cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62248312419
Journal Mail Official
hukumprogresif@live.undip.ac.id
Editorial Address
Doctor of Law, Diponegoro University Imam Bardjo, SH. No.1, Semarang, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Progresif
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 18580254     EISSN : 26556081     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Progressive Law journal is a container and pouring the idea of progressive legal thought. published 2 (two) times a year in April and October. Editors receive, edit and publish manuscripts that meet the requirements. Editors are not responsible for the content of published manuscripts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023" : 8 Documents clear
PEMBAHARUAN HUKUM MELALUI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PAYUNG OTONOMI DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Wibawa, Kadek Cahya Susila
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.82-93

Abstract

Perubahan Pasal 18 UUDNRI 1945 membawa konsekuensi perubahan paradigma penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Secara tersirat amanat UUDNRI 1945 Indonesia menganut otonomi asimetris. Dalam perjalanan ketatanegaraan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar hukum penyelenggaraan otonomi dinilai masih belum memenuhi nafas otonomi dalam UUDNRI 1945. Persoalan lain yang muncul terkait belum terakomodasinya undang-undang payung sebagai dasar hukum utama di bawah UUDNRI 1945 terkait kebijakan otonomi asimetris. Pembaharuan hukum otonomi daerah melalui pembentukan undang-undang payung otonomi daerah merupakan hal yang penting dilakukan untuk menjamin kesejahteraan sosial. Konstruksi ideal undang-undang payung otonomi daerah, bahwa pengaturannya bersifat umum (lex generalis); menganut prinsip-prinsip yang sejalan dengan Pasal 18 UUDNRI 1945; titik berat otonomi sebaiknya bersifat dinamis dan konstruktif; serta pembentukan Badan Otonomi Daerah yang bertugas untuk membantu Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
UPAYA PENINGKATAN DAN PENERAPAN PENGGUNAAN E-COURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG Herlambang, Pratama Herry; Utama, Yos Johan; Putrijanti, Aju
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.94-107

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu instansi peradilan yang ada di Indonesia guna menyelesaikan sebuah sengketa atau tindakan dari pejabat tata usaha negara yang dirasa melangggar peraturan perundangan yang telah ditetapkan maupun asas-asas pemerintahan yang baik. Sebagai lembaga peradilan di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara perlu menyesuaikan dengan dinamika yang ada, salah satunya adalah penerapan Electronic Court atau E-Court yang dalam hal ini kemudian akan menggantikan adanya sistem peradilan yang konvensional. Dalam penelitian ini ditemukan adanya upaya peningkatan dan penggunaan sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Semarang dengan metode penelitian non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif bersama dengan peneliti terjun langsung ke Pengadilan Tata Usaha Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya dari Pengadilan Tata Usaha Semarang dalam menerapkan dan meningkatkan adanya sistem E-Court sebagai kunci dari penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Semarang yang kemudian akan dijelaskan secara terperinci pada bagian pembahasan.
PROSPECTS OF INDONESIAN AGRARIAN LAW SYSTEM REFORM TO PROVIDE THE WELFARES Lumbanraja, Anggita Doramia
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.133-144

Abstract

Agrarian law in Indonesia has not been able to provide prosperity to society. This can be seen from the injustices that arise from a number of regulations in the field of agrarian law, including the Job Creation Law. This article aims to examine whether Agrarian law in Indonesia reflects Pancasila and is based on the mandate of the constitution, and whether there is a need for reform. This research is doctrinal research using a literature study. This study finds that agrarian law policies in Indonesia are still not in favor of people who have a weak economic position. The development of globalization and the pressures of investment make government policies still pro favor those with a strong economic position. Therefore, it is very necessary to have a bill to improve the UUPA to realize a just national agrarian politics to realize the wider community's welfare. Consistency towards recognizing ulayat rights and customary law also needs to be enforced in all government legal policies. This needs to be emphasized in Indonesian legal politics.
MEMBANGUN KONSEP REGULASI PERNIKAHAN ONLINE DI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI DAN ERA DIGITAL Harwoto, R.
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.145-158

Abstract

Akad nikah online terjadi dan ditampilkan dalambentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui penggilan video di berbagai layanan aplikasi atau internet. Dalam hal ini peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa terkait nikah online sangat diperlukan sehubungan dengan kondisi pandemi dan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, serta untuk menghadapi era digital di waktu yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan di atas tentunya tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah melalui Kementrian Agama serta Legislatif untuk membangun konsep regulasi yang dapat memberikan tujuan hukum, yaitu kepastianhukum dan kemanfaatan hukum terhadap pernikahan online yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya serta dapat mewujudkan keadilan substantif untuk melindungi kepentingan warga negara dalam membentuk serta membina rumah tangga.
IMPLEMENTASI IDE KESEIMBANGAN MONODUALISTIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.159-171

Abstract

Sistem hukum pidana saat ini masih tunduk dan menerapkan produk hukum peninggalan kolonial berupa Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)/WvS (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) peninggalan jaman penjajahan Belanda dan mulai diterapkan sejak 1 Januari 1918 dengan latar belakang filosofi individualisme dan liberalisme. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) merepresentasikan pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana sebelumnya, menuju pendekatan yang lebih menekankan pada keadilan substantif dan integrasi nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini berfokus pada aspek perdamaian dan musyawarah, yang merupakan bagian penting dari kebudayaan Indonesia, serta berorientasi pada individu, baik pelaku maupun korban, sejalan dengan aliran modern dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada determinisme. Penelitian ini menyoroti integrasi budaya hukum Indonesia dalam KUHP 2023, menunjukkan bagaimana hukum adat dan keadilan korektif diakomodasi dalam hukum pidana nasional. Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam KUHP 2023 mengakomodasi kepentingan semua pihak secara seimbang, memberikan keadilan yang lebih berakar pada nilai-nilai lokal, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023 Progresif, Jurnal Hukum
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.i

Abstract

Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023
KAJIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN KEIMIGRASIAN (SUATU TINJAUAN KOMPARASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA) Apriyanto, Teguh; Saraswati, Retno
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.108-121

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan terkait dengan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Warga Negara Asing (WNA) karena tindak pelanggarannya terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia. Selanjutnya permasalahan pengenaan sanksi administrasi bagi WNA yang melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian ditinjau dari prespektif komparasi Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan sanksi administratif di Indonesia kepada WNA atas pelanggarannya di Indonesia belum berlaku secara efektif, hal ini dikarenakan dasar pengenaan sanksi administratif keimigrasian, terkait ukuran “tindakan yang membahayakan”, sehingga diperlukan suatu analisis mendalam terhadap sanksi administratif keimigrasian demi memperoleh rumusan sanksi administrasi yang efektif. Caranya yaitu dengan melakukan komparasi dengan sanksi administratif keimigrasian di negara-negara lain, sebagai upaya merumuskan syarat-syarat sanksi administratif keimigrasian yang bisa berlaku efektif di Indonesia.
POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH (GUBERNUR, WALIKOTA DAN BUPATI) OLEH PENJABAT Hardodi, Hardodi
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.122-132

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah serentak menimbulkan kekosongan jabatan di berbagai daerah, maka diperlukan Penjabat untuk mengisi jabatan Kepala Daerah sampai adanya Kepala Daerah definitif. Banyak pihak mempermasalahkan penunjukan Penjabat oleh mendagri, karena disinyalir syarat dengan kepentingan partai penguasa. Lantas, apakah proses pengisian jabatan Kepala Daerah oleh Penjabat sesuai dengan UUD 1945 dan prinsip demokrasi? Guna menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif untuk melukiskan sesuatu permasalahan yang diteliti dengan Pendekatan kasus, Pendekatan perundang-undangan, dan Pendekatan konseptual. Kesimpulannya ialah proses pengisian jabatan Kepala Daerah oleh Penjabat, yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan Menteri dalam negeri, tidak selaras dengan UUD 1945 dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024 Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024 Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023 Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022 Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022 Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021 Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021 Vol 8, No 2 (2020): Volume: 8/Nomor2/Oktober/2020 Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020 Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019 Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019 Vol 4, No 1 (2008): Volume: 4/Nomor1/April/2008 Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007 Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007 Vol 2, No 2 (2006): Volume: 2/Nomor2/Oktober/2006 Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006 Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005 Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005 More Issue