cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baharuddin
Contact Email
baharuddin110985@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal97@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasita'
Published by Universitas Muhammadiyah Sinjai
ISSN : 23017058     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah administrasita' adalah jurnal yang diterbitkan oleh program studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai, yang diterbitkan 2 kali setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Jurnal Ilmiah Administrasita' menerima artikel dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen yang dilaksanakan baik oleh dosen dalam dan luar kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai. Jurnal Ilmiah Administrasita' berisi artikel yang terkait dengan bidang ilmu sosial dan ilmu politik dengan memfokuskan pada bidang administrasi publik, kebijakan dan manajemen publik.
Arjuna Subject : -
Articles 75 Documents
 1   2   3   4   5 
MANAGEMENT COMPLAINT SYSTEM PADA RSUD SINJAI DALAM MEMBERIKAN JAMINAN CLINICAL GOVERNANCE Congge, Umar
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 6 No 2 (2015): Edisi Desember 2015
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan Management Complaint System pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dalam memberikan jaminan Clinical Governance dapat disimpulkan bahwa dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal peningkatan mutu pelayanan, hal ini terlihat dari hasil tindak lanjut Tim Unit Layanan Pengaduan dalam mengelola keluhan dan pengaduan masyarakat yang mana hasilnya langsung dirasakan pasien dan keluarga pasien maupun juga bagi RSUD Sinjai sendiri sebagai pihak penyedia layanan sedangkan Layanan Pengaduan melalui SMS masih kurang optimal, karena keterbatasan sebuah pesan singkat dalam memberikan jawaban maupun penjelasan keluhan sehingga dapat menimbulkan rasa kurang puas.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM KEPEMIMPINAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG Maldun, Syamsuddin
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 6 No 2 (2015): Edisi Desember 2015
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk; (i) menganalisis efektifitas pelaksanaan fungsi manajemen dalam kaitannya dengan kepemimpinan pada KPU Kabupaten Pinrang (ii) mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan efektifitas pelaksanaan fungsi menajemen dalam kepemimpinan pada KPU Kabupaten Pinrang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan berlokasi pada KPU Kabupaten Pinrang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 26 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran koesioner/angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi manajemen yang diteliti dalam penelitian ini yakni (a) fungsi perencanaan, (b) fungsi pengorganisasi, (c) fungsi pengarahan, dan (d) fungsi pengendalian pada Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang telah terlaksana dengan efektif. Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi manajemen tersebut, nampaknya fungsi pengarahan paling tinggi tingkat efektifitas pelaksanannya.Fungsi manajemen dalam kepemimpinan
EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS Sulfianna, Sulfianna
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 6 No 2 (2015): Edisi Desember 2015
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas kepemimpinan dalam fungsi pelayanan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros (2) Untuk mengetahui dan mengamati pelayanan masyarakat di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Metode penelitian kualitatif yaitu menganalisis dengan deskripsi yang bertujuan memberikan gambaran terhadap fokus penelitian antara efektivitas kepemimpinan camat terhadap pelayanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, dan pengamatan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden di lapangan. Hasil penilaian bahwa efektivitas kepemimpinan camat terhadap pelayanan masyarakat belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, penilaian ini menggunakan indikator yaitu (1) pengawasan (2) pembuatan keputusan (3) kemampuan memberikan pelayanan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas terhadap pelayanan dengan penilaian menggunakan indikator yaitu  (1) perencanaan (2) program pendidikan dan pelatihan (3) situasi atau tindakan.
STRATEGI ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT (PEMERINTAHAN BERGAYA WIRAUSAHA) POKOK PIKIRAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN SINJAI r, asriadi
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 7 No 2 (2016): Edisi Desember 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

Pemerintahan Desa sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 26 ayat 2 Kepala Desa memiliki wewenang membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Selain itu, tertuang juga pada pasal 72 pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Potensi desa dan regulasi tentang desa merupakan kekuatan pengembangan wirausaha desa tetapi harus diawali pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa. Ide strategi dalam pengembangan jiwa wirausaha dilakukan dengan pendidikan dan latihan Enterpreneurial Government (Pemerintahan bergaya Wirausaha). Strategi pengembangan wirausaha, diawali dengan pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa dan masyarakat Desa. Out came kegiatan ini adalah perubahan pola pikir dan munculnya usaha-usaha desa. Adanya usaha-usaha berbasis kearifan lokal dilanjutkan dengan pengembangan pemasaran dan produksi. Melaui strategi pengembangan jiwa wirausaha ini diharapkan dapat membangkitkan semangat wirausaha di Desa sehingga mampu memberikan stimulus munculnya usaha-usaha berbasis kearifan lokal menuju masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.
PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASA DAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI Karim, Abdul
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 7 No 2 (2016): Edisi Desember 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

These research aims to analysis the direct effect of transformational leadership, transactional leadership and compensation toward satisfaction, to analysis the direct effect of transformational leadership, transactional leadership and compensation toward performance, to analysis the satisfaction toward performance in direct effect, and to analysis the indirect effect of transformational leadership, transactional leadership and compensation toward performance through satisfaction. The research applied in Regional Government Sinjai Regency with total sample as amount 200 respondent based on Slovin formulation. Data from questioner to analysis with Structural Equation Model used of AMOS 18 computer programs. The result of research to found the transformational leadership in direct have positive and insignificant affected toward satisfaction. That mean the transformational leadership which oriented on vision, mision, expect, intelegence and attention have applied, unless insignificant to sufficient of satisfaction by employee. The transformational leadership in direct have positive and insignificant toward performance. The transformation leadership which applied cannot achieve of performance in maximal as well as through input, process, output and outcome. The transformational leadership indirect have positive and insignificant toward performance through satisfaction. That mean the transformational leadership cannot sufficient of satisfaction and increasing of performance, so insignificant indirect it. Compensation in direct have positive and significant toward performance. That mean the compensation it by employee as the esteem which get contribution in increasing of performance suitable of input, proses, output and outcome.
ANTISIPATIF MODEL PECAH KONGSI KEPALA DAERAH congge, umar
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 7 No 2 (2016): Edisi Desember 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap adanya fenomena pecah kongsi antara Kepala Daerah dengan wakilnya di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Case study). Alasan menggunakan pendekatan studi kasus karena peneliti menyadari bahwa kasus pecah kongsi antara Bupati dan Wakil Bupati bukanlah hal yang berlaku secara umum atau sifatnya kasuistik, sehingga pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata dalam proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sinjai telah terjadi fenomena pecah kongsi, meskipun sifatnya pecah kongsi tertutup, karena tidak sampai pada proses terjadinya pengunduran diri salah satu dari mereka. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pecah kongsi Kepala Daerah adalah, antara lain: pertama, Jabatan wakil Kepala Daerah sebaiknya ditiadakan; kedua Seorang Kepala Daerah sebaiknya dipilih atau ditunjuk oleh Kepala Daerah setelah pemilihan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD, atau sebaliknya; ketiga perlu ada aturan yang jelas tentang pembagian tugas antara Bupati dengan Wakil Bupati yang diatur secara teknis sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, dan keempat adalah perlu adanya aturan yang jelas dan tegas yang melarang seorang Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya.
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KAITANNYA DENGAN POLA KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI ORGANISASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI Hermansyah, Hermansyah; Arifin, Zulkifli
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 7 No 2 (2016): Edisi Desember 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

Perilaku aparat pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum memberikan kepuasaan masyarakat, hal ini sangat dipengaruhi oleh penerapan pola kepemimpinan pemerintah daerah termasuk didalamnya kepemimpinan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pola komunikasi organisasi dan kurangnya penerapan employee enggament dalam organisasi SKPD. Dari fakta tersebut maka Peneliti merumuskan rumusan masalah apakah pendekatan pola kepemimpinan dan komunikasi organisasi dapat merubah perilaku aparat dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan proses berfikir yang bersifat deduktif. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus instrumenttal karena penelitian ini dimaksudkan untuk menuntun peneliti dalam menggambarkan bagaimana perhatian peneliti dan teoretisi tercermin dalam suatu kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peningkatan pelayanan publik kaitannya dengan pola kepemimpinan dan komunikasi organisasi dapat disimpulkan sebagai berikut 1) Pola kepemimpinan serta perubahan sikap dan perilaku aparat dalam memberikan pelayanan mempunyai pengaruhi yang besar, dimana pemimpin satuan kerja organisasi yang menerapkan pola kepemimpinan situasional maupun transaksional mampu secara efektif mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku aparat dalam memberikan pelayanan. 2) Komunikasi organisasi yang terbangun secara efektif dalam satuan kerja organisasi pada pemerintah daerah Kabupaten Sinjai memberikan pengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku aparat dalam memberikan pelayanan. Perubahan sikap aparat itu dapat terlihat dengan lahirnya kekompokan dan kebersamaan dalam memberikan informasi tentang tugas dan mekanisme dalam memberikan pelayanan.
STRATEGI DOSEN AIK DALAM PEMBINAAN AKHLAK MAHASISWA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (STISIP) MUHAMMADIYA SINJAI Nurdin, Mochamat
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 7 No 2 (2016): Edisi Desember 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah Strategi Dosen AIK Dalam Pembinaan Akhlak Maha siswa Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai. Penelitian ini mengkaji tentang 1. bagaimana strategi dosen AIK dalam pembinaan akhak pada mahasiswa STISIP Muhammadiyah Sinjai 2. Bagaimana gambaran pembinaan ahlak pada mahasiswa STISIP Muhammadiyah Sinjai? Ada pun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang adalah strategi dosen AIK dalam pembinaan akhlak mahasiswa pada Sekolah Tinggi IlmuSosial danPolitik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai Adapun metodologi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, baik yang tertulis maupun lisan dari obyek penelitian yang ada di lembaga tersebut, dimana dalam hal ini penulis menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah strategi dosen AIK dalam pembinaan akhlak mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai, sudah cukup baik dan meningkat hal ini tercemin pada keantusisaan dalam mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan baik dan benar selain itu juga biasa dilihat dari Akhlak mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari yang selalu menempahkan hal yg positif namun lebih dari itu, juga berbentuk Ahlak yang baik mereka dalam bermasyarakat.
PERUBAHAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DARI ALAT TANGKAP IKAN TRADISIONAL KE MODERN DI KELURAHAN LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI Adiputra, Muhlis Hajar
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 7 No 2 (2016): Edisi Desember 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

Adapun yang melatarbelakangi sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ini yaitu melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang mempengaruhi tingginya biaya operasional melaut yang tidak sebanding penghasilan sehingga dapat merugikan para nelayan dan keterbatasan fasilitas alat tangkap ikan serta masih banyaknya nelayan menggunkan alat tangkap tradisional yang dapat memperlambat hasil penangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang Perubahan Ekonomi Masyarakat Nelayan dari Alat Tangkap Ikan Tradisional ke Modern di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu tipe penelitian yang bersifat deskriptif. hal ini memberikan gambaran atau mendiskripsikan tentang Perubahan Ekonomi Masyarakat Nelayan dari Alat Tangkap Tradisional Ikan ke Modern di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan sumber informasi masyarakat buruh nelayan yang dianggap mengetahui proses perubahan ekonomi tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yaitu diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Perubahan Ekonomi Masyarakat Nelayan dari Alat Tangkap Ikan Tradisional ke Modern masih belum mengalami peningkatan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Cuaca yang ekstrim, Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Harga ikan yang tidak stabil, dan Upah dengan sistem bagi hasil. Namun faktor yang paling dominan mempengaruhi yaitu Upah yang diberikan kepada buruh nelayan dengan sistem bagi hasil, serta peran pemerintah dalam melindungi buruh nelayan.
EKSISENSI OUTSOURCING DAN PERANNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 Syurkati, Khair Khalis
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 7 No 1 (2016): Edisi Juni 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

Buruh buruh pabrik, tambang atau yang lainnya merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak digeluti di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman pekerjaan sebagai seorang buruh pun berimbas pada tingginya standar untuk menjadi seorang buruh. Problema perburuhan di Indonesia semakin kompleks dan kian parah seiring dilegalkannya praktik outsourcing dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang banyak menuai kontroversi. Namun kegelisahan buruh tentang praktik outsourcing sepertinya sedikit terobati karena Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagaian uji materi UU No. 13/2003 yang diajukan oleh Didik Suprijadi sebagai pekerja dari Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML). Latar Belakang Tuntutan Uji Materi UU No.13/2003 Ke Mahkamah Konstitusi adalah bahwa perbudakan terhadap outsourcing mutlak, karena di sini perusahaan penyedia jasa pekerja pada dasarnya menjual manusia kepada user. Dengan sejumlah uang akan mendapatkan keuntungan dengan menjual manusia. Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena manusia yang harus dilindungi adalah manusia yang seutuhnya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut , patut kiranya MK berkenan melaksanakan haknya untuk melakukan pengujian UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 dan Pasal 64 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Ix/2011 menawarkan dua model outsourcing. Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWT). Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing. Karena itu, melalui model pertama, hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan outsourcing dianggap konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan PKWTT secara tertulis. Sementara model kedua, dalam hal hubungan kerja antara pekerja dan peirusahaan outsourcing berdasarkan PKWT, pekerja harus tetap mendapatkan perlindungan hak-haknya dengan menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan

Page 2 of 8 | Total Record : 75

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2018): Edisi Juni 2018 Vol 8 No 02 (2017): Edisi Desember 2017 Vol 8 No 01 (2017): Edisi Juni 2017 Vol 7 No 2 (2016): Edisi Desember 2016 Vol 7 No 1 (2016): Edisi Juni 2016 Vol 6 No 2 (2015): Edisi Desember 2015 Vol 6 No 1 (2015): Edisi Juni 2015 Vol 5 No 2 (2014): Desember 2014 Vol 4 No 1 (2014): Edisi Juni 2014 Vol 3 No 2 (2013): April 2013