cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 631 Documents
 1   2   3   4   5 
WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR (STUDI PADA PRODUK KERIPIK PARU MEREK LOMBOK DI KOTA SALATIGA) Pamungkasari, Fransiska
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5678

Abstract

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang ada di dalam pasaran. Hak eksklusif atas suatu merek akan dapat diperoleh pemilik merek melalui pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong didaftarkannya merek oleh produsen produk keripik paru merek Lombok di Kota Salatiga dan untuk mengetahui wujud perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik merek terdaftar dimaksud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara menggunakan data data sekunder  dan data primer. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis wujud perlindungan hukum atas merek bagi pemilik merek yang terdaftar Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukannya pendaftaran terhadap merek dilatarbelakangi oleh 2 (dua) faktor yakni faktor ekonomi dan faktor hukum. Adanya wujud perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi pemegang hak atas merek yaitu seperti perlindungan hukum atas merek untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode 10 (sepuluh) tahun berikutnya, serta dapat dilakukan gugatan pidana maupun gugatan perdata atau dapat memilih untuk melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa terhadap segala pelanggaran hak atas merek .
Sita Revindikasi Sebagai Salah Satu Upaya Kreditor Terhadap Benda Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Tunas Mandiri Cabang Semarang -, Khomsin
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5710

Abstract

Fokus dalam penelitian ini mengenai sita revindikasi sebagai salah satu upaya kreditor, terhadap benda objek jaminan yang berpindah tangan kepada pihak ketiga yang sengaja dilakukan oleh debitor di PT. Tunas Mandiri Cab. Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya lain yang dapat dilakukan oleh kreditor sebelum memohonkan penetapan sita revindikasi, apabila objek jaminan telah berpindah tangan dari penguasaan debitor dan akibat hukum terhadap penetapan sita revindikasi apabila terjadi penolakan gugatan kreditor. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dan dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, kreditor, terbatas mempertahankan hak perorangan terhadap benda objek jaminan hanya kepada debitor yang mengadakan hubungan hukum dengan kreditor. Pembiayaan Konsumen di PT. Tunas Mandiri Cabang Semarang, sebelum diberlakukannya PMK. nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan fidusia, tidak langsung didaftarkan, bahkan tidak didaftarkan. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Tunas Mandiri Cab. Semarang, terhadap cedera janji debitor dengan upaya hukum preventif, berupa pemutusan sepihak perjanjian pembiayaan dan mewajibkan debitor melunasi hutangnya, melakukan penarikan benda objek jaminan dengan meminta bantuan lembaga perlindungan fidusia Indonesia. Jika upaya ini tidak tercapai maka dimohonkan sita revindikasi, dan setelah sita revindikasi ternyata putusan Pengadilan menolak gugatannya maka akibat hukumnya adalah pengangkatan sita revindikasi dan debitor kembali memiliki kewenangan dan hak atas benda objek jaminan.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LINGKUNGAN Gading Pinilih, Sekar Anggun
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.761 KB) | DOI: 10.14710/nts.v8i2.10262

Abstract

Abstract This study aims to assess and analyze the implementation of the duties and authority, then the constraints faced by the Environment Agency of Semarang in law enforcement in the field of environment. The method used is a normative juridical methods, by reviewing/analyzing secondary data, namely the legislation related to the duties and powers of the Environment Agency in the field of environmental law enforcement. Based on the research that the Environment Agency of Semarang has made the rule of law in accordance with the rule of law in Law No. 32 of 2009. Law enforcement is considered successful in Semarang city is the administrative enforcement of environmental law. However, in doing its job, the Environment Agency having some problems, among others: (1) lack of human resources law enforcement environment, (2) infrastructure, (3) the amount of the budget for law enforcement restricted, (4) limited knowledge on the enforcement environmental law from law enforcement officers, and (5) low level of awareness of the public. Keywords: Duties and authority, Law Enforcement, Environment Agency Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam penegakan hukum di bidang lingkungan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan mengkaji/menganalisis data sekunder, yaitu perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum di bidang lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melakukan penegakan hukum sesuai dengan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penegakan hukum yang dinilai berhasil dilakukan di Kota Semarang adalah penegakan hukum lingkungan secara administrasi. Namun, dalam melakukan tugasnya, Badan Lingkungan Hidup mengalami beberapa kendala, antara lain: (1) kurangnya SDM aparat penegak hukum lingkungan, (2) sarana prasarana, (3) jumlah anggaran untuk penegakan hukum terbatas, (4) pengetahuan yang minim tentang penegakan hukum lingkungan dari penegak hukum, dan (5) tingkat kesadaran yang rendah dari masyarakat. Keywords: Tugas dan wewenang, Penegakan Hukum, Badan Lingkungan Hidup
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOPERASI BAITUL MAAL WA TAMWIL KABUPATEN SEMARANG Rahmawan, Rahmawan; Dja’is, Mochammad
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.807 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23771

Abstract

The purpose of executing the object of the fiduciary is to guarantee the repayment of the credit facility granted by banking institutions as creditors. The problem in this study is on the execution of motor vehicles in the Baitul Maal Tanwil in the district of Semarang cause many problems. This thesis uses normative juridical research method and empirical research data support. Based on qualitative analysis known that prevention fiduciary execution problems, can be done by registration of fiduciary security object at the Ministry of Justice and Human Rights through an online application method, but to do an execution must be done on the spot, online application method of the execution of fiduciary can make  sure a justice and legal standing for creditors to execution of fiduciary object, and  by registering online fiduciary guarantee object, the object is expected to issue execution fiduciary. Keywords: Fiduciary, Execution Fiduciary, Baitul Maal Tamwil. Abstrak Tujuan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia adalah untuk menjamin pelunasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan selaku kreditor. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada kendaraan bermotor pada Baitul Maal Tanwil di wilayah Kabupaten Semarang menimbulkan berbagai macam permasalahan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan didukung data penelitian empiris. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa pencegahan permasalahan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui metode pendaftaran secara online, tetapi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tetap dilakukan secara langsung di lapangan, pendaftaran objek jaminan fidusia secara online, memberikan suatu kepastian hukum atau legal standing yang jelas bagi kreditor di dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Kata kunci : Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia, Baitul Maal Tamwil.
PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG P.T.PRUDENTIAL LIFE INSURANCE) Ramadhani, Bravika Bunga
Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.318 KB) | DOI: 10.14710/nts.v1i1.1124

Abstract

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memvonis pailit Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance atas gugatan yang diajukan oleh mantan konsultan agen asuransinya yaitu Lee Boon Siong.  Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Prudential merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut kemudian pihak   Prudential mengajukan kasasi. Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance  menilai putusan pailit itu  salah kaprah. Pasalnya, dari sisi keuangan, perusahaan ini sangat solven. Lihat saja, aset kelolaannya mencapai triliunan rupiah dengan tingkat risk based capital (RBC) mencapai 255% per 31 Desember 2003. Angka ini jauh melebihi ketentuan minimal Departemen Keuangan yang mematok 100%.Hal lain yang menjadi perdebatan adalah penafsiran hutang ((Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU).dalam kasus ini yang tidak bisa dibuktikan secara seserhana karena masih disengketakan.Kata Kunci : Pailit, Solven, HutangPermalink: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1124
ABSTRAK PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG BERUPA STOK BARANG DAGANGAN (HEWAN TERNAK) (Studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pati) Prameswari, Rizki
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5701

Abstract

Dalam praktek pemberian kredit oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pati dengan menggunakan jaminan fidusia barang dagangan yang berupa hewan ternak. Benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia tersebut adalah hewan ternak. Tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hewan ternak tersebut dan akibat-akibat hukum yang muncul ketika hewan tersebut mati. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dan bertumpu pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia berupa barang dagangan (hewan ternak) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pati dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap yaitu bank menerbitkan surat persetujuan kredit,  tahap pembuatan perjanjian kredit, bank menerbitkan surat permintaan dilakukannya pengikatan atas nama debitor kepada Notaris, tahap pembebanan jaminan fidusia, dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan tidak untuk semua benda Jaminan Fidusia. Sedangkan akibat  hukum yang terjadi ketika hewan ternak tersebut mati bagi pemberi fidusia atau debitor yaitu pemberi fidusia wajib melakukan penggantian  dengan objek yang setara. Sedangkan bagi penerima fidusia memiliki hak untuk dapat meminta adanya penggantian dengan objek yang setara.
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SEMARANG TRI LUKITO, RAHMAT
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5901

Abstract

Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan pilihan 3 (tiga) cara pelaksanaan eksekusi. Yaitu berdasrkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, berdasarkan pertolongan hakim dan dengan penjualan di bawah tangan (Das Sollen). Salah satu ciri hak tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitor cidera janji, akan tetapi permasalahan muncul dengan belum adanya peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai eksekusi Hak Tanggungan (Das Sein). Problem dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang dan apa saja hambatan serta bagaimana solusi terkait keabsahan lelang eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Semarang. Metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis terhadap bahan hukum dan data. Lokasi penelitian Kota Semarang dengan Subyek pelaksana eksekusi pertolongan hakim, pelaksana lelang dan kuasa hukum pemohon dan Termohon eksekusi. Berdasarkan analisa kualitatif diketahui pelaksanaaan eksekusi Hak Tanggungan dilakukan menurut eksekusi Parat (Pasal 6 UUHT), nilai limit eksekusi hak tanggungan ditentukan oleh Pemohon Lelang dengan syarat tidak di bawah nilai likuidasi, hambatan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan adanya gangguan pelaksanaan lelang berasal dari debitor dan atau sedikitnya peminat lelang, solusi masalah menyerahkan eksekusi obyek rawan konflik ke Pengadilan Negeri dan dibuat peraturan perundangan secara khusus mengatur eksekusi Hak Tanggungan, dan eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Semarang tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 26 UUHT. Saran dari penelitian ini kepada pemerintah adalah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 26 UUHT dan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat edaran tentang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 26 UUHT agar pelaksanaan eksekusi.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM BREBES DENGAN C.V. ARIA DUTA Seto, Kuniawan
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.862 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.23626

Abstract

This research want to know what is the legal consequence of a breach of contractual agreement undertaken by the Public Works Service of Brebes Regency with C.V. Aria Duta. The approach method used in this research is Juridical Empirical. The effect of the contract under the control is the default of one of the parties in the charter agreement. sanctions and penalties shall be 1 ‰ (one thousand permil) of the wholesale price. Based on the provisions in the Agreement Letter above, then CV.Aria Duta has to pay fines and sanctions that must be submitted to the user of the goods / services. Keywords: Agreement under the Hands Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dibawah tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Akibat dari perjanjian di bawah tangan adalah terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian pemborongan tersebut.bahwa sanksi dan denda (penalty) adalah sebesar 1 ‰ (seribu  permil) dari harga borongan. Berdasarkan dari ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut di atas, maka CV. Aria Duta harus membayar denda dan sanksi yang harus diserahkan kepada pihak pengguna barang/jasa. Kata Kunci : Perjanjian di Bawah Tangan.
PENETAPAN PERWALIAN ANAK TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN ORANG TUA MENJUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR KARENA PEWARISAN Alfarobi, Zulfa Salsabila; Prasetyo, Hafidh Pujiono
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.207 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26970

Abstract

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL ADI SAPUTRA, ANGGI
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5692

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah.Tujuan dari penelitian  ini untuk mengkaji dan menganalisis konsep menurut Hukum Islam dalam pembagian harta bersama dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Tegal serta mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Tegal dan solusinya. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang tidak hanya menekankan kepada hukum saja tetapi juga kenyataan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembagian harta bersama akibat perceraian untuk saat ini sudah cukup baik dalam pelaksanaannya yakni harta asal kembali kepada masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan dan harta bersama di bagi 2 antara pihak suami dan pihak istri pasca perceraian. Ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembagian harta perkawinan, yaitu: Hambatan faktor Intern antara lain adalah tingkat kesadaran hukum para pihak dan faktor ekonomi. Hambatan faktor ekstern antara lain adalah: benda atau objek, tanggung jawab dari para pihak. Solusi dari hambatan tersebut adalah penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi di Kelurahan,kemudian melalui lembaga pengadilan jika keluran tidak berhasil memberikan solusi.

Page 3 of 64 | Total Record : 631

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue