cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 2460142X.     EISSN : 25484931     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2019)" : 6 Documents clear
Ujaran Kebencian dan Hoaks: Signifikasinya terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang Lusia Astrika; Yuwanto Yuwanto
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2140.916 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v4i2.5433

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menguji secara empirik korelasi antara prasangka ujaran kebencian (hate speech) dan keyakinan pada hoaks (hoax) dengan sikap politik pemilih pemula di Kota Semarang menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Artikel ini berangkat dari penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teknik accidental sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 orang, yang merupakan pemilih pemula. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa prasangka ujaran kebencian (variabel X1) berpengaruh signifikan terhadap sikap politik pemilih pemula (variabel Y), sementara keyakinan pada hoax (variabel X2) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap sikap politik pemilih pemula (variabel Y). Untuk kesimpulan tersebut, maka saran yang diajukan adalah perlunya sosialisasi pemilu yang baik dan benar dan adanya pendidikan politik yang tepat sangat berguna untuk meminimalisir hoaks dan ujaran kebencian. Dengan cara itu, maka pemilih pemula akan menjadi pemilih yang rasional dan cerdas. 
Politik Penguasaan Teknologi: Jalan Keluar dari Stigmatisasi Negara Berkembang di Regional Asia Bagus Pradana
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3065.535 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v4i2.5444

Abstract

Tulisan ini berkeinginan untuk menjelaskan bagaimana stigmatisasi sebagai negara berkembang di regional Asia bisa terjadi dan secara bersamaan menujukkan adanya peluang untuk keluar dari keadaan tersebut. Sebagaimana diketahui bersama, nyaris semua rujukan negara maju adalah negara-negara di Eropa dan Amerika, yang memiliki tingkat kemutahiran terhadap teknologi yang tinggi. Berangkat dari poin tersebut, maka penulis melakukan kajian pustaka untuk melihat bagaimana politik penguasaan teknologi berkembang di Asia. Pengalaman perusahaan Acer dan perusahaan rintisan Gojek, menjadi pelajaran berharga bahwa negara-negara di regional Asia harus mulai keluar dari jebakan komoditas, terutama yang masih berkutat pada industri barang mentah. Dengan politik penguasaan teknologi inilah, sebuah negara bisa duduk sejajar dalam pergaulan global. 
Multikulturalisme Tanpa Fondasi: Limitasi Pendekatan Legal-Formal dalam Mewujudkan Masyarakat Multikultural di Indonesia Nuruddin Al Akbar; Listiana Asworo
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2110.335 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v4i2.5500

Abstract

Studi ini hendak melakukan pembacaan kritis terhadap strategi pemerintah Jokowi untuk membendung arus radikalisme di Indonesia dengan pendekatan legal formal sebagaimana yang nampak dari disahkannya Undang Undang tentang Ormas. Studi ini berargumen bahwa logika legal-formal tersebut tidak dapat dilepaskan dari ide multikulturalisme yang mensyaratkan dua komponen, yakni hadirnya negara transenden dan sense of public yang kuat di masyarakat. Mengambil perspektif struktural-fungsional, ketidakhadiran satu komponen saja dalam sebuah tatanan struktur, maka akan menyebabkan fungsi yang diharapkan tidak terwujud. Studi ini sendiri secara spesifik mengambil FPI sebagai obyek studi dengan alasan sepak terjang FPI selama ini telah menabrak batas toleransi yang diizinkan dalam skema multikulturalisme. FPI tidak hanya bergerak di level ide, tetapi juga melakukan kekerasan fisik terhadap kelompok lain yang dianggap tidak sejalan dengan visinya. Studi ini menunjukkan bahwa eksistensi FPI justru mendapat dukungan dari elemen kepolisian dan TNI yang seharusnya menjadi ujung tombak negara dalam menegakkan hukum, termasuk juga dukungan sebagian masyarakat yang cukup besar pada FPI. Dukungan tersebut menjadi bukti adanya problem mendasar pada ide multikulturalisme di Indonesia, dimana prasyarat negara transendental dan sense of public yang kuat yang seharusnya menjadi basis utama penopang bekerjanya multikulturalisme ternyata tidak hadir dalam konteks Indonesia. 
Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum di Indonesia Rian Adhivira Prabowo
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2144.958 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v4i2.5379

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana jaminan kesetaraan dalam hukum mengacu kepada konsep politik rekognisi dari Axel Honneth. Untuk memenuhi tujuan itu, penulis melakukan studi pustaka terhadap beragam literatur, dengan mengacu pada literatur yang mengupas teori rekognisi sebagai pijakan konsep, dan karya tesis sebagai pijakan analisis persoalan yang dibedah. Berdasarkan teori Honneth, politik rekognisi memiliki tiga ranah yang berbeda namun saling berkaitan: cinta, hukum/hak, dan solidaritas yang masing-masing memiliki konturnya sendiri beserta jenis ancaman yang berbeda pula. Tulisan ini menemukan bahwa jaminan secara hukum saja tidak akan pernah mencukupi karena jaminan tersebut terjalin dengan politik rekognisi pada ranah lain. Temuan inilah yang penulis sebut sebagai misrekognisi. Kesimpulannya, relevansi politik rekognisi Axel Honnet adalah menempatkan dirinya dalam sudut yang berseberangan, yang akhir-akhir ini sering dilebeli dengan kata: asing dan aseng, sesat, menyimpang, haram, kafir, antek, pengkhianat negara, dan lain sebagainya.
Aparat Pengawas Intern Pemerintah: Perannya dalam Pengawasan Intelijen yang Akuntabel di Badan Intelijen Negara Wahyu Kuncoro
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2064.979 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v4i2.5629

Abstract

Artikel ini hendak mengkaji praktik pengawasan intelijen yang dilaksanakan di Badan Intelijen Negara. Secara spesifik, tulisan ini berfokus pada bagaimana auditor internal dalam hal ini Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan sebagai aparat pengawasan intelijen. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dengan melakukan penelaahan terhadap konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang ada. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, dan studi literatur primer serta sekunder. Hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan pengawasan internal di Badan Intelijen Negara telah berjalan beriringan dengan pengawasan intelijen, dan didukung dengan berbagai kebijakan yang memadai. Pengawas internal telah menjalankan peran ganda baik sebagai pengawas internal dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus dalam perannya sebagai pengawas intelijen. Oleh karena itu, auditor internal di Badan Intelijen Negara memiliki peran yang strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan internal sekaligus pengawasan intelijen. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian guna meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pengawasan intelijen, yaitu dibutuhkannya penyusunan kebijakan strategis nasional terkait pelaksanaan pengawasan intelijen, penyusunan metode pengawasan intelijen yang ilmiah, dan adanya ruang bagi partisipasi publik.
Women Leader and Political Linkage: Case Studies in Kutai Kertanegara and Bolaang Mongondow Devy Dhian Cahyati; Desiana Rizka Fimmastuti; Norin Mustika Rahadiri Abheseka
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2076.371 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v4i2.5426

Abstract

Strengthening democracy in Indonesia provides an opportunity for women to involve informal politics. This condition is not only to show women's abilities but also to mainstream gender issues in public policy. This article explores cases of Rita Widyasari as Regent in Kutai Kartanegara and Yasti Soepredjo Mokoagow as Regent of Bolaang Mongondow to understand how they build political linkage in a local context. In this research, we use a qualitative method to gather deep information about women leaders and their linkage. The research shows that their success can not be separated from their ability to build and maintain the networks with various actors in the region, such as economic actors, civil society, and political actors. Although Rita and Yasti use a different pattern to build a local network, this research indicates that political linkage becomes one of the important points to establish women political career.

Page 1 of 1 | Total Record : 6