Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 18 Documents

1 2

Search results for , issue "Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013" : 18 Documents clear

SUAP MENYUAP DAN MAFIA PERADILAN DI INDONESIA : TELAAH KRIMINOLOGIS Muhammad Mustofa
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This article addresses the bribery case that involved high ranking of Indonesian Officials of various branch in Indonesian Political System. A Judge of Supreme Court, a Member of Parliament, an Attorney, and Police Officers may involve in the conspiracy that breached the system. The high rank of bribery maight be present when tehere is lack of control and supervision in beaurocracy because beaurocracry is monopoly type of services function by govermental organisation. Keywords : bribery, supervision in beaurocracy Abstrak Artikel ini membahas kasus-kasus suap menyuap yang melibatkan para petinggi dalam Sistem Politik Indonesia. Ia dapat melibatkan seorang Hakim Agung, Anggota DPR, Jaksa dan Polisi. Suap-menyuap tingkat tinggi dapat terjadi apabila terdapat kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan birokrasi, karena birokrasi pada dasarnya adalah fungsi pelayanan pemerintahan yang bersifat monopolistik. Kata Kunci : suap-menyuap, pengawasan birokrasi

KORUPSI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR Dadang Siswanto
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Many corruption cases, both of which occur in developing countries and in developed countries, often cause difficulties in enforcement. This is because the perpetrators to escape and save the proceeds of corruption to other countries. The establishment of the United Nations Convention against Corruption 2003 is an international effort to tackle the problem. Development of a crime that was once a crime of corruption of national and derived from national law into international crime transnational organized, because of corruption related to economic crime, money laundering as well as the joints can be fragile democracy in a country. International cooperation is needed in order to combat crimes that are transnational corruption. Various forms of cooperation carried out, which include the return of property corruption that is stored in other countries and include several exceptions from the principle of extradition. It is intended to facilitate the enforcement of the law against corruption suspects who fled to other countries, although the country has no extradition requested extradition treaty with the state requested. Keywords : Corruption, international crime, transnational organized crime. Abstrak Maraknya kasus korupsi, baik yang terjadi di negara berkembang maupun di negara maju, seringkali menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan pelaku melarikan diri dan menyimpan harta hasil korupsinya ke negara lain. Dibentuknya United Nations Convention against Corruption 2003 merupakan suatu upaya internasional untuk menanggulangi persoalan tersebut. Perkembangan kejahatan korupsi yang dulunya merupakan kejahatan nasional dan bersumber pada hukum nasional menjadi kejahatan Internasional yang bersifat transnasional terorganisir, karena tindak pidana korupsi terkait dengan kejahatan ekonomi, money laundering serta dapat merapuhkan sendi-sendi demokrasi di suatu negara. Kerjasama internasional sangat diperlukan dalam rangka memberantas kejahatan korupsi yang bersifat transnasional tersebut. Berbagai bentuk kerjasama dilakukan, antara lain berupa pengembalian harta korupsi yang disimpan di negara lain dan termasuk beberapa pengecualian dari asas ekstradisi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegakan hukum terhadap tersangka korupsi yang melarikan diri ke negara lain, meskipun negara diminta ekstradisi tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara diminta. Kata Kunci : Korupsi , kejahatan internasional , kejahatan transnasional terorganisir

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PREDICATE CRIMES Artidjo Alkostar
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This paper departs from the criminal acts of any problems related to money laundering as suplementary crimes and is there a legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money laundering. The results of the study concluded that in addition to corruption, crimes related to money laundering as well suplementary narcotics crimes, banking fraud, forgery letter as a predicate crime. The legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money laundering is applied Article 69 of Law No. 8 In 2010, the point of origin or the predicate offense is not mandatory crime proved first. Keywords : money laundering, predicate crime. Abstrak Tulisan ini berangkat dari permasalahan tindak pidana apa saja yang terkait dengan pencucian uang sebagai suplementary crimes dan adakah landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (shifting burden of proof) dalam proses tindak pidana pencucian uang. Hasil kajian menyimpulkan, bahwa selain korupsi, tindak pidana yang terkait dengan pencucian uang sebagai suplementary crimes juga narkotika, perbankan, penipuan, pemalsuan surat yang menjadi predicate crime. Landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (shifting burden of proof) dalam proses tindak pidana pencucian uang diterapkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, yang intinya tindak pidana asal atau predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Kata Kunci : pencucian uang, predicate crime.

KONSEP ‘MALUM IN SE’ DAN ‘MALUM PROHIBITUM’ DALAM FILOSOFI PEMBERANTASAN KORUPSI Shidarta Shidarta
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Constitutional Court decision No. 003/PUU-IV/2006 has construed the connotation of Article 2 paragraph (1) of Law No. 31 Year 1999 by shifting the concept of ‘malum in se’ to that of ‘malum prohibitum’ in term of the element of ‘unlawfulness’ in that article. Is such an interpretation relevant enough amid the current corruption battle in this country? This article discusses this question by using the perspective of legal philosophy. The author of this article concludes that in the meantime, truth and justice values as constantly underlined by legal philosophy should be upheld as the strategy to strengthen the collectivity rather than the individuality principles in the Indonesian legal system. In this point of view, the shifting of the ‘malum in se’ to ‘malum prohibitum’ concepts can affect the principle of authority in the effort of corruption erradication in Indonesia. Keywords: malum in se, malum prohibitum, corruption. Abstrak Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 memberi penafsiran yang mengubah konsep ‘malum in se’ menjadi ‘malum prohibitum’ terhadap makna melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Persoalannya adalah: apakah pergeseran makna ini dapat dianggap tepat? Tulisan ini menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan perspektif filsafat hukum. Dalam kondisi kekinian iklim pemberantasan korupsi di Indonesia, asas kebenaran dan keadilan yang digarisbawahi oleh filsafat hukum itu harus dibaca sebagai sebuah strategi untuk lebih memperkuat asas persekutuan (kolektivitas) dalam sistem hukum dibandingkan dengan asas kepribadian. Dalam konteks ini, maka pergeseran konsep ‘malum in se’ ke ‘malum prohibitum’ dapat dipandang sebagai pelemahan asas kewibawaan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata kunci: malum in se, malum prohibitum, tindak pidana korupsi.

KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: REALITAS ANTAGONIS DALAM PERWUJUDAN PRINSIP CLEAN GOVERNANCE DI INDONESIA I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Procurement of goods/services are efficient, open and competitive indispensable for the availability of goods / services affordable and quality, so it will have an impact on improving public services. In relation to the procurement of goods and services from the government is expected to corruption can be eliminated. The reality of corruption procurement of goods and services increasing. Mode and does more systemic way. Corruption is no longer limited to state officials, but has dragged other actors, including the business community, civil diberbagi state and government agencies. There are some suggestions in order to handling the problem of corruption in providing goods and services sector, namely: (1) reconstructing the legal system of government procurement. Procurement of goods and services have only set Perpres. Ideally the procurement of goods and services regulated by the Act and (2) oversight by the public. Keywords : Corruption, Procurement, Clean Governance Abstrak Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah maka diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan. Realitasnya korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat. Modus dan cara yang dilakukannya semakin sistemik. Pelaku korupsi tidak lagi terbatas pada pejabat negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain, di antaranya kalangan pengusaha, pegawai diberbagi lembaga negara dan pemerintah (Kasus Buol, Hambalang dan lain-lain). Ada beberapa saran dalam rangka penanganan persoalan korupsi disektor pengadaaan barang dan jasa, yaitu: (1) merekonstruksi sistem hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, selama ini hanya diatur dalam Perpres. Idealnya pengadaan barang dan jasa diatur dengan Undang-Undang dan (2) pengawasan oleh masyarakat. Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Clean Governance

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI Marcella Elwina Simandjuntak
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Considering the gross and destructive impacts of corruption, international communities are expected to cooperate with each other bilaterally, multilaterally, as well as internationally. This paper will present some instruments and international cooperation with other countries that have been made by Indonesia. This paper will also describe the regulation of mutual legal assistance in criminal cases, especially corruption. Besides, it also presents some difficulties or obstacles faced by the countries as the parties proposing legal assistance and those accepting the proposal. These difficulties arise when they are to implement mutual legal assistance in practice. Keywords : mutual legal assistance, international cooperation, corruption. Abstrak Selain bersifat transnasional, mengingat dampak yang besar dan destruktif dari tindak pidana korupsi, masyarakat internasional diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai negara baik yang bersifat bilateral, multilateral maupun internasional. Paper ini akan memaparkan beberapa instrument serta kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia dan negara lain. Paper ini juga memaparkan pengaturan bantuan timbal balik (Mutual Legal Assistance) dalam perkara pidana terutama korupsi sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Selain itu dipaparkan pula beberapa kesulitan yang dihadapi oleh banyak negara baik sebagai pihak yang memohon bantuan maupun sebagai pihak penerima permohonan bantuan yang timbul pada saat mengimplemetasikan Mutual Legal Assistance dalam praktek. Kata Kunci : mutual legal assistance, kerjasama internasional, korupsi.

MENYOAL PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Eddy O.S Hiariej
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abtract The springhead of corruption eradication is the corruption court decisions. Such decisions are subject to change sentences, free or free from all charges. If the decision of the court of corruption in the form of sentences, then a further question such decisions can deterrent. On the other hand, there are many factors that influence the decision of the court of corruption. Keywords : Court Decision, the Court of Corruption Abstrak Muara pemberantasan korupsi adalah pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dapat berubah penjatuhan pidana, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jika putusan dalam pengadilan tindak pidana korupsi berupa penjatuhan pidana, maka pertanyaan lebih lanjut dapatkah putusan tersebut menimbulkan efek jera. Di sisi lain, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

RANCANGAN UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SEBUAH TANGGAPAN) Sudhono Iswahyudi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This article presents the comments about the draft of the reform of the Act number 31 year 1999 as being changed by Act number 20 year 2001 about The Eradication of Corruption. Since 2006 Indonesia had ratificated The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 by the Act number 7 year 2006. The purpose of this article is how to harmonized between the aims for eradication corruption by refered the UNCAC 2003, and the other side how to accommodations of social justice analysing, comprehend the development of national criminal law policy on the eradicating corruption in Indonesia, analysing national criminal law policy on the eradicating corruption in Indonesia after the United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) 2003 ratification. This comment also purposed how the UNCAC 2003 could be aplicated and be implemented in the regulations and statutes that become the fundamental law for law enforcement on eradicating corruption in Indonesia. Keyword : the eradication of corruption, comments. Abstrak Artikel ini menyajikan tanggapan tentang rancangan perubahan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak tahun 2006 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003 ke dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2006. Tujuan artikel ini adalah bagaimana mengharmonisasi tujuan pemberantasan korupsi sebagaimana UNCAC 2003, dan sisi lain bagaimana mengakomodasi analisis keadilan sosial, juga memahami perkembangan kebijakan hukum pidana nasional pada pemberantasan korupsi di Indonesia, menganalisis kebijakan hukum pidana nasional pada pemberantasan korupsi di Indonesia setelah Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003 diratifikasi. Tanggapan ini juga bertujuan bagaimana UNCAC 2003 dapat diaplikasikan dan diimplementasikan dalam peraturan dan undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata Kunci : pemberantasan tindak pidana korupsi, tanggapan.

REPRODUKSI KORUPSI : STUDI KASUS KORUPSI JAKSA URIP TRI GUNAWAN J. Danang Widoyoko
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Judicial system in Indonesia is one of the most corrupt institution. This paper investigates how corruption becomes systemic practice and how corruption reproduced particularly in the case of bribery by Urip Tri Gunawan. Using Anthony Giddens notion on social structure as rules and resources, this paper shows how corruption has embedded in the social structure in Attorney General Office and how corruption reproduce by the repetition of social practice in the daily life of agent. As corruption has became a practical consciousness among prosecutors, it is reproduced by prosectutors wihout any consideration or conscience. Corruption has became a common practice. Corruption eradication actually is a strategy to force the agent moves from practical consciousness to discursive consciousness. Keywords : Corruption, Reproduction, Social Practices, Structure Abstrak Sistem peradilan di Indonesia adalah salah satu lembaga yang paling korup. Tulisan ini mengkaji bagaimana korupsi menjadi praktik sistemik dan bagaimana korupsi direproduksi khususnya dalam kasus suap oleh Urip Tri Gunawan. Menggunakan pengertian Anthony Giddens pada struktur sosial sebagai aturan dan sumber daya, tulisan ini menunjukkan bagaimana korupsi telah tertanam dalam struktur sosial di Kantor Kejaksaan Agung dan bagaimana korupsi berkembang biak dengan pengulangan praktek sosial dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi telah menjadi kesadaran praktis di kalangan jaksa, hal itu direproduksi oleh jaksa tanpa pertimbangan atau hati nurani. Korupsi telah menjadi praktek umum. Pemberantasan korupsi sebenarnya merupakan strategi untuk memaksa agen bergerak dari kesadaran praktis untuk kesadaran diskursif. Kata Kunci : Korupsi, Reproduksi, Praktik Sosial, Struktur

DETERMINASI MEDIA DALAM MENGAWAL DAN MENDORONG PENEGAKAN HUKUM MELAWAN KORUPSI Amir Machmud N.S.
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract One of several functions of the press, that is social control, is such an explanation of an insight that the freedom of press is intended to prevent corruption, collution, and nepotism as well. The press applies the function as mentioned in The Law No 40 of 1999 regarding The Press, that is to control the performance of the state adminstration in order to keep it accountable and transparent. In reality, the growing abuse of power in Indonesia have been creating in condition of so called “corruption emergency”. The establishment of Corruption Eradication Comission (KPK) shows us that the regular law institutions are not doing their properly. We need such a comission with extraordinary power. Realizing of power of KPK, many corrupt government officialsand members of parliament definitely feel anxious, so they try hard to make massive and systematic resistance againts the comission. That’s why, the efforts to eradicate corruption need support and involvement from civil society. Journalist and media are determinate factor to endorse those efforts by using its social control function. Media determinate the law enforcement againts corruption by providing reports and news stories based on framing policy, by constructing reality for public interests. Keywords : Social control, Freedom of press, Corruption eradication, Framing policy, Editorial policy. Abstrak Salah satu fungsi pers, yakni melaksanakan kontrol sosial, merupakan penjabaran dari pemahaman bahwa kemerdekaan pers mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pers memainkan fungsi tersebut sebagai amanat dari Undang-Undang Nommor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengawal penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dalam realitas penyelenggaraan negara itu, penyalahgunaan kekuasaan merupakan keniscayaan yang di Indonesia sekarang ini menciptakan kondisi “darurat korupsi”. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggambarkan bahwa lembaga-lembaga hukum reguler tidak berjalan secara maksimal, sehingga membutuhkan sebuah komisi dengan kewenangan yang luar biasa. Namun karena keterancaman orang-orang yang berada di pusat-pusat kekuasaan, perlawanan-perlawanan terhadap komisi antirasuah itu berlangsung secara masif dan sistematis, sehingga untuk mewujudkan amanat rakyat dalam memberantas korupsi dibutuhkan pengawalan dari elemen-elemen masyarakat sipil. Wartawan dan media menjadi faktor determinan dalam menjalankan pengawalan itu melalui fungsi kontrol sosialnya. Media mendeterminasi penegakan hukum melawan korupsi dengan mengetengahkan kebijakan pemberitaan yang berbasis framing atau pembingkaian dengan mengonstruksi realitas yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemaslahatan publik. Kata Kunci : Kontrol sosial, Kemerdekaan pers, Pemberantasan korupsi, Framing, kebijakan pemberitaan.

Page 1 of 2 | Total Record : 18

1 2

Filter by Year

2013 2013

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA