Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia

jkpi
Website

Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

ISSN : 19796366 EISSN : 25026550 DOI : -

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014)" : 6 Documents clear

PENERAPAN EAFM DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN MALALUGIS (Decapterus macarellus) DI PERAIRAN LAUT SULAWESI Reny Puspasari; Wudianto Wudianto; Ria Faizah
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Perikanan malalugis biru (Decapterus macarellus) merupakan perikanan pelagis kecil dominan yang tertangkap di Laut Sulawesi dan memegang peranan penting dalam sektor perikanan sehinga perlu pengelolaan yang baik melalui inisisasi penerapan EAFM. Pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (EAFM) merupakan salah satu konsep pengelolaan secara holistik di dalam pengelolaan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status pengelolaan perikanan malalugis di Laut Sulawesi dan menetapkan tujuan operasional, langkah pengelolaan yang harus dilakukan dan peran serta setiap pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan berdasarkan tahapan implementasi EAFM. Hasil kajian menunjukkan bahwa status perikanan malalugis di Laut Sulawesi saat ini berada dalam kategori sedang. Isu-isu utama yang terindikasi adalah terjadinya penurunan ukuran hasil tangkapan, penggunaan alat tangkap yang merusak, pencemaran perairan di lokasi industri, keterlibatan pemangku kepentingan yang kurang optimal, kepemilikan aset dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan. Domain yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam pengelolaan perikanan malalugis adalah domain sumberdaya ikan, teknik penangkapan ikan, ekonomi dan kelembagaan. Upaya pengelolaan yang dilakukan pada setiap domain didasarkan pada isu utama yang muncul dan diperlukan konektivitas upaya antar lembaga untuk menghasilkan status pengelolaan perikanan yang baik, sehingga kelangsungan sumberdaya ikan malalugis di Laut Sulawesi dapat lestari Mackerel scad or malalugis fisheries (Decapterus macarellus) is a dominant catch of small pelagic fisheries in Sulawesi Sea. It takes important role on fisheries sector,and need a good managemant by implementation of Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM). EAFM isone of hollistic approaches on fisheries management. The research aim were to analyze the management status of mackerel scad fisheries in Sulawesi Sea, set up the operational objective and management action, and identify stakeholders participation in implementing EAFM. The results showed that mackerel scad fisheries condition in Sulawesi Sea is moderate. Several issues were identified, that are decreasing on the size catch of fish, the using of destructive fishing gear, water pollution in industry area, unoptimal stakeholders participation and lack of adherences to rules. The management action should be focused on fish resources, fishing technique, economic and institutional domains. Main issues in every domain are the baseline for setting up the management actions. The connectivity actions among institutions are needed to obtain a good fisheries management status, therefore mackerel scad resources could be sustainable.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KE DEPAN DEVELOPMEN POLICY OF MARINE AND FISHERIES Sharif Cicip Sutardjo
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Konsep negara kepulauan sangat besar manfaatnya bagi Indonesia, karena dapat menjadikan laut sebagai penyatu pulau-pulau serta memperluas wilayah perairan kita. Sumber daya kelautan Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia, dengan potensi sumber daya ikan tangkap laut sebesar 6,5 juta ton per tahun, potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 juta hektar dan potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar. Selain itu laut Indonesia memiliki potensi migas dan wisata yang besar. Hasil pembangunan kelautan dan perikanan telah dapat meningkatkan PDB perikanan menjadi 6,48 % dengan nilai nominal sebesar Rp 57,69 triliun dan meningkatkan ekspor dengan surplus sebesar US$ 3,52 milyar. Selain itu juga dapat meningkatkan produksi perikanan, tingkat konsumsi ikan, produk olahan dan surplus produksi garam. Luas kawasan konservasi juga meningkat tajam, begitu juga pengelolaan pulaupulau kecil dan pengawasan. Keberhasilan pembangunan perikanan tersebut tercapai berkat program industrialisasi perikanan dengan pendekatan ekonomi biru. Kebijakan pembangunan ke depan adalah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dengan mempertimbangkan konsep negara kepulauan dan potensi kelautan yang besar. Concept of archipelagic country gives a big benefit for Indonesia, since the concept introduces the sea as unifying islands and widensour territorial waters. Indonesian marine resources are the largest marine mega-biodiversityin the world, in which the potencies for capture fisheries resources, brackishwater aquaculture area, and marine culture area are 6.5 millions/year,2.96 million ha and 12.55 million ha respectively. Meanwhile, the sea has also huge potency for oil and gas as well as tourism. Marine and fisheries development has increased GDP of fisheries into 6.48% which is approximately valued Rp 57.69 trilliun and increased export surplus of US$ 3.52 billion. The development has also increased fisheries production, fish consumption level, processed product volume, and salt production. Conservation area, small islands management and surveillance increased sharply. Those fisheries development success was reached due to fishery industrialization programs through blue economic approach. The next development policy is a sustainable development by considering the concept of Island Nations and large maritim potency.

STRATEGI MENGATASI KEMISKINAN UNTUK ANAK BUAH ‘BAGAN’ DI SUMATERA BARAT Richard Stanford; John Haluan; Budy Wiryawan; Dietriech G. Bengen; Rudi Febriamansyah
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi mengatasi kemiskinan pada anak buah bagan di Sumatra Barat. Metoda kuantifikasi pendekatan Sustainable Livelihoods Approach (SLA) digunakan dalam penelitian ini dan diterapkan di dua kampung nelayan yaitu Sungai Pinang dan Ampang Pulai, di Provinsi Sumatera Barat. Wawancara dilakukan pada 52 rumah tangga nelayan yang bekerja di sektor perikanan bagan sebagai anak buah, kapten atau sebagai pemilik bagan. Analisis data menggunakan multi-dimensional scaling berdasarkan pengelompokkan ke dalam enam jenis sumber daya yaitu alam, keuangan, manusia, sosial, kelembagaan dan sumber daya buatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemilik kapal bagan memiliki sumber daya buatan, keuangan dan manusia yang lebih tinggi daripada anak kapal atau buruh tetapi tidak terdapat perbedaan untuk sumber daya alam, sosial dan kelembagaan. Lembaga perikanan kurang mendukung semua dari bagan sektor. Program pemerintah cenderung menargetkan pada sumber daya buatan tanpa meningkatkan keuangan dan sumber daya manusia terlebih dahulu. Penelitian ini menghasilkan empat jalan keluar dari kemiskinan yang dihadapi nelayan. In this paper a new methodology of quantifying the Sustainable Livelihoods Approach (SLA) is presented and applied to two fishing communities, Sungai Pinang and Ampang Pulai, in West Sumatra. Interviews with 52 households from the bagan sector, including crew members, captains and owners, are analysed using a multi dimensional scaling approach according to six asset categories. The analysis demonstrated that owners possess higher physical, financial and human capital than crew members but that there was no difference in the natural, social and institutional fields. Institutional support across all sectors scored poorly. Government programs tend to emphasise bridging the gap between crew members and owners by providing physical capital without necessarily addressing the underlying financial and human capital limitations that crew members face. The paper concludes with an explanation of the main routes out of poverty for a crew member.

PROSPEK PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN ENDEMIK DI PERAIRAN UMUM DARATAN ZONA WALLACEA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT Endi Setiadi Kartamihardja
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Perairan umum daratan yang meliputi ekosistem danau, waduk, sungai, rawa banjiran dan rawa merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Zona Wallacea yang meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara, masing-masing didominasi oleh ekosistem danau dan embung (waduk). Keanekaragaman ikan di perairan umum daratan zona Wallacea sebagian besar termasuk spesies ikan endemik yang tidak ditemukan di perairan Paparan Sunda dan Sahul. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan endemik merupakan isu sentral yang harus segera ditanggulangi. Keunikan sumber daya ikan endemik di zona Wallacea memerlukan model pemanfaatan dan pengelolaan tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan model pengelolaan sumber daya ikan di Paparan Sunda dan Sahul. Langkah-langkah pengelolaan sumber daya ikan endemik dalam rangka pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi masyarakat meliputi: pemanfaatan sumber daya ikan endemik sebagai ikan hias potensial; pelestarian sumber daya ikan endemik melalui penetapan kawasan konservasinya; pengendalian spesies ikan asing invasif; pengembangan pembenihan ikan endemik dan restocking; revitalisasi kearifan lokal dan pengembangan ko-manajemen. Inlandwaters ecosystems which covering lakes, reservoirs, rivers, swamps and floodplains area is Regional Fisheries Management of Republic of Indonesia. Wallacea zone which includes the island of Sulawesi and Nusa Tenggara dominated by lakes ecosystems and small reservoirs, respectively. Fish diversity in inland waters of Wallacea zone mostly dominated by endemic fish species that are not found in the inlandwaters of Sundaland and Sahulland. The threat to the conservation of endemic fish resources is a central issue that must be addressed. The uniqueness of endemic fish resources in Wallacea zone requires a management models that may not be equal with a management model of fish resources in Sundaland or Sahulland. A management measure of endemic fish resources in Wallacea zone for economic development of the society should include: utilization of endemic fish resources as an ornamental fish potential; preservation of endemic fish resources through the establishment of conservation areas; controlling invasive alien species; development of endemic fish hatcheries and restocking; revitalization of local knowledge and the development of fisheries co-management.

KEBIJAKAN PENGOPERASIAN BUBU DENGAN ALAT BANTU TERUMBU KARANG BUATAN DAN RUMPON DI WILAYAH REHABILITASI PERAIRAN KEPULAUAN SERIBU Isa Nagib Edrus
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Ujicoba bubu bersama terumbu karang buatan dan rumpon di wilayah rehabilitasi perairan Pulau Pari dan Pramuka adalah untuk menentukan kesesuaian paket teknologi alat tangkap dan alat bantu dalam usaha perikanan yang layak dari sisi teknis, sosial dan ekonomi. Tulisan ini merupakan sintesa kebijakan pola pemanfaatan bubu dengan dua alat bantu pengumpul ikan. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kebijakan dengan memformulasikan semua informasi yang relevan dan hasil penelitian terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan bubu dalam perikanan multi alat tangkap dengan pemanfaatan alat bantu penangkapan tergolong efektif secara teknis, sosial dan ekonomis. CPUE bubu dari 4 hari perendaman/trip adalah ratarata 1,1 kg/unit/trip untuk nelayan Pulau Pari yang mengoperasikan bubu di dekat terumbu buatan dan 2,4 kg/unit/trip untuk nelayan Pulau Pulau Pramuka yang menaruh bubu di bawah rumpon. Perikanan bubu tergolong layak ekonomi jika terintegrasi dengan perikanan multi alat tangkap. Nilai tambah pendapatan dari penggunaan bubu berkisar pada Rp. 196.000–Rp. 400.000 per trip. Perikanan bubu memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dalam skala besar melalui diversifikasi usaha perikanan di wilayah perairan yang direhabilitasi dan aplikasinya dapat diterima nelayan. Alat bantu rumpon memberikan pengaruh lebih besar pada hasil tangkap bubu dibanding hanya penggunaan karang buatan. The pot application by using artificial reefs and payaos as rehabilited fishing grounds in the waters of Pari and Pramuka Islands was to determine technological, social and economical feasible fisheries used pots and the both of fish aggregation divices (FAD). This paper is policy making of pot utility design using two kinds of the FAD. Policy analysis is an approach used to formulate any relevant information and related study results. The analysis showed that pot applications in multi gears fisheries using FAD were effective by technical, social and economical senses. Cacth Per Unit of Effort (CPUE) average of pots set 4 days per trip in the adjacent area of artificial reefs by the Pari island fisherfolks was 1.1 kg/unit/trip and those were operated under payaos by Pramuka Island fisherfolks was 2.4 kg/unit/trip. Pot fishery was feasible economic if it’s fishing had been integrated with multi gear fishery. Added values of the pot fishing income ranged from Rp. 196,000 to Rp. 400,000 per fishing trip. Pot fishery was propective to be intensively developed throught diversity fisheries in rehabilited water regions and it’s application get fisherfolk positive responses.

STATUS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN TUNA NERITIK DI SAMUDERA HINDIA WPP 572 DAN 573 Agustinus Anung Widodo; Fayakun Satria; Lilis Sadiyah
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Dalam rangka mendeskripsikan status pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya tuna neritik di perairan Samudera Hindia (WPP 572 dan 573) telah dilakukan analisis terhadap informasi tentang jenis dan produksi tuna neritik yang disajikan dalam Statistik Perikanan Tangkap di Laut Menurut WPP tahun 2005-2012 (DJPT, 2013) serta data hasil penelitian berbasis di PPS Cilacap dan PPN Sibolga tahun 2011. Rekomendasi ‘working party’ tentang tuna neritik dari IOTC dikaji sebagai langkah pengelolaan perikanan tuna neritik di Indonesia. Hasil analisis dan kajian menunjukkan bahwa sumberdaya ikan tuna neritik yang tertangkap nelayan Indonesia di perairan WPP 572 dan 573 meliputi tongkol lisong (Auxis rochei), tongkol krai (Auxis thazard), tongkol komo atau kawakawa (Euthynnus affinis) dan tongkol abu-abu (Thunnus tonggol). Tuna neritik tertangkap sebagai by-product dari pukat cincin, jaring insang hanyut, pancing tonda, pancing ulur dan bagan. Tahun 2011 produksi neritik tuna di Samudera Hindia khususnya WPP 572 dan 573 mencapai 121.818 ton atau 29,4% dari total produksi tuna neritik nasional. Tuna neritik jenis tongkol lisong dan krai yang tertangkap jaring insang hanyut yang berbasis di Cilacap > 70% merupakan ikan yang telah dewasa. Adapun tongkol komo yang tertangkap pukat cincin yang berbasis di Sibolga sekitar 55,5% merupakan ikan dewasa. Belum ada langkah-langkah pengelolaan secara spesifik terhadap sumberdaya tuna neritik di Indonesia. Merujuk hasil Working Party on Neritic Tuna pertama dan kedua tahun 2011 dan 2012, Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) merekomendasikan adanya kerjasama antar negara anggota IOTC yang saling berdekatan didalam melakukan pengelolaan sumberdaya neritik tuna. Langkah pertama adalah dilakukan perelitian mengenai populasi melalui studi mtDNA untuk memastikan status stok dan populasinya. The species of neritic tuna caught by fishers in the Indian Ocean particularly FMAs 572 and 573 consisted of frigate tuna (Auxis thazard), bullet tuna (Auxis rochei), longtail tuna (Thunnus tonggol) and kawa-kawa/eastern little tuna (Euthynnus affinis). These species are by-product of purse seine, drifting gillnet, trolling lines, and lift net. In 2011, production of the neritic tuna from FMAs 572 and 573 reached 121,818 mt or about 29.4% of the national production. More than 70% of catch of neritic tuna especially frigate and bullet tuna caught by drifting gillnet based at Cilacap were matured fish, and kawa-kawa caught by purse seine based at Sibolga about 55.5% of total catch was mature. There are no specific management measures for neritic tuna resources in Indonesia. First and Second IOTC Working Parties on Neritic Tuna in 2011 and 2012 recommended among IOTC’s member countries that are geographically close to each other to conduct a management collaboration of neritic tuna which begins with identifying the status of stock and population through a study mtDNA or other proper methodology.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2014 2014

Filter By Issues

All Issue Vol 17, No 2 (2025): (November) 2025 Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025 Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024 Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024 Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Amalia Setiasari

Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Amalia Setiasari

Contact Email jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Amalia Setiasari

Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA