cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
LEGALITAS
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2021)" : 8 Documents clear
PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN DAN PERDAGANGAN OBAT-OBATAN TERLARANG Nomensen Freddy Siahaan, Reine Rofiana dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5885

Abstract

The existence of illegal drugs is getting worse day by day. There areso many ways that irresponsible parties use in an effort to smuggle theseillegal drugs. Even the role of this drug smuggler.Even more worrying, these illegal drugs have entered the territory ofthe nation's future generations (students). This can be seen from the newsquoted by the author regarding drug trafficking at the Faculty of CulturalSciences (FIB) of the University of North Sumatra (USU). Of course, thisincident made my heart cut and teary eyed because the youngergeneration, who was expected to be the baton for the next generation ofthe backbone of the country, was infiltrated by irresponsible parties in thecirculation of these illegal drugs. The news is as below.Parents and Educators (Teachers and Lecturers) each have a veryimportant role in the growth and development of children. This is theclosest person the child meets every day and can understand the child'spersonality.The role of the government in this case is represented by the NationalNarcotics Agency (BNN) taking an equally important role in eradicatingthe abuse and circulation of illegal drugs because BNN has a lot ofexperience in handling various drug cases.There should be a synergy among parents, educators, and thegovernment in eradicating the circulation of illegal drugs in order to savethe future of the nation's next generation.
ANALISIS KONTEN BELAJAR ILMU HUKUM PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Camelia Verahastuti, Sarwo Eddy Wibowo dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5863

Abstract

Aktivitas menggunakan Media sosial merupakan aktivitas keseharianmanusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain.Media sosial merupakan sebuah terobosan dan terus mengalamipembaharuan seiring dengan kebutuhan pengguna (user) dalammelakukan aktivitas sosial dan membaginya kepada pihak lain. Penelitimengkaji mengenai akun media sosial instagram belajar ilmu hukumsebagai sumber informasi dan istilah yang ada di dunia hukum yangberguna bagi masyarakat Indonesia yang notabene awam atau tidakmengenyam pendidikan hukum.
PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO DEPOK (Studi Kasus Pencabulan Anak di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani, Depok) Reine Rofiana, William Putra Daniel, Ridwan, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5886

Abstract

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu kewaktu. Kejahatan tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa,harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatankesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yangkorbannya anak, sebab hal ini akan mempengaruhi perkembanganfisik, mental dan intelektual anak yang menimbulkan trauma, karnapada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusahamengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sertaberusaha meyakini sebagai bagian dari dirinya. Salah satunyakejahatan asusila terhadap anak sebagai korban adalah tindak pidanapencabulan yang terjadi di daerah Depok, pelaku dengan nama lengkapLucas Lucky Ngalngola alias Bruder Angelo. Penanganan terhadapkasus Bruder Angelo ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan danAnak Polres Metro Depok. Kasus Bruder Angelo dijerat dengan Pasal82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Proses penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka dalampenahanannya diakhiri dengan dikabulkannya permohonanpenangguhan penahanan kepada pihak tersangka dengan syarat wajiblapor dan disertai dengan jaminan orang sebagaimana yang diaturdalam Pasal 31 KUHAP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitianyuridis normatif dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatanperaturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitianini adalah data sekunder ditunjang dengan data primer berupawawancara dengan Kepolisian Ressort Metro Depok, yang kemudiandianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukanbahwa penegakan hukum pidana terhadap kasus Bruder Angelomengalami berbagai kendala yang antara lain Kendala pengetahuanpenyidik, tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain dalam proses penegakan hukum terhadapperkara anak mengenai tidak meminta laporan sosial dari PekerjaSosial Profesional, Tidak melakukan Visum Et Repertum kepada saksikorban, korban tidak mau disidik atau tidak mau melakukan prosespemeriksaan ditingkat penyidikan, dan sumber daya penyidik yangterbatas. Sehingga atas kendala tersebut, penyidik melaluikewenangannya memberikan penangguhan penahanan kepadatersangka Bruder Angelo terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anakyang dilakukan di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani.
PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUPAKAN KEJAHATAN LUAR BIASA Farahwati, Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5864

Abstract

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime).Unsur menyalah gunakan kewenangan karena jabatannya ataukedudukannya sebagai penyelenggara negara serta menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu badan, yang sangat menghambatpertumbuhan perekonomian Negara, merusak sendi-sendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, timbulnya krisis di berbagaibidang pembangunan serta membahayakan eksistensi Negara.Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukanmewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam menjalankantugas dan fungsinya penyelenggara Negara harus secara sungguh-sungguhdan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas korupsi. Peran serta masyarakat bermaksuduntuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkanpenyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi. Dengan hak dankewajiban yang dimiliki, diharapkan masyarakat lebih bersemangat untukmelaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraanNegara dengan tetap mentaati aturan-aturan yang berlaku.Metode penulisan jurnal ilmu hukum ini menggunakan metodenormatif, tujuan penulisan untuk mengkaji praktek-praktek korupsi yangdapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa yangmenyalahgunakan kekuasannya atau jabatan ataupun kedudukannyaselaku penyelenggara Negara. Peran serta masyarakat dalam rangkamewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsidengan memperhatikan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan hukumyang berlaku.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON PENUMPANG YANG MENGGUNAKAN DAUR ULANG ALAT RAPID TEST ANTIGEN COVID-19 DI BANDARA KUALANAMU Siahaan, Nomensen Freddy
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5887

Abstract

The Covid-19 pandemic does bring a variety of phenomena that occurs in the community, ranging from the social, economic, health, and others. One of the phenomena that occurs in the community is in the north Sumatra area. According to the news published, the North Sumatra Regional Police has appointed five employees at PT Kimia Farma Diagnostika as suspects in the case of recycling covid-19 antigen rapid test equipment at Kualanamu Airport.The method which was used in this Scholar Paper was Qualitative Research Method, a kind of Normative Legal Writing which was based on prescriptive library research concerning study of positive law. For the Primary Legal Materials, Scholar used references such as Act Number 8 Year 1999 regarding to Consumer Protection, etc. And for Secondary Legal Material, Scholar uses books, journals, papers, newspapers, and report of legal writing. Then, for Tertiary Legal Materials, Scholar used references such as legal dictionary, dictionary Indonesian-English dictionary and vice versa, etc.Consumer has rights that must be protected from legal perspectives.  Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 1 point (2) states that consumers are every user of goods and or services available in society, whether for the benefit of themselves, family, others, or other living beings and not for trading. It is crystal clear as regulated by our legislation, Consumer Protection must have a guarantee of legal certainty given to consumers in this case is passengers as consumers of covid-19 antigen rapid test equipment recycling does not get guaranteed legal certainty because the Covid-19 antigen rapid test tool they receive is used goods, unhygienic anymore.Try to imagine if the rapid test tool that has been used is used by passengers whose health condition is not good (in a sick condition orcarrying certain viruses or bacteria) and it transmits to the next passenger who uses the recycling of the Covid-19 antigen rapid test tool. No one can guarantee this because it is the act of selling recycling tools rapid test antigen Covid-19 is an illegal act (unlawful or not justified according to the law).Related to this case, the Government should internalize the production and distribution process of the swab tool in order to ensure the quality of its products so as not to defect or used. Moreover, this product is distributed in large quantities and in the pandemic period also so that it must be extra supervision so as not to be misused by irresponsible parties so that points can be met properly.
JUAL BELI UANG DENGAN UANG BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM, PERATURAN DAERAH DAN SURAT EDARAN WALIKOTA SAMARINDA Mahmud, Raudah
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5865

Abstract

Penggunaan uang kertas sebagai alat tukar menukar sudah menjadikebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Pada zaman Rasulullah SAW,uang kertas belum hadir menjadi suatu alat tukar seperti saat ini,kemunculannya menimbulkan berbagai permasalahan baru yang perlu danharus dibahas secara Islami dan maqashid Syariah sehingga tidakmelenceng dari ajaran-ajaran agama Islam. Fenomena jual beli uang dengan uang ini sering terjadi ketika mendekati hari-hari besar sepertilebaran Idul Fitri umat Islam. Bisnis jual beli uang dengan uang denganalasan apapun tidak dibenarkan, meskipun transaksi antara kedua belahpihak tersebut dilakukan secara ridha, ikhlas dan tidak ada paksaan daripihak manapun, tetap saja ketentuan hukum tidak dapat berubah, transaksitersebut tetap statusnya riba. Hal ini diperkuat dengan Surat edaranwalikota Samarinda No 186.6/1074/012.01 terkait larangan perdaganganuang yang ditandatagani pejabat Wali Kota Samarinda pada 24 Mei 2018.Edaran ini diterbitkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturanagama tentang riba dan peraturan daerah tentang Ketertiban Umum, tidakada larangan dan sanksi khusus terkait kegiatan jual beli uang denganuang seperti pada fenomena praktik penukaran uang. Hanya saja mengaturketertiban umum bagi para pengusaha-pengusaha penukar uang agarkegiatannya tidak mengganggu ketertiban umum di daerah tersebut.
TINJAUAN TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BURUH PT. SIMS JAYA KALTIM DI KABUPATEN PASER Sukindar, Neneng Herawati dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5866

Abstract

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan denganmengabulkan gugatan perusahaan PT.Sims Jaya Kaltim Di KabupatenPaser mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan bahwaburuh/pekerja yang bersangkutan dianggap telah melakukan suatutindakan provokasi yaitu dengan mengajak atau mempengaruhi pekerjalain agar melakukan pemogokan kerja, sedangkan dalam prosespersidangan tidak terbukti merupakan suatu permasalahan yang menarikuntuk ditelaah.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenispenelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statuteApproach).Setelah penulis melakukan penelitian, maka jawaban mengenaipermasalahan yang dikaji dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa hakimdalam memutuskan perkara antara pihak perusahaan dan buruh tidakberdasarkan pada pembuktian yang terdapat dalam persidangan, tetapimajelis hakim memutuskan perkara berdasar pada pertimbangan hakimyang menyatakan bahwa adanya ketidakharmonisan hubungan antaraperusahaan selaku penggugat dengan buruh/pekerja selaku tergugat,padahal alasan pemutusan hubungan kerja yang didasarkan atas hubungankerja yang tidak harmonis itu tidak diatur dalam perundang-undanganyang berlaku. Sesuai dengan ketentuan seharusnya hakim dalammemutuskan perkara berdasar atas hukum, perjanjian yang ada dankebiasaan.
PERAN ADVOKAT SELAKU PENASEHAT HUKUM TERSANGKA ATAU TERDAKWA ATAS DASAR PASAL 56 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Farahwati, Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5862

Abstract

Bantuan hukum merupakan suatu hak yang harus diperoleh tersangkaatau tersangka sebagai suatu implementasi Negara hukum untuk menjaminhak asasi warga negaranya dalam mencapai suatu keadilan dan bantuanhukum merupakan hal fundamental yang harus di dapatkan oleh tersangkaatau terdakwa melihat banyaknya realitas ketimpangan hukum bagiseorang tersangka/terdakwa untuk memperoleh haknya.Penulisan jurnal hukum ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanaperan advokat selaku penasehat hukum didalam perkara pidana yangancaman hukumannya berdasarkan Pasal 56 ayat 1 KUHAP, danmenganalisis akibat hukumnya jika tidak didampingi oleh advokat selakupenasehat hukum tersangka/terdakwa. Sehingga dapat dikaji sejauhmanapenerapan hukum Pasal 56 KUHAP bisa diterapkan kepada tersangka atauterdakwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana. Penulisanjurnal hukum ini penulis menggunakan metode penelitian yuridisnormatif.Kebutuhan akan jasa hukum (bantuan hukum) dari advokat antara lainkonsultasi hukum, legal audit, pendampingan, pembelaan, mewakili baikdi luar maupun di dalam proses pengadilan. Bantuan Hukum yangdiperlukan oleh tersangka/terdakwa atas dasar Pasal 56 ayat (1) KUHAP,merupakan suatu implementasi dari Hak Asasi Manusia dalammemperoleh bantuan hukum dalam proses perkara pidana. Berdasarkanketentuan Pasa1 56 ayat (1) KUHAP mengadopsi pedoman Miranda Ruleatau Miranda Principle, tentang formalistic legal thinking, dapat tercapaidengan kehadiran penasehat hukum yang bersifat imperative dan dapatmenjadikan hak asasi tersangka/terdakwa tetap diperhatikan, danterjaminnya pemeriksaan yang fair dan manusiawi padatersangka/terdakwa, sehingga bila diabaikan akan mengakibatkan hasilpemeriksaan atau hasil di tingkat penyidikan itu menjadi tidak sah (illegal)atau batal demi hukum (null and void). Maka untuk proses selanjutnyapunjuga menjadi tidak sah.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue