SYARI'AH : Jurnal Ekonomi Syari'ah
Jurnal Syari’ah merupakan jurnal Ekonomi Syari’ah dengan kajian multidisipliner, terbit dua kali dalam satu tahun (April dan Oktober), dikelola oleh Program Studi Ekonomi Syari’ah Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Redaksi menerima tulisan yang relevan selama mengikuti petunjuk penulisan yang ditetapkan.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 2 (2013)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim ]]>
<![CDATA[Ningsih, Putri Apria]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2148.919 KB)
|
DOI: 10.32520/.v1i2.13
<![CDATA[Salah satu pemikir ekonomi Muslim yang terkemuka adalah Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. Beliau lahir pada 7 Safar 691H/ 9 Januari 1292M di Damsyik. Bidang ilmu yang dipelajarinya ialah tafsir alQur’an, hadith, usul al-fiqh dan fiqh. Sumbangan pemikiran ekonomi Ibn Qayyim amat besar dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Dalam tulisanya, yang menyinggung ada beberapa persoalan berkenaan dengan falsafah ekonomi Islam yaitu konsep manusia Islam (homo islamicus) dan manusia bukan ekonomi (non homo economicus), konsep keadilan dan nilai-nilai etika dalam ekonomi, aktivitas-aktivitas ekonomi, kerjasama dan kesejahteraan buruh, pemilikan harta kekayaan oleh individu dan peranan pemerintah dalam ekonomi. Pemikiran dan teori ekonomi Ibn Qayyim ini masih relevan untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan sekarang]]>
<![CDATA[Al-Mashlahah Dalam Pandangan Najmuddin Al-Thufi ]]>
<![CDATA[Qusthoniah, Qusthoniah]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2054.955 KB)
<![CDATA[Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT terhadap hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan yang mengandung mashlahah. Tidak ada hukum syara’ yang sepi dari mashlahah. Semua ulama sepakat tentang adanya kemashlahatandalam hukum yang ditetapkan Allah SWT. Karenanya mashlahahsangat diperhitungkan oleh mujtahid dalam berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam al-Qur’an, Sunnah Nabi, maupun dalam ijma’. Dalam hal ini, mujtahid menggunakan metode mashlahahdalam menggali dan menetapkan hukum, termasuk Najmuddin Al-Thufi yang beraliran mazhab Hanbali. Mashlahahyang digunakannya bersebarangan dengan Jumhur Ulama, terutama dalam hal jika terdapat pertentangan antara nash dengan mashlahah. Menurut jumhur apabila terjadi pertentangan antara nash dengan mashlahah, maka nash harus didahulukan. Berbeda dengan Najmuddin Al-Thufi yang berpendapat bahwa bila nash dan ijma’ bertentangan, maka harus didahulukan mashlahahdaripada nash dan ijma’, terutama hukum yang berkaitan dengan muamalahdan siayasahduniawi.]]>
<![CDATA[Teologi Upah Dan Kesejahteraan Buruh Dalam Perspektif Hadis ]]>
<![CDATA[Makmun, Muhammad]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2328.313 KB)
|
DOI: 10.32520/.v1i2.14
<![CDATA[هذه ةلاسرلا ثحبت يف موهفم يلاثم لوح ةر ج أ ريجلأاهملاسو هتداعسو نم للاخ ةياده ثيداحلأا ،ةيوبنلانمو للاخ ثحبلا د جو ثحابلا ضعب تافشتكملاةيتلآا ( : ىلولأا ) نإ ريجلأا يف ملاسلإا وذ فقوم لاعيوتسي هيف لك ناسنإ قولخمك يلماع اريجأ ناك مأاديس ( ةيناثلا ) نإ ريجلأل اقوقح ةيساسأ دبلا هديسل نأنأ اهيطعي ،هايإ ي هو نأ عضويلا ديسلا هريجأ ةلآ نمتلاآ ،عينصتلا ن أو هيطعي هترجأ ةر ج أ ةبسانم،هلامعلأ ن أو لا لعجي ديسلا هريجأ ادبع ريختسيلاىلع ،هسفن ن أو لماعي ديسلا هريجأ نسحأ ،ةلماعملاملهو ار ج ( ثلاثلا ة ) نإ نم ةداعس ةايحلا ةيوايندلا يتلايه ةعرزم نم تاعرزم ةرخلآا نأ نوكي لكل ناسنإلمع نيعتسي هب ىلع ليفكت ،هجئاوح ثحتو ثيداحلأاةيوبنلا نأ نم نسحأ لمعأ ناسنإ وه هلمع هديب لكوعيب روربم]]>
<![CDATA[Al-’Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Najamuddin, Najamuddin]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2159.561 KB)
<![CDATA[Al-’uqûd al-murakkabahmerupakan salah satu akad kontemporer dalam perbankan Islam, kendati demikian akad ini lahir dari duniaperhotelan, seperti al-Ijarah muntahiyah bi al-tamlik, Musyarakah mutanaqishah, Ta’min tauni murakkabah, akad Murabahah lil Aamir bi asy-Syiradan Ta’jir tamwili. Al-’uqûd al-murakkabah/Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi atau muamalahyang meliputi dua unsur akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dst. Sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibatakibat hukum dari satu akad]]>
<![CDATA[Zakat Dan Pajak ]]>
<![CDATA[Sarbini, Ahmad]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3220.189 KB)
|
DOI: 10.32520/.v1i2.15
<![CDATA[Sebagai agama yang lengkap, agama Islam dipercaya tidak hanya berurusan semata-mata dengan Khalik Pencipta Kehidupan, tetapi juga berurusan dengan makhluk yang menjalani kehidupan. Kedua aspek tersebut dikenal dengan “Hablun Minallah” dan “Hablun Minannaas”. Dalam islam, kedua aspek tersebut sama-sama penting, seperti halnya Zakat dan Pajak, keduanya merupakan kewajiban, namun mempunyai dasar berpijak yang berlainan. Zakat berpijak pada hukum Allah swt dalam segala hal ihwalnya, sedangkan Pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam pemungutan maupun dalam penggunaannya.oleh karena itu keduanya harus dijalankan secara serasi, seimbang dan seiring sehingga tujuan pensyariatan islam dan ketentuan pemerintah bisa tercapai untuk menyelesaikan masalah ekonomi di Masyarakat.]]>
<![CDATA[Kritik Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Otoritarianisme Pemikiran Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Nasrullah, Nasrullah]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2045.41 KB)
<![CDATA[Kegelisahan sekaligus keberatan terhadap bentuk otoritarianisme CRLO dalam pemikiran hukum Islam yang dilakukan oleh lembaga Fatwa di Saudi Arabia, merupakan suatu keadaan yang dialami oleh salah satu dari intelektual muslim kontemporer saat ini, M. Khaled Abou El Fadl. Dalam menjawab ketidaksetujuannnya itu ia menawarkan suatu metodologi perumusan pemikiran hukum Islam yang ia namakan hermeneutika otoritatif sebagai lawan dari kecenderungan otoritarianisme dalam merumuskan produk hukum Islam. Tawaran mtodologi hermeneutika otoritatif di atas bisa bermanfaat dalam perumusan fatwa yang lebih bersikap pro terhadap kemaslahatan, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan peduli terhadap isu emansipasi jender yang telah diabaikan kenyataannya oleh lembaga fatwa tersebut.]]>
<![CDATA[Al-Mashlahah Dalam Pandangan Najmuddin Al-Thufi ]]>
<![CDATA[Qusthoniah, Qusthoniah]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2054.955 KB)
|
DOI: 10.32520/.v1i2.16
<![CDATA[Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT terhadap hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan yang mengandung mashlahah. Tidak ada hukum syara’ yang sepi dari mashlahah. Semua ulama sepakat tentang adanya kemashlahatandalam hukum yang ditetapkan Allah SWT. Karenanya mashlahahsangat diperhitungkan oleh mujtahid dalam berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam al-Qur’an, Sunnah Nabi, maupun dalam ijma’. Dalam hal ini, mujtahid menggunakan metode mashlahahdalam menggali dan menetapkan hukum, termasuk Najmuddin Al-Thufi yang beraliran mazhab Hanbali. Mashlahahyang digunakannya bersebarangan dengan Jumhur Ulama, terutama dalam hal jika terdapat pertentangan antara nash dengan mashlahah. Menurut jumhur apabila terjadi pertentangan antara nash dengan mashlahah, maka nash harus didahulukan. Berbeda dengan Najmuddin Al-Thufi yang berpendapat bahwa bila nash dan ijma’ bertentangan, maka harus didahulukan mashlahahdaripada nash dan ijma’, terutama hukum yang berkaitan dengan muamalahdan siayasahduniawi]]>
<![CDATA[Membangun Kekuatan Ekonomi Masjid (Studi Kasus Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang) ]]>
<![CDATA[Aisyah, Siti]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 1 No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2029.699 KB)
|
DOI: 10.32520/.v1i2.12
<![CDATA[Masjid dalam membangun kekuatan ekonomi Masjid seharusnya menjamin komitmen umat Islam sebagai peluang mengatasi masalah rendahnya tingkat kesejahteraan umat, namun tidak menggeser fungsi Masjid yang sebenarnya. Pada Masjid Taqwa Muhammadiyah sudah mulai menggerakan perekonomian Masjid namun belum sepenuhnya Masjid yang mengelola karna ada unsur organisasi yang lebih menonjol, dilihat dari satu sisi Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang dapat membantu meningkatkan ekonomi umat dan Masjid namum ketergantungan terhadap organisasi besar yang ada di Sumatera Barat menjadikan Masjid tidak mampu menunjukkan eksistensinya dalam membangun kekuatan ekonomi Masjid.]]>
