Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.638
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Halu Oleo Law Review Lex Scientia Law Review Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Aju Putrijanti
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PERSEROAN TERBATAS YANG TERBUKTI MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN Nugraha, Eril Aditya; Putrijanti, Aju; Cahyaningtyas, Irma
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.388 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.30441

Abstract

PELAKSANAAN TUGAS KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA TERHADAP PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sianipar, Gretel Marlene Yola; Putrijanti, Aju; Cahyaningtyas, Irma
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.257 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.30475

Abstract

KEABSAHAN AKTA NOTARIL PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH Irmawati, Wiwi; Putrijanti, Aju; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.379 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31098

Abstract

Proses Penetapan Hak Ulayat Secara Perorangan di Kabupaten Merauke Muzizat, Aliff; Putrijanti, Aju; Hafidh Prasetyo, Mujiono
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.38829

Abstract

AbstractLand is a very basic human necessity. Humans live and carry out activities on the ground so that every time humans are always in touch with land, it can be said that almost all activities of human life, both directly and indirectly, always require land. The concept of national land law is based on customary law, thus recognizing the existence of customary rights of customary law communities in various regions in Indonesia which had already existed and inhabited lands in Indonesia, even before Indonesia's independence. One of the places where customary law is very effective is the eastern part of Indonesia, Papua, because indigenous Papuans uphold ancestral rules, in local myths if they break traditional rules, they will experience disasters and difficulties in life. The process of releasing adat and the legal release of adat land in Merauke Regency is carried out by the local Indigenous Peoples Institution (LMA). Keyword: customary land; customary rights; customary lawAbstrakTanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia selalu  berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia  baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dahulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Salah satu tempat dimana sangat berlakunya hukum adat adalah wilayah Indonesia bagian Timur yaitu Papua karena masyarakat adat Papua menjunjung tinggi aturan leluhur, dalam mitos setempat jika melanggar aturan adat maka akan mendapatkan musibah serta kesusahan dalam hidup. Proses pelepasan adat dan sahnya pelepasan tanah adat di Kabupaten Merauke di lakukan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) setempat. Kata kunci: Tanah adat; hak ulayat; hukum adat 
Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Peratun Dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Putrijanti, Aju; Lumbanraja, Anggita Doramia; Wibawa, Kadek Cahya Susila
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.13125

Abstract

Kompetensi absolut Peratun menjadi lebih luas setelah UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan, karena memberi kompetensi untuk mengadili tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya, gugatan tentang perbuatan melanggar hukum adalah kompetensi Peradilan Umum dan diperiksa sesuai hukum acara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, menggunakan data sekunder yaitu hasil penelitian, jurnal, yang dianalisa secara deskriptif.  Tindakan pemerintah terdiri dari tindakan hukum dan tindakan faktual. Berdasar Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan, penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual, maka gugatannya diajukan ke Peratun.Pergeseran paradigma memeriksa gugatan tindakan pemerintah yang melanggar hukum sekarang menjadi kewenangan absolut Peratun. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 87 huruf a UU AP, perluasan makna dari ketetapan tertulis yang harus di maknai sebagai penetapan tertulis  juga mencakup tindakan faktual. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan tindakan faktual adalah kompetensi absolut Peratun,  karena merupakan perbuatan hukum di bidang hukum publik. Pemeriksaan dan jenis putusan mengikuti perundangan tentang Peratun. Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, yaitu supaya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dari perspektif Peratun, kompetensi memeriksa gugatan tindakan faktual adalah tepat dan peran AUPB dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan mengurangi gugatan perbuatan melanggar hukum.  Kata kunci : Peratun, tindakan faktual, AUPB. 
PRINSIP HAKIM AKTIF (DOMINI LITIS PRINCIPLE) DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Aju Putrijanti
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3521.854 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.320-328

Abstract

Abstract Dominis litis principle is one of the important principle in Administrative Court. Judge should be active during the process of the court,  gives advise to Plaintiff to complete the claim, also guidance in the evidence process. Due to the development in society, this principle should be understood in a wider sense of substantive and proportional justice. To gives substantive and  proportional justice, judge should consider ethic,moral, customs, and others outside law itself, and have to think progressive , in order to give a substantial justice. Refer to this principle, it is shown that there is an important relation between the domini litis principle, and a substantive proportional justice, as should be understood in a progressive way.   Keywords :domini litis principle, administrative court. Abstrak Prinsip hakim aktif adalah salah satu prinsip penting dalam pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim secara aktif, menasehati Penggugat untuk melengkapi surat gugatan, serta dalam proses pembuktian. Dalam perkembangan di masyarakat, prinsip hakim aktif perlu untuk dipahami secara luas, untuk dapat memberi keadilan substansial proporsional. Hakim harus mempertimbangkan faktor moral, etika, kebiasaan dan faktor-faktor non hukum lainnya untuk mewujudkannya.Antara prinsip hakim aktif dan keadilan substansial proporsional ada keterkaitan yang penting, serta harus dipahami sebagai cara berpikir yang bersifat progresif. Kata kunci: prinsip hakim aktif, peradilan tata usaha negara.
KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Aju Putrijanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.273 KB) | DOI: 10.14710/mmh.44.4.2015.425-430

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta perluasan obyek sengketa.  Penambahan kewenangan PTUN dan perluasan obyek sengketa harus diikuti dengan sinkronisasi perundangan di bidang peradilanAdministrative Court has an authority to examine, decide and settle the dispute in administrative field and the object is administrative decree. Act No. 30 Year 2014 of Governance Administration gives more authority and widen the object. This should followed with synchronized the law in Administrative Court
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Aju Putrijanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4003.97 KB) | DOI: 10.14710/mmh.40.4.2011.400-410

Abstract

As a Constitutional State, there should be Administrative Tribunal with tasks to protect human nghts of citizenship in administration law. In Indonesia the Administrative Tribunal were found by Act Number 5 year 1986, and it has been change two times with dffferent background and different changes for each. In Act Number 5 year 1986 was found the basic principle to proceed in Administrative Tribunal. Act Number 9 year 2004, there are some changes in the act, especially for the execution of Administrative Tribunal Decree. Act Number 51 year 2009 was the second change from the first. The latest change mainly to raising the supervision for judge, the formation of special court under the Administrative Tribunal. the execution of Administrative Tribunal Decree, and also to reach the main goal. the integrated justice system.
PERANAN KONSULTAN LINGKUNGAN DALAM PEMBUATAN DOKUMEN AMDAL Muchamad Ja'abik Fatchullah; Aju Putrijanti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.904

Abstract

Tidak semua orang dapat membuat dokumen lingkungan yang benar sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Dikarenakan hanya sedikit orang saja di Indonesia yang diberikan wewenang membuat ini, sehingga tidak banyak tinjauan konsultan lingkungan. Tujuan penulisan ini untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai konsultan lingkungan, dengan metode yang digunakan adalah normative-deskriptif. AMDAL adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha . Konsultan Lingkungan berperan sangat penting dalam penyusunan suatu dokumen lingkungan yang dalam penyusunannya berperan sebagai tim ahli yang telah bersertifikat ATPA.
Land Subsidence Policy in the Context of Good Governance Principles (Comparing Indonesia and Japan) Herlambang, Pratama Herry; Utama, Yos Johan; Putrijanti, Aju; Prayogo, Silvan Susanto
Lex Scientia Law Review Vol 7 No 2 (2023): Justice in Broader Context: Contemporary and Controversial Issues in Indonesia an
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v7i2.75347

Abstract

Land subsidence poses a significant environmental challenge globally, fueled mainly by anthropogenic activities such as excessive groundwater extraction, rampant overdevelopment, and alterations in soil geological structures. This issue has far-reaching consequences, including infrastructure deterioration, heightened flood vulnerabilities, and severe threats to both the environment and local communities. The city of Jakarta, Indonesia, has experienced a particularly pronounced impact from land subsidence since the 1980s. This study delves into the governmental responses of Indonesia and Japan to address the complex problem of land subsidence, emphasizing their adherence to principles of good governance, including transparency, accountability, and community engagement. The analysis scrutinizes various aspects of policy development, stakeholder participation, funding mechanisms, technological innovations, and the overall efficacy of these measures in mitigating land subsidence. Through a comparative lens, the research seeks to unearth effective strategies and successful policy implementations in both nations. The methodology employed adopts a normative approach, scrutinizing concepts, norms, principles, legal frameworks, and ethical considerations associated with land subsidence policies within the context of good governance. This research contributes to a holistic comprehension of land subsidence management, providing valuable insights into the effectiveness of policies aimed at addressing this critical environmental challenge.
Co-Authors Adya Paramita Prabandari Ayu Leni Agustini, Dsk Putu Denata, Brigita Cynthia Liwandra Dinda Prasetiani, Norika Fadhilah, Sarah Fajar Ibrahim Garunja, Evis Hafidh Prasetyo, Mujiono Hidayat, Fitri Irma Cahyaningtyas, Irma Irmawati, Wiwi Kadek Cahya Susila Wibawa Kartika Widya Utama Kuning, Fazahra Rimbani Lumbanraja, Anggita Doramia Lumbanraja, Brata Yoga Lydia Apriliani, Lydia Muchamad Ja'abik Fatchullah Muzizat, Aliff Nugraha, Eril Aditya Pratama Herry Herlambang Prayogo, Silvan Susanto Puspitaarum, Indah Rafidah, Nur Atika Sianipar, Gretel Marlene Yola Widiyanti, Ida Yos Johan Utama Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Yumna, Daffa Dzaky