cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2022): DPLR" : 6 Documents clear
Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia Di Indonesia Afra, Fairuz; Purba, Fransiska NG; Adilla, Sabina; Zahira G, Fathima Najma
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 1 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak atau perjanjian adalah salah satu relasi hukum yang ada diantara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Adapun yang dinamakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian atas pinjaman atau piutang yang dijalankan dengan suatu perikatan atau perjanjian kedua sebagai jaminan. Oleh karena itu, jika misalnya suatu perikatan utang diikuti dengan perikatan lain, si peminjam (debitur) terpaksa menyerahkan suatu benda yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Perihal ini disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPER memuat ketentuan yang mengatur tentang jaminan. Tujuan dari jaminan ini adalah untuk memastikan debitur melaksanakan kewajibannya. Selain itu, dengan adanya jaminan juga memungkinkan kreditur mendapat prioritas dalam melaksanakan haknya dalam hal debitur melanggar ketentuan perjanjian atau dengan kata lain wanprestasi. Teknik penelitian yang digunakan dalam kajian ilmiah tentang hukum jaminan fidusia ini bersifat normatif. Yang dimaksud penelitian normatif ialah suatu riset hukum yang menggunakan beberapa data sekunder atau kajian literatur untuk mengumpulkan informasi.Kata Kunci: Hukum Jaminan; Kredit; Fidusia
Penerapan Metode: Amati Tiru Modifikasi Pada Seni Desain Poster Dalam Perspektif Hak Cipta Qadisah, Altares Ainun; Gasaga, Angga; Prabowo, Bima; Sulistianingsih, Dewi
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 1 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya seni yang merupakan hasil pemikiran manusia dalam perkembangannya banyak dipengaruhi dari hasil karya-karya seni terdahulu. Hasil karya seseorang dapat memberikan inspirasi bagi seorang lainnya. Sejalan dengan majunya perkembangan teknologi berbanding lurus dengan banyaknya keberadaan desainer-desainer dengan karya-karya yang luar biasa yang dengan mudah di pamerkan di media sosial. Publikasi karya pada media sosial merupakan suatu bentuk hak pribadi apabila terdapat elemen berupa profiling dalam penyebaran karya. Mudahnya publikasi dapat menimbulkan metode baru dalam membuat suatu karya, metode Amati Tiru Modifikasi (ATM) menjadi sasaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti lomba desain secara digital karena sangat mudah mengkases karya orang lain dan didaur ulang kembali untuk diikut sertakan pada lomba baru di sosial media. Metode Amati Tiru Modifikasi atau seringkali disebut dengan Metode ATM merupakan metode yang dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan skill seseorang khususya dalam kemampuan mendesain.Kata kunci: Karya Seni, Modifikasi, Hak Cipta, Desain
Collective Trademark as an Alternative to Shared Trademark Protection for Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia Nugroho, Samuel Adhi; Afianti, Arifana Ismir; Indirayani, Nisa Qodrea; Hutauruk, Kezia Elisabeth; Permatasari, Talyta Putri
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 1 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Collective trademark regulation and collective trademark registration procedures in Indonesia are an important part of the legal framework that seeks to protect and promote groups of producers or service providers belonging to associations or similar groups. At the regulatory level, Indonesia has issued Trademark Law No. 20 of 2016 which includes provisions regarding Collective Trademarks. The collective trademark registration procedure involves applying to the Directorate General of Intellectual Property (DJHKI) and complying with the requirements set by the regulations. However, there are several disadvantages to this system. The use of Collective Trademarks has been identified as a potential tool to protect and advance Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. A collective mark is a type of trademark used by members of a group or association of manufacturers or service providers to identify products or services manufactured or provided by members of that group. Along with rapid economic growth and increased competition in the market, MSMEs in Indonesia face major challenges in protecting their trademarks. This article investigates the legal framework governing Collective Trademarks in Indonesia, and identifies weaknesses.Keywords: Trademark, Business, Indonesia
Analisis Kasus Over Kredit Sengketa Objek Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr) Zakaria, Muhammad Battar; Santosa, Iksanudin Nur; Husnullabib, Reza Fathi; Sianturi, Stefanus
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 1 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit merupakan suatu bentuk metode pembayaran yang umum digunakan dalam transaksi saat ini, menggantikan sistem barter yang telah terabaikan. Amerika Serikat menjadi pelopor penggunaan kredit pada sekitar abad ke-20. Di Indonesia, peran kredit memiliki signifikansi yang besar, terutama dalam konteks negara hukum. Oleh karena itu, lembaga Jaminan Fidusia memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak kreditur. Dalam konteks ini, kasus PN PEKANBARU Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr membahas konflik yang terjadi antara kreditur dan debitur dalam konteks Perjanjian Jaminan Fidusia.Kata Kunci: Kredit, Jaminan Fidusia, Putusan Pengadilan
Tantangan Dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial: Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan Dan Menajemen Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Singapura Hermawan, Adellya Salsabila; Sijabat, Sondang Maria; Bakara, Dustin Orlando Exaudi; Abdurrahman, Danna Muhamad Bagas
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 1 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan sosial adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar setiap masyarakat agar layak sebagai bentuk perwujudan perlindungan sosial. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dikembangkanlah sistem jaminan sosial nasional oleh negara, agar kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat terjamin. dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, yang secara khusus disebutkan bahwa “Dewan Jaminan Sosial Nasional dibentuk dengan undang-undang ini untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional”. Upaya sistem jaminan sosial di negara Indonesia adalah sebagai berilut  memilili  beberapa upaya yang dilakukan dalam sistem jaminan sosial di Indonesia: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial Pensiun (JSP), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Asuransi Kecelakaan Kerja, dan Program Ketenagakerjaan. Sedangkan system jaminan di Singapura meliputi Dana Pensiun, Jaminan Kesehatan, Asuransi Pekerjaan, Perumahan dan Program Bantuan Sosial. Sedangkan persamaan keduanya adalah . Baik Indonesia maupun Singapura memiliki program jaminan sosial yang didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara harus memiliki akses yang memadai terhadap manfaat jaminan social, dan juga . Kedua negara juga memiliki skema dukungan atau bantuan khusus bagi masyarakat miskin. Namun  tentu saja bupaya dari sistem jaminan sosial setiap Negara tentu saja berbeda.Kata Kunci: Sistem Jaminan Sosial, Konsep Pembiayaan, Manajemen, Indonesia, Singapura
Pembebanan Hak Tanggungan Dan Hipotik Kepada Debitur Sebagai Bentuk Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Balqis, Azra; Syakila, Nabila Putri; Fauza, Belyana Vega; Berlian, Nathasya
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 1 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembebanan hak tanggungan ialah suatu proses yang digunakan dalam hukum jaminan untuk mengamankan kewajiban pembayaran hutang melalui pembebanan hak atas tanah. Dalam artikel ini, membahas bagaimana cara untuk memberikan pembebanan hak tanggungan kepada debitur dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Dalam hak tanggungan, kedudukan kreditur dibagi menjadi tiga kedudukan, yaitu kreditur preferen, kreditur separatis dan kreditur konkuren. Tujuan pembuatan artikel ini adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang pembebanan hak tanggungan dalam kredit dan hipotik serta memberi informasi terkait peringkat untuk membedakan kreditur. Dalam artikel ini akan memberikan pengertian tentang kedudukan dari ketiga kreditur dalam pembebanan hak tanggungan dan hipotik. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni dengan pengkajian undang-undang serta literatur ilmiah yang sudah ada.Kata Kunci: Hak Tanggungan, Kreditur Dan Debitur, Pembebanan Hak, Perlindungan Hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): DPLR Vol 8, No 1 (2024): DPLR Vol 7, No 2 (2023): DPLR Vol 7, No 1 (2023): DPLR Vol 6, No 2 (2022): DPLR Vol 6, No 1 (2022): DPLR Vol 5, No 2 (2021): DPLR Vol 5, No 1 (2021): DPLR Vol 4, No 2 (2020): DPLR Vol 4, No 1 (2020): DPLR Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 3, No 2 (2019): DPLR Vol 3, No 1 (2019): DPLR Vol 2, No 2 (2018): DPLR Vol 2, No 1 (2018): DPLR Vol 1, No 1 (2017): DPLR More Issue