Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Riau Journal of Empowerment Horizon: Indonesian Journal of Multidisciplinary
Faradilla Fadlia
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Muhammad Mirza Hamdani; Faradilla Fadlia; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan kebijakan pembinaan PKL di Pasar Kuala Simpang dengan merelokasi PKL ke Jalan Panglima Polem yang terfokus pada Pasar Kuliner. Dalam implementasinya, PKL tidak menuai protes dan bersedia bekerjasama dengan Pemerintah Aceh Tamiang. Biasanya relokasi PKL di kota-kota di Indonesia menimbulkan keributan, namun di Kota Kuala Simpang tidak terjadi keributan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam pembinaan PKL di Pasar Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, serta peran elit dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III dan teori elit-massa Thomas R. Dye dan Harmor Ziegler. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan PKL di Pasar Kuala Simpang dengan relokasi PKL ke Jalan Panglima Polem menuai berbagai masalah, realitas yang terjadi masih ada koordinasi yang tidak berjalan antar pelaksana kebijakan. Tujuan kebijakan dalam meningkatkan perekonomian PKL pun tidak terwujud akibat lokasi relokasi tidak berada di Jalan Lintas Banda Aceh-Medan sebagaimana tujuan awal kebijakan. Peran elit politik sendiri masih cenderung memihak kepada kepentingan Pemerintah sendiri, terutama dalam memberikan pengaturan yang tidak memihak kepada PKL yang direlokasi. Masalah sepinya pelanggan pada lokasi Pasar Kuliner tersebut, ditanggapi oleh elit politik dengan solusi yang tidak realistik. Kata Kunci : PKL, Implementasi Kebijakan, Peran Elit Politik.
Sikap Apatisme Masyarakat Lhoong Kabupaten Aceh Besar Terhadap Praktek Illegal Logging (Studi Kasus Gampong Krueng Kala) NURUL RAHMI; Faradilla Fadlia; Novita Sari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan  Lhoong  menjadi  salah  satu  kawasan  yang  marak  dengan praktek  illegal  logging.  Banjir  dan  longsor  menjadi  dampak  illegal  logging yang  terjadi  di  Gampong  Krueng  Kala,  namun  masyarakat  Krueng  Kala sendiri  bersikap  apatis  terhadap  praktek  illegal  logging  tersebut. Berdasarkan  kacamata  ekosentrisme,  harusnya  masyarakat  menjadi pondasi  utama  dalam  mencegah  terjadinya  praktek-praktek  merusak lingkungan  yang  akhirnya  akan  menyebabkan  bencana  alam  menimpa masyarakat  itu  sendiri.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  ekosentrisme dan  konsep  apatisme.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  deskriptif-kualitatif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa penyebab  masyarakat  Lhoong  Kabupaten  Aceh  Besar  bersikap  apatis terhadap  praktek  illegal  logging  adalah  karena  rendahnya  kesadaran masyarakat  dalam  menjaga  lingkungan.  Adanya  Pemuda  Gampong  yang memberanikan  diri  untuk  mengelola  Air  Terjun  Seuhom  sebagai  objek wisata  demi  menjaga  lingkungan  sekitarnya  dari  praktek  illegal  logging menjadi  ekosentrisme  yang  seharusnya  dikembangkan  oleh  Pemerintah juga  masyarakat.  Terutama  dalam  pemberdayaan  ekonomi  sebagai pengalihan  dari  praktek  illegal  logging.  Gerakan  pemuda  gampong  juga mengawali  adanya  pendetakan  adat,  seperti  aturan  adat  yang  diberikan oleh Panglima Gle di Gampong Krueng Kala untuk tidak memotong pohon kayu  50  meter  dari  wilayah  pinggiran  sungai  Krueng  Kala,  namun pendekatan  ini  perlu  dikembangkan  karena  praktek  illegal  logging melebihi  jangkauan  tersebut.  Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Besar  harus  mengembangkan  konsep  pemberdayaan ekonomi  dan  pendekatan  adat  setempat  untuk  mencegah  terjadinya praktek illegal logging di Kecamatan Lhoong.Kata Kunci : Apatisme Masyarakat, Illegal Logging, Ekosentrisme. 
Ketersediaan Ruang Laktasi Yang Masih Bias Gender (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh) Putri Hidayati; Faradilla Fadlia; Mulia wati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pemenuhan ketersediaan ruang laktasi merupakan turunan daripada Hak Asasi Manusia, sebagaimana juga dapat ditemukan pada Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau (CEDAW) pada Tahun 1979 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang kesehatan pasca bersalin. Ruang laktasi merupakan salah-satu kebutuhan yang terpenting bagi seorang ibu menyusui agar mendapatkan kenyamanan dan rasa aman dalam memberikan ASI serta keperluan lain dalam pengurusan bayinya diruang publik. Terbatasnya ketersediaan ruang laktasi tersebut serta kondisinya yang tidak layak menyebabkan ibu-ibu meyusui mengalami ketidaknyamanan dalam menyusui ketika berada di ruang publik. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penyediaan ruang laktasi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode Kualitatif Deskriptif. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan perspektif Feminis Liberal dan Konsep Gender Planning. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang penulis teliti secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemenuhan ketersediaan ruang laktasi di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan baik. Pemerintah dalam merumuskan perencanaan kebijakan terkait ruang laktasi tidak mengadopsi konsep gender planning secara efektif dan komprehensif, sehingga dalam pelaksanaannya ruang laktasi masih bias dan belum mencapai tahap yang responsive gender. Kata kunci: Gender Planning, Ruang Laktasi, Kebijakan.ABSTRACT Providing lactation rooms for nursing mothers is under Human Rights, as stated in the Convetion on the Elimination of All Forms of Discrimination againts Women (CEDAW), which the United Nations General Assembly adopted in 1979. A lactation room will make them feel safe and comfortable providing care for their babies. The absence or a limited number of breastfeeding-friendly rooms can make it difficult for women to breastfeed in public places. This study examined the government policy in providing lactation rooms in Banda Aceh City. The research was carried out using a qualitative decriptive method. The analysis was performed through the Liberal Feminism perspective and Gender Planning concept. The subjects of study this were informants who could provide in-depth information to answer the research problems. The study result revealed that the regulation designed by the government of Banda Aceh city towards providing lactation rooms for nursing mothers in public places in Banda Aceh did not work well. The city government failed to adopt the gender planning concept effectively and comprehensively when planning policy regarding providing lactation rooms for its citizens. As a result, the regulation regarding providing lactation rooms was still biased and failed to reach responsive gender in its implementation. Keywords: Gender Planning, Lactation room, Policy.
PERSPEKTIF PEMERINTAH DAN DPR-RI DALAM UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP Nami Irawan Batu Bara; Faradilla Fadlia; Novita Sari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah terpilih kembali menjadi presiden, Jokowi bersama dengan Ma’aruf Amin menetapkan 5 tahapan besar yang akan dilakukannya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Salah satunya melakukan perubahan kebijakan (deregulasi), yang berbentuk  UU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja.  Namun  UU  tersebut  mendapat penolakan oleh beragam elemen masyarakat dengan beragam alasan. Salah satu alasanya adalah tentang dampaknya terhadap lingkungan hidup. Beragam pihak menilai pemerintah dan DPR-RI selaku pemangku kebijakan hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan tidak memperdulikan dampak kebijakan tersebut terhadap lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah ingin melihat perspektif Pemerintah dan DPR-RI terhadap lingkungan hidup dan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat serta tingkat pengaruh dan kepentingannya.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  neoliberal,  konsep  green politics, dan konsep pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif Pemerintah dan DPR-RI dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah perspektif neoliberal dan teridentifikasi 79 lembaga/individu (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam pembahasan. Pemangku kepentingan tersebut memiliki tingkat pengaruh dan tingkat  kepentingan  yang berbeda-beda.  Saran  dari  hasil  penelitian  ini  adalah Pemerintah  berserta  DPR-RI harus  menggunakan  perspektif  lingkungan,  yang memberikan  jaminan  masa  depan  kelangsungan  lingkungan  (biotik  ataupun abiotik) dalam menyusun suatu kebijakan publik dan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan suatu kebijakan yang merupakan penentu nasib kehidupan warga negara.
Patriarki Dalihan Na Tolu dan Double Burden Perempuan Batak Toba di Desa Buhit Krisnawati Sitanggang; Putri, Annisah; Faradilla Fadlia; Ardiansyah; Yulianda, Riki
HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary Vol. 4 No. 3 (2026): HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary (In-Press)
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/hijm.v4i3.5319

Abstract

This study examines the double burden experienced by Batak Toba women in Buhit Village, Pangururan, Samosir, as a consequence of unequal gender-based division of labor within a patriarchal cultural system. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, involving 7 key informants (Batak Toba women), 5 male informants, as well as traditional leaders, NGO activists, and academics. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that women disproportionately assume both productive and reproductive roles, resulting in physical exhaustion and psychological stress. This condition is reinforced by the internalization of patriarchal values that legitimize women’s subordination within the customary structure of Dalihan Na Tolu. The study highlights that the persistence of the double burden is not merely an economic issue but is deeply rooted in cultural norms that normalize unequal gender relations. The implications of this research underscore the need to reinterpret Dalihan Na Tolu within a gender equality framework. Accordingly, this study recommends strengthening gender literacy, promoting a more equitable distribution of domestic labor, and implementing community-based interventions to foster more egalitarian gender relations.  
Edukasi Sadar Sampah dan Lingkungan dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lokasi Wisata Ulee Lheue Faradilla Fadlia; Nur Izzaty; Kana Puspita; Siti Nur Zalikha
Riau Journal of Empowerment Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/raje.7.1.32-49

Abstract

Ulee Lheue Beach is one of the marine tourism sites in Banda Aceh. Its appearance, apart from attracting visitors to enjoy the beauty of the shore, also has consequences for piles of garbage thrown carelessly by the visitors to the shoreline which has an impact on environmental damage. In addition, the visitors tend to heed the government’s appeal to strictly commit to health protocols such as social distancing, gathering prohibition, and wearing masks while they visit the tourism spots. Therefore, this community outreach sought to map the knowledge of the tourists about waste and its impact on tourism sites and its relation to the dangers of Covid-19. This service employed mixed methods (quantitative and qualitative). The survey results showed that the visitors have fairly good knowledge regarding the dangers of waste and Covid-19 yet still uninternalized in their daily attitudes. Thus, the service team provides education through leaflets and videos on Youtube channels, hoping that the visitors would have higher commitment towards the environmental hygiene and health protocols at tourist sites.
Co-Authors Ardiansyah Iqbal Ahmady Kana Puspita Krisnawati Sitanggang Muhammad Mirza Hamdani Mulia wati Nami Irawan Batu Bara Novita Sari Nur Izzaty Nurul Rahmi Putri Hidayati Putri, Annisah Siti Nur Zalikha Yulianda, Riki