cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sosek.kehutanan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16118 Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 19796013     EISSN : 25024221     DOI : https://doi.org/10.20886/jpsek
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Arjuna Subject : -
Articles 319 Documents
 11   12   13   14   15 
KARAKTERISTIK EKOLOGI DAN SOSIAL EKONOMI LANSKAP HUTAN PADA DAS KRITIS DAN TIDAK KRITIS: STUDI KASUS DI DAS BATURUSA DAN DAS CIDANAU Mimi Salminah; Iis Alviya; Virni Budi Arifanti; Retno Maryani
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.2.119-136

Abstract

Forests play a vital role in both environmental and economic development. They maintain not only ecological sustainability, but also provide economic resources such as wood and non wood products. To create its sustainability, the forest management must be conducted on the basic of landscape characteristics of the forest itself. This research aims to analyze characteristics of ecology and social economics of the forest landscape in a critical and a non critical watershesds. Understanding of the characteristics is crucial to set a policy for a sustainable forest landscape management system. The Baturusa and the Cidanau watersheds were chosen as research locations based on representation of the critical and the non critical watershed areas. The data from 2009 were analyzed by the GIS and the qualitative descriptive methods. The result showed that ecological characteristics of the Cidanau watershed were better than those of the Baturusa watershed. However, the economic characteristics of the Baturusa watershed were better than those of the Cidanau watershed. In addition, both areas have similar condition in social characteristics. The programs that have positive impacts on the forest landscape characteristics are a payment environmental service mechanism and intensive campaign to the community regarding the importance of forest conservation.
PELUANG DAN HAMBATAN PENGEMBANGAN HKM DI KOTO PANJANG, RIAU : PENDEKATAN SOSIOLOGIS Yanto Rochmayanto
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.3.279-289

Abstract

Tulisan ini menganalisis respon masyarakat terhadap pola pemanfaatan ruang HKm melalui pengembangan jenis andalan setempat. Respon sosial yang diukur adalah (I) persepsi tentang sistern pertanian menetap, (2) prospek pengernbangan gaharu (Aquilaria malaccensis Lamk.) dan pulasan (Nephelium mutabile BL.), dan (3) mengidentifikasi kendala teknis di lapangan. Analisis dilakukan melalui segmentasi berdasarkan kelompok peran dalam masyarakat, usia dan tingkat pendidikan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Tanjung Alai mengenai sistem pertanian rnenetap sangat lemah. Keadaan ini berlaku untuk semua kelompok pada setiap segmen. Prospek pengembangan HKm cukup baik, karena 66,53 % masyarakat menunjukkan sikap tertarik terhadap gaharu dan 69,53 % tertarik terhadap pulasan. Sebagian besar masyarakat (95,69 %) menyatakan terbuka akan inovasi. Hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah hama gajah dan babi, jarak pemukiman dengan lahan yang relatif jauh serta lahan tak tergarap masih banyak. Berdasarkan hasil tersebut, untuk pengembangan HKm diperlukan sosialisasi mendalam tentang sistem penanian menetap, yang ditujukan ke seluruh kelompok masyarakat.
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN ESTIMASI HARGA KAYUNYA Subarudi Subarudi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.3.199-209

Abstract

Community plantation forest (CPF) has not well developed nationally. The objectives of the study are: 1) to explain the development of CPF inWest Nusa Tenggara Province, 2) to estimate CPF wood price in NTB and 3) to compare the estimation results for finding the right wood price estimation. The results of study indicated that this province has obtained the utilization business permit of CPF with area of 4,396 ha and has been realized around 1,665.81 ha or 38%. The price calculation of sengon (Paraserianthes falcaria) using methods of stumpage price, market price and social price respectively found: 1) stumpage price of IDR 164,593 per m , 2) market price of IDR 400,000 per m and 3) social price/parity of IDR 275,000 per m . Its price range can be used as basic price offering from CPF farmer.Nevertheles, the estimation method of CPF wood price derived from the modified price determination of fresh fruit bunches of palm oil is more oriented to win-win solutions for both sellers and buyers.
KELEMBAGAAN PENGURUSAN KEHUTANAN PADA ERA DESENTRALISASI (STUDY KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROPINSI SUMATERA SELATAN) Sulistya Ekawati
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2009.6.1.69-81

Abstract

Pelaksanaan desentralisasi urusan kehutanan menemui beberapa masalah, antara lain: rancunya aturan perundang-undangan, ketidakjelasan wewenang, kurang harmonisnya tata hubungan kerja pusat dan daerah dan ketidaksiapan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek kelembagaan kepengurusan hutan pada era desentralisasi dan menjelaskan mengapa berbagai masalah tersebut muncul. Sasaran yang ingin dicapai adalah memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan desentralisasi kehutanan ke depan. Kajian dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, karena kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki luas hutan 45% terhadap total luas kabupaten. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa Perda di Kabupaten OKI masih mengacu pada aturan lama dari Departemen Kehutanan yang sudah dicabut. Peraturan perundangan dalam pengurusan hutan di Pemerintah Pusat berubah lebih cepat, daripada sosialisasi ke Pemerintah Daerah. Dalam pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah harus ada keseimbangan hak dan tanggungjawab agar pelimpahan kewenangan yang diberikan tidak dianggap sebagai beban. Tata hubungan kerja antara UPT Pusat yang ada di daerah, Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten perlu diperbaiki agar kinerja pengurusan hutan di daerah lebih optimal. Pelaksanaan desentralisasi urusan kehutanan menghadapi masalah pendanaan dan SDM, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan mekanisme pelimpahan wewenang secara bertahap, sampai daerah betul-betul mampu menjalankan kewenangan yang dilimpahkan secara mandiri.
STRATEGI PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Epi Syahadat
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2013.10.1.33-47

Abstract

Kebutuhan kayu untuk bahan baku industri di Indonesia tercatat 50-60 juta m³ per tahun, di mana sekitar 30 juta m³ adalah untuk keperluan industri pulp dan kertas. Sebagian besar kebutuhan kayu bulat tersebut masih di pasok dari hutan alam. Sedangkan kemampuan hutan produksi alam dalam penyediaan kayu bulat sudah semakin terbatas. Untuk mendukung penyediaan bahan baku, Kementerian Kehutanan akan mempercepat program pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Rencana pemenuhan bahan baku industri kayu sampai dengan tahun 2011 sebesar 53,92 m³, baru terealisasi sebesar 25,86 m³ atau 48,3 % (Data Release Dirjen BUK, 2011). Potensi tersebut terus dikembangkan, mengingat pada tahun 2009 semua industri pulp dan kertas harus sudah menggunakan kayu dari hasil hutan tanaman. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui strategi para pihak dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu bulat khususnya di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan pendekatan SWOT. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur berada pada kuadran pertama diagram SWOT dan alternatif strategi yang digunakan adalah SO dengan pertimbangan bahwa sumberdaya hutan tanaman mempunyai potensi yang cukup besar untuk dipasarkan, akan tetapi belum termanfaatkan secara optimal.
KAJIAN EKONOMI SUBSTITUSI BAHAN BAKAR GAS DENGAN LIMBAH BIOMASSA PADA INDUSTRI KECIL-MENENGAH Setiasih Irawanti; Hariyatno Dwiprabowo; Aneka Prawesti Suka
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2012.9.4.198-215

Abstract

Kekhawatiran akan perubahan iklim yang disebabkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya harga bahan bakar fosil mendorong masyarakat untuk menggunakan energi yang rendah emisi dan terbarukan seperti bahan bakar biomassa (BBB). Substitusi penggunaan energi dari Bahan Bakar Gas (BBG) ke BBB pada industri kecil menengah (IKM) sampai tahap tertentu telah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana IKM gula kelapa dan tahu di Jawa Tengah dan Jawa Barat telah menggunakan biomassa (serbuk gergaji, sebetan dan pellet kayu) dan mengkaji aspek ekonominya. Metode analisisnya yang digunakan adalah analisis biaya, nilai tambah, resiko lingkungan dan identifikasi factor pemungkin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan bakar yang paling murah pada pengolahan gula kelapa adalah serbuk gergaji, sebaliknya yang paling mahal adalah gas. Nilai tambah, keuntungan, dan marjin pengolahan tahu menggunakan bahan bakar sebetan dan pellet kayu adalah tinggi, sebaliknya menggunakan bahan bakar gas adalah terendah. Demikian pula kontribusi biaya bahan bakar adalah rendah bila menggunakan sebetan dan pellet kayu, sebaliknya tertinggi bila menggunakan gas. Penggunaan BBB pada IKM makanan-minuman secara teknis dan ekonomis menarik untuk mensubstitusi BBG, baik menggunakan sebetan atau pellet kayu asalkan ada jaminan kesinambungan pasokan dan mudah diperoleh. Kondisi sumber biomassa beberapa tahun terakhir cenderung menurun namun terjadi peningkatan gerakan penghijauan yang dapat menciptakan sumber baru.
DJNAMIKA KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT: STUDI KASUS DI DESA KERTAYASA,BOJADAN SUKOREJO Dian Diniyati
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.4.333-347

Abstract

Penelitian dinamika kelompok tani hutan rakyat ini dilaksanakan pada bulan Nopember sampai Desember 2003 pada tiga desa di tiga kecamatan yaitu : Desa Boja, Desa Kertayasa dan Desa Sukorejo. Jumlah petani yang bergabung didalam kelompoktani diambil sebanyak 18 orang untuk dijadikan sebagai responden untuk setiap desa dan ditentukan secara sengaja. Dinamika kelompok diidentifikasi dengan menggunakan delapan faktor,Nilai kumulatif dari faktor sosial menunjukkan tingkat kedinamikaan kelompok, dimana semakin tinggi nilai faktomya semakin dinamis kelompok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan kelompok tani di Desa Kertayasa dan Desa Sukorejo tergolong kelompok yang dinamis, sementara kelompok tani di Desa Boja termasuk kurang dinamis.
MODEL RESOLUSI KONFLIK LAHAN DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN PRODUKSI MODEL BANJAR Marinus Kristiadi Harun; Haryatno Dwiprabowo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.4.265-280

Abstract

Development of Forest Management Unit is considered as solution to improve current forestry institution in Indonesia as it will pave way for implementing principles of forest management on the ground. However, its development is still facing problems, one of them is land tenurial problem. This study aims to analyze land conflict and institutional model for conflict resolution in Banjar Production Forest Management Unit Model in South Kalimantan Province. Five villages taken as samples and respondents consisted of local people and people who have influence on the model. The results showed that lands in Banjar model area by law (de jure) is state property, however, there are villages that are not yet put into enclave. This has caused state property that has closed access in reality became open access (de facto). The condition brought about opportunity set for parties for resource extraction. The land conflict is a structural conflict in which actors involved are not in the same level. Conflict resolution offered is a change from conflict to becomes equal partnership through steps: 1) Trust building, 2) Developing a forestry forum among villages, 3) Independent and competent team mediation, 4) Developing effective communication and 5) Devising regulation consensus.
ZONING AREAL HUTAN DAN KONFLIKNYA Iman Santoso
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.3.143-153

Abstract

Sejak tahun 1970 an pemanfaatan lahan untuk berbagai tujuan pembangunan telah mengalami percepatan dengan pelaksanaan program-program pengembangan tanaman pangan, transmigrasi, pemukiman penduduk dan pemberian konsesi untuk pengusahaan hutan yang hampir menyebar diseluruh kepulauan Indonesia. Menindaklanjuti situasi ini Menteri Pertanian menekankan kepada Gubernur untuk tetap mempertahankan kawasan hutan untuk berbagai fungsi seperti pengaturan tata air, koservasi keanekaragaman hayati dan untuk produksi kayu dan jasa lainnya secara lestari. Untuk tujuan di atas sesuai dengan kondisi biofisik, setiap propinsi harus menyediakan kawasan untuk hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dan hutan konversi untuk kebutuhan lain jika diperlukan. Pada tahun 1980 an berbagai peruntukan di atas ditetapkan dalam suatu kesepakatan yang disebut dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Dengan hanya berdasarkan peta TGHK, konversi lahan untuk kebutuhan diluar sektor kehutanan telah menimbulkan berbagai ketidak puasan di daerah. Kemudian untuk merespon ketidak puasan tersebut pemerintah mengeluarkan Rencana Tata Ruang Wilayah per Propinsi yang disusun berdasarkan kebutuhan berbagai sektor. Tetapi dalam pelaksanaannya, keberadaan masyarakat yang tinggal dan hidup didalam kawasan hutan belum dapat diakomodasi secara jelas dalam Tata Ruang Wilayah tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji permasahan tesebut di atas dengan mengumpulkan bahan-bahan dari lapangan, mereview berbagai peraturan perundangan dan merekomendasikan berbagai solusi. Untuk mengakomodasikan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan penggunaan kawasan/lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebaiknya pemerintah segera menyempurnakan rencana tataruang yang memasukkan unsur masyarakat sebagai salah satu faktor yang dapat memanfaatkan kawasan/lahan/hutan untuk menopang kehidupan mereka yang sesuai dengan fungsi kawasan yang ada.
DAMPAK KEBIJAKAN PERDAGANGAN PADA KINERJA EKSPOR PRODUK INDUSTRI KAYU PRIMER INDONESIA Bambang Sukmananto
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.4.245-264

Abstract

Tujuan studi ini adalah:1) Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor; 2) Mengevaluasi dampak kebijakan perdagangan kayu bulat pada kinerja ekspor untuk periode 1980-2002, dan 3) Meramalkan dampak kebijakan perdagangan kayu bulat pada kinerja ekspor produk industri kayu primer untuk periode 2007-2010. Kebijakan alternatif pada studi ini disimulasikan dengan model persamaam ekonometrik simultan yang terdiri dari 25 struktur persamaan, 3 persamaan teknik produksi dan 11 mengukur parameter identitas. Metode Two Stage Least Square (2 SLS) digunakan untuk mengukur parameter pada persamaan struktural. Studi menganalisa 12 skenario peramalan simultan yang mana 8 skenario dengan instrumen tunggal dan 4 skenario dengan skenario gabungan. Skenario ke 12 merupakan skenario gabungan yang terdiri dari 6 skenario: 1) meningkatkan provisi sumberdaya hutan; 2) meningkatkan biaya reforestrasi; 3) penurunan suku bunga; 4) penghapusan larangan ekspor kayu bulat; 5) meningkatkan upah epkerja dan 6) meningkatkan suly domestik kayu bulat. Skenario ke-12 tersebut adalah skenario yang terbaik dalam hal kinerja eskpor industri kayu primer. Skenario ke-12 direkomendasikan sebagai kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan pada kinerja ekspor karena hal tersebut juga mewakili: 1) kepentingan pemerintah dalam hal meningkatkan provisi sumberdaya hutan; 2)kepentingan sektor private dalam penurunan suku buangan dan pengahpusan ekspor kayu bulat; 3) kepentingan pekerja dalam hal peningkatan pendapatan; 4) kepentingan lingkungan dalan hal peningkatan biaya reforestrasi.

Page 13 of 32 | Total Record : 319

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2004 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue