Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara

dinamika
Website

Published by Universitas Galuh

ISSN : 23562269 EISSN : 26142945 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.

Arjuna Subject : -

Articles 557 Documents

11 12 13 14 15

PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI KANTOR DESA KARANGAMPEL KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS heni nur Irfiani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

ABSTRAK Penelitian ini dilatabelakangi oleh belum optimalnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Pemerintah Desa. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaituKurangnya intensitas pengawasan secara langsung dalam hal ini melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak megetahui secara langsung kelemahan dan kekurangan setiap program kerja dari Pemerintah Desa, sehingga akan berdampak pada kesulitan dalam mengontrol dan mengevaluasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belum optimalnya pengawasan secara berkala yang ditujukan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat melaksanakan pekerjaan.Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalahterdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan masih ditemukan permasalahan pengawasan kinerja yang belum berjalan dengan baik.Dari hasil penelitian, masih ditemukan hambatan-hambatan diantaranya: (1) Intensitas pengawasan secara langsung dalam melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Desa belum berjalan dengan baik, (2) lemahnya tanggungjawab, kedisiplinan dan kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (3) Peran aktifdalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa belum dilakukan dengan optimal. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan (1) Meningkatkan intensitas pengawasan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, (2) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota mengenai tugas dan fungsinya, (3) Berperan aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.Kata Kunci : Pengawasan, Kinerja Pemerintah Desa

PROGRAM INOVASI DESA ; ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN Etih Henriyani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Dalam rangka optimalisasi pembangunan desa melalui dana desa, Kementerian Desa PDTT meluncurkan Program Inovasi Desa (PID). Program ini lahir karena banyak desa dianggap belum memiliki kapasitas SDM terutama kapasitas aparatur desa yang belum mampu mengelola dana desa. Hadirnya Program Inovasi Desa (PID), diharapkan memberi banyak manfaat bagi pembangunan desa, antara lain : Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dapat digali, Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya Pendapatan Asli Desa.Namun realitasnya, baru sebagian kecil saja desa di Indonesia yang mampu melakukan inovasi dan merubah statusnya menjadi desa mandiri.Sehingga perlu adanya penguatan pada pola pengembangan SDM aparatur dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga mendorong percepatan pembangunan desa yang inovatif.Perluasan akses informasi melalui bursa inovasi juga dapat terus dilakukan agar desa berlomba-lomba meningkatkan kreativitasnya dalam menyelesaikan persoalan dan menggali serta mengembangkan potensi yang ada di desanya.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN DANA DESA BAGI KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA BAYASARI KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2017 resa kusumawati
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara masih ditemukan hambatan-hambatan baik yang bersumber dari pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa maupun dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 diantaranya adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dana desa dan pentingnya pembangunan sehingga menyebabkan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa belum mencapai substansi pembangunan partisipatif serta masih kurang maksimalnya pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dana desa dan pentingnya pembangunan melalui sosialisasi dan himbauan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan sebaiknya masyarakat ikut dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemantauan dan evaluasi, hingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Dana Desa, Pembangunan

PENGELOLAAN OBJEK WISATA SITU HIANG OLEH PEMERINTAH DESA SADEWATA KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS Rika Rostika
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Penelitian ini di latarbelakangi karena belum optimalnya pengelolaan objek wisata situ hiang oleh perintah desa sadewata. Berdasarkan kondisi objektif yang ditemukan pada saat penjajagan peneliti menemukan beberpa masalah yaitu pemerintah desa sadewata jarang melakukan pengawasan langsung, kurang maksimal dalam penataan fasilitas sarana dan prasarana. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pengelolaan objek wisata situ hiang yang meliputi : perencanaan , pengarahan , pengorganisasian dan pengawasan. Metode penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala desa 1 orang, perangkat desa 3 orang dan karangtaruna 1 orang serta BPD 2 orang. Pelaksanaan Pengelolaan Objek Wisata Situ Hiang oleh Pemerintah Desa Sadewata Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara dan observasi belum sepetuhnya terlaksana dengan baik, hal ini karena terbukti dari 16 indikator yang diteliti terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan. Namun dari hasil penelitian masih ditemukan hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata yaitu : (1) Keterbatasan anggaran. (2) Kurangnya komunikasi dari pemerintah desa sadewata kepada pengelola situ hiang. (3) kurangnya kemampuan SDM d bidang pariwisata.( 4) kurangnya sarana dan prasarana di objek wisata situ hiang. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut adalah (1) dengan melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis ,(2) melakukan musyawarah dengan lembaga terkait yang ada di desa sadewata, ( 3) melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk ikut serta mengelola objek wisata situ hiang,( 4) melakukan pembinaan dengan memanggil orang yang ahli di bidang pariwisata.

TOTAL QUALITY SERVICE Didi Djadjuli
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Setelah satu dasawarsa lebih kebijakan otonomi daerah digulirkan, istilah pelayanan publik menjadi sesuatu yang lumrah, semua sudah merasa tidak asing lagi dengan istilah pelayanan publik, merubah pola pikir yang tadinya dilayani harus berubah menjadi melayani masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Konsep pelayanan publik yang dikemukakan oleh para ahli maupun peraturan perundang-undangan, terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik yaitu, unsur pertama yaitu pemberi, penyelenggara, pelaksana pelayanan, dalam hal ini berfokus pada pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Unsur ke dua adalah masyarakat penerima layanan baik individu maupun kelompok atau organisasi. Unsur ke tiga adalah layanan. Pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting, karena pemberi pelayanan khususnya pelayanan-pelayanan tertentu selain pemerintah sebagai regulator juga pemerintah sebagai pemegang monopoli. Untuk menghindari pola pemikiran lama masih diterapkan dalam memberikan pelayanan, maka perundang-undangan mengeluarkan aturanberupa Keputusan Men.PAN Nomor. 63 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :.prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Dengan dikeluarkannya standar pelayanan, mau tidak mau, suka tidak suka pemerintah harus memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang telah diputuskan Menpan tersebut.tentu saja pemberi pelayanan tidak berhenti sampai disitu, karena semakin maju teknologi, semakin maju pula pola pikir masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat dari waktu-ke waktu harus semakin ditingkatkan ke arah yang lebih baik atau semakin berkualitas. Untuk mengimplementasikan totalitas palayanan yang berkualitas, deming mengemukakan ada empat belas point yang harus dilaksanakan oleh organisasi pemberi pelayanan, hal ini dapat membantu proses pelayanan agar menjadi lebih baik. Tidak disangkal bahwa merobah pola pikir orang-orang dalam organisasi, sistem yang sudah berjalan dan lain-lain tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi harus bertahap dan mengadakan perubahan secara terus menerus sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh para ahli untuk dapat menghasilkan tujuan yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen sehingga konsumen merasa puas apa yang mereka dapatkan.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI BAGI SISWA RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN (The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy for Students Prone to Continue Education) Dian Purwanti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Penerimaan Peserta Didik Baru yang familiar dengan akronim PPDB adalah kegiatan rutin tahunan yang merupakan tahap seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh panitia tingkat Sekolah dibawah pengawasan dan koordinasi Dinas Pendidikan. Kebijakan PPDB sistem zonasi kota Bandung mengusung asas objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Melalui sistem zonasi pemerintah kota Bandung berharap semua warga kota Bandung bisa mendapatkan layanan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal, sehingga lebih hemat waktu, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, mengurangi kemacetan, dan terjadi pemerataan pendidikan. Pada proses implementasi kebijakan sistem zonasi tahun ajaran 2018/2019, semua SMP Negeri terpenuhi kuotanya dan menampung 90% calon siswa yang domisilinya dekat dengan sekolah. Adapun yang menjadi permasalahan adalah sistem ini tidak efektif untuk mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah bagi anak-anak dari kalangan RMP. Dengan metode uji beda vektor rata-rata butir indikator, penelitian ini mencoba mengevaluasi efektivitas kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan pada tahun 2017 dan 2018. Sehingga dapat diketahui kebijakan sistem zonasi terbukti dapat meningkatkan angka partisipasi kasar dari siswa RMP, namun tidak efektif dalam mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah bagi anak-anak RMP, karena faktanya tidak semua anak RMP berdomisili di dekat sekolah. Berdasarkan hal tersebut peneliti merekomendasikan agar Dinas Pendidikan memastikan proses yang dilakukan tepat sasaran.

PENGGUNAAN VARIASI MODEL PROBLEM BASED LEARNING DAN DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA DALAM PEMBELAJARAN PKN Samsul Maarif
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya prosentase ketercapaian atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang diperoleh siswa Kelas VIII-B SMP Negeri 1 Kasokandel pada tahun pelajaran 2017/2018. Dari jumlah siswa 30 orang yang mengikuti post tes pada bahan ajar Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandanan Hidup Bangsa dengan pembelajaran model Cooperatif Learning, hanya 14 orang yang dapat dinyatakan lulus atau tuntas (46,67%) dan sisanya sekitar 16 orang dinyatakan belum tuntas (53,33%). Data tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar dalam bahan ajar tersebut dapat dinyatakan belum tuntas secara klasikal. Prosentase tersebut jauh dari prosentase ideal antara 80% - 100%. Oleh karena itu, untuk kasus tersebut perlu diadakan remedial klasikal. Mencermati proses remedial klasikal tersebut, maka supaya tidak terulang kembali, diputuskan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variasi model problem based learning dan discovery learning di Kelas VIII-A Tahun Pelajaran 2018/2019 pada bahan ajar Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Hasil pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang berlangsung dalam 3 siklus penelitian dapat diketahui pada Siklus I prosentase ketuntasan mencapai 60%, pada Siklus II mencapai 70%, dan Siklus III mencapai 90%. Maka kegiatan pembelajaran dengan inqury learning yang dikelola dengan baik ternyata cukup efektif terhadap peningkatan hasil belajar siswa

Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Oleh Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Ciamis ade Ropi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan efektivitas pelaksanaan mutasi PNS khususnya berkenaan dengan penugasan PNS yang ditetapkan mutasi oleh BKDD Kabupaten Ciamis yang masih belum optimal dilaksanakan, sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu pemerintahan. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana efektivitas pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis? Bagaimana hambatan dalam efektivitas pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis? Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis?Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan jumlah informan sebagai sumber data primer sebanyak 8 orang yang terdiri dari Kepala BKDD Kabupaten Ciamis sebanyak 1 orang, Pegawai BKDD Bidang Mutasi Kepegawaian Kabupaten Ciamis sebanyak 4 orang dan PNS yang telah dimutasikan pindah kerja sebanyak 3 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, dan wawancara.Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa: 1). efektivitas pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis sudah cukup baik jika ditijau dari pendekatan pengukuran efektivitas kinerja pegawai, yakni adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi. 2). hambatan efektivitas pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis, yaitu hambatan penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan, Hambatan dalam kompetensi sumberdaya manusia di Badan Kepegawaian, hambatan dalam sosialisasi mutasi PNS, dan hambatan dalam pencapaian target pelaksanaan mutasi PNS. 3). upaya untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis, yakni melakukan pendataan ulang pegawai di setiap OPD di Kabupaten Ciamis, melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, melakukan komunikasi dan koordinasi dan Melakukan komitmen dan kerjasama penempatan pegawai di setiap OPD dan SKPD

Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik Wawan Risnawan
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Pemerintah merupakan implementator kebijakan dalam melaksanakan setiap program yang telah ditetapkan, dalam lingkup pemerintahan secara integritas didalamnya terintegrasi sistem birokrasi yang sistematis dan terstruktur. Birokrasi pemerintah merupakan suatu sistem yang terstruktur dimana didalamnya merupakan cara atau strategi dalam mengimplementasikan kebijakanpemerintah terutama yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya birokrasi yang baik maka dapat menciptakan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat. Namun demikian beberapa kendala yang terjadi saat ini adalah munculnya permasalahan dalam pelayanan publi, dimana banyak pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak birokrasi tidak maksimal, hal ini diakibatkan para birokrat dalam pelaksanaan kerjanya terintegrasi dengan keadaan politik di lingkungan kerjanya sehingga tidak tercipta profesionalisme pelayanan dan tidak terinformasikannya permasalahan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemerintah, dimana keadaan ini adalah sebagai bahan evaluasi pemerintah atas kebijakan yang terimplementasi terutama dalam pelayanan publik. Untuk lebih memaksimalkan pelayanan publik, pemerintah hendaknya lebih membangun pemahaman tentang fungsi birokrasi dalam pelayanan publik sehingga secara profesional sistem birokrasi berkembang dan terfokus pada pelayanan masyarakat (publik).

PERAN DAN FUNGSI INFRASTRUKTUR POLITIK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK Wawan Risnawan
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Sebuah kebijakan publik terbentuk merupakan hasil dari proses politik yang tertuang dalam siklus sistem politik. Komponen-komponen dalam sistem politik itu sangat menentukan terbentuknya kebijakan publik yang baik dan berorientasi publik namun sebaliknya apabila komponen- komponen dalam sistem politik tidak berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya maka akan tercipta kebijakan publik yang menimbulkan reaksi di masyarakat, dimana mereka menolak kebijakan tersebut karena mereka memandang kebijakan tersebut tidak memiliki nilai yang diharapkan oleh masyarakat. Supra struktur politik sebagai penyerap aspirasi masyarakat sangat memiliki peranan penting dalam pembentukan kebijakan publik di masyarakat melalui sistem politik. Dengan demikian sangatlah penting setiap elemen yang berada dalam lingkup infrastruktur politik memahami dan mengetahui peran fungsinya dalam sebuah sistem politik untuk menciptakan suatu kebijakan yang berorientasi publik dengan memiliki nilai-nilai yang diharapkan oleh masyrarakat.

Page 13 of 56 | Total Record : 557

11 12 13 14 15

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 3 (2025): Dinamika Vol 12, No 2 (2025): Dinamika Vol 12, No 1 (2025): Dinamika Vol 11, No 3 (2024): Dinamika Vol 11, No 2 (2024): Dinamika Vol 11, No 1 (2024): Dinamika Vol 10, No 3 (2023): Dinamika Vol 10, No 2 (2023): Dinamika Vol 10, No 1 (2023): Dinamika Vol 9, No 3 (2022): Dinamika Vol 9, No 2 (2022): Dinamika Vol 9, No 1 (2022): Dinamika Vol 8, No 3 (2021): Dinamika Vol 8, No 2 (2021): Dinamika Vol 8, No 1 (2021): Dinamika Vol 7, No 3 (2020): Dinamika Vol 7, No 2 (2020): Dinamika Vol 7, No 1 (2020): Dinamika Vol 6, No 4 (2019): Dinamika Vol 6, No 3 (2019): Dinamika Vol 6, No 2 (2019): Dinamika Vol 6, No 1 (2019): Dinamika Vol 5, No 4 (2018): Dinamika Vol 5, No 3 (2018): Dinamika Vol 5, No 2 (2018): Dinamika Vol 5, No 1 (2018): Dinamika Vol 4, No 4 (2017): Dinamika Vol 4, No 3 (2017): Dinamika Vol 4, No 2 (2017): Dinamika Vol 4, No 1 (2017): Dinamika Vol 3, No 4 (2016): DINAMIKA Vol 3, No 1 (2016): DINAMIKA More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. ciamis, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA