analisis  secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalammenerima laporan hasil audit BPK sudah maksimal. Tetapi belum terlaksana dengan baik yaituterdapat kendala dalam internal adalah tenggang waktu pembahasan yang sedikit, minimnya rancangan undang-undang, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya proses pencatatan mengenai aset daerah, upaya dari jawaban kendala internal, berpedoman pada perundang- undangan, melakukan pembahasan bersama Gubernur, menambah aspek regulasi, SDM, dan teknologi informasi, memberi sanksi/menindak lanjuti panitia kerja yang lalai mencatat pengeluaran aset daerah.This research is in background with the existence of Law Number 23 Year 2014 The Guidelines and Procedures of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) receive reports on the audit results of the provincial government's financial audit by the Supreme Audit Board (BPK), requiring local governments to perform their activities based on their duties and responsibility of the competent authority. In this research will see about the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report result, obstacle of DPRD in receiving report of BPK audit result and effort to overcome it. The type of research used is sociological juridical with descriptive analytical specification. The method of determining the sample is purposive sampling. The data used are primary data obtained through interviews supported by secondary data, then analyzed qualitatively. The results showed that the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report has been maximal. However, it has not been well implemented that there are internal constraints is the lack of discussion time, the lack of draft law, the lack of human resources, the lack of process of recording of local assets, the effort of the internal constraint answer, guided by the legislation, The governor, adding aspects of regulation, human resources, and information technology, sanctioned / followed up the work committee that neglected to record the expenditure of regional assets.
Perlindungan Hukum Merek Dagang Coca-Cola Terhadap Pelanggaran Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Yunika, Afis; Heryanti, B. Rini; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.931 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i2.1024

Abstract

Perlindungan hukum merek dagang Coca-Cola terhadap pelanggaran persamaan pada pokoknya ditinjau menurut UU Nomor 20 Tahun 2016. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi pelanggaran persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang Coca-Cola. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penilitian yuridis empiris yaitu, cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder untuk dilanjutkan dengan mengadakan pengamatan secara objektif di PT Coca-Cola. Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan hukum merek dagang Coca-Cola terhadap persamaan pada pokoknya, yakni menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif ialah Perlindungan hukum sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek, sedangkan perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Sementara kendala dan upaya mengatasi pelanggaran persamaan pada pokoknya yaitu, masih banyaknya produk yang masih secara luas diperdagangkan di pasaran, sedangkan upaya mengatasinya adalah dengan penegakan hukum merek-merek dagang yang melakukan pelanggaran persamaan pada pokonya dan dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran merek, dapat melalui jalur non litigasi dengan gugatan ganti rugi atau pencabutan lisensi merek dagang dari pasaran luar.The protection of the law of trademarks Coca Cola of the transgression of the similarities in the point reviewed according to Act No. 20 2016 and how obstacles and efforts to resolve the breach of equality at the point of a trademark Coca-Cola.The research method used in the writing of this bachelor theses is anextensive micro insurance nomative empirical namely, how to procedures that are used to solve the problem with the research examines the secondary data to continue to make observations it objectively in PT Coca-Cola. Based on the results of research reviewed from the Act No. 20 2016 about legal protection trademarks Coca-Cola against the similarities in the point, i.e. using legal protection preventive and repressive legal protection. Preventive protection is the protection of the law before the criminal act or breach of the law against other brands, while the protection of the law is the protection of the law against the repressive brands when there is a criminal act brands or brand rights violations. While the problems and efforts to resolve the breach of common ground on the point is that there are still many products that are still widely traded in the market, while efforts to solve them is with law enforcement the brands trademarks that do breach similarities and solving the problems brand violations, can through non line of litigation with the spurious compensation or trademark license revocation from the market outside.
Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan -, Alamsyah; Septiandani, Dian; -, Mukharom
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.857 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i2.1025

Abstract

Perkawinan campuran dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Undang- Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, menetapkan asas-asas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Ius Soli dan Campuran. Anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode penentuan sampel menggunakan non-random sampling, metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis secara Kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian Tentang    Ha k    Waris    Anak    Yang    Lahir    Dari    Perkawinan    Campuran    Beda Kewarganegaraan,    hasil    dari    pembahasan    tersebut    yakni    :    anak     dari    hasil perkawinan beda kewarganegaraan mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 Tahun.Mixed marriages in Republic Act. No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia are subject to different laws. Law No. 12 of 2006 on Citizenship Affairs, establishes the principles of universal citizenship, namely the principle of Ius Sanguinists, Ius Soli and Mixed. Children from mixed marriages result earned the right to determine or choose citizenship. The rights are granted if it meets the requirements set after a 18-year-old. The method used is normative, descriptive analytical research specification, method of sampling using non-random sampling, data   collection   method  using  secondary   data   covering   materials   primary  law and secondary law, which is then analyzed qualitative. Based on the Results of Research on Inheritance Rights of Children Born Of Mixed Marriage Beda Citizenship, the results of   this discussion are: children from different marriages have the right to determine the nationality or citizenship. The rights are granted if it meets the requirements set after the age of 18 years.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol 6, No 3 (2016): November Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue