Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Articles
319 Documents
ANALISIS DAMPAK KEBAKARAN HUTAN TERHADAP OUTPUT PRODUKSI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DI INDONESIA
Nur Arifatul Ulya
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.2.69-81
Dampak kebakaran hutan yang berulang akan mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia, karena kontribusi sektor kehutanan yang cukup signifikan dan mempunyai keterkaitan erat dengan sektor-sektor perekonomian lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya dampak dan mengidentifikasi jalur-jalur utama kebakaran hutan terhadap distribusi output produksi sektor-sektor ekonomi. Alat analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan tersebut adalah dengan menggunakan perhitungan Sistem Neraca Sosial ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix (SAM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk setiap hektar kejadian kebakaran hutan di Indonesia, berdampak menurunkan output produksi sebesar Rp. 128,61 juta. Selain sektor kehutanan, adalah sektor perdagangan dan angkutan, sektor industri makanan & minuman, dan sektor pemerintahan merupakan sektor-sektor yang paling merasakan dampak kebakaran hutan melalui penurunan output produksinya. Secara struktural, ada jalur keterkaitan yang erat antara sektor kehutanan dengan sektor-sektor yang berbasiskan pertanian di pedesaan.
PERSAMAAN ALLOMETRIK BIOMASA POHON HUEK (Eucalyptus alba) DI PULAU TIMOR UNTUK MENINGKATKAN AKURASI PENDUGAAN SIMPANAN KARBON
Dhany Yuniati
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2012.9.2.77-86
Vegetasi yang dominan untuk daerah kering seperti Nusa Tenggara dan Maluku adalah savana dan padang rumput. Terdapat paling sedikit delapan tipe savana di Nusa Tenggara dan Maluku yang didasarkan pada spesies pohon yang dominan, salah satunya adalah tipe savana . Dalam kaitannya dengan penyediaan data dengan tingkat kerincian ( ) 3 maka pendugaan cadangan karbon dimulai dengan pendugaan biomasa menggunakan modeling yang spesifik terhadap spesies dan tempat ( ). Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pendugaan simpanan karbon di hutan savana dan meningkatkan akurasi pendugaannya. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi NTT. Metode yang paling akurat untuk pendugaan biomasa adalah melalui pendekatan destruktif dengan menebang pohon-pohon dan menimbang bobot keseluruhan bagian-bagiannya. Pada penelitian ini lima belas pohon yang terbagi dalam lima kelas diameter dipilih sebagai sampel. Volume batang keseluruhan diukur. Berat basah seluruh bagian cabang, daun dan ranting ditimbang. Kemudian diambil sampel dari masing-masing komponen untuk dikeringkan dalam laboratorium guna mengetahui berat kering biomasa. Selanjutnya, persamaan allometrik disusun berdasarkan persamaan terbaik dari regresi. Hasil penelitian menunjukkan persamaan terbaik untuk biomasa batang adalah y = 7,725e , biomasa daun adalah y =0,010x , biomasa cabang adalah y =0,005x , dan untuk biomasa ranting adalah y =0,015x .
KAJIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI PASAMAN, SUMATERA BARAT
Bakhdal Bakhadal;
Nani Sri Wahyuni;
Muhammad Ali
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.412 KB)
|
DOI: 10.20886/jpsek.2006.3.3.161-174
Hutan lindung berfungsi sebagai pengatur tata air, namun di sisi lain ia mendapat tekanan serius dari masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hal ini maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui hubungan hutan lindung dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Kajian ini dilakukan di Nagari Padang Matinggi dan Nagari Binjai, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda survey dengan wawancara terhadap 60 responden (kepala keluarga) masingmasing 30 orang dari setiap nagari. Data dianalisa secara tabulasi dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan lindung berkultur asli Minang dan Mandailing dengan pendidikan rendah (SD), berpendapatan relatif rendah, dengan anggota keluarga lebih dari empat orang, dan bermatapencaharian sebagai petani. Pandangan terhadap hutan lindung sangat dipengaruhi oleh adat lokal yang menyatakan bahwa kawasan hutan lindung adalah wilayah ulayat. Penggunaan hutan lindung untuk kegiatan ekonomi dapat dilakukan sepanjang mendapat izin “ninik mamak”, sementara dari pemerintah dinyatakan sebagai kawasan terlarang. Dualisme status kawasan ini selanjutnya menimbulkan berbagai tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan lindung. Masyarakat di nagari yang masih kuat adatnya menunjukkan tingkat partisipasi yang lemah dibandingkan dengan yang longgar. Kekuatan partisipasi juga dipengaruhi oleh pengetahuan tentang manfaat yang diperoleh dari poyek pengelolaan hutan lindung yang dilakukan pemerintah; partisipasi akan meningkat jika proyek memberikan kontribusi finansial kepada warga setempat. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kepastian status kawasan hutan lindung pada nagari yang masih kuat pengaruh adatnya dengan mengikutsertakan “para ninik mamak” dan mempertahankan proyek-proyek yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
ANALISIS KEBUTUHAN LUASAN AREA HIJAU BERDASARKAN DAYA SERAP CO2 DI KOTA MALANG, JAWA TIMUR
RM Mulyadin;
R.Esa Pangersa Gusti
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2015.12.1.59-66
High urban activities have an impact on the environmental quality degradation due to the increase of carbondioxide (CO2) gas pollution. An efforts to reduce concentration of CO2 in the urban air is by developing green area or better known as green open space (RTH). One of RTHwhich appropriate with urban area is urban forest. This study aims to determine suitability of green area with total emission generated in Malang city. Eleven-point of urban forest has been analyzed. Total emission measures from four sources, such as emission from fuel, residents, livestocks and rice field. The results showed that the existing green areas have not been able to absorb the total emissions. The addition of 3,373.022 ha green area is required to absorb total emission in the city.
ANALISIS PERMINTAAN KAYU BULAT INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU
Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.1.15-26
Tingginya permintaan kayu bulat saat ini dengan penurunan pasokan bahan baku kayu bulat akan menimbulkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh industri kehutanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap permintaan kayu bulat dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1975 hingga 2005, dimana model dibentuk menggunakan pendekatan ekonometrika. Permintaan kayu bulat oleh industri kayu lapis terutama dipengaruhi oleh harga ekspor kayu lapis dan volume ekspor kayu lapis. Permintaan kayu gergajian dipengaruhi secara signifikan. oleh harga kayu bulat domestik, volume ekspor dan permintaan domestik kayu gergajian, dan jumlah perusahaan dalam industri kayu gergajian. Sedangkan, permintaan kayu bulat oleh industri pulp terutama dipengaruhi oleh harga ekspor pulp, volume ekspor pulp dan permintaan domestik terhadap pulp. Salah satu solusinya untuk mengurangi permintaan kayu bulat adalah mempercepat pembangunan HTI baik untuk pohon yang memiliki daur pendek maupun panjang, dan pembangunan hutan tanaman sejenis. Solusi lain adalah perlu dilakukan down sizing industri yaitu pengurangan kapasitas atau jumlah industry pengolahan kayu.
KAJIAN POLA-POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PRODUKSI DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING
Indah Bangsawan;
Rachman Effendi;
Muhammad Zahrul M.
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.4.321-340
Pola-pola pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kondisi sosial ekonomi sudah banyak dilakukan. Namun apakah efektif untuk mencegah illegal logging belum banyak diungkapkan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji program pemberdayaan masyarakat melalui pola Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 2) mengkaji program pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan; dan (3) mengkaji efektifitas pola pemberdayaan dalam mencegah illegal logging di kawasan hutan produksi. Data indikator pencapaian pemberdayaan yang digunakan adalah (1) Pendapatan masyarakat, (2) Distribusi pendapatan (pengeluaran), dan (3) Penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan pola kemitraan effektif dalam upaya pencegahan illegal logging. Untuk itu pemberdayaan masyarakat dengan pola kemitraan dapat terus dilaksanakan dalam upaya pencegahan illegal logging.
CADANGAN KARBON HUTAN BEKAS TEBANGAN PEMBALAKAN BERDAMPAK RENDAH DAN KONVENSIONAL DI KALIMANTAN TIMUR: STUDI KASUS DI HUTAN MALINAU
Yonky Indrajaya
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2012.9.1.21-30
Laju deforestasi dan degradasi hutan telah berkontribusi sebesar 17% dari total emisi karbon global (IPCC, 2007). Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisinya hingga 26% secara sukarela pada tahun 2020, dan sebesar 41% dengan dukungan pembiayaan dari dunia internasional. Salah satu aktivitas yang diakui dapat mengurangi laju emisi karbon adalah penerapan praktek-praktek pembalakan berdampak rendah (RIL) di hutan tropika karena dapat menurunkan kerusakan pada tegakan tinggal dengan perbaikan teknik penebangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktek RIL dapat menahan emisi karbon. Praktek RIL telah diterapkan di hutan tropis selama kurang lebih dua dasawarsa. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan cadangan karbon hutan bekas tebangan RIL dan penebangan konvensional ( ). Untuk mengestimasi jumlah karbon tersimpan dalam biomassa digunakan persamaan alometrik yang dibangun oleh Yamakura (1986). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CL cadangan karbon tersimpan pada LOF RIL dan CL berturut-turut adalah sebesar 208.5 dan 218.84 Mg ha . Jumlah pohon dalam LOF RIL dan CL berturut-turut adalah sebanyak 215 dan 186 pohon/ha. Praktek RIL telah mengurangi kerusakan pada jumlah pohon tegakan tinggal, namun cadangan karbon pada LOF RIL ternyata sedikit lebih rendah dibandingkan pada LOFCL, karena jumlah pohon besar dan dilindungi dalam LOFCLlebih banyak.
HUTAN DAN PRODUKSI KAYU BULAT INDONESIA DARI TAHUN 1961 SAMPAI 2001
Apul Sianturi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.45-54
Hutan produksi merupakan bagian terbesar dari hutan Indonesia. Luas hutan produksi sebesar 58 juta hektar yang terdiri dari hutan produksi terbatas seluas 23 juta hektar dan hutan produksi seluas 35 juta hektar, dan berada di Pulau Jawa seluas 2 juta hektar, dan sisanya berada di luar Pulau Jawa. Hutan di luar Pulau Jawa tersebut didominasi olehjenis pohon yang sangat bemilai dari famili dipterocarp. Sebelum tahun 1967 produksi kayu bulat Indonesia didominasi dari produk hutan dari pulau Jawa yang telah lebih dahulu mendapat perhatian dan pengelolaan. Baru sesudah tahun 1968 produksi kayu bulat mulai beralih ke hutan-hutan di luar pulau Jawa, dan sejak itu produsi kayu bulat industri meningkat secara drastis, walaupun produksi keseluruhan kayu bulat menurun terutama produksi kayu bakar menurun secara terus menerus. Dengan luas hutan produksi yang 58 juta hektar serta asumsi riap satu m3 per hektar per tahun maka produksi yang terjadi sejak tahun 1961 sampai sekarang jauh melampaui batas maksimum produksi hutan. Jadi adalah tidak mengherankan kalau kondisi hutan Indonesia bertambah rusak karena tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas hutan. Untuk menjaga kelestarian hutan maka seyogyanya pengurangan tebangan dilakukan sesuai dengan kemampuan hutan dan dibarengi dengan peningkatan produktivitas hutan perlu mendapat prioritas, di samping pemeliharaan dan perlindungan hutan. Hal ini dilakukan secara terus menerus sampai pemanenan kayu dan produktivitas hutan dapat dipertahankan pada level yang lestari.
PENGATURAN HASIL AGROFORESTRY JABON (Neolamarckia cadamba Miq.) DAN KAPULAGA (Amomum compactum) DI KECAMATAN PAKENJENG, GARUT, JAWA BARAT
Yonky Indrajaya;
M Siarudin
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2015.12.2.121-130
Agroforestry may contribute to short and long term income for farmers. Agroforestry of caddam-cardamom is widely in practiced Pakenjeng, Garut, West Java. This study aims to analyze the optimal management of caddam-cardamom agroforest using bio-economic modeling as a modification of Faustmann model. The results of this study shows that: 1) optimal rotation of agroforestry caddamcardamom following the biological rotation of caddam stand is 5 years; 2) the Hartman optimal rotation of agroforestry caddam-cardamom is 10 years and 3) sensitivity analysis shows: a) the increment in caddam wood price will shorten Hartman rotation; b) the increment in cardamom price will lengthen Hartman rotation and c) the increment in interest rate will shorten Hartman rotation.
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS LIMBOTO, GORONTALO
Indah Novita Dewi;
Iwanudin Iwanudin
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.3.221-231
Desentalisasi daerah telah menyebabkan perubahan dalam pembangunan di segala bidang dimana daerah (Kabupaten/Kota) kini memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya alamnya termasuk sumberdaya alam DAS. Pengelolaan DAS akan berjalan dengan baik apabila ada koordinasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar lembaga terkait dalam suatu daerah. Hubungan antar instansi hendaknya senantiasa dilandasi dengan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih maupun Conflict of interest dalam pengelolaan DAS. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data/informasi mengenai tupoksi, wewenang dan peranan lembaga pengelola DAS khususnya di DAS limboto, Kabupaten Gorontalo dan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan analisis stakeholders . Hasil penelitian menunjukkan ada empat belas stakeholders yang terkait dengan pengelolaan DAS. Diantaranya yang termasuk pihak terkait primer dan berperanan paling penting dalam pengelolaan DAS adalah BPDAS Bone Bolango, Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten (Lembaga Formal) serta KKPDLBM ( lembaga informal). Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian bahwa kelembagaan pengelolaan DAS di Kabupaten Gorontalo telah cukup mantap dalam arti sumberdaya manusia yang ada cukup baik dan fungsi koordinasi berjalan dengan baik.