Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

29 30 31 32 33

IHWAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Saldi Isra
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The Corruption Eradication Commission (KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi) was a specially-designed institution due to the failures of conventional institutions (public prosecutor and the police) in the eradication of corruption. Such considerations demanded that KPK was not intended to be a temporary institution. In such position, this article explicates basic arguments and legitimacy of the formation of KPK investigators. By law, a series of Laws open the chances or possibilities of non-police investigators. This means that as an institution authorized to conduct investigation, the KPK bears the right to recruit its own investigators. Keywords : Corruption Eradication Commission, ad-hoc, and investigator. Abstrak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang didesain khusus karena kegagalan lembaga konvensional (kejaksaan dan kepolisian) dalam memberantas korupsi. Karena pertimbangan itu, kehadiran KPK tidak dimaksudkan sebagai lembaga yang bersifat sementara. Dalam posisi seperti itu, tulisan ini menjelaskan dasar argumentasi dan legitimasi pembentukan penyidik KPK. Secara hukum, banyak undang-undang membuka kesempatan atau kemungkinan penyidik selain kepolisian. Artinya, sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, KPK berwenang untuk merekrut penyidik sendiri. Kata Kunci : Komisi pemberantasan korupsi, ad-hoc, dan penyidik

PERKEMBANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Indarja Indarja
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan pengaturan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia. Pengaturan Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia berubah-ubah dari masa ke masa, dimulai dari periode 1945-1950 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI secara aklamasi. Periode 1950-1959 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara kesepakatan antara negara RIS dan RI. Setelah periode 1959 hingga sekarang, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan secara serentak baik Legislatif maupun Eksekutif.

MUTASI PEJABAT FUNGSIONAL KE DALAM JABATAN STRUKTURAL DI ERA OTONOMI DAERAH Nelson Bastian Nope
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to assess the functional officials mutation arrangements for structural positions in the era of regional autonomy, as well as procedures and mechanisms for the functional mutation officials have met the structural positions placement principle. The method used is a normative juridical research, the research focused on assessing the legislation. Research result shown that arrangememnt, procedure, and mekanism of mutation to funtional official to occupy structural position which done in region is by corporation of position judgment and promotion that has duty to give judgment to region head but didn’t give full care of qualification, competency, and assessment of goverment employee’s job so didn’t create the principle of appointmentPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mutasi pejabat fungsional untuk menduduki jabatan struktural di era otonomi daerah, serta prosedur dan mekanisme mutasi pejabat fungsional untuk menduduki jabatan struktural telah memenuhi prinsip penempatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan pada pengkajian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur dan mekanisme mutasi pejabat fungsional untuk menduduki jabatan struktural yang dilakukan di daerah adalah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat yang tugasnya memberikan pertimbangan kepada Kepala daerah namun tidak sepenuhnya memperhatikan kulifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil sehingga belum terciptanya asas penempatan.

PERSEPSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang) Zainab Ompu Jainah
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

ABSTRACT Criminal punishment to defendant by judge were such last combination from investigation process of criminal case. Criminal case of narcotic use until now still became problem which became attention from local, national and international levels. There were problem within this research were: 1) How society perception concerning narcotic criminal sanction application based on Arricle 85 verse (1), (2), (3) Act Number 35, 2009 about Narcotic and the explanation completely, 2). What became the application barrier factor of criminal sanction to narcotic criminal action subject based on Article 85 verse (1), (2), (3) Act Number 35, 2009 about Narcotic and the explanation completely. Problem approximation carried out by normative and empirical judicial with resource data both directly from informant as both primary and secondary data which came from primary, secondary and tertiary law materials, and data analyzed qualitatively Based on research result could conclude that criminal sanction or punishment perceived by society as retaine such prison punishment or revenge give to person who carried out criminal action or crime. Therefore punishment which acknowledged within reality of social people should content revenge element not such rehabilitation sanction application such include within article…, barrier factor to rehabilitation sanction application cause of lack Rehabilitation Institution of narcotic user which give free service. Place or institution which accommodate narcotic user who suffered dependence to rehabilitate in mental hospital and Rehabilitation of Sinar Jati Beringin Gemilang Raya Beringin only, whereas that both rehabilitation didn’t have proper facility and professional staff. Totally narcotic criminal action who punished by judge of especially Tanjung Karang Jurisdiction and Public Court within Lampung Court area were people who have no money to paid rehabilitation. There were no Narcotic Criminal Action defendant who stated guilty and get prison punishment by Judge based on definition Article 85 of Act narcotic materially proven as user. Keywords: Perception, Sanction application, Subject, Narcotic Criminal Action ABSTRAK Penjatuhan hukum pidana terhadap terdakwa oleh hakim merupakan suatu rangkaian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sampai sekarang masih merupakan masalah yang menjadi perhatian baik dalam tinkat lokal, nasional dan internasional. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1).Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1),(2), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tantang Narkotika 2). Apa yang menjadi faktor penghambat penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1),(2), (3) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tantang Narkotika. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data baik secara langsung dari informen sebagai data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sanksi pidana atau hukuman dipersepsikan oleh masyarakat sebagai imbalan berupa hukuman penjara atau pembalasan yang dikenakan kepada orang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Oleh karena itu sanksi pidana atau hukuman yang diakui dalam realitas sosial masyarakat haruslah mengandung unsur pembalasan bukan berupa penegrapan sanksi rehabilitasi seperti yang terdapat di dalam pasal 127, faktor penghambat terhadap penerapan sanksi rehabilitasi di karenakan Tidak ada Panti Rehabilitasi pengguna narkotika yang memberikan pelayanan secara agratis. Tempat atau lembaga yang menampung pengguna narkotika yang menderita ketergantungan untuk direhabilitasi hanya ada di Rumah Sakit Jiwa dan Rehabilitasi Sinar Jati Beringin Raya Kemiling, dimana kedua tempat rehabilitasi itu tidak memiliki fasilitas yang baik dan tenaga ahli yang profesional. Secara keseluruhan pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan Negeri Tanjungkarang khususnya dan Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Lampung adalah orang-orang yang tidak memiliki uang untuk membayar biaya rehabilitasi.Belum Ada Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Yang Dinyatakan Bersalah dan Dijatuhi Pidana Penjara Oleh Hakim Berdasarkan Ketentuan Pasal 127 ayat (3) undang-undang Narkotika secara Materil Terbukti Sebagai Pengguna. Kata Kunci: Persepsi, Penerapan Sanksi, Pelaku, Tindak Pidana Narkotika.

DISKRESI YUDISIAL: ANTARA KEADILAN DAN PENCITRAAN Agus Nurudin
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih sering terjadi hakim menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Padahal, kaidah-kaidah hukum itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum menjatuhkan putusan. Penyimpangan terhadap kaidah-kaidah hukum itu seperti kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Prasangka politik, ekonomi dan moral ikut menentukan putusan hakim. Selain itu, pemberitaan oleh media massa terhadap penanganan suatu perkara turut mempengaruhi putusan hakim. Kondisi tersebut diperparah dengan pengaruh politik pencitraan khususnya terhadap kasus-kasus korupsi. Ketika sedang menangani perkara-perkara korupsi, mind set hakim sudah terpola dengan hukuman yang seberat-beratnya dengan mengabaikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

IMPLIKASI KONSEP UTILITARIANISME DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT Aminah Aminah
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Policy in the sector of forestry aimed at the overall prosperity of the people in its implementation has caused the exploitation of economic oriented, causing deforestation, environment destruction, and ignore the existence of indigenous people. It indicates that the government is more focus on the base of Utilitarian political value that can justify the sacrificed of the weak and unpopular for the benefit of the majority. The Utilitarian does not ensure justice, so that to save the indigenous people from the threat of extinction, the formation of policies requires the development principle of justice, especially for equal access of all groups and community to participate in determining natural resource management policies, and to utilize the natural resources

PERJANJIAN GADAI BENDA ELEKTRONIK DI JAWA TENGAH Mochammad Dja’is; Etty Susilowati; Suradi Suradi; Dessy Pintoko Nirmolo
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Terdapat penyimpangan perjanjian gadai menggunakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Hak membeli kembali hilang apabila sampai waktu yang ditentukan debitor (penjual) tidak membeli kembali obyek jual beli, dan obyek jual beli menjadi milik pembeli (kreditor). Hal ini disebut eksekusi mendaku yang dilakukan dengan melanggar ketentuan gadai. OJK harus membuat POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan batal demi hukum konsep jual beli dengan hak membeli kembali dan mewajibkan pembeli (kreditor/penjual mengubah menjadi perjanjian utang piutang uang dengan jaminan gadai benda bergerak.

KAUSA KEJAHATAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TANAMAN PORANG (Studi Yuridis Kriminologis di Desa Sumber Bendo dan Klangon Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun) Prija Djatmika Sri Lestariningsih Setiawan Nurdayasakti
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Economics problems among society become complicated at the moment. Economic problems, especially poverty, can stimulate the people to commits crimes, such as theft. An example of this statement is a theft of "Porang" plantation that happened in the villages of "Sumberbendo and Klangon" Saradan- Madiun Regency. Economic factor, especially poverty, is the factor of the theft. The criminals commits the theft, in the case, to overcome their daily needs. Besides, environment and lack of social control are also some other factors of the theft. There is a certain kind of models that can be implemented to solve the problem. That is the combination between preventive method and represive method. These two kinds of methods must also be supported by the efforts of formal leaders and the informal leaders. The formal leaders have the authority to enforce the law. To prevent the people commits the crime.

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PERDA DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK NDONESIA Retno Saraswati
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Local Government in carrying out his government given the authority to establish regional regulation. On the other hand a lot of local regulations by the central government canceled due to conflict with higher laws, contrary to the public interest, leading to high cost economy and hamper access to people's economy. This happens as a consequence of the shape our country is a unitary state, where the central government has the right to exercise control over local regulations established by the region. The implication is that the cancellation regulations, then the area should revoke the relevant regulations and if violated, the sanction in the form of suspension or withholding the General Allocation Fund (DAU), as well as the loss in terms of both time and financial, on the other hand in the formation of the regulations to be careful not to be canceled by the central government. Keywords: Implications, Control of local regulation, the Unitary Abstrak Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Di sisi yang lain banyak peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat lantaran bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat akses ekonomi rakyat. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari bentuk negara kita adalah negara kesatuan, dimana pemerintah pusat berhak untuk melakukan kontrol terhadap perda-perda yang dibentuk oleh daerah tersebut. Implikasinya bahwa dengan dibatalkannya perda tersebut, maka daerah harus mencabut perda yang bersangkutan dan jika dilanggar, maka sanksinya berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), serta terjadi kerugian baik dari segi waktu maupun finansial, di sisi yang lain dalam pembentukan perda semakin berhati-hati agar tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat. Kata Kunci : Implikasi, Pengawasan Peraturan Daerah, Negara Kesatuan

PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Kholis Roisah
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The exsisting law of intellectual property had enable to protect incomprehensive for against TCE cause that is difference between the characteristics of both IPR and TCE. Forms of IPR should be embodied in the idea (in material form), (novelty) and(originality), in the form of TCE can be verbal expression/oral, and idea of TCE must be contained and produced as an act and knowledge as well as specific techniques rooted cultural tradition. IPR system base on individualistic and monopolistic value, and TCE system base on comunal and sipiritual value

Page 31 of 75 | Total Record : 747

29 30 31 32 33

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA