cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 557 Documents
ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR sukmawati, sukmawati; Aini, Nur; Rijal, Rijal
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21686

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Biak Numfor berdasarkan lima indikator kinerja menurut Robbins (2016), yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas kepala kantor, kepala subbagian umum, kepala seksi, serta staf ASN yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas operasional KPPN Biak Numfor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ASN di KPPN Biak Numfor secara umum tergolong baik. ASN telah menunjukkan kualitas kerja yang sesuai standar, mampu menyelesaikan tugas secara tepat waktu, serta efektif dalam memanfaatkan sumber daya organisasi. Kuantitas pekerjaan dan kemandirian pegawai juga menunjukkan hasil positif, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia dan gangguan jaringan internet yang dapat memengaruhi kelancaran pelaporan dan koordinasi antarinstansi. Secara keseluruhan, ASN di KPPN Biak Numfor telah menjalankan tugas dengan profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, mencerminkan implementasi prinsip akuntabilitas dan efisiensi birokrasi yang baik.Kata Kunci : Kinerja, Aparatur Sipil Negara, KPPN Biak Numfor
STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN CIAMIS Muflihah, Ani Himayatul; Meila, Devita Puspita; Marliani, Lina; Putra, Rifki Agung Kusuma
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22562

Abstract

Rendahnya kualitas pelayanan perizinan masih menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, termasuk di Kabupaten Ciamis. Pelayanan perizinan yang berbelit, kurang transparan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem pelayanan terpadu menunjukkan perlunya strategi peningkatan kualitas pelayanan yang terencana dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur DPMPTSP, observasi langsung terhadap proses pelayanan perizinan, serta dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus analisis strategi mengacu pada lima dimensi strategi pengembangan organisasi menurut Osborne dan Plastrik, yaitu pengembangan struktur, sistem dan prosedur, infrastruktur, budaya organisasi, serta kewirausahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Ciamis telah menerapkan berbagai strategi peningkatan kualitas pelayanan perizinan, seperti penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi aparatur. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan infrastruktur pelayanan, belum optimalnya integrasi sistem, serta perlunya penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi secara terpadu dan berkelanjutan agar kualitas pelayanan perizinan dapat memenuhi harapan masyarakat dan prinsip pelayanan publik yang prima.Kata Kunci : Strategi Pelayanan, DPMPTSP, Kualitas Pelayanan, Pelayanan Perizinan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SUNYALANGU KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS Sutikno, Chamid Chamid; Atika, Zaula Rizqi; Amanda, Ariesta
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21921

Abstract

 ABSTRAKKemiskinan masih menjadi masalah krusial di Indonesia yang memerlukan penanganan serius.Salah satu kebijakan perlindungan sosial yaitu melalui program keluarga harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini  menkaji implementasi kebijakan yang meliputi aspek pelaksana kebijakan, kelembagaan dan lingkunan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif denan pendekatan studi kasus melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluara Harapan di Desa Sunyalangu telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, Prosedur pelaksanaan proram sudah terintegrasi dengan data kemiskinana secara nasional.  Selain itu hasil penelitian ini menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan sistem integrasi data penerima bantuan, dan peningkatan program pendampingan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari ketergantungan terhadap bantuan menuju kemandirian ekonomi guna memaksimalkan penanggulangan kemiskinan yang lebih baik. Kata Kunci : Bantuan Sosial, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan. ABSTRACT Poverty remains a crucial issue in Indonesia that requires serious attention. One social protection policy is the Family Hope Program (PKH). This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in Sunyalangu Village, Karanglewas District. This research examines policy implementation which includes aspects of policy implementers, institutions and the social environment of the community. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach through interview, observation and documentation techniques. The results of the study show that the implementation of the Family Hope Program in Sunyalangu Village has been carried out in accordance with applicable provisions. The program implementation procedures have been integrated with national poverty data. In addition, the results of this study emphasize the importance of strengthening cross-sector coordination, improving the data integration system for aid recipients, and increasing mentoring programs to change the mindset of the community from dependence on aid to economic independence in order to maximize better poverty alleviation.Keywords : Family Hope Program, Social Assistance, Social Welfare, Policy Implementation, Poverty
KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KAWASAN TERTIP LALU LINTAS DI KOTA MEDAN Eliza, Vebria; Nur R, Siti Hazzah
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan dan mengetahui koordinasi antar instansi dalam memberikan layanan kawasan tertip lalu lintas di Kota Medan yang mengarah kepada Dinas Perhubungan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan. Permasalahan terkait dengan becak bermotor, adanya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tertip lalu lintas serta masyrakat yang tidak mengetahui tentang kawasan tertip lalu lintas di kota medan sehingga mengakibatkan masih banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas. Metode yang di gunakan pada penelitian ini deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara, observasi, data skunder dan studi pustaka yang berkaitan dengan kawasan tertip lalu lintas dan penertiban lalu lintas di Kota Medan. Data yang di peroleh oleh peneliti kemudian di analisis secara kualitatif dengan cara meninjau semua data yang dikumpulkan serta di dukung oleh hasil wawancara dengan melihat indikator koordinasi seperti kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak adanya Surat Keputusan (SK) terkait Kawasan Tertip Lalu Lintas (KTL), tidak adanya sosialisasi yang di lakukan terkait kawasan tertip lalu lintas  kepada masyarakat, masih kurangnya kesadaran diri akan tugas dan tanggung jawab setiap instansi serta komunikasi antar instansi masih sering mengalami keterlambatan informasi sehingga sangat perlu untuk memperkuat koordinasi antar instansi terkait.Kata Kunci : Koordinasi, Kawasan Tertip Lalu Lintas, Antar Stakeholder.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM LAYANAN DIGITAL MELALUI APLIKASI TANGERANG LIVE DI KOTA TANGERANG Firdiyani, Fitria; Prasetyo, Eko; Hilman, M.
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22254

Abstract

Perkembangan tata kelola pemerintahan digital mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui penerapan aplikasi Tangerang Live di Kota Tangerang. Aplikasi ini dikembangkan sebagai platform terpadu yang menyediakan beragam layanan publik, kanal aspirasi, serta ruang konsultasi daring untuk memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi Tangerang Live dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sebanyak 400 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan populasi pengguna terverifikasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa frekuensi, persentase, dan skor rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengguna merupakan kelompok usia produktif dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori baik pada lima indikator utama, yaitu akses informasi (82,07%), saluran aspirasi dan pengaduan (82,18%), konsultasi dan interaksi (78,93%), tindak lanjut keluhan (77,01%), dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan (75,21%). Meskipun demikian, beberapa fitur seperti literasi digital masih kurang dimanfaatkan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan fitur layanan, peningkatan kecepatan tindak lanjut, dan pengembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital yang lebih responsif dan partisipatif.Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Layanan Publik Digital, Aplikasi Tangerang Live
EFEKTIVITAS PELAYANAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) MELALUI MEKANISME SELF DECLARE BAGI UMKM DI LP3H UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG Lestari, Intan Dian; Engkus, Engkus; Abdillah, Wawan Setiawan
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21702

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya efektivitas pelayanan sertifikasi halal gratis melalui skema deklarasi mandiri bagi pelaku usaha kecil yang difasilitasi oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Banyak pelaku usaha belum memahami urgensi kepemilikan sertifikat halal, sementara proses penerbitan sering menghadapi kendala administratif, keterbatasan sumber daya pendamping, dan lamanya waktu penyelesaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelayanan sertifikasi halal mampu memberikan kemudahan, ketepatan, serta kualitas layanan bagi pelaku usaha kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola lembaga, pendamping, serta pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sertifikasi halal gratis memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan legalitas dan daya saing usaha, namun efektivitasnya masih terkendala oleh faktor keterlambatan penerbitan, kurangnya literasi administrasi pelaku usaha, serta ketergantungan pada kualitas komunikasi pendamping. Kesimpulannya, meskipun pelayanan sertifikasi halal gratis telah menunjukkan capaian positif dalam memperluas produk bersertifikat halal, diperlukan peningkatan kecepatan layanan, ketelitian administratif, serta penguatan kapasitas pendamping agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.Kata Kunci : Efektivitas Pelayanan; LP3H; Pelayanan Publik; Sertifikasi Halal Gratis; UMKM
ANALISIS TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK DI KABUPATEN GARUT (STUDI TENTANG PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA) Triana H.S, Yagus; Adnan, Zulkifli; Ananda, Ririn
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22835

Abstract

Kepercayaan publik menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik pada pemerintahan demokratis. Pada konteks Indonesia, kepercayaan terhadap pemerintah telah mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah penyelewengan dalam pengelolaan keuangan yang merupakan masalah serius di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya transparansi. Banyaknya komentar negatif terhadap transparansi pengelolaan keuangan membubuhkan bahwa sektor desa mengalami kasus penyalahgunaan tertinggi. Pada kurun waktu 2024, di Kabupaten Garut banyak tersiar berita terkait penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa yang mengindikasikan mulai terkikisnya kepercayaan publik Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan mengukur bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Garut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik analisis data SEM-PLS menggunakan software SmartPLS 4. Populasi penelitian adalah masyarakat Kabupaten Garut dengan sampel sebanyak 100 responden. Dari hasil pengolahan data, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan dari transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Garut. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam suatu kebijakan terkait transparansi pengelolaan keuangan desa dan memperkuat kepercayaan publik.Kata Kunci :Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa; Kepercayaan Publik; Kabupaten Garut.