cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 648 Documents
 61   62   63   64   65 
Tanggung Jawab Beneficial Ownership Pada Korporasi Yang Wanprestasi Adam, Bryan; Ramadhan, Adam Ardiansyah; Wulansari, Fitria
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.74936

Abstract

ABSTRACTAn example of beneficial owner liability is seen in the Court Decision No. 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, where Defendant II, as Commissioner, was held jointly liable with Defendant I for material losses, despite personally benefiting from the corporation’s activities. This study aims to analyze the principles of beneficial ownership, the position and responsibilities of Commissioners in franchise agreements, and provide both theoretical and practical contributions to corporate law development and fair dispute resolution in Indonesia. Using a normative legal and case-based approach with qualitative literature analysis, the study finds that Defendant II abused authority by using corporate funds for personal gain, incurring losses and being personally liable under good corporate governance, piercing the corporate veil, derivative action, and inclusive legal theory.Keywords: Liability; Beneficial ownership; Breach of Contract.ABSTRAKContoh tanggung jawab beneficial owner terlihat pada Putusan PN Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, di mana Tergugat II selaku Komisaris ikut bertanggung renteng atas kerugian materiil bersama Tergugat I, meskipun manfaat kegiatan korporasi diterimanya sendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip beneficial ownership, kedudukan dan tanggung jawab Komisaris dalam perjanjian waralaba, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum perseroan dan penyelesaian sengketa yang adil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kasus dengan analisis kualitatif studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa Tergugat II, sebagai Komisaris dan beneficial owner, menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan dana perseroan untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian, dan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi sesuai prinsip good corporate governance, doktrin piercing the corporate veil, mekanisme derivative action, dan teori hukum inklusif.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Beneficial ownership; Wanprestasi.
Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Penerbitan Sertipikat Berbasis Digital (Sertipikat Elektronik) Aritonng, Yehezkiel Frans Markus; Busro, Achmad
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.78030

Abstract

ABSTRACTThe new policy on electronic land certificates, regulated by Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 1 of 2021, has generated both support and concern among the public. On one hand, electronic certificates represent an important step toward modernizing land administration by improving efficiency, transparency, and security. On the other hand, people remain worried about the guarantee of legal certainty and protection in a digital-based system. This study aims to analyze the implementation of electronic land certificates and their legal protection. Using a normative juridical method with descriptive qualitative data, the research concludes that electronic certificates strengthen land administration, while legal protection is provided through the Consumer Protection Law and the Personal Data Protection Law, though infrastructure and consistency need improvement.Keywords: Legal Protection; Issuance of Digital CertificatesABSTRAKKebijakan baru terkait sertipikat elektronik pada pendaftaran tanah, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipkat Elektronik menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sertipikat elektronik merupakan langkah yang tepat demi mewujudkan modernisasi di bidang pertanahan, namun di sisi lain masyarakat resah terhadap jaminan kepastian dan perlindungan hukum sertipikat elektronik yang berbasis digital tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penerbitan sertipikat berbasis digital dan perlindungan sertipikat elektronik berbasis digital. Jenis penelitian ini adalah yuriidis normatif, dengan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan sertifikat tanah elektronik meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan, dan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan. Perlindungan hukumnya dijamin melalui UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi, namun masih perlu penguatan infrastruktur dan konsistensi implementasi.Kata Kunci: Perlindungan hukum; Penerbitan Sertipikat Digital
Kedudukan Hukum Sertipikat Tanah Analog Pada Era Digitalisasi Zain, Rania Noorfatimah; Santoso, Budi
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.70796

Abstract

ABSTRACTThe advancement of information and communication technology has accelerated digital transformation in the land sector, particularly through the transition from analog to electronic land certificates. This study examines the legal status of analog land certificates in digital land registration and the challenges encountered by the Indonesian government in this transition. Employing a doctrinal approach with a descriptive research design, this study analyzes secondary data from legal materials through literature review and content analysis. The findings indicate that: (1) analog land certificates remain legally valid; and (2) the government faces challenges, including infrastructure limitations, regional disparities in technological adoption, and human resource readiness. Addressing these challenges is crucial to ensuring a smooth transition and maintaining legal certainty in Indonesia’s land administration system.Keywords: Digitalization; Legal standing; Land certificateABSTRAKKemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mendorong terjadinya transformasi digital di sektor pertanahan, salah satunya adalah peralihan sertipikat tanah analog menuju sertipikat elektronik. Penulisan ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum sertipikat tanah analog di era digitalisasi penerapan sertipikat elektronik, serta tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam masa transisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder berupa bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sertipikat analog masih berlaku sah; 2) tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam proses transisi dari sertipikat tanah analog ke sertipikat elektronik, seperti kesiapan infrastruktur, perbedaan tingkat kemajuan teknologi antardaerah, hingga keterlibatan dan kesiapan sumber daya manusia.Kata Kunci: Digitalisasi; Kedudukan hukum; Sertipikat tanah
Urgensi Akta Notaris dalam Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Cipta Kerja Natyanna, Sheila; Priyono, Ery Agus; Taufiq, Taufiq
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.79650

Abstract

ABSTRACTThe simplification of establishing a Sole Proprietorship Company through the Job Creation Law (UUCK) eliminates the requirement for a notarial deed, creating a problem gap in the form of potential data inaccuracies, unverified documents, and weak legal protection for founders. This study aims to analyze the urgency of notarial deeds in ensuring the legality of Sole Proprietorship Company formation within the electronic registration system. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with qualitative descriptive analysis of legal materials. The findings indicate that notaries remain essential to ensuring data validity, legal certainty, and risk mitigation for founders, despite the simplified procedure. Moreover, notaries provide crucial legal guidance to help founders understand their rights, obligations, and liability limits.Keywords: Notarial Deed; Sole Proprietorship Company; Job Creation LawABSTRAKPenyederhanaan pendirian Perseroan Perseorangan melalui UUCK menghilangkan kewajiban akta notaris sehingga menimbulkan problem gap berupa potensi ketidakpastian data, verifikasi dokumen, dan lemahnya perlindungan hukum bagi pendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi akta notaris terhadap legalitas pendirian Perseroan Perseorangan dalam sistem pendaftaran elektronik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis bahan hukum secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris tetap diperlukan untuk memastikan keabsahan data, kepastian hukum, dan mitigasi risiko bagi pendiri, meskipun proses pendirian telah disederhanakan. Selain itu, kehadiran notaris memberikan edukasi hukum yang penting agar pendiri memahami hak, kewajiban, dan batas tanggung jawabnyaKata Kunci: Akta Notaris; Perseroan Perseorangan; Undang-Undang Cipta Kerja
Kedudukan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata Andrean, Doni Wahyu; Mahfud, Muhammad Afif; Shallman, Shallman
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.73507

Abstract

ABSTRACTThis study examines the position and responsibility of notaries in drafting deeds of limited liability companies, aiming to identify these roles from a civil law perspective. The research applies a normative juridical method that focuses on analyzing legal norms regulating the duties of notaries. The results indicate that the notary’s position in preparing a partij deed differs significantly from creating a relaas deed, as each carries distinct responsibilities. In a partij deed, the notary mainly records and formalizes the intentions of the parties involved. Meanwhile, in a relaas deed, the notary is obliged to safeguard the deed, ensure authenticity, confirm the accuracy of the date, and issue grossen, copies, and excerpts in accordance with legal provisions.Keywords: Notary Responsibility; Limited Liability CompanyABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kedudukan dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas ditinjau dari hukum perdata. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan partij berbeda dengan posisinya ketika membuat akta relaas. Perbedaan kedudukan tersebut timbul sebagai akibat dari perbedaan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing akta. Pembuatan akta partij oleh Notaris dilakukan dengan menuangkan kehendak para pihak kedalam bentuk akta, sedangkan akta relaas kedudukan notaris sebagai menyimpan akta, menjamin keotentikan tanggal pembuatnya, serta menyediakan grosse, salinan dan kutipan akta sesuai dengan ketentuan hukum.Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Notaris;  Akta Perseroan Terbatas
Akibat Hukum Akta Autentik yang Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan Hudsaha, Annisa Indira Hondhe; Roisah, Kholis
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.67331

Abstract

ABSTRACTAn authentic deed is official document with full evidentiary power in Indonesian legal system. However, in practice, there are situations where an authentic deed may be degraded to underhanded deed, which holds lower legal authority. This paper explores the causes of such degradation, the notary's liability, and the forms of legal protection available to notaries. Through a normative analysis of relevant legislation, case studies, and jurisprudence, the paper finds that the degradation of authentic deeds is generally caused by procedural errors, violations of formal requirements, and invalidity of signatures. Notaries are responsible for the deeds they create and may face legal sanctions if degradation occurs. To protect notaries, it’s recommended to strengthen oversight by professional organizations, enhance training, and implement professional liability insurance.Keywords: Liability; Notary; Degradation of DeedABSTRAKAkta autentik merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan pembuktian penuh dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam praktiknya, ada situasi di mana akta autentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sehingga kedudukannya turun menjadi akta di bawah tangan. Jurnal ini membahas penyebab terjadinya degradasi akta autentik, tanggung jawab notaris atas degradasi tersebut, dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris. Melalui yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus, dan yurisprudensi, jurnal ini menemukan bahwa degradasi akta autentik umumnya disebabkan oleh kesalahan prosedural, pelanggaran syarat materiil serta syarat formil, dan ketidakabsahan penandatanganan. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya dan dapat menghadapi sanksi hukum jika terjadi degradasi akta. Untuk melindungi notaris, disarankan adanya penguatan pengawasan oleh organisasi profesi, peningkatan pelatihan, dan penerapan asuransi profesi.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; Degradasi Akta
Struktur Pajak Pusat dan Daerah dalam Hukum: Analisis Reformasi Perpajakan di Indonesia Nursafitri, Pangestika Indah; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.71139

Abstract

ABSTRACTThe taxation system in Indonesia has undergone significant changes from the colonial era to the modern tax reform era, reflecting efforts toward fiscal decentralization to support national and regional development. This study aims to analyze Indonesia's tax structure and the legal implications of tax reform on the effectiveness and fiscal balance between central and regional governments. The research method used is normative juridical. The findings indicate that tax reform contributes to legal certainty, fiscal justice, and effective tax management at both central and regional levels. However, challenges remain in regulatory harmonization, tax compliance supervision, and the enforcement of legal sanctions against violators. Therefore, strengthening regulations, enhancing transparency, and optimizing technology in tax administration are necessary to improve taxpayer compliance and support economic growth.Keywords: Central Tax; Regional Tax; Economic Development.ABSTRAKSistem perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan sejak masa kolonial hingga era reformasi perpajakan modern, mencerminkan upaya desentralisasi fiskal untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah. Tujuan penelitian untuk menganalisis struktur perpajakan Indonesia serta implikasi hukum reformasi perpajakan terhadap efektivitas dan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan reformasi perpajakan berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan fiskal, dan efektivitas pengelolaan pajak di tingkat pusat maupun daerah. Namun, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi, pengawasan kepatuhan pajak, dan penerapan sanksi hukum bagi pelanggar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, serta optimalisasi teknologi dalam administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi.Kata Kunci: Pajak Pusat; Pajak Daerah; Pembangunan Ekonomi.
Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak Grazetta, Vicko Vanessa; Aminah, Aminah; Sarwo, Yohanes Budi
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.80788

Abstract

ABSTRACTNotaries, as a nobile officium, are obliged to read and sign deeds in the presence of the parties, as violations of this obligation affect the validity and evidentiary value of the deed. This study examines notarial liability and the legal consequences of executing deeds without the presence of one party. Using normative legal research with a statutory approach, the study applies qualitative analysis through a literature review. The findings reveal that such practice violates Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Office Act, resulting in formal and procedural defects that cause the loss of authenticity or a reduction in evidentiary strength, and lead to administrative, civil, and criminal liability, thereby undermining legal certainty and public trust.Keywords: Notary Liability; Authentic Deed; Absence of the PartiesABSTRAK Notaris sebagai nobile officium wajib memenuhi kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan para pihak, karena pelanggaran terhadap kewajiban tersebut berimplikasi pada penurunan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab Notaris serta akibat hukum yang timbul dari pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan akta autentik oleh Notaris tanpa kehadiran salah satu pihak melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris, menimbulkan cacat formil dan prosedural yang mengakibatkan hilangnya keautentikan atau degradasi kekuatan pembuktian akta, serta berimplikasi pada pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana yang berdampak pada kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.Kata Kunci: Pertanggugjawaban Notaris; Akta Autentik; Ketidakhadiran Para Pihak
Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pemisahan Harta Pasca Perkawinan Al Ayubi, Shalahuddin; Yunanto, Yunanto; Ernawati, Briliyan; Widiyanti, Ida
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.74709

Abstract

ABSTRACTConstitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 allows a marital property separation agreement to be made after marriage with legalization by an authorized registrar or a Notary. The principle of prudence is necessary because no implementing regulation outlines the procedure. This study analyzes how Notaries apply this principle when drafting post-marital property separation deeds and the legal consequences if it is not properly implemented. Using a normative juridical method with a literature-based approach, the study shows that prudence is carried out through verifying the parties, examining documents, and preparing deeds that comply with legal requirements. Its importance has increased with the recognition of postnuptial agreements. If neglected, the deed may contain defects, become void or voidable, and result in losses as well as liability for the Notary.Keywords: Notary; Prudence; Agreement; MarriageABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur bahwa perjanjian pemisahan harta dapat dibuat setelah perkawinan dengan pengesahan pejabat pencatat perkawinan atau Notaris. Asas kehati-hatian penting diterapkan karena belum tersedia peraturan pelaksana yang mengatur mekanismenya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan, serta apa akibat hukumnya apabila asas tersebut tidak diterapkan secara tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Asas kehati-hatian wajib diterapkan Notaris dalam perjanjian pemisahan harta melalui verifikasi para pihak, pemeriksaan dokumen, serta penyusunan akta yang sesuai hukum. Pentingnya asas ini meningkat setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengakui perjanjian postnuptial. Jika diabaikan, akta berpotensi cacat, batal atau dapat dibatalkan, serta menimbulkan kerugian dan pertanggungjawaban bagi Notaris.Kata Kunci: Notaris; Kehati-hatian; Perjanjian; Perkawinan
Tanggung Jawab Notaris Membuat Akta Penegasan atas Akta Fidusia yang Terlambat Didaftarkan Yulheldi, Sari Aprilia; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.67579

Abstract

ABSTRACTOne of the notary's responsibilities providing solutions for late registration of fiduciary guarantee deeds is by creating a confirmation deed. If one wishes to use this solution, it’s necessary to first understand the legality and responsibility of the notary in issuing such confirmation deed. The research method used is a doctrinal approach, where law is viewed as a set of written norms contained in legislation. The research results explain that the legality of the confirmation deed is valid, however it’s not yet strong due to the absence of a legal framework that governs it, and when viewed from the perspective of responsibility theory, the creation of the fiduciary guarantee confirmation deed represents the notary's responsibility as a result of carrying out their duties and position.Keywords: Confirmation Deed; Responsibility; Fiduciary ABSTRAKTanggungjawab notaris dalam memberikan solusi terhadap peristiwa keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia salah satunya ialah dengan membuat akta penegasan. Apabila ingin menggunakan solusi tersebut, dengan demikian perlu diketahui terlebih legalitas dan implikasi serta tanggung jawab notaris dalam pengeluarkan akta penegasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, yang mana hukum dipandang sebagai seperangkat norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa legalitas dari akta penegasan tersebut adalah sah, namun belum begitu kuat dikarenakan belum adanya payung hukum yang menaungi serta jika dilihat dari sisi teori tanggung jawab, maka dibuatnya akta penegasan jaminan fidusia tersebut merupakan bentuk tanggung jawab notaris sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan jabatannya.Kata Kunci: Akta Penegasan; Tanggung Jawab; Fidusia

Page 64 of 65 | Total Record : 648

 61   62   63   64   65 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue