Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 18 Documents

1 2

Search results for , issue "Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012" : 18 Documents clear

POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT (Sengketa antara Masyarakat vs Pemerintah) Kurnia Warman & Syofiarti
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Using of communal land by private enterprise has been also creating disputes in West Sumatra. The disputes are started from the unprocedure land procurement process. According to the law of land procurement in Indonesia, for getting land, a private enterprise should contact the land owners (or traditional communities) as the subject of communal land for making contract directly. As a matter of fact, they have got the land from the Local Government not from the people. The communities protested to the corporate activities on their land. Beside that, the private enterprises have got agrement with communities, but they did not follow it, for instance building plasma plantation for the communities. Key Word: disputes of communal land Abstrak Penggunaan tanah ulayat oleh para investor di Sumatera Barat, seringkali menimbulkan sengketa. Hal ini disebabkan karena penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Menurut hukum pertanahan di Indonesia, penggunaan lahan oleh para investor harus berhadapan langsung dengan pemilik tanah atau masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dengan melaksanakan perjanjian. Pada kenyataannya, para investor justru langsung mendapatkan tanah tersebut melalui Pemerintah. Akibatnya masyarakat sebagai pemilik mengajukan protes atas kegiatan investor di atas tanah mereka yang kemudian hal ini memicu timbulnya sengketa tanah ulayat. Kata Kunci : sengketa tanah ulayat

PROGRAM LEGISLASI DAERAH SEBAGAI PENGAWAL POLITIK HUKUM DI DAERAH H.M. Soerya Respationo
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

ABSTRACT Since the passing of reforms in 1998 has brought changes to the constitutional system of centralized to decentralized Indonesia, it means a government authority handed over to autonomous regions, except for the central government affairs. The principle of autonomy emphasizes providing government authority to local governments to regulate and manage their own affairs within the unity state of framework. Follow-up of these reforms have also been carried out by the 1945 Amendment to change the power to make laws that are on the government initially submitted to parliament. National legal and political system was changed to affect the formation of the orientation and priorities of legislation, including legislation as part of program activities inherent in the process of formation of national law. Accordingly, any establishment of legislation to do with the deepening of the material, the synchronization and harmonization with other legislation, as well as open access and dissemination to increase community participation. One of the priorities that must be done within the framework of the development of national law is to harmonize legislation to establish a form of regulatory legal instruments that guarantee the implementation of the rule of law while providing the broadest possible benefits for thewelfare of the people, namely the Local Legislation Program. Keywords: Local Legislation, Legal Policy, Local Government. ABSTRAK Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik, artinya sejumlah wewenang pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan pusat. Prinsip otonomi daerah menekankan pada pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam kerangka NKRI. Tindak lanjut dari reformasi ini juga telah dilakukan Perubahan UUD 1945 dengan merubah kekuasaan membentuk undang-undang yang pada mulanya berada pada Pemerintah diserahkan kepada DPR. Sistem dan politik hukum nasional pun berubah yang mempengaruhi orientasi dan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan program legislasi sebagai bagian yang inheren dalam proses pembentukan hukum nasional. Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pendalaman materi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, serta diseminasi untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan membentuk suatu instrumentasi hukum berupa peraturan yang lebih menjamin terlaksananya kepastian hukum sekaligus memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat, yaitu program legislasi daerah. Kata Kunci: Legislasi Daerah, Politik Hukum, Pemerintahan Daerah.

STRATEGI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN Rodiyah Rodiyah
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Central Java Education Office Report (2007) shows the number of women illiteracy in districts is relatively higher, 16.41% disparity. Year 2008 PUG implement pilot education project in 9 Districts / Cities. Year 2009 budget for Education PUG 3,5 Billion to realize RPJMD on Justice Mission realization of gender equality.Not all SKPD II District has aggregated data. This situation complicates policy-making autonomy to accelerate PUG. PUG implementation of education has been done with related offices and even synergize the state institutions and Universities. Reality PUG data base implementation of education becomes important-the strategic moment as the basic text of the Academic as well as a basic draft regional regulation Gender Responsive education. Keywords: Policy, Local Government, PUG, Education Abstrak Laporan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah (2007) menunjukan angka buta huruf perempuan di kabupaten/kota relatif lebih tinggi, disparitas 16,41%. Tahun 2008 melaksanakan Pilot Proyek PUG pendidikan di 9 Kabupaten/Kota. Tahun 2009 menganggarkan PUG Pendidikan 3,5 Milyard untuk merealisasikan RPJMD pada Misi terwujudnya Keadilan dan kesetaraan gender. Belum seluruh SKPD II Kabupaten/Kota mempunyai data pilah. Keadaan ini mempersulit pembuatan kebijakan otonomi daerah untuk mempercepat PUG. Pelaksanaan PUG pendidikan sudah dilakukan dengan mensinergiskan dinas terkait bahkan lembaga negara dan Perguruan Tinggi. Realita data base pelaksanaan PUG pendidikan menjadi moment penting-strategis sebagai dasar Naskah Akademik sekaligus menjadi dasar Raperda pendidikan Responsif Gender. Kata Kunci: Kebijakan, Otonomi Daerah, PUG, Pendidikan

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Ali Imron Hs
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The establishment of national law should consider the law awareness in the community or refer to the existed law in Islam law that stands as the existed law in the community possesses a strategic position in the national law establishment. The role of Islam law in the forming or establishing of national law could be viewed from two sides, which are firstly, it is viewed from Islam law that is one of the source of national law establishing; and secondly, it is viewed from the side of the use of Islam law as positive law that is specifically applied in certain field. Islam law has provided a great contribution, at least upon the side of the spirit or the soul toward establishment of national law. Spreading Islam law ideologi and istinbath ahkam upon the national law establishment takes the strategic place, compared with the demand of the applying of Islam law that is formalistic. Kata kunci: Hukum Islam, Pembangunan Hukum Nasional, Kontribusi Abstrak Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat atau merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional. Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional; dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi ruh atau jiwanya terhadap pembangunan hukum nasional. Membumikan asas-asas hukum Islam dan istinbath ahkam dalam pembangunan hukum nasional menempati posisi yang strategis, dibandingkan tuntutan pemberlakuan hukum Islam yang formalistik Kata kunci: Hukum Islam, Pembangunan Hukum Nasional, Kontribusi

Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia M. Iman Santoso
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The United Nations Convention against Corruption was adopted on 9 December 2003, by recognizing coruption as an extraordinary crime. Corruption endangers the stability and security of societies and states,and jeopardizing sustainable development. The UN Convention launched the concept of sustainable development in 1987 through the World Commission on Environment and Development, stating that sustainable development as development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. The Concept is recognized as the principle of contemporary and implemented by many countries especially developed countries. Indonesia has ratified the UN Convention through Law Number 7 Year 2006, created Law Number 31 Year 1999 on the Suppression of Corruption, amended by Law Number 20 Year 2001 and established the Commission of Corruption Suppression by Law Number 30 Year 2002. The Act and the Commission are conformity with the Convention. Key words : Corruption, Sustainable Development, and Indonesia Abstrak Konvensi PBB menentang Korupsi telah dibuat pada tanggal 9 Desember 2003, dinyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan tersebut membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat dan negara serta merugikan pembangunan berkelanjutan. Konvensi PBB telah mengeluarkan konsep pembangunan berkelanjutan tahun 1987 yang dibuat oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan, ditegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep pembangunan berkelanjutan diakui sebagai prinsip hukum internasional dan sudah diimplementasikan oleh banyak negara terutama negara-negara maju. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB menentang Korupsi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, telah membentuk Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Peraturan perundang-undangan tersebut sudah merupakan bagian dari implementasi Konvensi PBB menentang Korupsi 2003. Kata Kunci : Korupsi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Indonesia

EKSISTENSI HAK MORAL DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA Faiza Tiara Hapsari
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstrak Pengaturan hak cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan; dan yang berlaku hingga saat ini adalah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang memuat konsep dasar hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak yang timbul secara otomatis. Sifat eksklusif hak cipta memiliki dua esensi penting, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan hukum diberikan terhadap suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pribadi seorang pencipta atas pengorbanan yang telah dilakukannya. Hal ini menjadikan pemenuhan atas hak moral seorang pencipta menjadi penting sebagai bentuk penghargaan atas integritas dan identitasnya. Namun, UU No.19 tahun 2002 belum memuat secara rinci mengenai hak moral dan cenderung hanya mengadopsi Auteurswet yang mengesankan economic heavy. Padahal pemenuhan hak moral seorang pencipta seharusnya berjalan seiring dengan pemenuhan hak ekonomi yang dimilikinya. Kata kunci : hak cipta, hak moral. Abstract Regulation about copyright in Indonesia has experienced several changes; and applicable to the present is Nation Copyright Act Number 19 Year 2002. Based on that Act, we should know about basis of the concept of copyright that is about exclusive rights and automatically rights. That exclusive character contain two important essences that are moral rights and economic rights. Legal protection granted to a creation produced by an author / creator on a personal sacrifice he had made. This makes the fulfillment of the moral rights of a creator to be important as a form of respect for the integrity and identity. However, Nation Copyright Act No. 19 Year 2002 contains detailed have the moral right and tend to adopt Auteurswet causing heavy economic impression. In fact, the fulfillment of a moral right should be balance with its economic rights fulfillment. Key word : Copyright, Moral right

Manfaat Lisensi Paten bagi Industri Teknologi dan Informasi Indonesia Kartika Widya Utama
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract In this global era, information and technology become an important aspect to deal with global issue. Indonesia as emerging country has lost it’s independence on this matter by depending too much on foreign technology. It needs to be change because in order to maintain it’s independence in every aspect, Indonesia needs to achieve self-sufficient in technology and information aspect.. Patent Act No 14 Year 2001 is a first step to achieve that goal, it’s include provision about license and mandatory license and every provision that follow. But as it’s age is still young this act still got many loopholes that need to be closed, this paper hopefully can help to close that loopholes. Keywords:License, Mandatory License, Technology, Information, Patent Abstrak Informasi dan teknologi merupakan aspek penting dalam usaha untuk menangani berbagai isu global. Indonesia sebagai negara berkembang telah kehilangan kemerdekaannya atas dua aspek tersebut sebagai akibat dari besarnya ketergantungan kepada teknologi asing, Indonesia perlu untuk segera mengcapai kemandirian dalam bidang teknologi dan informasi..Undang-Undang Paten No 14 Tahun 2001 adalah langkah pertama untuk mencapai tujuan tersebut, hal ini mencakup ketentuan mengenai lisensi dan lisensi wajib beserta peraturan-peraturan yang menyertainya.Namun, mengingat umur dari undang-undang ini masih sangat muda, undang-undang ini masih memiliki banyak celah didalamnya yang perlu untuk ditutup, makalah ini semoga dapat membantu usaha untuk menutup celah hukum tersebut. Kata Kunci: Lisensi, Lisensi Wajib, Teknologi, Informasi, Paten

ASPEK EPISTEMOLOGI FILSAFAT HUKUM INDONESIA Max Boli Sabon
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Many people say that the implementation of law in Indonesia has been on the track, nonetheless, it is only the way of putting into effect that is not wise enough. From the point of view of the aspect of onthology of philosophy, the application of law in Indonesia is having no problem so far. On the other hand, the problem is in its epistemology. The duty of philosophy of law is to give explanation of such phenomenon. The problem is therefore laid down in epistemology, it is wise to use the school that talks a lot about epistemology of law. Furthermore, Indonesia is a pluralistic society, for that reason, the choice to use the Modern Natural Law as its approach is considered to be as one of the alternative, for the school itself is emphasizing upon the epistemology of law as well as the custom law which as the characteristic of pluralism of Indonesia. The study of epistemology of philosophy of law in Indonesia, with the approach through the Modern Natural Law toward custom law of Indonesia is supported by the legal studies progressively that may explain the phenomenon of the confused and depraved enforcement of law in Indonesia. Keywords: epistemology of law, philosophy of law, modern natural law, custom law, legal studies progressively Abstrak Banyak orang mengatakan pengaturan hukum di Indonesia sudah baik; hanya cara pelaksanaannya yang tidak baik. Gejala ini berarti dari aspek ontologi filsafat hukum, hukum di Indonesia tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah aspek epistemologinya. Filsafat hukum bertugas menjelaskan gejala ini. Oleh karena permasalahnnya terletak di bidang epistemologi, maka digunakan mazhab hukum yang banyak membicarakan tentang epistemologi hukum. Selain itu, Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Untuk itu pilihannya antara lain adalah Mazhab Hukum Alam Modern karena banyak berbicara tentang epistemologi hukum sekaligus hukum adat sebagai ciri kemajemukan Indonesia. Studi epistemologi filsafat hukum Indonesia dengan pendekatan Mazhab Hukum Alam Modern terhadap hukum adat Indonesia yang didukung oleh pemikiran hukum secara progersif, dapat menjelaskan gejala carut-marutnya cara pelaksanaan hukum di Indonesia . Kata Kunci: epistemologi hukum, filsafat hukum, hukum alam modern, hukum adat, pemikiran hukum progresif

Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak dalam Iklan Rokok Bambang Eko Turisno
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract: Advertising cigarettes using psychological persuasion, share targeting teenagers and children, who played a role in the initiation of tobacco use, encouraging young people start smoking harms children and adolescents. In Indonesia, cigarette advertising is restricted with some requirements, but some do not meet the requirements. To reduce the rate of smoking among adolescents such as by restricting advertising, promotion, distribution and marketing of cigarettes to youth. Local regulations should prohibit the placement of any signs of cigarette advertising at a location shown publicly. U.S. Federal Trade Commission to set the overall direction of cigarette marketing, including advertising, continuous monitoring of cigarette advertising practices Key words : Cigarette, ads, children. Abstrak Iklan rokok menggunakan bujukan psikologis, menyasar pangsa remaja dan anak-anak, yang memainkan peran dalam permulaan penggunaan rokok, menyemangati anak muda memulai merokok yang merugikan anak-anak dan remaja. Di Indonesia iklan rokok dibatasi dengan beberapa persyaratan namun beberapa tidak memenuhi ketentuan. Untuk mengurangi tingkat merokok pada remaja diantaranya dengan membatasi iklan, promosi, distribusi dan pemasaran rokok bagi remaja. Peraturan daerah hendaknya melarang penempatan tanda apapun dari iklan rokok pada suatu lokasi yang tampak secara publik. Federal Trade Commission di AS mengatur keseluruhan arah pemasaran rokok, termasuk iklan, pemantauan terus menerus praktek iklan rokok Kata kunci: rokok, iklan, anak-anak

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PERDA DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK NDONESIA Retno Saraswati
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Local Government in carrying out his government given the authority to establish regional regulation. On the other hand a lot of local regulations by the central government canceled due to conflict with higher laws, contrary to the public interest, leading to high cost economy and hamper access to people's economy. This happens as a consequence of the shape our country is a unitary state, where the central government has the right to exercise control over local regulations established by the region. The implication is that the cancellation regulations, then the area should revoke the relevant regulations and if violated, the sanction in the form of suspension or withholding the General Allocation Fund (DAU), as well as the loss in terms of both time and financial, on the other hand in the formation of the regulations to be careful not to be canceled by the central government. Keywords: Implications, Control of local regulation, the Unitary Abstrak Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Di sisi yang lain banyak peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat lantaran bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat akses ekonomi rakyat. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari bentuk negara kita adalah negara kesatuan, dimana pemerintah pusat berhak untuk melakukan kontrol terhadap perda-perda yang dibentuk oleh daerah tersebut. Implikasinya bahwa dengan dibatalkannya perda tersebut, maka daerah harus mencabut perda yang bersangkutan dan jika dilanggar, maka sanksinya berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), serta terjadi kerugian baik dari segi waktu maupun finansial, di sisi yang lain dalam pembentukan perda semakin berhati-hati agar tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat. Kata Kunci : Implikasi, Pengawasan Peraturan Daerah, Negara Kesatuan

Page 1 of 2 | Total Record : 18

1 2

Filter by Year

2012 2012

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA