JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
Jurnal Hukum Media Bhakti dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak dengan ISSN 2580-3298 (cetak) dan ISSN 2580-7277 (online). Jurnal Hukum Media Bhakti terbit pertama kali sejak tahun 2017 yang lalu, JHMB terbit dalam setiap 6 bulan yakni pada bulan Juni dan Desember yang merupakan berkala ilmiah bidang hukum, hasil-hasil penelitian dibidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan dimedia apapun.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
" Vol 2, No 1 (2018)"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Surinda, Yuoky]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v2i1.17
<![CDATA[Pelaksanaan perjanjian kredit pada bank disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit. Jaminan yang menimbulkan keyakinan atas pemberian kredit oleh pihak bank tersebut, agunan atau jaminan kebendaan atau jaminan materiil dianggap yang paling aman dan ideal untuk mengisi resiko yang ditanggung oleh bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk benda bergerak misalnya gadai, fidusia, maupun benda tidak bergerak misalnya hak tanggungan, hipotik, creditverband. Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Agustina, Enny]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v2i1.18
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjelaskan kewenangan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Data yang penulis peroleh kemudian diolah dengan tinjauan hukum yaitu dengan analisis langsung terhadap Peraturan Presiden No 60 tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dan Undang Undang No 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang kemudian digunakan sebagai bahan hukum primer. Kedudukan Wakil Menteri dalam sistem Presidensial di Indonesia masih mengalami ketidakjelasan dimana dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa Kementerian Negara membawahi struktur birokrasi yang terdiri atas, Sekretariat jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Ispektorat Jenderal (Irjend), akan tetapi didalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa âWakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteriâ. Keberadaan Peraturan Presiden ini menjadi legitimasi yuridis kedudukan Wakil Menteri saat ini meskipun tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang KIementerian Negara. Wakil Menteri diberikan kewenangan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 untuk meringankan beban kerja yang ada pada Kementerian Negara dalam hal ini membantu tugas Menteri yang kemudian disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Kewenangan dari jabatan Wakil Menteri terjabarkan dalam beberapa pengkategorian yang didasari oleh beberapa teori kewenangan yaitu jabatan Wakil Menteri yang didasarkan pada jenis kewenangannya (prosedural, substansial, personal dan offisial) dan jabatan Wakil Menteri yang didasarkan pada sumber kewenangannya (atribusi, delegasi dan mandat).]]>
<![CDATA[PEMAKZULAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI BERDASARKAN PASAL 67B UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Budimansyah, Budimansyah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v2i1.19
<![CDATA[Kepala daerah merupakan pemimpin di daerah baik pada tataran pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi. Sebagai pemimpin di daerah sepatutnya dalam setiap tindak tanduk dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan bahwa ia seorang pemimpin di daerah yang menjadi panutan dan pemberi contoh yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat fitrah baik dipandang dari sisi agama, negara maupun hak asasi manusia (HAM). Setiap warga  negara maupun pejabat berhak untuk menikah kapan dan dengan siapa saja sesuai dengan pilihannya masing-masing, termasuk dalam melakukan nikah siri dan poligami. Aturan agama memberikan ruang untuk umatnya dalam melangsungkan nikah siri dan poligami sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi sehingga apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka dalam pandangan agama pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah hukumnya. Kebebasan dalam melakukan nikah siri yang disandarkan pada syarat dan rukun yang diatur oleh agama dalam kenyataannya berbeda dengan regulasi yang diatur oleh negara. Dalam pandangan agama, nikah siri adalah sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun dalam hukum negara yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (undang-undang perkawinan) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mendaftarkan setiap perkawinan agar dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Persoalannya menjadi dilematis ketika yang melakukan nikah siri adalah seorang kepala daerah karena melakukan suatu perbuatan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemakzulan kepala daerah yang melakukan nikah siri berdasarkan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pemakzulan kepala daerah yang melakukan nikah siri berdasarkan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa seorang kepala daerah yang melakukan nikah siri telah melanggar ketentuan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya kepala daerah harus mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dilakukan pemakzulan karena telah melanggar sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mahakamah Agung dan Presiden.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SINGKAWANG ]]>
<![CDATA[AS, Yenny]]>;
<![CDATA[Saragih, Hendrik]]>;
<![CDATA[Siswadi, Siswadi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v2i1.20
<![CDATA[Penelitian ini akan mengkaji bagaimana suatu Peraturan Daerah dapat mengakomodir upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimana fokus kajiannya dilakukan di Kota Singkawang melalui terbentuknya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, diperoleh fakta bahwa masyarakat belum berperan secara optimal dalam pengelolaan sampah. Agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal sesuai amanah Perda Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 dimaksud,  maka diperlukan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok dengan peningkatan kegiatan penyuluhan yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara lisan, secara tertulis maupun melalui alat peraga, serta juga perlu dikembangkan kegiatan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Lebih lanjut dibutuhkan juga peningkatan fasilitas daya dukung dan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir sampah serta penyiapan sarana dan prasarana industri pengolahan daur ulang sampah oleh Pemerintah Daerah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Dian Khoreanita]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v2i1.15
<![CDATA[Polemik mengenai perkawinan beda agama belum terselesaikan hingga saat ini, sehinggan WNI yang ingin menikah namun bertentangan dengan kaidah di Indonesia melaksanakan pernikahannya di luar negeri, kemudian mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil sehingga tindakannya menjadi legal, inilah yang disebut dengan penyelundupan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit melarang atau memperbolehkan perkawinan beda agama. Ketidakpastian hukum tersebut bila dibiarkan dapat mengganggu ketertiban umum di Indonesia. Terbukti dengan adanya perayaan pernikahan sesama jenis di Bali dimana sebelumnya pasangan tersebut sudah melaksanakan perkawinannya di Amerika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah status perkawinan beda agama menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia? dan Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanaakn di luar negeri?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri dan untuk mengetahui status perkawinan beda agama menurut sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah status perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur melainkan menyerahkannya ke aturan masing-masing agama yang diakui di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, seharusnya dapat dilakukan dengan tidak mencatatkannya di pencatat perkawinan, karena hal demikian bertentangan dengan ketertiban umum. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder ditunjang dengan data primer sebagai pelengkap. Dalam menganalisa data penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.]]>
<![CDATA[TANTANGAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN DI INDONESIA: Meretas Ketidakadilan Gender ]]>
<![CDATA[Purba, Charlyna S]]>;
<![CDATA[Panjaitan, Arip Ambulan]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v2i1.21
<![CDATA[Pendahuluan: Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia terkait ketidakadilan gender dan payung hukum yang akan mewujudkan keadilan gender di Indonesia.Metode: Penelitian ini merupakan tipe yuridis normatif (dogmatic legal research) yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama kajiannya.Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi perempuan terkait ketidakadilan gender diantaranya hak integritas fisik, hak atas pemilihan jodoh, hak dalam melakukan hubungan seksual, hak menentukan kelahiran dan hak atas pelayanan aborsi yang aman serta masalah perempuan dalam pemerintahan (perwakilan parlemen).Kesimpulan: Terkait penegakan peraturan perundang-undangan di bidang gender di Indonesia, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait persamaan hak perempuan dan laki-laki diharapkan mampu menjadi pendorong perubahan ketidakadilan gender ke arah perwujudan keadilan gender.]]>
<![CDATA[NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL ]]>
<![CDATA[Utomo, Setyo]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v2i1.16
<![CDATA[Memperhatikan ketentuan Pasal 5 UUPA dan Penjelasan Umum angka III (1) UUPA dapat ditarik kesimpulan bahwa : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Hukum Adat yang dijadikan Dasar Hukum Tanah Nasional adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi. Adapun nilai-nilai kearifan lokal hukum adat yang dijadikan dasar dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional, meliputi : konsepsi hukum adat tentang tanah, asas-asas hukum adat atas tanah, dan lembaga-lembaga hukum adat yang berkaitan dengan perbuatan hukum di mana tanah sebagai obyeknya.]]>
