cover
Contact Name
Triyanto
Contact Email
triyanto@utu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jcommunityutu@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
community: Pengawas Dinamika Sosial
Published by Universitas Teuku Umar
ISSN : 24775746     EISSN : 25020544     DOI : 10.35308/jcpds
Core Subject : Social,
JURNAL COMMUNITY PENGAWAS DINAMIKA SOSIAL (JCPDS) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh lembaga penerbitan Jurusan SOSIOLOGI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. JCPDS memuat kajian seperti MASALAH-MASALAH SOSIAL, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Sosial, dan Perubahan Sosial & Budaya. Kesemuanya difokuskan pada masyarakat pedesaan dan pesisir sebagaimana visi misi prodi dan Universitas yang mengarah pada agro and marine industry. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah. JCPDS terbit dua kali dalam setahun, yakni pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 190 Documents
Build With Heart for People's welfare Afrizal Tjoetra
Jurnal Community Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.891 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v1i1.811

Abstract

Typically, the development process set forth in the Medium Term Development Plan (Plan) district / city and province. Derivative development agenda in the form of a series of programs is reflected in the Budget (APBK) district / city and province. Considering the people as direct beneficiaries of development, so it will need public participation, both in the planning, implementation and monitoring and evaluation. If space is available and effective consultation in the district / city? This paper is intended to arouse stakeholders about the importance of the availability of space and the public consultation on the regional development strategy of the future. According to the theory, thedevelopment process can be criticized conducted through two main concepts, namely the modernization theory and dependency theory. The important lesson to be learned from the experience of 10 figures is the first elected regional leaders, for example, and honesty. Secondly, it turns out the area is able to take care of themselves. Third, there must be a rejection of the classical phenomenon of bureaucracy that is corruption, inefficiency, working without vision. Fourth, the intense communication is the key to success, and the fifth is impatient to hear the complaints of the people and work to achieve it.
Gender dan GayaKepemimpinan Perempuan Di Jabatan Publik: Studi Fenomenologi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Rahma Hidayati; Nellis Mardhiah
Jurnal Community Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.436 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v4i2.995

Abstract

Acehnese women are known to be very unique, have distinctive moralist leadership styles and high fighting spirit with the nickname "Cut NyakDhien". These characteristics are inherent in their identity and able to integrate for the achievement of organizational goals. The objective of this study is the style of Acehnese women's leadership in public position. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach that seeks to interpret events related to the situation holistically with empirical social reality. The results of this study are the presence of Acehnese women in the organization is very significant in the representation of organizational decision making. Representation also has a strategic function as communicative internalization that is firm in instilling the values of gender equality in every activity and the pattern of relations between the structure, role and function of a system. The moralist leadership pattern in organizational development in carrying out social and cultural duties and responsibilities can be done through a process of negotiation and mutual cooperation, where all forms of differences can find harmony with the distribution of roles and functions that are balanced from position and full commitment to Acehnese women in the Islamic law . Keywords: Gender, Leadership Style, Public Position, Islamic Shari'a
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH: KAJIAN MENGENAI OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH yeni Sri Lestari
Jurnal Community Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.022 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v4i2.991

Abstract

The prolonged conflict in Aceh between the central government and the Free Aceh Movement (GAM) and the earthquake and tsunami disaster in Aceh have added to the long list of dark history of the suffering of the Acehnese people. The peaceful decision agreed upon by the central government with the Aceh government which gave birth to special autonomy in Aceh provided fresh space for improving relations between the two governments. However, the space of freedom that is given is not fully able to control and build good relations easily, because there are still some differences in principles and political views between the central government and the Aceh government so that conflicts still arise. Therefore, this article aims to examine whether the provision of special autonomy will ensure the existence of Aceh remains within the NKRI?, how is the development of the Central Government's cooperation with the Aceh Government?, What are the impacts of special autonomy in Aceh?. This study found that the special autonomy acquired by Aceh sufficiently guaranteed the authority of the Aceh government in regulating its own regional affairs in accordance with the life principles of the Acehnese people, this was inseparable from the ongoing efforts and efforts between the central government and the Aceh government in establishing cooperation for the integrity of the nation . Special autonomy in Aceh provided its own dynamics for the political stability and stability of the Acehnese people. Keywords: Central government, Aceh government, special autonomy
KEMENANGAN JADIN DAN INTERAKSI SOSIAL PADA PEMILUKADA 2017 KABUPETAN NAGAN RAYA Sudarman Alwy; Misnawati Misnawati
Jurnal Community Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.51 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v4i2.996

Abstract

Keikutsertaan masyarakat dalam Pemilukada sebagai wujud kepedulian sosial terhadap kebijakan pemerintah dalam memilih pemimpin yang dianggap layak dan cakap untuk kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana peran modal sosial dalam kemenagan Jadin pada Pemilukada 2017 Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang melibatkan informan secara purposive samplingterdiri dari 5 orang infoman. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan penyelidikan dengan pengujian keabsahan data memakai triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosial dominan yang berhasil dalam arena perpolitikan adalah dengan membangun interaksi dan saweu gampong. Pasangan Jadin intens melakukan silaturrahim ke semua lapisan masyarakat yang difasilitasi oleh tim yang dinamakan Tim Pejuang Jadin yang memang telah dibentuk sebelum Pemilukada, melalui kerja massa tim inilah yang kemudian memulai misi-misi serta program favorit Jadin tersedi pilihannya pada Jadin. Kata kunci; Interaksi Sosial, Tim Pemenangan, dan Pemilukada
Analisis Wacana Lingkungan Dalam Debat Politik Kandidat PILGUB Kalimantan Timur Tahun 2018 Resya Famelasari; Ibnu Asqori Pohan
Jurnal Community Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.427 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v4i2.987

Abstract

Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2018 memperoleh berbagai pernyataan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Isu Lingkungan mempengaruhi debat politik dalam periode kampanye Calon empat. Penelitian ini menekankan pada analisis isu lingkungan dominan yang diwacanakan oleh kandidat pemilu dan pemetaan kandidat potensial yang paling peduli dalam perlindungan dan perbaikan lingkungan. Data penelitian ini adalah teks berita tentang wacana lingkungan yang telah disaring dan diambil oleh media elektronik dibagi menjadi debat politik I dan II selama 15 Februari hingga 15 Mei 2018. Metodologi penelitian menggunakan Analisis Wacana Kritis Teun A Van Dijk: Sosio- Perspektif CognitifPenelitian menemukan bahwa wacana lingkungan yang muncul dalam dominasi oleh kandidat no.2 Syaharie Jaang-Awang F. Hidayat dan Calon no.4 Rusmadi Wongso-Safaruddin. Calon no.2 mewacanakan program lingkungan melalui mengubah fungsi lubang penambangan menjadi sumber air dan sumber perikanan, menanam 200 ribu hingga 1 juta pohon di Kalimantan Timur, dan merevitalisasi Sungai dan Danau Mahakam. Calon no.4 progam adalah pengaturan ulang izin penambangan, lubang-lubang penambangan reklamasi dan Hutan Masyarakat. Wacana kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh perspektif antroposentrisme yang dianggap kepentingan manusia daripada perlindungan alam. 4 progam adalah pengaturan ulang izin penambangan, lubang-lubang penambangan reklamasi dan Hutan Kemasyarakatan. Wacana kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh perspektif antroposentrisme yang dianggap kepentingan manusia daripada perlindungan alam. 4 progam adalah pengaturan ulang izin penambangan, lubang-lubang penambangan reklamasi dan Hutan Kemasyarakatan. Wacana kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh perspektif antroposentrisme yang dianggap kepentingan manusia daripada perlindungan alam.Kata kunci: Debat Politik, Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur, Analisis Wacana Kritis, Isu Lingkungan
PERGESERAN POLA INTERAKSI WARUNG KOPI PADA MASYARAKAT ACEH BARAT Mursyidin Mursyidin
Jurnal Community Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.296 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v4i2.992

Abstract

This article intends to examine how changes in the patterns of social interaction in coffee shops occur, how they change and what factors cause change. Data were obtained from the results of observations and literature studies which were then analyzed using a qualitative approach with descriptive analytical methods. The results of this study indicate that the development of digital technology, globalization and cultural contact that occur through digital media has influenced the patterns of interaction between Acehnese people in coffee shops, especially in young people. The interaction in the coffee shop changes from an interaction / verbal communication model to a virtual interaction. Besides that the function of the coffee shop has also changed, now the coffee shop is no longer a space for discussion and interaction but is a symbol of the lifestyle of young people and at the same time a "workplace" or new office for the community.Keywords: Interaction, Warung Kopi, Social Change
MERAWAT PANCASILA DI NEGERI SYARIAT ISLAM Triyanto Triyanto; Yeni Sri Lestari; Irma Juraida; Rahma Husna Yana
Jurnal Community Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.087 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v5i1.1116

Abstract

There has been a lot of attention on the implementation of Islamic Sharia in Aceh, and some have even linked it to human rights violations. The most important thing for Indonesian citizens is that the implementation of Islamic law can be regarded as a denial of the Pancasila as the basis of the state which has played a close role in binding Indonesian unity. If Jakarta has permitted the implementation of Islamic Sharia in Aceh, then how do Acehnese citizens take care of Pancasila? The research data shows that the implementation of Islamic Sharia does not violate Pancasila but precisely the actual implementation of the first principle of Pancasila. To that end, caring for Pancasila requires many community leaders in rural areas such as the older generation who still view the importance of Pancasila as the basis of the state, given the many differences that exist in Indonesian society. In addition to these community leaders, the socialization carried out by the regional government must choose people who are truly capable of transforming their understanding of the harmony of Islamic Sharia with Pancasila and not merely ceremonial socialization that only stops with people or figures and formal officials who have never fight for the existence of Pancasila in Aceh.  
FUNGSI SOSIAL PADA TRADISI PANTANG MELAUT MASYARAKAT PESISIR ACEH Nurkhalis Nurkhalis
Jurnal Community Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.204 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v4i2.988

Abstract

Sumber daya laut Indonesia yang melimpah cenderung menyebabkan masyarakat pesisir Aceh mengalami perselisihan, perselisihan atau menyebabkan konflik yang saling bertentangan seperti polemik penggunaan alat tangkap dan kepentingan dominan dalam mendominasi sumber daya alam masyarakat pesisir. Namun potensi lain, keberadaan kearifan lokal laut di Aceh sebenarnya mengubah tatanan sosial asli dari disosiasi sosial menjadi asosiasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja fungsi sosial dari tradisi pantang melalui kearifan lokal laut di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik Snow Ball dalam menentukan informan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa ada fungsi sosial dari tradisi pantang, yaitu saling menghormati atau menghormati, penciptaan harmoni tidak hanya antara nelayan dan komunitas lain, integrasi sosial dan menghindari konflik. Lembaga adat di masyarakat pesisir memberikan manfaat dalam kedekatan hubungan sosial masyarakat Kata kunci: sumber daya laut, masyarakat pesisir, fungsi sosial, kearifan lokal
TUMPANG PUASA DAN HAJI PULO IE (Studi Tentang Polemik Dalam Persepsi Masyarakat di Meulaboh Aceh Barat) Triyanto Triyanto
Jurnal Community Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.779 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v4i2.993

Abstract

In the life of the Islamic community, you can be sure to know, experience and do Ramadan fasting, which must be done for a full month. On a normal day, it is not easy to fast someone, because there are many temptations to preserve thirst, hunger and emotions. If a day is overwhelmed, how can it take a month? Again, it really is not easy to get it right. If Muslims can afford to travel to Mecca, which is located in Saudi Arabia, the number is estimated at 6218 km. A long distance for an Acehnese trip. Long ago our ancestors made hajj with months of sea voyages and were full of risks. Even now, the hajj is not easy, because it has to raise enough funds for strength and health. But what if the Tumpang fasting is done just at the beginning and end of Ramadhan? What if Muslims do not have enough money to go on a hajj to Mecca, and it turns out they can do it in a village called Pulo Ie? Of course, there will be many Islamic organizations and Islamic leaders, including ulama, who claim to be bid'ah! The purpose of this article is to investigate how the actual Tumpang fasting and to make a hajj to Pulo Ie at Seunagan, Nagan Raya Aceh. Keywords: Hajj, Fasting, Tumpang, Abu Habib Muda, Seunagan, Nagan Raya
POTRET KEKERASAN TERHADAP LANSIA PEREMPUAN DI INDONESIA Darma Kelana Putra
Jurnal Community Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.647 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v5i1.1229

Abstract

Violence against elderly women is one of the long-standing cultural problems in society, and this issue has only become the world's attention when WHO announced a program to eliminate violence against the elderly that was welcomed by the Government of Indonesia by issuing “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lansia yang Responsif Gender” as a positive response to tackling the issue. The main question in this study is how the portrait of violence against elderly women in Indonesia and why this issue is difficult to reveal. The study was conducted with descriptive qualitative methods that aimed to describe the exact characteristics of an individual, circumstances, symptoms or certain groups in society, where all data were obtained from literature searches and literature studies. This study concludes that violence against the elderly in Indonesia is a form of gendered ageism that is almost invisible. This practice is more often experienced by elderly women because of intertwined identity factors, especially when they come from the lower classes, do not have income, and experience physical and mental disability. Violence against elderly women in Indonesia is difficult to reveal because it is in the domestic sector (family matter), besides that elderly women who are victims of violence also have various obstacles in conveying their problems so that they are more likely to choose to remain silent. 

Page 6 of 19 | Total Record : 190