NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
631 Documents
<![CDATA[PENJUALAN BARANG JAMINAN OLEH KREDITOR TANPA MELALUI LELANG UMUM DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI (Suatu Studi Terhadap Putusan Mahakmah Agung No. 1361 K/Pdt/2010) ]]>
<![CDATA[NORIEGA, TAURINA HAPPY]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5905
<![CDATA[Dalam perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia sekarang ini, membuat meningkatnya kegiatan pembangunan, dengan begitu meningkat pula keperluan akan tersedianya dana. Dana yang dibutuhkan masyarakat, sebagian besar diperoleh melalui lembaga perkreditan, salah satunya adalah Bank. Proses untuk memperoleh kredit dengan jaminan sertipikat tanah harus melalui berbagai tahap dan proses eksekusinya apabila Debitor wanprestasi juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan yang Penulis temukan dalam Putusan Mahakmah Agung No.1361 K/Pdt/2010, yaitu Kreditor (Bank) yang menjual tanah agunan Debitor kredit macet pada Pihak Ketiga tanpa melalui lelang umum. Jual beli tersebut dilakukan oleh Kreditor (Bank) pada pihak ketiga tanpa adanya pemberitahuan/tanpa sepengetahuan Debitor dan tanpa melalui lelang umum terlebih dahulu. Problem yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada? serta apakah sah penjualan barang jaminan yang dilakukan Kreditor tanpa melalui lelang umum dan tanpa sepengetahuan Debitor dalam hal Debitor wanprestasi. Metode Penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu Penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan Penulisan hukum normatif atau Penulisan hukum kepustakaan untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup teori-teori hukum, azas-azas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam tesis. Penulis juga berusaha untuk mensinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya terhadap masalah yang diangkat dalam Penulisan. Hasil Penulisan yang diperoleh mengenai permasalahan tersebut diatas adalah dengan dilaksanakannya pelelangan umum, melaksanakan penjualan dibawah tangan yang hanya dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan, dan melaksanakan title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan. Saran dari penelitian ini terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan seharusnya dapat lebih bersikap adil terhadap kasus yang terjadi didalam masyarakat. Bagi kreditor agar lebih cermat dalam analisa kredit sehingga nasabah yang diberikan kredit benar-benar merupakan nasabah yang mampu sehingga jika terjadi wanprestasi dan eksekusi hak tanggungan dapat dilaksanakan tanpa membebani debitor dikemudian hari]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN AKTA NOTARIS OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL YANG TELAH MENINGGAL ]]>
<![CDATA[Trisnawati, Melita]]>;
<![CDATA[Suteki, Suteki]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (579.513 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v12i1.23760
<![CDATA[The notary public as the general official has the authority to make authentic deed in accordance with the norms, the values and the provisions of the applicable legislation so that the law can work in the community. Every deed made by a notary must stored in a notary protocol, and the protocol shall be transferred in the event of a notary passing away. But the problem is when a notary has passed away and his protocol is transferred to another notary, then a dispute arises related to the deed. Notary recipient of the protocol will still be called for questioning if there is a problem related to the protocol that is in his control, because it is one of the responsibility of the recipient of notary protocol. This is where the role of MKN appears to provide protection in the form of inspection or investigation permits by the authorities. And the role of MPD and INI in preventing the occurrence of violations in the deed by the notary in the form of guidance to all members of the notary. Keywords : Notary Protocol, Original Of The Deed, Legal Protection AbstrakPada hakekatnya notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat.. Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris, dan protokol wajib dialihkan dalam hal notaris meninggal dunia. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika seorang notaris telah meninggal dunia dan protokolnya dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut. Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol notaris. Disinilah muncul peranan MKN untuk memberikan perlindungan berupa ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Serta adanya peranan MPD dan INI dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris berupa pengayoman kepada seluruh anggota notaris. Kata kunci : Protokol Notaris, Minuta Akta Notaris, Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[PELINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN TERHADAP HAK MEWARIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT TIONGHOA ]]>
<![CDATA[-, Julianto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5696
<![CDATA[Perkawinan merupakan hal yang sakraldan mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dalam perkawinan meliputi harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak sampai pewarisan. Anak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Mengingat hal itu maka anak yang lahir dalam suatu perkawinan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak mewarisnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dilakukan untuk memperoleh data mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir menurut hukum adat perkawinan Tionghua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum adat perkawinan Tionghoa seringkali lalai dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap hak waris pada masyarakat adat Tionghua yaitu dapat dilakukan dengan pengakuan anak dan dilanjutkan dengan pengesahan serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012. Pemerintah secara aktif perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum juga harus memperhatikan hukum adat yang lahir dan berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia sehingga tatanan sosial dalam masyarakat adat dapat terlindungi.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM ASING PADA SEKTOR PERBANKAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN BANK INDONESIA No.14/8/PBI/2012 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM (STUDI PADA AKUISISI BANK DBS TERHADAP BANK DANAMON) ]]>
<![CDATA[FRANSISCA, LYDIA]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5896
<![CDATA[Bank merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia. Selama ini aturan kepemilikan saham bank di Indonesia sangat liberal. Terlihat dari PEPRES No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang sejalan dengan PBI No. 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum (Das Sollen), dimana asing boleh memiliki saham bank hingga 99%. Pada perkembangannya, muncul perdebatan sejak 13 Juli 2012, ketika BI menerbitkan PBI No.14/8/PBI/2012 untuk membatasi kepemilikan saham mayoritas pada sektor perbankan (Das Sein). Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis struktur kepemilikan saham asing pada industri perbankan nasional ditinjau dari hukum perbankan di Indonesia dan mengetahui akibat hukum akuisisi bank DBS terhadap bank Danamon ditinjau dari PBI No.14/8/PBI/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskritif analitis. Teknik pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan penjelasan bahwa telah terjadi disharmonisasi antara PEPRES No.29 Tahun 1999, PBI No.11/1/PBI/2009, PBI No.13/27/PBI/2011, dan PBI No.14/8/PBI/2011, dalam hal presentasi kepemilikan saham asing. Disharmonisasi menghambat akuisisi Bank DBS terhadap Bank Danamon, karena syarat utama Bank Indonesia dipengaruhi oleh perolehan tingkat kesehatan. Selama hal tersebut tidak terselesaikan maka terjadi ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan saham asing serta rencana akuisisi antara Bank DBS dengan Bank Danamon tidak dapat terlaksana. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah dan Bank Indonesia melakukan beberapa tindakan demi kepastian hukum, yaitu pencabutan PEPRES No.29 Tahun 1999; dan pencabutan Pasal 6 ayat (2) pada PBI No.11/1/PBI/2009 jo. PBI No.13/27/PBI/2011 dengan menetapkan PBI baru yang secara tegas mencabut ketentuan pada PBI No.11/1/PBI/2009 jo. PBI No.13/27/PBI/2011 dengan berlakunya PBI No.14/8/PBI/2012]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERJADI KESALAHAN DATA PENERBITANNYA (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Semarang) ]]>
<![CDATA[Rizqi, Andina Alfia]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (645.287 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v11i2.23459
<![CDATA[Abstract This article is about legal protection for certificate owners in regard to registration error. The error might cause loss of land ownership of related certificate. This research used socio legal approach and descriptive specification analysis. The results of the study revealed that physical and juridical data error in land registration caused the certificate owner to suffer the loss of land ownership. The error also triggered a poor land administration system. Land registration guarantees legal land ownership. Thus, regarding errors on land certificate registration, BPN as the institution issuing the certificate makes corrections or revises the errors in Land Ownership Certificate.Based on the findings. Keywords: Legal Protection, Certificate Registration Error. Abstrak Penelitian ini mengenai Perlindungan hukum pemilik sertipikat dalam hal terjadi kesalahan data penerbitannya karena apabila hal ini terjadi maka mengakibatkan hilangnya unsur kepastian hukum hak atas tanah pada sertipikat yang bersangkutan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang. Adapun pendekatan yang digunakan adalah socio legal dan spesifikasi deskriptif analitis. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa kesalahan data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah mengakibatkan hilangnya unsur kepastian hukum hak atas tanah, sehingga pemilik sertipikat dirugikan. Kesalahan ini juga akan menciptakan sistem administrasi pertanahan yang tidak tertib. Dengan terdaftarnya hak atas tanah memberikan jaminan keamanan kepemilikannya untuk mewujudkan kepastian hukum. Apabila terdapat kesalahan dalam data penerbitan sertipikat, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh BPN sebagai pihak yang mengeluarkan sertipikat yaitu dilakukan pembetulan atau revisi atas kesalahan di dalam sertipikat Hak Atas Tanah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kesalahan Penerbitan Sertipikat.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERJANJIAN PENANGGUNGAN SEBAGAI PENGIKATAN JAMINAN KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT KRANJI KRIDA SEJAHTERA KOTA BEKASI ]]>
<![CDATA[Sutraduga, Antoni]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5687
<![CDATA[Dalam praktik sampai saat ini penggunaan Jaminan Perorangan masih ada dan tetap dipersyaratkan dalam pemberian kredit dikalangan perbankan nasional, seperti pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kranji Krida Sejahtera Kota Bekasi yang masih mempersyaratkan Jaminan Perorangan. Adapun tujuan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dan efektifitas Perjanjian Perorangan di BPR Kranji Krida Sejahtera Kota Bekasi dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah apabila Debitor Wanprestasi.Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan secara yuridis empiris, berupa penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positip dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat dalam pemecahan masalah. Penelitian menunjukkan bahwa di BPR Kranji Krida Sejahtera, pemberian kredit dengan adanya jaminan perorangan masih dipersyaratkan oleh pemutus kredit namun hanya diberlakukan khusus untuk penambahan modal usaha baik perorangan maupun perseroan terbatas (PT), maupun usaha bersama-sama (CV), dan selain itu kredit untuk diluar dunia usaha, dengan melihat kondisi debitor dan usahanya tanpa melihat nilai jaminan kebendaan dari debitor. Jaminan Perjanjian Penanggungan akan efektif pada saat debitor pada tahapan “kurang lancar†dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor yang dalam praktek perbankan dikategorikan dalam klasifikasi â€collectibility 1†(Coll 1) yaitu apabila debitor tidak membayar kewajibannya kepada kreditor selama 1 sampai 4 bulan.]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN DAN PENJAMINAN KAPAL LAUT DENGAN UKURAN DIBAWAH 20 m³ ]]>
<![CDATA[MUJAHIDI, DAROR]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5887
<![CDATA[Para pelaku usaha pelayaran dalam menjalankan usaha membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Permodalan melalui lembaga keuangan khususnya perbankan banyak dilakukan oleh nelayan. Terhadap bidang pelayaran khususnya kapal dapat dilakukan jaminan terhadap utang yaitu terhadap kapal dengan ukuran di bawah 20 m³ dengan lembaga hipotik (Das Sollen). Pada kenyataannya banyak nelayan-nelayan kecil yang membutuhkan kredit sedangkan kapal yang dimiliki dibawah 20 m³, yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak jelas diatur tentang bagaimana pendaftaran dan kesempatan untuk menjaminkan kapal tersebut (Das Sein). Problem dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan hipotik terhadap kapal laut dengan ukuran dibawah 20 m3? Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam pendaftaran jaminan kapal laut dengan ukuran dibawah 20 m3? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan di Kota Semarang, dengan subyek penelitian: Pejabat pendaftaran kapal, penyedia dana, pemilik kapal, dan pejabat pencatat jaminan kapal. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa didalam prakteknya pelaksanaan pendaftaran kapal belum berjalan dengan baik karena kendala-kendala yang dihadapi Dishubkominfo Kota Semarang dan kurangnya kesadaran pemilik kapal untuk mendaftarkan kapalnya. Jaminan kapal nelayan dengan ukuran dibawah 20 m³ belum pernah ada dan pihak perbankan tidak mau menerima penjaminan dengan kapal laut dengan alasan kapal berpindah-pindah sehingga tidak bisa diketahui keberadaannya dan waktu melakukan eksekusi membutuhkan biaya yang besar, fungsi pas kecil yang belum optimal. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah seharusnya merifisi undang-undang jaminan terkait Kapal Laut. Agar nelayan-nelayan kecil yang membutuhkan dana dapat menjaminkan kapalnya sebagai ke perbankan untuk mendapat tambahan modal dalam melakukan kegiatan usaha nya.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING ]]>
<![CDATA[Pertiwi, Chintya Indah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (868.376 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v11i1.23122
<![CDATA[Abstract               Article 31 in Law no. 24 of 2009 requires the use of the Indonesian language in any agreement involving Indonesian and foreign parties in the contracts made. Judicial practice, there is a difference judge consideration related to the obligation of using the Indonesian language. The existence of these two different judgments creates legal uncertainty. The approach used in this research is normative juridical. The result of research that there is no definite understanding what is causa or cause in contract. The legal implications of contracts made in foreign languages are null and void. The existence of differences in the judgment of judges' considerations, causes legal uncertainty. Lawmakers should be more careful in formulating the Article and test its consequences. In addition, Law Number 24 Year 2009 needs to be revised, especially regarding sanctions if violated Article 31 Abstrak Pasal 31 dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing dalam kontrak yang dibuat. Praktik peradilan, terjadi perbedaan pertimbangan hakim terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Adanya dua putusan hakim yang berbeda ini menimbulkan ketidak pastian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian bahwa belum ada pengertian pasti apa itu causa atau sebab dalam kontrak. Implikasi hukum kontrak yang dibuat dalam bahasa asing adalah batal demi hukum Adanya perbedaan pertimbangan putusan hakim, menyebabkan adanya ketidak pastian hukum hukum.Pembuat undang-undang seharusnya lebih cermat dalam memformulasikan Pasal dan melakukan uji konsekuensi terhadapnya.Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 perlu direvisi khususnya mengenai sanksi jika dilanggarnya Pasal 31.]]>
