cover
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012)" : 6 Documents clear
STRATEGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA UDANG DI PERAIRAN SELAT MAKASSAR Wedjatmiko Wedjatmiko
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.706 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.4.1.2012.17-25

Abstract

Perikanan udang di Indonesia masih merupakan sektor perikanan yang sangat penting karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan merupakan penghasil devisa negara. Sumberdaya udang di Perairan Selat Makassar memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan sumberdaya laut lainnya (ikan, kekerangan maupun rumput laut) sehingga jika dikembangkan secara optimal akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di masa mendatang. Perairan Selat Makassarmerupakan perairan yang subur karena adanya upwelling dan faktor lingkungan pendukung yang memungkinkan potensi udang relatif berlimpah. Di sisi lain, kawasan timur Kalimantan merupakan daerah padat penduduk, sehingga secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan sumberdaya udang di daerah tersebut mengalami tekanan eksploitasi yang cukup tinggi. Makalah ini membahas beberapa opsi atau strategi, yang diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya udang diPerairan Selat Makassar (Timur Kalimantan). Makalah merupakan sintesis dari hasil penelitian yang dilakukan melalui survei lapangan pada tahun 2004, 2005 menggunakan KR. Bawal Putih, dan 2011 menggunakan kapal komersial (nelayan) di perairan timur Kalimantan dan dikembangkan melalui desk study (studi litetratur). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sumberdaya udang di perairan Selat Makassar idealnya adalah melalui aplikasi zonasi, karena jenis zonasi yang cukup beragam dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Zona perlindungan atau zona tertutup adalah opsi yang cocok digunakan, karena kegiatan komersial,rekreasi dan mata pencaharian lainnya tidak diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Implementasinya dapat dilakukanmelalui pendidikan (sosialisasi kepada pengguna dan stakeholders), pelatihan, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan.Shrimp fishery in Indonesia is considered an important fishery sector because of its high economic value and source of foreign exchange. Shrimp resource in theMakassar Strait waters has a comparative advantage compared to other sectors, so that if the sector developed optimally, it will become a new source of economic growth in the future. Makassar Strait waters are considered an eutrophic waters due to the existance of upwelling and other supported environmental factors enabling, shrimp potentially abundance in the Makassar Strait waters. However, East Kalimantan area was considered densely populated by which direct or inderictly caused shrimp resource in taht particular area was experiencing high exploitation pressure. The purpose of this paper is to find strategies options needed in the management of shrimp in the waters of Makassar Strait (and East Kalimantan). It is expected that results of this study is useful for developing sustanable management of the shrimp resource. The research was conducted through field surveys in 2004, 2005 using the KR. Bawal Putih, and 2011 using commercial vessels (fishing vessels) in the waters of east Kalimantan. To obtain the above objectives, this study was developed through a desk study. The results showed that the shrimp resource management strategies in the Makassar Strait ideally is through the application of zoning, for the most varied types of zoning can be applied in accordance with the existing environmental conditions. Protection zone or clossed zone are suitable option, because commercial activities, recreation and other livelihoods are not allowed within a certain timeframe. Implementation can be done through education (outreach to users and stakeholders), training, supervision, enforcement and monitoring.
STATUS SUMBERDAYA PERIKANAN UDANG PENAEID DAN ALTERNATIF PENGELOLAANNYA DI INDONESIA Bambang Sumiono
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.229 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.4.1.2012.27-34

Abstract

Kebijakan pemanfaatan dan alternatif pengelolaan sumber daya udang di Indonesia didasarkan kepada data dan informasi tentang present status perikanan udang penaeid, meliputi aspek biologi, dinamika dan eksploitasi sumber daya udang di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) penghasil udang. Data yang dianalisis sebagian merupakan hasil survei pada Balai Riset Perikanan Laut Jakarta pada tahun 2011 serta hasil telaah tahun sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan tingkat pemanfaatan di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sudah melebihi potensi lestarinya. Beberapa alternatif pengelolaan dan masalah yang dihadapi dibahas secara ringkas dalam tulisan ini.Management policy of shrimp fisheries in Indonesia is developed based on data and information analysis regarding to the present status of shrimp including biological parameters, stock dynamic, and exploitation rate in some Fisheries Management Areas that was potentially shrimp produced. Data analyzed provide part of research results carried out by the Research Institute of Marine Fisheries Jakarta in 2011 and reviews from the previous years. The results showed that shrimp catch in all Fisheries Management Areas were indicated over exploited. The states of exploitation of the shrimp stocks, alternative managements, and some problem in the management of shrimps were shortly discussed in this paper.
ANGKA ACUAN SASARAN UNTUK PENGELOLAAN PERIKANAN LEMURU DI SELAT BALI DENGAN TUJUAN BERAGAM Purwanto Purwanto; Wudianto Wudianto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1354.081 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.4.1.2012.35-47

Abstract

Kriteria pengelolaan perikanan dalam kerangka pembangunan nasional, yaitu pro-growth, pro-poor, pro-job dan pro-environment, mengarahkan pengelolaan perikanan lemuru di Selat Bali untuk mengoptimumkan produksi lestari dan keuntungan perikanan, serta meningkatkan keuntungan per satuan kapal dan peluang kerja sebagai nelayan. Masing-masing tujuan tersebut perlu ditetapkan angka acuan sasarannya yang diharapkan dicapai dalam pengelolaan perikanan. Mengingat tujuan tersebut saling bertentangan, sehingga tidak dapat dicapai bersamaan, perlu ditentukan tingkat kompromi optimal diantara tujuan tersebut dan angka acuan sasarannya. Tulisan ini menyajikan model pemrograman matematika untuk optimisasi dengan empat tujuan pengelolaan, serta menggunakannya untuk mengestimasi angka acuan sasaran dan jumlah optimal kapal penangkapnya. Hasil optimisasi dengan pemberian bobotprioritas yang sama terhadap empat tujuan pengelolaan perikanan dalam kerangka pembangunan nasional menunjukkan bahwa angka acuan sasaran pada tingkat kompromi optimal dicapai dengan pengendalian upaya penangkapan pada tingkat yang setara dengan daya tangkap 146 kapal pukat cincin. Angka acuan sasaran yang sama dihasilkan dari optimisasi dengan pemberian bobot prioritas yang lebih tinggi terhadap dua tujuan pengelolaan perikanan sesuai dengan Pasal 6 Undang Undang Perikanan tahun 2004.The criteria of fisheries management undertaken in a framework of national development, particularly pro-growth, pro-poor, pro-job and pro-environment, guide the management of lemuru fishery in the Bali Strait to optimising lemuru production and fishery profit, and increasing per vessel profit and job opportunity as fishers. As those objectives were conflicting that couldnot be achieved simultaneously, it is necessary to seek an optimal compromise amongst several conflicting objectives and to estimate their target reference points. This paper presents a mathematical programming model accommodating four objectives of fisheries management, and the utilisation of this for estimating the target reference points and the optimal number of fishing vessels. The result of optimisation shows that target reference points at the optimal compromise levels for the four conflicting objectives, with equal priority, of fisheries management supporting the national development could be achieved by controlling fishing effort at the level equal to 146 purse-seiners. The same target reference points resulted fromthe analysis providing higher priority to the objectives of fisheries management stated in Article 6 of Fisheries Act of 2004.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN BANGGAI CARDINAL (Pterapogon kauderni) DI PERAIRAN KEPULAUAN BANGGAI Sri Turni Hartati; Wudianto Wudianto; Lilis Sadiyah
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1025.603 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.4.1.2012.1-8

Abstract

Ikan banggai cardinal atau disingkat BCF adalah jenis ikan hias tropis endemik yang hanya hidup secara alami di perairan sekitar Kepulauan Banggai. Dampak tekanan penangkapan terhadap populasi BCF dewasa ini cukup signifikan, yaitu terjadinya gejala overfishing telah nampak pada hampir semua lokasi penangkapan. Status BCF pada saat ini dalam Red List IUCN tergolong Threatened Species. Tulisan ini menyajikan pengelolaan sumber daya BCF dengan mengkaji status pemanfaatan, dinamika populasi, biologi dan habitatnya. Data yang digunakan adalah hasil penelitian pada tahun 2011, melalui validasi data di lapangan dan telaah dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil tangkapan BCF relatif tinggi pada kisaran tahun 1999 – 2007, mencapai 1,4 juta ekor pada tahun 2000, kemudian menurun drastis pada tahun 2008 – 2010, hanya berkisar 250.000 – 350.000 ekor/tahun. Upaya pengelolaan BCF telah dilakukan sejak tahun 2005, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun melalui kearifan lokal yang ada. Implementasi kebijakan pengelolaan BCF di perairan Kepulauan Banggai berdasarkan kajian hasil penelitian adalah jumlah kuota BCF yang boleh ditangkap sebanyak 220.615 ekor/tahun dengan ukuran minimal 4,8 cm (FL) dan tidak dalam kondisi mengerami telurnya. Mengingat umur dari BCF berkisar antara 2-4 tahun, maka kuota dapat diberlakukan selama jangka waktu 3 tahun. Monitoring data hasil tangkapan BCF melalui kegiatan enumerasi harus tetap dilanjutkan sebagai bahan evalusi status stok sumberdaya tersebut.Banggai cardinal fish (BCF) is an endemic tropical ornamental fish that only inhabits naturally in the Banggai Islands. The impact of fishing pressure on the BCF population is quite significant, i.e. overfishing is occurring in almost all fishing areas. BCF is listed in the IUCN Red List as Threatened Species group. This paper presents the fisheries management for BCF by assessing the status of its utilization, population dynamic, biology and habitat. The data analyzed in this paper were conducted in 2011, through data validation in the field and review on some previous studies. The catch production of BCF was relatively high between 1999 and 2007, reached 1.4 million fish in 2000, followed by a significant decrease from 250.000 in 2008 to 350.000 in 2010. Fisheries management measures for BCF have been initiated since 2005, either by central or local governments, or the available local wisdom. The results of study recommend catch quota for BCF, that maintain the sustainability of the fish stock, is 220.615 fish/year, with the minimum size is 4.8 cm FL and not in the condition of incubating eggs. Since the age of BCF is between 2-4 years old, the recommendation could be implemented for 3 years, and data monitoring through enumeration could be continued for evaluation of its stock status.
EFEKTIFITAS DAN ALTERNATIF KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN PERAIRAN UMUM “LELANG LEBAK LEBUNG” (STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN) Zahri Nasution; Titik Sumarti; Soeryo Adiwibowo; S.M.P. Tjondronegoro
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.965 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.4.1.2012.49-57

Abstract

Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan melalui sistem “lelang lebak lebung” berperanan penting dalam pemanfaatan sumberdaya ikan perairan umum lebak lebung di Sumatera Selatan. Kelembagaan tersebut telah ada sejak pemerintahan Marga dan berubah sejak terjadinya pelimpahan wewenang oleh Gubernur ke Bupati, sehingga lelang lebak lebung dikelola olehpemerintah kabupaten hingga saat ini. Analisis terhadap efektifitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan “lelang lebak lebung” pada masa pemerintahan marga dan masa pemerintahan kabupaten serta dampaknya terhadap kondisi sumberdaya ikan dan kemiskinan masyarakat nelayan telah dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berlaku pada masa pemerintahan kabupaten saat ini ternyata tidak efektif jika dibandingkan dengan kelembagaan yang berlaku pada masa pemerintahan marga. Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang tidak efektif tersebut telah berdampak terhadap degradasi sumberdaya ikan, penurunan produksi ikan hasil tangkapan dan semakin dominannya perkembangan ekosistem yang mendukung kehidupan ikan yang bernilai ekonomi rendah. Saran tindak lanjut adalah merumuskan kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanandengan menghilangkan sistem lelang dan pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat lokal, sehingga diharapkan dapat melestarikan sumberdaya ikan dan mensejahterakan masyarakat nelayan.Institution of management of fisheries flood plain resources refers as “lelang lebak lebung” has an important role in the utilization of floodplain fishery resources in South Sumatra. Institutionalization has been there since the establishment of clan government and changed since the delegation ofauthority by the Governor to the Regents, so the auction “lebak lebung” managed by the goverment regency to date. The effectiveness of institutional management of fisheries resources “lelang lebak lebung” during the term of clan goverment and in the term of regency administration and its impact onthe condition of fishery resources and the poverty of fishing communities has been analyzed. The results showed that the institutional management of fisheries resources in force at the time of the regency administration is currently not effective compared to the institutional management during the clan goverment. Reformulation of the instutional management that eliminate the auction and its management system implemented by the local community is needed, so the new institutional management can conserve the fish resources and increase fishing communities prosperity.
OPTIMASI PEMANFAATAN DAN KONSERVASI STOK IKAN SIDAT (Anguilla spp) DI DAS POSO, SULAWESI TENGAH Krismono Krismono; Endi Setiadi Kartamihardja
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1119.875 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.4.1.2012.9-16

Abstract

Daerah Aliran Sungai (DAS) Poso yang terdiri atas sungai Poso dan anak sungainya yang mengalir dari Danau Poso sampai muaranya di Teluk Tomini dan sungai-sungai kecil di sekitar muara Poso merupakan kawasan ruaya ikan sidat. Penangkapan ikan sidat dewasa (induk) di Tentena dengan Wayamassapi (perangkap) dan penangkapan glass eel di muara Poso yang sangat intensif akan berpengaruh terhadap penurunan produksi dan potensi ikan sidat di DAS Poso. Pembangunan PLTA Sulewana yang membendung sungai Poso di Sulewana juga akan berpengaruh terhadap penurunan produksi dan potensi ikan sidat karena pembendungan akan memutus ruaya ikan sidat. Selama periode tahun 2010-2012 anakan ikan sidat (glass eel) yang berruaya ke sungai Poso turun sekitar 10 juta ekor per tahun yaitu dari 36 juta ekor per tahun menjadi 35 juta ekor per tahun. Potensi induk sidat turun sekitar 3.000 ekor per tahun, yaitu dari 9.000 ekor menjadi 6.000 ekor per tahun. Dalam rangka konservasi dan optimasi pemanfaatan sumberdaya ikan sidat, upaya yang perlu dilakukan adalah menetapkan sungai Pandiri dan Rawa Pandiri sebagai kawasan konservasi, melakukan restocking elver yang berukuran panjang lebih besar dari 15 cm di Danau Poso, membangun jalur ruaya sidat (eels ladder) di Sulewana, mengatur penangkapan sidat dewasa di Tentena dan menetapkan kuota penangkapan “glass eels” di Muara Sungai Poso.Poso watershed composting of Poso River and its tributaries flowing the waters from Poso Lake to its mouth at Tomini Bay is one of migration habitat of tropical eels (Anguilla spp). Intensive exploitation of adult eels at outlet of the lake Poso at Tentena by using trap and glass eel at mouth of the Poso River has affected on the decreasing of the eels production. Damming of the Poso River at Sulewana has also affected the eels production sustainability due to barrier of the eels migration. During the period 2010-2012, the glass eels migration from the mouth of Poso River to the river decreased about 10 millions, from 36 millions to 35 millions individuals per year. The adult eels also decreased for about 3000 individuals, from 9000 individuals to 6000 individuals per year. In order to conserve and optimize the exploitation of the eels stock, some efforts, i.e., establishment of conservation area at Pandiri river and its swampy area, restocking of the elver with a total length more than 15 cm at Lake Poso, establishment of eels ladder at Sulewana, regulation of fishing for adult eels at Tentena and glass eels at mouth of the Poso River should be implemented.

Page 1 of 1 | Total Record : 6