Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

27 28 29 30 31

EKSISTENSI DELIK ADAT DAN IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA MATERIIL INDONESIA Warih Anjari
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Asas legalitas dan penerapan delik adat dalam hukum pidana materiil merupakan dua hal yang bersifat kontradiktif. Asas legalitas bersifat formalistik (positivistik) sedangkan delik adat bersifat sosiologis. Apabila keduanya dilaksanakan bersamaan maka harus ditemukan titik singgung agar dapat berjalan seiring. Dalam praktek, delik adat diakomodir dalam yurisprudensi pengadilan dan revisi KUHP di Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah eksistensi delik adat dalam hukum pidana materiil Indonesia?; dan Bagaimanakan konsep asas legalitas untuk KUHP Indonesia yang dapat mengakomodir delik adat ? Delik adat diakui dalam hukum formal Indonesia. Untuk mengakomodir delik adat, maka asas legalitas diperluas penerapannya, yang meliputi asas legalitas formal dan material. Penerapan asas legalitas material dengan syarat: kontekstual; pidana yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan Pancasila; pembatasan subyek hukum; bersifat premum remedium dalam kasus tertentu.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Sunaryo Sunaryo
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The mandatory Corporate Social Responsibility (CSR) which has regulated under the law requires company to have CSR programs which oriented to sustainable development. The obligation to implement the CSR has arranged in a variety of laws and regulations, both in the Constitution and in other sectoral legislation, such as about the company and the environment. Therefore, companies that want to corporate sustainability, in making CSR programs in addition have to pay attention to the socioeconomi aspects, should also pay attention to environmental aspects. In otherwords, CSR programs need to be aligned with the of development as mandated bythe Constitution.Diwajibkannya Corporate Social Responsibility (CSR oleh undang-undang, menuntut perusahaan untuk memiliki program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kewajiban melaksanakan CSR tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundangan, baik dalam UUD 1945 maupun dalam undang-undang sektoral lainnya, seperti tentang perusahaan maupun tentang lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mencapai usahanya berkelanjutan, maka di dalammembuat program CSR di samping harus memperhatikan aspek sosial ekonomi, juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Dengan kata lain, program-program CSR perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN Hanafi Darwis
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Agreement (Overeenkomst) is an event when one party promises to another party to perform a case based on the event, and then the legal relations arise between both parties. In the Contracting Agreement, the Principles of Legal Relations between both parties explained on (Burgerlijk wetboek) certain following principles: Principle of responsibilities correlations of all parties, Principle of the assertiveness of contractor responsibilities, Principle of the prohibition to any changes in the agreement price, Principle of the freedom to terminate the agreement unilaterally.Key Words: Legal Relations, Contracting Agreement

PENDAYAGUNAAN HUKUM DALAM MENGATASI PERILAKU TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN Marhaeni Ria Siombo
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Geographical conditions of Indonesia as an archipelago of two-thirds of ifs territory is ocean waters, consisting of coastal sea, seas, bays and straits, has 95 181 km long coast, with an area ofiiJS. 8 miflion km2 wafers. The position of the Indonesian seas located in the equatorial and tropical climates if is rich in consequences and potential types of fisheries resources. Ideally, these conditions describe the level of welfare of fishermen in a good rate. But in fact f he fishermen as a group of people living in coastal areas, generally the level of welfare is still very low, as well as level of education and low knowledge in the utilization and management of fish resources. Low knowledge of fishing methods that are environmentally friendly, being one of the causes of destructive fishing. Destructive fishing practices are very dangerous because the damage to marine ecosystems, destroying coral reefs which is a gathering place and breeding fish. ff the arrest is not environmentally friendly is continuing but lower quality fish, the more severe the impact is decreased in quantity the number and type, which one day even be extinct. This requires adequate regulation of government, which reach the public behavior of fishermen to consciously not do fishing that is not environmentally friendly. Government policy to maintain the availability of fish resources through various forms of regulation in the areas of arrest, and how fishermen can organize themselves so that the welfarelevel is better.

DETERMINASI MEDIA DALAM MENGAWAL DAN MENDORONG PENEGAKAN HUKUM MELAWAN KORUPSI Amir Machmud N.S.
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract One of several functions of the press, that is social control, is such an explanation of an insight that the freedom of press is intended to prevent corruption, collution, and nepotism as well. The press applies the function as mentioned in The Law No 40 of 1999 regarding The Press, that is to control the performance of the state adminstration in order to keep it accountable and transparent. In reality, the growing abuse of power in Indonesia have been creating in condition of so called “corruption emergency”. The establishment of Corruption Eradication Comission (KPK) shows us that the regular law institutions are not doing their properly. We need such a comission with extraordinary power. Realizing of power of KPK, many corrupt government officialsand members of parliament definitely feel anxious, so they try hard to make massive and systematic resistance againts the comission. That’s why, the efforts to eradicate corruption need support and involvement from civil society. Journalist and media are determinate factor to endorse those efforts by using its social control function. Media determinate the law enforcement againts corruption by providing reports and news stories based on framing policy, by constructing reality for public interests. Keywords : Social control, Freedom of press, Corruption eradication, Framing policy, Editorial policy. Abstrak Salah satu fungsi pers, yakni melaksanakan kontrol sosial, merupakan penjabaran dari pemahaman bahwa kemerdekaan pers mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pers memainkan fungsi tersebut sebagai amanat dari Undang-Undang Nommor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengawal penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dalam realitas penyelenggaraan negara itu, penyalahgunaan kekuasaan merupakan keniscayaan yang di Indonesia sekarang ini menciptakan kondisi “darurat korupsi”. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggambarkan bahwa lembaga-lembaga hukum reguler tidak berjalan secara maksimal, sehingga membutuhkan sebuah komisi dengan kewenangan yang luar biasa. Namun karena keterancaman orang-orang yang berada di pusat-pusat kekuasaan, perlawanan-perlawanan terhadap komisi antirasuah itu berlangsung secara masif dan sistematis, sehingga untuk mewujudkan amanat rakyat dalam memberantas korupsi dibutuhkan pengawalan dari elemen-elemen masyarakat sipil. Wartawan dan media menjadi faktor determinan dalam menjalankan pengawalan itu melalui fungsi kontrol sosialnya. Media mendeterminasi penegakan hukum melawan korupsi dengan mengetengahkan kebijakan pemberitaan yang berbasis framing atau pembingkaian dengan mengonstruksi realitas yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemaslahatan publik. Kata Kunci : Kontrol sosial, Kemerdekaan pers, Pemberantasan korupsi, Framing, kebijakan pemberitaan.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI NELAYAN TRADISIONAL Rouli Anita Velentina
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Para nelayan di Indonesia umumnya hidup dalam garis kemiskinan. Hal ini merupakan suatu ironi sebab pengelolaan perikanan seharusnya mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengertian “kesejahteraan rakyat” utamanya meningkatkan taraf hidup nelayan tradisional. Masyarakat nelayan menyandang stereotip berupa lemah, bodoh, tidak efisien dan tidak mampu merencanakan masa depan. Stereotip tersebut memengaruhi berbagai kebijakan Pemerintah bagi masyarakat nelayan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kebijakan pembiayaan bagi para nelayan tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Ada beberapa simpulan yang diperoleh. Pertama, minat lembaga perbankan untuk memberikan pinjaman kepada nelayan tradisional masih minim. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemberian kredit bagi para nelayan tradisional dapat digolongkan sebagai pemberian kredit yang berisiko tinggi. Kedua, untuk meningkatkan minat lembaga perbankan, Pemerintah memegang peranan penting.

EKSISTENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINGKAT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI INDONESIA Darminto Hartono
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to ﬁnd the institutional existence and ownership structure of credit rating agencies of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Institutional and Ownership Structure of Credit Rating Agencies MSMEs in Indonesia is conducted through the ministry of cooperatives and SMEs, the ministry of communications and information, the tourism ministry, agency securities in Indonesia, Bank Indonesia, the national banking associations, and ministries of state-owned enterprises (SOEs). Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in the economy in Indonesia. MSMEs have a proportion of 99.99% of the total businesses in Indonesia or as many as 59.313 million of MSMEs units also prove to have contrubuted for 19.86% of the total Gross Domestic Product of Indonesia

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO.8/1999 Rinitami Njatrijani
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The protection of policy holder still is weakness, if we are know in the insurance cases. Policy holder will be always loss, because of do not understand about the content of contract agreement between policy holder and insurance company ( insurer). Valid or not valid about that contract be appear from Standardized Contract for binding or effective for that party still debatablle in lawyer. This situation is responsive for law community to look for justice for police holder will be occur in weakness position be up against insurance company will be position as strong party. The agent of the company in cover this transaction by preparing a modelled draft of contract for signing by the partner of contract aware or not aware already constraint the freedom of contract. Keyword : standard clause, insurance policy, UUPK Abstract Perlindungan terhadap pemegang polis masih sangat lemah, jika kita melihat dari kasus-kasus asuransi. Tertanggung atau pemegang polis akan selalu dirugikan disebabkan oleh ketidakpahamannya tentang isi kontrak perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Sah tidaknya suatu perikatan yang timbul dari suatu kontrak standar untuk mengikat, ataupun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak masih sering diperdebatkan di kalangan para ahli hukum. Hal ini merupakan respon masyarakat hukum untuk mencari keadilan bagi tertanggung/pemegang polis yang sering ditempatkan pada posisi yang lemah menghadapi perusahaan asuransi yang diposisikan sebagai pihak yang menang. Pelaku usaha dalam menutup suatu transaksi dengan terlebih dahulu telah menyiapkan format-format yang umumnya telah tercetak untuk ditandatangani oleh mitra kontraknya disadari atau tidak telah menghilangkan/membatasi kebebasan berkontrak. Kata kunci : klausula baku, polis asuransi, UUPK

PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM DAN KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DI INDONESIA Christina Maya Indah Susilowati
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indonesia sebagai negara majemuk agama menghadapi tantangan untuk membangun relasi sosial yang harmonis.Politik identitas keragaman mereduksi kohesivitas aras nasional yang belum mapan sampai saat ini.Buruknya kohesi sosial pada masyarakat terbelah menjadi tanda problema konstitusional.Pertama reﬂeksi terhadap apakah konsitusional memadai penciptaan masyarakat toleran, dan kedua apakah kultur berkonstitusi masyarakat bisa dibangun secara utuh dan luas.Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat hidup koeksisten dalam Pancasila, konstitusi UUD RI 1945 dan amandemennya serta perundang-undangan yang ada. Point pentingnya adalah bagaimana supaya konsitusi menjadi suatu konsitusi yang hidup (the living constitution) bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.Hukum seyogyanya juga mampu memenuhi suatu kebutuhan sosial yang dimaksud dengan tetap berperan sebagai “Human security”.

PEMBERANTASAN TERORISME BERORIENTASI HAM Dwi Haryadi
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Eradicating terrorism has now become a national and global agenda that should be done to protect society. Densus 88 from Indonesian National Police, the executor of this effort, must not only stick to the principle of upholding the law and human rights, but also not be discriminatory. To optimize the preventive actions of human rights violation by this force, there is an understanding and implementation process of the code of conduct set out in the regulations, especially the principle and standards of human rights implementation in Indonesian National Police duty

Page 29 of 75 | Total Record : 747

27 28 29 30 31

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA