Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEDIASI PENAL DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA Juita, Subaidah Ratna; Kridasaksana, Doddy; Triwati, Ani
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v19i2.988

In the criminal justice system to seek penal mediation. based on thoughts associated with ideas of reform of penal law (penal reform). The background of the criminal law reform is based on the idea of protection for victims of crime. For the victims and potential victims of pollution and / or environmental damage required is the existence of a legal device that provides protection coverage. The problem in this research is related to the aspect of legal protection to the victim of environmental crime through alternative of environmental crime case settlement outside court, that is through penal mediation in perspective of criminal law renewal. The research method used in this study is normative juridical, that is by reviewing or analyzing secondary data in the form of main legal material, by understanding the law as a set of rules or norms positive in the legislation system that regulates the victims of environmental crime life. The results show that the need for alternative settlement of environmental crime cases outside the court, as a real form of legal protection for victims of environmental crime. This means that in the perspective of reform of the criminal law, it is necessary to revise the formulation of Article 85 paragraph (2) of Law no. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which should also be the legal basis for the settlement of TPLH out of court

Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Juita, Subaidah Ratna; Kridasaksana, Doddy; Triwati, Ani
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.955

Dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaruan hukum pidana (penal reform). Latar belakang dilakukannya pembaruan hukum pidana itu antara lain didasarkan pada ide perlindungan pada korban tindak pidana. Bagi korban dan calon korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diperlukan adalah adanya perangkat hukum yang memberikan jaminan perlindungan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan aspek perlindungan hukum pada korban tindak pidana lingkungan hidup melalui alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan, yakni melalui mediasi penal dalam perspektif pembaruan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji Â atauÂ menganalisis Â dataÂ sekunder Â yangÂ berupaÂ bahan-bahan Â hukum primer, dengan Â memahami Â hukumÂ sebagaiÂ perangkat Â peraturan Â atauÂ norma- norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai korban tindak pidana lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perlunya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan, sebagai wujud konkret perlindungan hukum pada korban tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini berarti dalam perspektifÂ pembaruan hukum pidana perlu dilakukan revisi yang berkaitan dengan perumusan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang seyogyanya juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi penyelesaian TPLH di luar pengadilan.In the criminal justice system to seek penal mediation. based on thoughts associated with ideas of reform of penal law (penal reform). The background of the criminal law reform is based on the idea of protection for victims of crime. For the victims and potential victims of pollution and / or environmental damage required is the existence of a legal device that provides protection coverage. The problem in this research is related to the aspect of legal protection to the victim of environmental crime through alternative of environmental crime case settlement outside court, that is through penal mediation in perspective of criminal law renewal. The research method used in this study is normative juridical, that is by reviewing or analyzing secondary data in the form of main legal material, by understanding the law as a set of rules or norms positive in the legislation system that regulates the victims of environmental crime life. The results show that the need for alternative settlement of environmental crime cases outside the court, as a real form of legal protection for victims of environmental crime. This means that in the perspective of reform of the criminal law, it is necessary to revise the formulation of Article 85 paragraph (2) of Law no. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which should also be the legal basis for the settlement of TPLH out of court.

PENINGKATAN PEMAHAMAN PARA PELAJAR TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA TULIS DAN BUKU DI SMK NEGERI 5 KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG Kridasaksana, Doddy
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v3i1.4650

The existence of scientific work can not be denied a necessity , especially for students in the learning process . It is no exaggeration to human intellectual creations are given adequate legal protection . In the reality of life , people should understand Copyright protection . Members of the public, in this case students who are users required to book and paper in receiving education and teaching process should also understand Copyright protection . The fact that happened, it did not show it. One indicator of the observations of many businesses seem photocopy especially around schools that readily accept a photocopy papers and books in the form of a whole , as well as the tendency of reluctance to buy original books . If this is left alone then this condition is very detrimental to the authors and publishers because of their disadvantaged economic rights, anda moral rights. The objectives of this service is to provide accurate and correct information to the public, especially the students about the laws regarding Copyright ( According to Law 28 of 2014 ) , to give more information about many kind of against Copyright Infringement Writing and Books. The benefits of this activity is conducted for the students to know more about Copyright Infringement on Writing and Books. The results of the implementation indicates that , prior to the implementation of activities, vocational school students do not understand the SMK 5 Semarang and understand, and after vocational school counseling students SMK 5 Semarang increased insight about Copyright Infringement on Writing and Books. It is characterized by the number of responses in the form of questions and seriousness in accepting the material provided

Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Juita, Subaidah Ratna; Kridasaksana, Doddy; Triwati, Ani
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaruan hukum pidana (penal reform). Latar belakang dilakukannya pembaruan hukum pidana itu antara lain didasarkan pada ide perlindungan pada korban tindak pidana. Bagi korban dan calon korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diperlukan adalah adanya perangkat hukum yang memberikan jaminan perlindungan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan aspek perlindungan hukum pada korban tindak pidana lingkungan hidup melalui alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan, yakni melalui mediasi penal dalam perspektif pembaruan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma- norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai korban tindak pidana lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perlunya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan, sebagai wujud konkret perlindungan hukum pada korban tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini berarti dalam perspektif pembaruan hukum pidana perlu dilakukan revisi yang berkaitan dengan perumusan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang seyogyanya juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi penyelesaian TPLH di luar pengadilan.In the criminal justice system to seek penal mediation. based on thoughts associated with ideas of reform of penal law (penal reform). The background of the criminal law reform is based on the idea of protection for victims of crime. For the victims and potential victims of pollution and / or environmental damage required is the existence of a legal device that provides protection coverage. The problem in this research is related to the aspect of legal protection to the victim of environmental crime through alternative of environmental crime case settlement outside court, that is through penal mediation in perspective of criminal law renewal. The research method used in this study is normative juridical, that is by reviewing or analyzing secondary data in the form of main legal material, by understanding the law as a set of rules or norms positive in the legislation system that regulates the victims of environmental crime life. The results show that the need for alternative settlement of environmental crime cases outside the court, as a real form of legal protection for victims of environmental crime. This means that in the perspective of reform of the criminal law, it is necessary to revise the formulation of Article 85 paragraph (2) of Law no. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which should also be the legal basis for the settlement of TPLH out of court.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBATASAN WILAYAH ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE -, Rimbawanto; Kridasaksana, Doddy; -, Ariyono
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste dan kendala dan upaya mengatasi masalah perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste.Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunderHasil penelitian ini menunjukkan secara umum berdasarkan hasil inventarisir peraturan perundang-undangan, pengakuan masyarakat adat di Indonesia tidak dalam posisi untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, melainkan untuk membatasi keberadaan masyarakat adat.The objectives to be achieved from this research can be legal protection of the territorial border between the Republic of Indonesia and Timor Leste and the constraints and efforts to overcome the border issues between the Republic of Indonesia and Timor Leste. This study uses yuridis normative, namely legal research conducted by researching or studying the problem seen in terms of the rule of law, researching library materials or secondary data The results of this study show Generally based on the results of inventory of legislation, the recognition of indigenous peoples in Indonesia is not in a position to recognize the existence of indigenous peoples, but rather to limit the existence of indigenous peoples.

PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP KEDUDUKAN JANDACERAI MATI MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM NASRANI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN P Sihotang, Amri; Kridasaksana, Doddy; Nuswanto, A.Heru
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Posisi perempuan di mata hukum saat ini belum mendapatkan tempat yang menguntungkan. Walaupun perempuan sudah mempunyai status sosial yang cukup mulia, tetapi mereka masih perlu mendapatkan pemahaman yang lebih tentang sosial, politik dan hukum.Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak, dan kewenangan kaum lelaki dibanding dengan kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa hukum itu tidak memberi peran hak dan derajat yang sama antara pria dengan perempuan dalam kehidupan, sosial budaya, politik,ekonomi dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan.Berpijak dari yang telah diuraikan penelitian iniakan mengkaji bagaimanakah Kedudukan Janda Cerai Mati pada masyarakat bagaimanakah Perlindungan HukumTerhadapKedudukanJanda Cerai MatiMenurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, danHukum Nasrani yang BerbasisNilaiKeadilan.TujuanPenelitianUntuk mengetahui bagaimana kedudukan Janda cerai mati pada Masyarakat danUntuk mengetahui bagaimana perlindungan hokum terhadap janda cerai mati menurut hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, danHukum Nasrani yang Berbasis Keadian.Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Kedudukan janda cerai mati disebagian masyarakat masih dipandang cenderung negatif. Budaya Patriarki yang dianut dalam masyarakat seakan mengakibatkan posisi janda ditempatkan dalam posisi rendah dibandingkan dengan mereka yang bersuami. Perlindungan hukum terhadap kedudukan janda memiliki konsep yang berbeda-beda. Position woman in the eyes of the previous law are currently favorable for Places Not to get. Although Women Already have Social Status Sufficient noble, but they Still Need to get a greater understanding of the social, political and singer hukum.Keadaan Also very influential Against Women Yang demanded the Company Company Yourself From Values That law is discriminatory BETWEEN, Role, rights, and authority of men compared to women. They argue that the role of the law WAS NOT Giving equal rights and degrees The man BETWEEN THE Women hearts of life, social, cultural, political, economic and domestic life hearts Also And Marriage And warisan.Berpijak treasure of which has been described iniakan study examines how the Status Widow Divorced dead ON 'community how divorce MatiMenurut HukumTerhadapKedudukanJanda Protection of Islamic Law, Marriage Law, Christian danHukum The BerbasisNilaiKeadilan.TujuanPenelitianUntuk know how to position ON society widow die divorce danUntuk know how legal protection against divorcee die * According to Islamic law, the Marriage Act, The Christian danHukum Keadian.Metode based Research approach The Singer Was used hearts normative method. Position divorcee die disebagian 'society is still seen tend to be negative. The patriarchal culture embraced hearts' As if society resulted POSITION POSITION hearts widow placed more low compared to those who get married. Legal protection against notch widow has different concept.

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Yang Dilakukan Rumah Sakit Triasih, Dharu; Aryaputra, Muhammad Iftar; Kridasaksana, Doddy
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Praktik kedokteran dewasa ini, tidak hanya menempatkan pasien dan dokter dalam hubungan terapeutik, melainkan juga melibatkan Rumah Sakit. Kemunculan Rumah Sakit, tidak jarang menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi pasien. Dalam sudut pandang hukum pidana, telah ada pendirian bahwa korporasi adalah subyek hukum yang dianggap bisa melakukan tindak pidana. Rumah Sakit sebagai sebuah korporasi dianggap juga bisa melakukan tindak pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana yang dilakukan rumah sakit pada saat ini dan masa yang akan datang? (2) bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan pada tahap aplikatif atas tindak pidana yang dilakukan rumah sakit? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif. Berdasarkan penelitian, didapatkan bahwa dalam hukum positif, korporasi (Rumah Sakit) dapat dipidana apabila menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki ijin. Dalam penelitian juga didapatkan bahwa ada dua hambatan dalam penegakan hukum yang melibatkan Rumah Sakit sebagai sebuah korporasi. Pertama kelemahan dalam perundang-undangannya dan faktor dari aparat penegak hukumnya.Todays, medical practice does not only involve the patient and the doctor in the therapeutic relationship, but also involves the Hospital. In the viewpoint of criminal law, there has been the belief that the corporation is subject to the law are considered to be committing a crime. Hospital as a corporation can also be considered a criminal offense. The questions raised in this study were (1) how the policy formulation criminal offense committed by the hospital on the present and future? (2) how the barriers and overcoming obstacles on applicative stage for a criminal offense to do the hospital? The method used in this research is normative juridical approach. Data obtained from the study, then analyzed qualitatively by decomposition in a descriptive and prescriptive. Based on the research, it was found that in positive law, corporations (Hospital) can be criminalized if held Hospitals do not have permission. Such formulations are still considered not ideal. Supposedly Hospitals Act also regulates the actions to do the hospital, where acts of the potential losses and the death of the patient. In the study also found that there are two obstacles in law enforcement involving the Hospital as a corporation. The first weakness in its laws and factors of law enforcement officers.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK GARUDA NUSANTARA MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS Kridasaksana, Doddy; Abib, Agus Saiful; Triasih, Dharu
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2412

Berdasarkan penelitian yang disampaikan Kepala Tim Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagaimana dikutip Republika bahwa terdapat 12% atau setara dengan 12 juta masyarakat Indonesia penyandang disabiltas. Sementara itu akibat kekurang lengkapan anggota tubuh tersebut sebagian besar penyandang disabilitas tidak mendapatkan pendidikan formal serta bekerja disektor informal. Oleh karena itu melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiitas, Negara menjamin hak-hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup, stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksessibilitas, pelayan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, serta konsesi. Penyandang disabilitas menjadi fokus utama pada fasilitas umum khususnya lembaga pendidikan yang mengajarkan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bentuk tanggungjawab kemanusiaan. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 70%.

PENGUATAN PEMAHAMAN SISWA SMK NEGERI 4 SEMARANG MENGENAI ASPEK HUKUM PIDANA PROSTITUSI DI KALANGAN PELAJAR Juita, Subaidah Ratna; Kridasaksana, Doddy
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v3i2.5182

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Era globalisasi telah membuat kehidupan mengalami perubahan yang signifikan, bahkan terjadi degradasi moral dan sosial budaya yang cenderung kepada pola-pola perilaku menyimpang. Hal ini sebagai dampak dari pengadopsian budaya luar secara berlebihan dan tidak terkendali oleh sebagian remaja. Tidak bisa dipungkiri, bahwa kehadiran teknologi yang serba digital pada dewasa ini banyak menjebak anak-anak dan remaja kita untuk mengikuti perubahan ini. Hal ini perlu didukung dan disikapi positif mengingat kemampuan memahami pengetahuan dan teknologi adalah kebutuhan masa kini yang tidak bisa terelakkan. Kasus Prostitusi yang melibatkan pelajar akan menimbulkan permasalahan sosial dan mengancam kehidupan suatu bangsa, karena anak merupakan bagian penerus suatu bangsa. Keterlibatan anak usia remaja dalam kasus prostitusi mengakibatkan pelajar menjadi korban bahkan sekaligus menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kaitannya dengan prostitusi yang berujung pada terjadinya seks bebas, sehingga diperlukan keseriusan segenap pihak dalam mengatasi persoalan anak, termasuk dilematika merebaknya prostitusi di kalangan pelajar. Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar . Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar adalah mencapai 92,32%

Peningkatan Pemahaman Guru PG-TK-TPA Islam Mellatena Semarang Terhadap Batas Usia Menikah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mukharom, Mukharom; Kridasaksana, Doddy
JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/jmm.v4i2.93

Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN dan ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun (11%) menikah pada usia anak. Perkawinan anak pada ujungnya akan menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun.MK memberi tenggat waktu tiga tahun bagi pembuat Undang-Undang melakukan perubahan tentang Undang-Undang Perkawinan terkait usia batas pernikahan bagi perempuan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan membatasi usia perkawian menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Pengabdian kepada Masyarakat kali ini ditempatkan di PG-TK-TPA Islam Mellatena Kota Semarang. Adapun metodenya yaitu, ceramah, diskusi tanya jawab dan kuesioner pre dan postest. Tujuannya agar guru dapat memahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari data hasil yang telah diterima melalui kuisioner menunjukan bahwa para guru banyak yang belum mengetahui tentang aturan terbaru tentang perkawinan. Sehingga sangatlah penting Pengabdian kepada masyarakat untuk terus dilaksanakan.Kata Kunci: Perkawinan, Indeks, Pembangunan

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search