NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
631 Documents
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR APABILA JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TELAH BERAKHIR DAN DEBITOR WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PT. BPR JATENG KOTA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[PRADIPTA, FRIESKA DHIAR]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5892
<![CDATA[Ketentuan perjanjian kredit yang dilakukan dengan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diatur dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) (Das Sollen). Pada dasarnya, pembebanan Hak Tangggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan, hanya apabila benar-benar diperlukan, karena sesuatu sebab tidak dapat hadir dihadapan PPAT, maka diperkenankan membuat SKMHT dalam perjanjian kredit BPR Jateng Kota Semarang (Das Sein). Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perjanjian kredit dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jateng Kota Semarang? serta bagaimanakah akibat hukum bagi kreditor apabila jangka waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan telah berakhir dan debitor wanprestasi?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Di dalam mencari data penelitian yuridis empiris ini bertitik tolak dari data primer yang diperoleh melalui wawancara maupun pengamatan. Selain data primer, penelitian yuridis empiris juga didukung oleh data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pada akhirnya menjeleskan praktek perjanjian kredit dengan dibuatnya SKMHT yang dilakukan di BPR Jateng dilaksanakan setelah adanya perjanjian utang piutang antara BPR Jateng sebagai kreditor dengan debitor berupa perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan. Selain itu akibat hukum bagi kreditor apabila jangka waktu SKMHT berakhir dan debitor wanprestasi adalah kedudukan kreditor menjadi kreditor konkuren, untuk mendapatkan piutang kreditor kembali dapat melalui gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri atas dasar perjanjian kredit di bawah tangan yang dibuat oleh kreditor dengan debitor. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pihak Bank apabila terdapat tanda-tanda debitor wanprestasi, SKMHT secepatnya diikuti dengan pembuatan APHT dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Â Mengenai jangka waktu SKMHT terhadap tanah yang belum bersertipikat yaitu 3 (tiga) bulan agar benar-benar ditaati oleh Kantor Pertanahan. Dalam pembuatan sertipikat tanah terkadang pihak Kantor Pertanahan mengulur-ulur waktu sehingga jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut seyogyanya harus ditaati.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN DALAM PROSEDUR PEMBEDAHAN YANG BIAYA PENGOBATANNYA MELEBIHI TARIF INA CBGs ]]>
<![CDATA[Fitriyani, Kelda Ayu]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (381.829 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v11i1.23127
<![CDATA[AbstractThere are still shortcomings in the implementation of BPJS Kesehatan in Indonesia. One of them is about the tariff system of INA CBGs. This system is a "package" payment system based on the illness of the patient. If patients are required to undergo surgical procedures that cost is not small. So how is the legal protection obtained by the patient if the cost incurred exceeds the established rates of INA CBGs. This study aims to determine and analyze the legal basis for determining patient rates on medical actions in hospitals by BPJS Kesehatan based on INA CBGs and how about the legal protection of BPJS Kesehatan patients in surgical procedures whose medical expenses exceed the tariff of INA CBGs. Approach method used in this research is juridical empirical with descriptive research specification analysis. From the results of the study, regarding the cost of hospital treatment of patients surgical procedures that exceed the rate of INA CBGs, the excess costs will not be charged to patients BPJS Kesehatan but will still be borne by BPJS Health. This can happen because BPJS Kesehatan uses the principle of gotong royong by providing legal protection consistently based on the provisions of Article 4 of Law Number 8 Year 1999.  AbstrakDewasa ini masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di Indonesia. Salah satunya mengenai sistem tarif INA CBGs. Sistem ini merupakan sistem pembayaran dengan sistem "paket", berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Terlebih lagi jika pasien diharuskan menjalani prosedur pembedahan yang biayanya tidak sedikit. Sehingga bagaimana pasien dapat memperoleh perlindungan hukum apabila biaya yang dikeluarkan melebihi tarif INA CBGs yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penentuan tarif pasien terhadap tindakan medis di Rumah sakit oleh BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien BPJS Kesehatan dalam prosedur pembedahan yang biaya pengobatannya melebihi tarif INA CBGs. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal biaya perawatan rumah sakit pasien prosedur pembedahan yang melebihi tarif INA CBGs, kelebihan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada pasien BPJS Kesehatan melainkan akan tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan menggunakan prinsip gotong royong. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan hukum dengan berlandaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga BPJS Kesehatan menanggung semua biaya pengobatan yang dibutuhkan masyarakat tanpa dipungut biaya lagi selain iuran per bulan  ]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Rizqiya Rijae, Amani]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5683
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana proses terjadinya Hak Cipta pada suatu Karya Sinematografi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta suatu karya sinematografi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui informan dan situasi sosial tertentu yang dipilih secara purposive (sesuai dengan maksud penelitian). Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses terjadinya hak cipta atas suatu karya sinematografi diawali dari Tahap Pra-Produksi, Tahap Produksi dan Tahap Pasca Produksi yang melibatkan beberapa ciptaan audio dan visual dengan menggunakan berbagai macam teknologi dan teknik sinema. Penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta karya sinematografi, belum secara jelas diatur, hal ini disebabkan budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptaannya dan kurangnya kemauan (political will) dari para aparat penegak hukum, sehingga perlu evaluasi terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta karya sinematografi.  ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG MENGGUNAKAN PERJANJIAN BAKU (STUDI PADA PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR) ]]>
<![CDATA[Nindya, Andina]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5883
<![CDATA[Perjanjian diatur pada KUHPerdata buku ketiga tentang perikatan. Definisi tentang perjanjian dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Terkait perjanjian pengiriman barang yang dibuat antara para pihak akan menimbulkan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak (Das Sollen). Dalam perjanjian pengiriman barang biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang dibuat oleh Perusahaan Jasa Expedisi dalam hal ini adalah PT JNE. Hal ini akhirnya menimbulkan adanya kesepakatan yang secara tidak langsung dipaksakan kepada konsumen dan mengurangi kewajiban dari perusahaan jasa (Das Sein). Problem dalam penelitian ini adalah mengapa dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara konsumen dengan PT. Jalur Nugraha Ekakurir menggunakan perjanjian baku? Bagaimana tanggung jawab pengangkut dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat hilang atau rusaknya barang dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir dengan Konsumen? Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dengan mengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan di perusahaan PT. Jalur Nugraha Ekakurir tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena kedudukan pihak pengirim tidak seimbang, sehingga tidak ada kebebasan pengirim untuk menentukan isi perjanjian. Dalam perjanjian baku yang dibuat, pihak perusahaan PT. Jalur Nugraha Ekakurir telah menentukan secara sepihak tanggung jawabnya mengenai ganti rugi. Selain itu, dalam perjanjian baku pengiriman barang tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak pengirim (konsumen), sehingga dalam hal ini pihak pengirim (konsumen) merasa dirugikan. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya klausula baku yang memberatkan dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen dan sebaiknya indonesia memiliki suatu badan hukum kusus yang bergerak sebagai pengawas perjanjian dengan klausula baku.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN KERJA ANTARA MAJIKAN DAN TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA ]]>
<![CDATA[Saptaryo, Heru]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (85.044 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v8i2.10267
<![CDATA[Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi tentang perjanjian kerja dalam Pasal 1 Ayat 14 yaitu : perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Saat ini kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja antara majikan dan (Tenaga Kerja Indonesia TKI) di Malaysia menjadi permasalahan, karena banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap TKI Indonesia Di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan penjelasan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara majikan dan tenaga kerja Indonesia terlihat bahwa asas kebebasan berkontrak belum terlaksana bagi seorang calon tenaga kerja Indonesia karena posisi seorang majikan masih lebih kuat dari pada posisi tenaga kerja tersebut. Serta Wanprestasi seoarang majikan terhadap tenaga kerja nya, telah diatur didalam kesepakatan kerja antara kedua negara yaitu Malaysia dan Indonesia, dengan penetapan maksimum denda dan maksimum ancaman pindana penjara. Dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum dari pihak Malaysia dan Indonesia melalui perjanjian yang telah disepakati kedua negara dalam pelaksanaan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. Â Â Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Kebebasan Berkontrak, Wanprestasi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KABUPATEN TANGERANG ]]>
<![CDATA[Sulistiyono, Sulistiyono]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.162 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.1127
<![CDATA[Dewan Kehormatan Notaris berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk : melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung; memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik di, adalah Teguran;Peringatan;dan Schorzing dari keanggotaan Perkumpulan Namun sanksi tersebut di atas termasuk sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan  pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.Kata Kunci : Sanksi, Kode Etik Notaris, Dewan KehormatanPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1127]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA SENI TARI TRADISIONAL ACEH ]]>
<![CDATA[Novalia, vivi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5706
<![CDATA[Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh banyaknya karya seni tari Indonesia yang diakui/diklaim oleh pihak asing. Seni tari tradisional Aceh sebagai bagian dari budaya Indonesia harus dilestarikan keberadaannya. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai eksistensi seni Tari Tradisional Aceh dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan mengenai upaya Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam melindungi seni tari tradisional Aceh dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.    Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi seni tari tradisional Aceh telah diakui di dunia internasional. Dalam upaya khusus untuk melindungi seni tari tradisional Aceh. Kebanyakan upaya yang dilakukan adalah di bidang pelestarian tari itu sendiri, bukan perlindungan di bidang hukumnya. Maka untuk itu, Tari tradisional Aceh sebaiknya diberikan perlindungan hukum yang khusus dan memadai. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah Aceh dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia. Selain itu, Pemerintah Daerah Aceh juga harus segera melakukan sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 kepada seniman tari Aceh supaya para seniman tersebut memiliki pengetahuan hukum tentang perlindungan hak cipta atas hasil karya mereka.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN AHLI WARIS TRANSGENDER DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[RATHU NEGARI, YURISS]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5906
<![CDATA[Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur didalam Al-Quran (Das Sollen). Namun ternyata di Indonesia ada sekelompok orang yang sangat kecil jumlahnya, yaitu Khuntsa / transgender. Di dalam Al-quran dan Al hadist, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris Khuntsa / trangender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris (Das Sein). Problem yang ketentuan mewaris bagi ahli waris khuntsa / transgender ditinjau dari hukum Islam dan adakah hambatan bagi ahliwaris transgender/ khuntsa untuk mewaris dan solusi mengatasi hambatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui ketentuan mewaris bagi ahliwaris transgender ditinjau dari Hukum Islam dan Untuk mengetahui hambatan mewaris bagi ahliwaris transgender dan cara mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu cara / prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan penelitian terhadap data sekunder, yang fokus perhatiannya menekankan pada hukum positif. Penelitian dalam penulisan tesis termasuk dalam penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penulisan yang membuat deskriptif atau suatu gambaran secara sistematis , faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, memberikan makna terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan Pembagian waris bagi ahliwaris transgender. Ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender ditinjau dari Hukum Islam adalah hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara dua keadaannya, keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai banci itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya. Namun bila khuntsa tersebut telah menjadi jelas statusnya maka berlaku hukum waris baginya sesuai status jenis kelaminya yang baru. Hambatan mewaris bagi ahliwaris transgender dan bagaimana solusinya, bagi Khuntsa Musykil yang tidak melakukan operasi ubah kelamin bagian khuntsa itu ialah separoh dari dua bagian laki-laki dan perempuan, disebabkan statusnya masih dipertengkarkan oleh para ahli waris. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya di Indonesia diadakan peraturan khusus yang mengatur perihal pergantian kelamin ini karena hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia secara langsung.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM PATEN DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI DENGAN SISTEM HUKUM PATEN DI NEGARA CHINA) ]]>
<![CDATA[Bambang Ribowo, Mochammad]]>;
<![CDATA[Raisah, Kholis]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (793.251 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v12i1.23761
<![CDATA[This study discusses the comparison of legal protection against simple patents in the patent law system in Indonesia. The normative juridical research method with a descriptive approach is supported by a theoretical approach, namely by reviewing and reviewing the provisions of Law Number 13 of 2016 concerning Patents with legal theory to compare legal protection against simple patents in the patent law system in Indonesia. The results of the study show that the comparison of patent regulations in Indonesia and in China has several differences in the mechanisms and principles of legal protection that are seen in differences in giving and there are similarities in the standards of regulation that still adhere to the principles in the WTO / TRIPs Agreement. In resolving simple patent rights disputes, important indicators of violations are related to (1) Identification of inventions in claims supported by simple patent descriptions, (2) identification of comparative inventions that exist before the date of receipt; and (3) anticipation of previous inventions against suspected inventions that have not been made recently for each unit of Claim from the Patent to be canceled, so that if there is a patent case in the future it can at least be a picture of its completion Keywords: Simple Patent, Comparison of Legal Protection, Dispute Resolution. Abstrak Penelitian ini membahas tentang perbandingan perlindungan hukum terhadap paten sederhana dalam sistem hukum paten di indonesia. metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan teori, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan teori hukum untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum terhadap paten sederhana dalam sistem hukum paten di indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perbandingan perngaturan paten di Indonesia dan di negara china terdapat beberapa perbedaan mekanisme dan prinsip perlindungan hukum yang terlihat pada perbedaan pemberian serta terdapat persamaan dalam standar pengaturan yang tetap menganut prinsip dalam WTO/TRIPs Agreement. Dalam penyelesaian sengketa hak paten sederhana indikator pelanggaran yang penting diketahui adalah berkaitan dengan (1) Identifikasi invensi dalam klaim yang didukung deskripsi paten sederhana, (2) identifikasi invensi pembanding yang ada sebelum tanggal penerimaan; dan (3) antisipasi invensi terdahulu terhadap invensi yang disangka tidak baru yang dilakukan atas setiap satuan Klaim dari Paten yang hendak dibatalkan, sehingga apabila terdapat perkara paten dikemudian hari setidaknya dapat menjadi gambaran dalam penyelesaiannya.. Kata kunci: Paten Sederhana, Perbandingan Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa.]]>
