Garuda - Garba Rujukan Digital

PARTISIPASI POLITIK TOKOH AGAMA PADA PILKADA ACEH SELATAN TAHUN 2018 Muazzin Muazzin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSkripsi ini berjudul “Partisipasi Politik Tokoh Agama Pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bahwa mampu tidak tokoh agama di Kecamatan Meukek mempengaruhi masyarakat pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018. Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori Kharisma dari Max Weber. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode Kualitatif. Subjek penelitian ini sebanyak 4 orang dari Tokoh Agama dan Masyarakat Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Ulama atau Tengku di Kabupaten Aceh Selatan khususnya Kecamatan Meukek berpartisipasi dalam Politik dengan memberikan pemahaman seputar Pilkada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 yaitu partisipasi dalam bentuk kerjasama dan mengajak masyarakat untuk memilih dalam bentuk dakwah. Partisipasi selanjutnya yaitu memberikan pengetahuan seputar kampanye dan mengajak masyarakat untuk tidak golput atau bersikap apatis, kemudian berpartisipasi aktif dalam mengawal Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018, dan terakhir berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah sosial. Tokoh agama pada peranannya selalu mengedepankan ceramah atau khotbah yang kontekstual pada tahapan-tahapan yang situasional. Tengku dalam pemahamannya selalu mendasasari kegiatan politik dengan paradigma semua kegiatan politik adalah untuk kebaikan semua masyarakat. Tokoh agama berperan sangat penting dalam menciptakan atau membentuk opini publik atau pendapat umum yang sehat. Oleh karena itu, isu-isu yang menyesatkan dan kabar bohong atau biasa disebut hoax yang tersebar bisa ditangkal. Kata Kunci: Partisipasi, Tokoh Agama, Pilkada, Kharisma. ABSTRACTThis thesis is entitled "Political Participation of Religious Figures in the 2018 South Aceh Pilkada". This thesis aims to determine that the ability of religious figures in Meukek District to influence the community in the 2018 South Aceh Pilkada. The theory in this study uses the Charisma theory of Max Weber. In this study the authors used a descriptive approach with qualitative methods. The subjects of this study were 4 people from religious and community leaders, Meukek District, South Aceh Regency. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that Ulama or Tengku in South Aceh Regency, especially Meukek District, participated in politics by providing an understanding of the 2018 South Aceh Regency Pilkada, namely participation in the form of cooperation and inviting people to vote in the form of da'wah. The next participation is to provide knowledge about the campaign and invite the public not to abstain or be apathetic, then actively participate in guarding the 2018 South Aceh Pilkada, then directing certain candidate pairs but not forcing them, and finally participating in solving social problems. Religious figures in their roles always put forward contextual lectures or sermons at situational stages. In his understanding, Tengku always underlies political activities with the paradigm that all political activities are for the good of all people. Religious figures play a very important role in creating or shaping public opinion or healthy public opinion. Therefore, misleading issues and false news or commonly known as hoaxes that are spread can be prevented. Keywords: Participation, Religious Figures, Pilkada, Charisma.

STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN REFOCUSING APBA TR Yordan S Habib; Dr.Zahratul Idami S.H., M.Hum.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK, Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA) merupakan bagian yang urgen di Provinsi Aceh dalam mengelola kegiatan Dayah baik dari segi pembangunan maupun bidang pelaksanaan pendidikan. Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan diantaranya memiliki fungsi; menyusun program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan program ini tentu sangat penting mengingat tugas DPDA yang luas mengawal setiap pesantren yang ada diwilayah provinsi Aceh. Bergerak khusus dalam meningkatkan mutu pendidikan dayah dan pembangunan dayah tentu alokasi anggran yang dikucurkan juga begitu besar guna tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan. Namun, semenjak ditetapkan COVID-19 sebagai pandemi mengakibat terjadinya peralihan dana untyk penangana wabah. Sebagaimana Perpu Nomor 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabuilitas sistem keuangan untuk penangan pandemi COVID-19. Berdasarkan Perpu tersebut menjadi landasan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. Tujuan dari penulisan ini ingin mengetahui terkait strategi yang dilakukan oleh DPDA dalam menghadapi kebijakan refocusing serta dampak yang terjadi pada pembangunan dan solusi untuk menangani dampak tersebut. Dalam menganalisi terkait refocusing tersebut maka dalam hal ini penulis menggunakan teori kebijakan publik dalam melihat penerapan pemangkasan anggaran. Dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Dimana data yang peneliti peroleh akan menjadi bahan analisis dalam memahami terkait peralihan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dilakukan oleh DPDA diantaranya mengurangi alokasi anggaran yang dikucurkan kesetiap dayah yang telah terdaftar di DPDA baik dayah tipe A, B, C dan D selain itu strategi yag dilakukan adalah membatasi program kegiatan hal ini dilakukan dalam rangka membantu kebijakan pemerintah berdasrak surat edaran SE-6/MK.02/2020 dan Perpu. Maka dampak yang terjadinya dengan pengurangan alokasi anggaran berakibat pada pembangunan dayah itu sendiri serta terkendalanya kegiatan peningkatan mutu kualitas akan tetapi dalam hal ini, DPDA memperkuat kegiatan pelatihan dan seminar peningkatan mutu melalui daring agar selama refocusing tidak merosotnya kualitas SDM. Menurut hemat penulis DPDA harus benar-benar memperhatikan hal yang substansi salah satunya melakukan evaluasi agar apa yang terjadi selama kebijakan refocusing ini tidak membuat kemorosotan dalam semua lini terutama dari sisi kualitas pendidikan dayah dan kualitas setiap unsur yang terlibat. ACEH DAYAH EDUCATION DEPARTMENT STRATEGY IN FACING APBA's REFOCUSING POLICY ABSTRACT, The Aceh Dayah Education Office (DPDA) is an urgent part of Aceh Province in managing Dayah activities both in terms of development and in the field of education implementation. In accordance with the laws and regulations, some of which have functions; preparing the medium-term and long-term annual work program, the preparation of this program is certainly very important considering the broad task of the DPDA to oversee every pesantren in the province of Aceh. Moving specifically to improve the quality of dayah education and development of dayahs, of course, the allocation of the disbursed budget is also very large in order to achieve the expected goals. However, since COVID-19 was declared a pandemic, it resulted in a transfer of funds for handling the outbreak. Such as Perpu No. 1 of 2020 regarding state financial policies and financial system stability for handling the COVID-19 pandemic. Based on the Perpu, it becomes the basis for government policies, both central and regional, to carry out policies on refocusing and reallocating budgets. The purpose of this paper is to find out about the strategies carried out by DPDA in dealing with the refocusing policy and the impacts that occur on development and solutions to deal with these impacts. In analyzing the related refocusing, in this case the author uses public policy theory in looking at the implementation of budget cuts. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. Where the data obtained by the researcher will be used as material for analysis in understanding the budget transition. Based on the results of the study, the strategies carried out by the DPDA include reducing the budget allocation that is disbursed to each dayah that has been registered with the DPDA both type A, B, C and D. circular letter SE-6/MK.02/2020 and Perpu. So the impact that occurs with the reduction in budget allocations results in the development of the dayah itself as well as obstacles to quality improvement activities, but in this case, the DPDA strengthens training activities and quality improvement seminars through online so that during refocusing the quality of human resources does not decline. In the opinion of the author, the DPDA should really pay attention to the substance, one of which is evaluating so that what happens during this refocusing policy does not cause a decline in all lines, especially in terms of the quality of dayah education and the quality of each element involved

ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN HUKUM JINAYAT Ade Irwansyah; Ubaidullah, MA; Ami nah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Gubernur Aceh menetapkan Pergub Aceh No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut merupakan penjabaran dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Salah satu pasal didalamnya mengatur tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dibentuk sebagai aturan pelaksana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Qanun serta sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Qanun Jinayat, namun hingga saat ini pelaksanaan hukum jinayat terutama pelaksanaan hukuman cambuk masih merujuk pada Qanun Hukum Acara Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan kebijakan gubernur Aceh dalam mengeluarkan Pergub serta dampak Pergub pada pelaksanaan hukuman cambuk. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dan teori formulasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh berpedoman pada Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam hal membentuk Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. Pada tahap perumusan kebijakan, penyusunan hingga penetapan Pergub pemerintah Aceh melibatkan beberapa instansi hukum provinsi dan intansi vertikal yang membidangi hukum. Prosedur perumusan kebijakan Pergub Pelaksanaan Hukum Jinayat tidak melibatkan MPU Aceh yang berperan untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan syariat Islam dan juga pada Qanun Jinayat No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak memberikan kewenangan terhadap gubernur Aceh dalam memindahkan lokasi hukuman cambuk sehingga hal ini yang menjadikan Pergub Hukum Acara Jinayat belum terlaksana. Saran dari penelitian ini yaitu gubernur Aceh melibatkan MPU Aceh dalam proses perumusan kebijakan Pergub dan gubernur Aceh membentuk terlebih dahulu draft petunjuk pelaksanaan agar tidak menjadi hambatan pada pelaksanaan hukuman cambuk.Kata Kunci : Pergub Pelaksanaan Hukum Jinayat, Perumusan Kebijakan, Cambuk.ABSTRACT The Governor of Aceh stipulates Governor Regulation No. 5 of 2018 concerning the Implementation of the Jinayat Law (Islamic criminal code). The governor's regulation is an elaboration of Aceh Qanun No. 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law. One of the articles in the qanun regulates the execution place for caning, which is transferred from a very open location to a correctional institution. The Governor Regulation on the Jinayat Law Implementation was established as an implementing regulation to optimize the qanun implementation and as a technical guide for the Jinayat law implementation. However, until now, the implementation of the Jinayat law, especially regarding the caning punishment, still refers to the Jinayat Procedural Law. This study aimed to determine the formulating process of the Aceh governor's policy in issuing a governor regulation and the impact of the governor's regulation on the implementation of caning. This research employed policy theory and policy formulation theory and used a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the Aceh Government is guided by Regulation of the Minister of Home Affairs No. 80 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products in terms of forming a governor regulation for the Implementation of the Jinayat Procedural Law. At the governor regulation's policy formulation, preparation, and stipulation stages, the Aceh government involved several provincial legal agencies and vertical agencies in charge of the law. The procedure for formulating the policy of the governor regulation on the implementation of the Jinayat law does not involve the Aceh Ulama Consultative Assembly (MPU), whose role is to provide consideration to Islamic sharia policies. Qanun Jinayat No. 7 of 2013 concerning the Jinayat Procedural Law also does not give the Aceh governor the authority to move the location of the caning punishment, so that this has made the Jinayat Procedural Law not yet implemented. This research suggests that the Aceh governor involves the Aceh MPU in formulating the Governor Regulation policy. The Aceh governor should first form an implementation guide draft so that it does not become an obstacle to the implementation of the caning. Keywords : Governor Regulation on the Implementation of Jinayat Law, Policy Formulation, Caning

PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KOTA BANDA ACEH PERIODE 2016-2019 suci miranda
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Banda Aceh merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang tingkat pelecehanseksual terhadap anaknya masih tergolong tinggi. Sesuai dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 65 Tahun 2005, Pasal 4 yang menyatakan bahwa Dinas PemberdayaanPerempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DP3AP2KB) selaku lembaga daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahandan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dananak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penanganan pelecehanseksual yang dilakukan oleh DP3AP2KB di Kota Banda Aceh khususnya terhadap anak dilingkungan keluarga, dan hambatan serta solusi DP3AP2KB dalam penanganan pelecehanseksual. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Penelitian ini menggunakan teori kewenangan, keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, danpelecehan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelecehanseksual yang dilakukan oleh DP3AP2KB masih belum berjalan dengan maksimal, hal initerlihat dari rekapitulasi data yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak (PPPA) Aceh yang menunjukkan bahwa kota Banda Aceh menempatiposisi pertama sebagai daerah dengan jumlah kasus pelecehan seksual terbanyak dari tahun2016-2019. Adapun hal ini bisa terjadi dikarenakan proses pelayanan terhadap korbanpelecehan seksual memakan waktu yang cukup lama dan tidak berjalan dengan efektif,kemudian kurangnya tenaga ahli (konselor) yang membuat proses pendampingan korbanberjalan tidak optimal, serta pihak kantor yang belum mampu menjangkau masyarakat secara menyeluruh dalam hal mengedukasi terkait penanganan pelecehan seksual. Adapun hambatanDP3AP2KB dalam proses penanganan pelecehan seksual yaitu, masih rendahnya tingkatkesadaran masyarakat kota Banda Aceh terkait penanganan kasus pelecehan seksual, sertalintas sektor yang berjalan kurang maksimal. Adapun solusi untuk mengatasi hambatantersebut yaitu DP3AP2KB memberikan sosialisasi, talkshow di media, dan bekerjasamadengan berbagai pihak. Kedua, dari segi lintas sektor diadakan pertemuan-pertemuankordinasi dengan semua pihak lintas sektorat terkait. Diharapkan kepada DP3AP2KB untukterus memaksimalkan kinerjanya serta diharapkan peran masyarakat dan keluarga mampuikut bekerjasama dalam hal melaksanakan penanganan pelecehan seksual. Karena padadasarnya tanggung jawab ini bukan hanya dilaksanakan oleh dinas terkait namun jugamasyarakat itu sendiri.

Analysis of the Social Media Effect on Millennial Voter Participations in the 2019 Banda Aceh Legislative Elections muhammad ilham; ubaidullah ubaidullah; ardiansyah ardiansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Social media is the main choice for the public in sharing various types of information massively. The ease of access and its targeted nature, then expands the role of social media which can actually be used for bigger interests, one of which is politics. The atmosphere of the 2019 General Election (Pemilu) can be used as an illustration of how social media has the power to spread political messages and invite voters, especially Beginner Voters who are very active in using various types of social media. Each candidate pair disseminates information through social media in the hope of getting support and sympathy. This study focuses on providing an overview of how social media is able to have a significant influence on communities participation, especially the Beginner Voters (Millennial Generation) in the 2019 Legislative Election, in Kecamatan Syiah Kuala, Baiturrahman and Kuta Alam as Top 3 (three) The Most Permanent Voters (DPT) in Banda Aceh. The approach with descriptive quantitative methods through the use of online survey instruments to the original Beginner Voters community from Banda Aceh was carried out in this study. Political Participation Theory and Persuasion Communication Model were used as research references which then resulted in the conclusion that Beginner Voters were active in using and using social media as the main source of information in finding references for political candidate choices. Furthermore, the Beginner Voters are the most influential voters in the race for votes, especially through campaigns on social media where they tend to choose partners who actively provide information through social media because they are considered attractive and easy to reach. Instagram is the main social media used by millennials to view political information.Keywords: Social Media, Beginner Voters, Legislative Election 2019.

PEMANFAATAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM SEKTOR EKONOMI BERBASIS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DI KECAMATAN TANGSE Akmal Hakim; Zakaria Jalil; Siti Ikramatoun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran penjual BBM eceran dalam upaya mengerakkan sektor ekonomi masyarakat di Tangse. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan teori embeddedness yang dikemukakan oleh Marc Granovetter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan penjual BBM eceran dinilai bermanfaat dan serta mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Kegiatan ekonomi dalam distribusi BBM tersebut mampu menggerakkan sektor pertanian masyarakat Tangse. Pemanfaatan kegiatan ekonomi dalam distrbusi BBM berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat Tangse yang dominan bekerja sebagai petani sangat bergantung kepada penjual BBM eceran. Keberadaan penjual BBM eceran memudahkan petani dalam memenuhi kebutuhan BBM. Sektor pertanian masyarakat Tangse menjadi tolak ukur terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberadaan penjual BBM eceran memudahkan petani dalam mengakses kebutuhan BBM. Kata Kunci : Distribusi, Embeddedness

Stereotip Mahasiswa Aceh Terhadap Gaya Komunikasi Mahasiswa Asal Medan Anis Rahmani; Nur Anisah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK, Penelitian ini berjudul “Stereotip Mahasiswa Aceh Terhadap Gaya Komunikasi Mahasiswa Asal Medan”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana stereotip mahasiswa USK asal Aceh terhadap gaya komunikasi mahasiswa USK asal Medan dan untuk menjelaskan bagaimana faktor yang membentuk stereotip mahasiswa asal Aceh terhadap gaya komunikasi mahasiswa asal Medan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori behaviorisme untuk mengetahui bagaimana stimulus yang di berikan oleh komunikator mempengaruhi tindak balas dari komunikan. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan ini menggunakan tehnik purposive sampling dimana informan dipilih berdasarkan kriteria. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang denan 7 informan kunci dan tiga informan pendukung. informan kunci merupakan mahasiswa yang berasal dari Aceh yang menumpuh pendidikan di kampus USK, informan pendukung merupakan 3 mahasiswa Medan yang menempuh pendidikan di kampus USK. Hasil penelitian ini adalah stereotip terbentuk oleh informasi awal yang mahasiswa Aceh miliki, dari lingkuang perteman, lingkungan keluarga, televisi, dan stereotip terhadap mahasiswa Medan mengalami perubahan setelah berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan mahasiswa Medan. perubahan arah stereotip mahasiswa Medan dari negatif ke positif yaitu mahasiswa Medan merupakan orang yang mudah bergaul dan pertemanannya sangat terbuka, bahkan mereka sering menjadi pihak yang membuka percakapan.Kata Kunci : Stereotip, Gaya Komunikasi, Komunikasi AntarbudayaSTEREOTYPE OF ACEH STUDENT OF THE COMUNICATION STYLE MEDAN STUDENTABSTRACT, This research is entitled "Stereotypes of Aceh Students Against the Communication Style of Students from Medan". This study aims to explain how the stereotypes of USK students from Aceh are on the communication styles of USK students from Medan and to explain how the factors that shape the stereotypes of USK students from Aceh on the communication styles of USK students from Medan. This study uses behaviorism theory to find out how the stimulus given by the communicator affects the response of the communicant. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Informant retrieval technique uses purposive sampling technique where the informants are selected based on criteria. The informants in this study were 10 people with 7 key informants and 3 supporting informants, the key informants were students from Aceh who studied at the USK campus, the supporting informants were 3 Medan students who studied at the USK campus. The result of this study is that stereotypes are formed by the initial information that Aceh students have, from the circle of friends, family environment, television, and stereotypes of Medan students have changed after interacting and communicating directly with Medan students. the change in the direction of the stereotype of Medan students from negative to positive, namely Medan students are easy-going people and very open friendships, in fact they are often the party who opens the conversation.Keywords: Stereotypes, Communication Style, Intercultural Communication

Kerusakan Lingkungan dan Ekofenomenologi Iqbal Fachreza Lingga; Faradilla Fadlia S.Sos., M.Arts
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKeramba Jaring Apung (KJA) merupakan tempat pemeliharaan ikan yang terapung di permukaan air. KJA merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat disekitar Danau Toba terkhusus di desa Haranggaol yang sudah mencapai sekitar 7000 keramba. Namun, banyaknya aktivitas dari KJA tersebut telah membuat kualitas air Danau Toba menjadi buruk yang diakibatkan oleh buruknya tata kelola KJA seperti pemberian pakan yang berlebih,pembuangan ikan mati dan feses ikan yang telah terkontaminasi oleh pakan pelet yang mengandung bahan kimia. Pemerintah Daerah dalam menanggapi hal tersebut belum mengeluarkan peraturan khusus untuk mengatur tentang KJA dan menggambarkan bahwa pemerintah daerah bersikap tidak peduli terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kerusakan lingkungan jangka panjang yang dapat menyebabkan menurunnya keuntungan ekonomi masyarakat di wilayah Danau Toba dan untuk mengidentifikasi kebijakan pemerintah daerah terhadap aktivitas keramba jaring apung di wilayah danau toba. Penelitian ini menggunakan teori Green Politics dan Etika lingkungan Ekofenomenologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa jika tetap dipertahankannya kerusakan lingkungan akibat aktivitas KJA dapat menyebabkan danau sebagai wadah untuk KJA sudah tidak layak pakai dan dapat menurunkan keuntungan ekonomi masyarakat dan belum adanya kebijakan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengatur KJA sehingga menciptakan kondisi yang tidak seimbang antara manusia dan alam. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengatur KJA agar tetap terjaganya ekosistem danau dan untuk tetap menjaga alam dan tidak mengeksploitasi alam.Kata Kunci : Ekofenomenologi, Keramba Jaring Apung, Kerusakan Lingkungan , Green PoliticTitle : Environmental Damage And EcophenomenologyABSTRACTFloating Net Cage (KJA), is a place for raising fish that float on the surface of the water. KJA is one of the sources of livelihood for the community around Lake Toba, especially in the village of Haranggaol which has reached around 7000 cages. However, the many activities of KJA have made the water quality of Lake Toba worse due to poor KJA governance such as overfeeding, disposal of dead fish and fish feces that have been contaminated by pellet feed containing chemicals. The Regional Government in response to this has not issued a special regulation to regulate KJA and illustrates that the local government is not concerned about the environment. This study aims to identify the effects of long-term environmental damage that can lead to a decrease in the economic benefits of communities in the Lake Toba area and to identify local government policies on floating net cage activities in the Lake Toba area. This study uses the theory of Green Politics and Environmental Ethics Ecophenomenology. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The results of this study indicate that if the environmental damage caused by KJA activities is maintained, the lake as a container for KJA is no longer suitable for use and can reduce the economic benefits of the community and there is no special policy given by the local government to regulate KJA so as to create unbalanced conditions. between humans and nature. It is suggested to the local government to issue a special policy to regulate KJA in order to maintain the lake ecosystem and to maintain nature and not exploit nature.Keywords: Ecophenomenology, Floating Net Cages, Environmental Damage, Green Politics

PERSPEKTIF PEMERINTAH DAN DPR-RI DALAM UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP Nami Irawan Batu Bara; Faradilla Fadlia; Novita Sari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Setelah terpilih kembali menjadi presiden, Jokowi bersama dengan Ma’aruf Amin menetapkan 5 tahapan besar yang akan dilakukannya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Salah satunya melakukan perubahan kebijakan (deregulasi), yang berbentuk UU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun UU tersebut mendapat penolakan oleh beragam elemen masyarakat dengan beragam alasan. Salah satu alasanya adalah tentang dampaknya terhadap lingkungan hidup. Beragam pihak menilai pemerintah dan DPR-RI selaku pemangku kebijakan hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan tidak memperdulikan dampak kebijakan tersebut terhadap lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah ingin melihat perspektif Pemerintah dan DPR-RI terhadap lingkungan hidup dan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat serta tingkat pengaruh dan kepentingannya. Penelitian ini menggunakan teori neoliberal, konsep green politics, dan konsep pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif Pemerintah dan DPR-RI dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah perspektif neoliberal dan teridentifikasi 79 lembaga/individu (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam pembahasan. Pemangku kepentingan tersebut memiliki tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Saran dari hasil penelitian ini adalah Pemerintah berserta DPR-RI harus menggunakan perspektif lingkungan, yang memberikan jaminan masa depan kelangsungan lingkungan (biotik ataupun abiotik) dalam menyusun suatu kebijakan publik dan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan suatu kebijakan yang merupakan penentu nasib kehidupan warga negara.

Ketersediaan Ruang Laktasi Yang Masih Bias Gender (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh) Putri Hidayati; Faradilla Fadlia; Mulia wati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pemenuhan ketersediaan ruang laktasi merupakan turunan daripada Hak Asasi Manusia, sebagaimana juga dapat ditemukan pada Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau (CEDAW) pada Tahun 1979 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang kesehatan pasca bersalin. Ruang laktasi merupakan salah-satu kebutuhan yang terpenting bagi seorang ibu menyusui agar mendapatkan kenyamanan dan rasa aman dalam memberikan ASI serta keperluan lain dalam pengurusan bayinya diruang publik. Terbatasnya ketersediaan ruang laktasi tersebut serta kondisinya yang tidak layak menyebabkan ibu-ibu meyusui mengalami ketidaknyamanan dalam menyusui ketika berada di ruang publik. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penyediaan ruang laktasi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode Kualitatif Deskriptif. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan perspektif Feminis Liberal dan Konsep Gender Planning. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang penulis teliti secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemenuhan ketersediaan ruang laktasi di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan baik. Pemerintah dalam merumuskan perencanaan kebijakan terkait ruang laktasi tidak mengadopsi konsep gender planning secara efektif dan komprehensif, sehingga dalam pelaksanaannya ruang laktasi masih bias dan belum mencapai tahap yang responsive gender. Kata kunci: Gender Planning, Ruang Laktasi, Kebijakan.ABSTRACT Providing lactation rooms for nursing mothers is under Human Rights, as stated in the Convetion on the Elimination of All Forms of Discrimination againts Women (CEDAW), which the United Nations General Assembly adopted in 1979. A lactation room will make them feel safe and comfortable providing care for their babies. The absence or a limited number of breastfeeding-friendly rooms can make it difficult for women to breastfeed in public places. This study examined the government policy in providing lactation rooms in Banda Aceh City. The research was carried out using a qualitative decriptive method. The analysis was performed through the Liberal Feminism perspective and Gender Planning concept. The subjects of study this were informants who could provide in-depth information to answer the research problems. The study result revealed that the regulation designed by the government of Banda Aceh city towards providing lactation rooms for nursing mothers in public places in Banda Aceh did not work well. The city government failed to adopt the gender planning concept effectively and comprehensively when planning policy regarding providing lactation rooms for its citizens. As a result, the regulation regarding providing lactation rooms was still biased and failed to reach responsive gender in its implementation. Keywords: Gender Planning, Lactation room, Policy.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA