cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2020): DPLR" : 8 Documents clear
HAMBATAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DAN SOLUSINYA (Studi Kasus di Kabupaten Jombang) islamiyati, Islamiyati; adim, nur; Sari, Rizki Fitria
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proyek pembangunan jalan tol yang melibatkan tanah wakaf, sering menjadi problem bagi hukum wakaf. Satu sisi, tanah wakaf tidak boleh ditukar, dijualbelikan atau diganti dengan harta lain, namun di sisi lain, proyek jalan tol harus mengganti tanah wakaf untuk kepentingan negara. Tulisan akan menganalis hambatan penyelesaian sengketa tanah wakaf  pada proyek pembangunan jalan tol di Kabupaten Jombang dan solusinya. Manfaat penelitian dapat memberikan ide/gagasan pemerintah dalam menentukan kebijakan penyelesaian tanah wakaf untuk proyek jalan tol. Jenis penelitian field research, metode pendekatannya yuridis empiris, data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hambatan penyelesaian sengketa tanah wakaf pada pembangunan jalan tol, yakni; pada proses pemberian ganti kerugian tanah wakaf, kurang efektifnya pelayanan pemberian ijin pertukaran tanah wakaf dari Kemenag Provinsi Jawa Timur, kurang koordinasi antara Kemenag, BWI, Kementrian PUTR dan BPN, terdapat nadzir yang sudah meninggal dunia,dan kesalahpahaman masyarakat tentang boleh tidaknya penggantian harta wakaf. Solusi yuridisnya; melalui pembentukan nadzir, BWI dan pihak proyek jalan tol bekerjasama menyelesaikan pengadaan jalan tol, Kemenag Provinsi Jawa Timur dan BWI segera menerbitkan surat izin ruislag tanah wakaf, dan penggantian tanah wakaf dengan uang kepada nadzir untuk dibelikan tanah dan membangan tempat ibadah, atau mengganti tanah wakaf dengan wakaf produktif, yang menghasilkan surplus berkelanjutan. Kata Kunci: Problematika Hukum, Penyelesaian Sengketa, Tanah Wakaf, Proyek Jalan Tol.
PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TERKAIT DENGAN BATAS UMUR PERKAWINAN DI KOTA SURAKARTA Widanarti, Herni
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan perkawinan harus memenuhi berbagai persyarakatan, salah satunya terkait dengan batasan umur. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ditentukan batas usia yakni 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki.Apabila para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan belum mencapai batas umur, maka diajukan dispensasi kawin pada pengadilan. Setelah dikeluarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan baik pria maupun wanita dinaikkan menjadi adalah 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini kemudian diatur dalam aturan pelaksan dari putusan MK tersebut yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui urgensi pengajuan dispensasi kawin dan pelaksanaan pengajuan dispensasi kawin setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 di Kota Surakarta. Metode yang digunakan yakni yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa urgensi pengajuan dipensasi kawin adalah untuk mengakui status perkawinan, melindungi status anak dan mencegah kemungkaran. Pelaksanaan perkawinan anak sebelum maupun setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 sama-sama melalui pengajuan dispensasi kawin. yang membedakan hanyalah batas usia minimal perkawinan. Kata Kunci : Perkawinan anak, Dispensasi Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi
DASAR HUKUM PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH Musyafah, Aisyah Ayu
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah muslim memberikan ruang yang cukup lebar bagi perkembangan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Secara yuridis formal kedudukan hukum perbankan syari’ah adalah kuat dan sejajar dengan perbankan konvesional lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan pembiayaan dalam perbankan syariah dan dasar hukum pembiayaan tersebut.. Ada tiga macam pembiayaan dalam perbankan syariah yaitu pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan konsumtif syariah, dan pembiayaan investasi syariah. Sedangkan dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah adalah undang-undang No. 10 tahun 1998.  Kata Kunci: Hukum; Perbankan Sariah; Pembiayaan 
QUO VADIS UMKM JAWA TENGAH DI MASA PANDEMI COVID 19? Njatrijani, Rinitami
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid 19 berdampak terhadap setiap sektor kehidupan manusia, tak terkecuali sektor ekonomi khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai bagaimana kebijakan pemerintah Jawa Tengah menyikapi debitur UMKM yang terdampak pandemi Covid 19 agar tidak terjadi kredit macet? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan pemerintah untuk melindungi UMKM di masa pendemi Covid 19, dan bahan hukum sekunder berupa literatur terkait permasalahan penelitian, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam menghadapi UMKM terdampak Covid 19 adalah melakukan pendampingan melalui pendataan UMKM yang mengeluhkan bahan baku, keterjangkauan pasar yang belum menyentuh pasar online (e-commerce)/mitra platform inovasi digital dalam pemasaran produk/ usahanya, relaksasi pelunasan kredit bisa melalui penundaan pinjaman pokok, bunga, dan skema-skema lainnya, sehingga kredit macet dapat berkurang di Jawa Tengah.Kata kunci: 
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL SUATU KAJIAN YURIDIS Sylviana, Ana
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pembangunan diperlukan penyediaan tanah untuk lokasi pembangunannya. Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pelaksanaan pembangunan merupakan hal yang penting dalam percepatan pembangunan. Namun adakalanya dalam penyediaan tanah untuk pembangunan terhambat oleh keadaan dimana tanah yang akan digunakan, telah dikuasai dan digunakan oleh masyarakat dengan itikad baik dalam jangka waktu yang lama. Agar pembangunan tetap jalan dan penyelesaian tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat, maka diperlukan penanganan terhadap dampak sosial kemasyarakatan tersebut. Dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen, penulisan ini akan dianalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri ATR//BPN No. 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres 62 Tahun 2018. Gubernur Pemerintah Daerah setempat berwenang menetapkan masyarakat yang menerima santunan dan besaran nilai santunan berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu.Kata Kunci : Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Penyediaan Tanah, Pembangunan Nasional.
URGENSI MASAIL FIQHIYAH DALAM DUNIA MODERN Sismarwoto, Edy
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Islam, mengatur berbagai masalah kehidupan secara detail. Pada masa diturunkannya tidak ada satupun kehidupan manusia yang tidak diatur. Ada hal-hal yang diatur secara baku dan tidak dapat berubah selamanya yaitu mengenai ibadah kepada Allah, tetapi ada hal-hal yang diatur secara dinamis mengikuti perkembagan jaman, tempat dan waktu, yaitu Muamalah, hubungan manusia dengan manusia lain  dan alam semesta. Masail Fiqhiyah dikenal merupakan disiplin ilmu mengenai masalah dinamika hukum Islam ini.Penelitian mengenai urgensi Masail fiqhiyah dalam dunia modern ini adalah penelitian normatif mengenai mengenai bagamana fiqih Islam menyesuaikan dengan perkembangan jaman yang semakin kompleks. Permasalahan yang diajukan adalah : Apakah yang dimaksud dengan Masail Fiqhiyah dalam terminologi Islam? bagaimana Hukum Islam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer pada dunia modern ?Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang secara akademis Masail Fiqhiyah adalah disiplin ilmu Fikih terkait masalah hukum dalam kehidupan manusia yang bersifat kontemporer atau belum ada nash hukumnya dari berbagai Mazhab. Penyelesaian mengenai hal itu adalah dengan menggunakan metode Ijtihad, bukan menggunakan Ijma’ atau kesepakatan sebagaimana yang sudah ada dalam Fiqih Islam.Kata Kunci : Hukum Islam, Perkembangan Jaman; Ijtihad.
Perlindungan Hukum terhadap anak yang lahir hasil perjanjian Sewa Rahim aminah, Aminah
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sepasang suami istri sebagian besar ingin memiliki keturunan, akan tetapi tidak semua apat memperoleh keturunan. Mereka melakukan barbagai upaya antara lain melakukan  perjanjian sewa rahim seorang wanita untuk menanamkan benih suami istritersebut di rahim wanita tersebut, kemudian wanita tersebut diminta mengandung, melahirkan kemudian akan menyerahkan anak tersebut kepada suami istri tersebut, dengan diberi suatu imbalan tertentu. Proses sewa Rahim tersebut di Indonesia secara hukum dilarang, akan tetapi ada sebagian yang melakukan secara ilegal. Tulisan ini mengkaji tentang aspek hukum pelaksaan perjanjian sewa Rahim di Indonesia dan bagaimana perlidungan hukum bagi anak yang sudah dilahirkan dari hasil sewa Rahim. Kesimpulannya 1) pelaksanaan perjanjian sewa Rahim di Indonesia adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka berakibat hukum perjanjian itu batal demi hukum; 2) anak yang dilahirkan memiliki dua kemungkinan, yaitu sebagai anak sah jika dilahirkan oleh wanita yang bersuami dan tidak disangkal oleh suaminya, atau sebagai anak luar kawin jika yang mengandung adalah wanita lajang/ wanita bersuami tetapi anaknya di sangkal oleh suaminya. Anak baik sebagai anak sah atau anak luar kawin , anak tetap mendapatkan perlindungan hukum, yakni memiliki hak-hak sebagai anak sebagaimana di atur dalam undang-undang perkawinan maupun undang-undang  perlindungan anak. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak,  Perjanjian Sewa Rahim
Pemikiran Imam al- Syatiby tentang kemaslahatan dalam kitab al-Muwâfaqât dalam rangka perkembangan hukum Islam di Indonesia mugni, Muhyidin
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsepsi Syatibi tentang maqasid al-syari’ah (tujuan hukum Islam) mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan para pendahulunya. Syatibi melihat, pada satu sisi adanya keterpaduan dan kesatuan kehendak Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Konsep ini melahirkan suatu pandangan tentang kesatuan syari’ah yang berarti bahwa semua hukum berasal dari satu sumber yang oleh karena itu mustahil berbeda.Konsep kemaslahatan ini menuntut adanya pertimbagan maslahah dan mafsadah. Pertimbangan ini mengimplikasikan hubungan yang sangat signifikan antara hukum syari’ah dengan kondisi umat manusia. Hubungan ini pada gilirannya menimbulkan adannya aturan-aturan hukum yang beragam dan berbeda.Kata kunci: Syatibi, Maqashid al-Syari’ah, kemaslahatan, aturan hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): DPLR Vol 8, No 1 (2024): DPLR Vol 7, No 2 (2023): DPLR Vol 7, No 1 (2023): DPLR Vol 6, No 2 (2022): DPLR Vol 6, No 1 (2022): DPLR Vol 5, No 2 (2021): DPLR Vol 5, No 1 (2021): DPLR Vol 4, No 2 (2020): DPLR Vol 4, No 1 (2020): DPLR Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 3, No 2 (2019): DPLR Vol 3, No 1 (2019): DPLR Vol 2, No 2 (2018): DPLR Vol 2, No 1 (2018): DPLR Vol 1, No 1 (2017): DPLR More Issue