cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrizal
Contact Email
asrizalsaiin@umri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalequitable@umri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JOURNAL EQUITABLE
Published by Universitas Muhammadiyah Riau
ISSN : 25417037     EISSN : 26142643     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2020)" : 7 Documents clear
BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAM DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA MENURUT UU ITE Fadilah Raskasih
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2462

Abstract

This study aims to determine the limitations of freedom of expression through electronic media viewed from the perspective of Human Rights associated with criminal acts, and to recognize the ideal arrangement of freedom of expression limitations through electronic media. This study uses a doctrinal type of research. The results of the study show that the Human Rights and the prevailing laws and regulations relating to freedom of expression, must be balanced. So the current regulations regarding the freedom of expression are deemed necessary. However, it requires a more detailed explanation concerning several categories that are considered as violations of Human Rights against others.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif Indra Fatwa
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2480

Abstract

Abstract This research is a normative study, taking into account and referring to the laws and regulations and decisions of the related Constitutional Court. The problems examined are: First, does the Constitutional Court have the authority to make decisions that are positive legislature? Second, whether the reasons and considerations of the Constitutional Court judges made a positive legislature decision in decision No. 14 / PUU-XI / 2013? The results showed that: a. The Constitutional Court is normatively not authorized to issue positive legislature decisions. However, on the basis of efforts to bring substantive justice to the community, in several decisions the Constitutional Court Judges felt the need to make legal breakthroughs. b. The reasons and considerations of the Constitutional Court Justices in the decision No. 14 / PUU-XI / 2013 to make a regulatory decision is a consideration of insufficient time for legislators to make new rules if the decision is carried out at that time. Given that the General Election stage was already underway.
PENGATURAN PENCEGAHAN UANG HASIL KEJAHATAN DALAM KEGIATAN INVESTASI USAHA Muhammad Fathra Fahasta Fathra
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2481

Abstract

Evil is an act committed by a person or group of persons whose nature harms others. At this time the crimes are much developed either in the form of Corruption, Narcotics or other crimes. Along with the level of crime, the Government seeks to do the prevention and eradication with the rules of law to overcome it. Then from that writer do research about Stipulation of Money Result Of Crime In Business Investment Activity, this arise from writer observation either through mass media, development of crime rate of various forms lost the origin of crime in good way in the form of activity of Business Investment, join in Capital Market etc.
TINJAUAN HUKUM ATAS DIBATALKANNYA AKTA JUAL BELI OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP BPHTB YANG TELAH DIBAYARKAN Miftahur Rachman
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2482

Abstract

This study, entitled this study, aims to determine the legal consequences of the cancellation of the deed of sale and purchase of land rights that were canceled by a court decision and the consequences for the acquisition of land and building rights fees (BPHTB) that had been paid. This research is normative juridical research. Based on the results of the existing discussion, the results of this study are: First, the result of the cancellation of the sale and purchase deed which was canceled by the court decision resulted in the withdrawal of the BPHTB having no legal basis again, so that BPHTB restitution should be carried out by the taxpayer or the party concerned. Second, the legal protection given to taxpayers or parties for restitution of BPHTB is by submitting objections or requests to the local regional government which is given the authority to the BKAD of each region
APLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KEGIATAN USAHA BUMN Rahmi Yuniarti
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2531

Abstract

Peran Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaku ekonomi nasional harus diatur dengan suatu peraturan-undangan agar tidak mengarah pada pelampauan wewenang atau penyelahgunaan wewenang sehingga tidak merugikan kepentingan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur mengenai peranan Badan Usaha Milik Negara dalam menjalankan kegiatan usahanya terkait hak monopoli berdasarkan amanat Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945. Permasalahan yang timbul dari latar belakang tersebut adalah Bagaimana Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha BUMN dan Bagaimana Efektivitas Hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha BUMN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha BUMN dan Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif
KEJAHATAN SIBER YANG MENJADI KEKOSONGAN HUKUM Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2532

Abstract

Pada era teknologi sekarang ini, semakin banyak terjadinya kejahatan dalam bidang teknologi atau yang lebih dikenal sebagai Cyber Crime, yang mana kejahatan-kejahatan tersebut selalu berkembang setiap tahunnya. Banyaknya kasus-kasus Cyber Crime tersebut tentu meresahkan masyrakat, sehingga diciptkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun tidak semua kejahatan yang terjadi dapat dilindungi oleh Undang-Undang ITE tersebut, ada banyak kasus-kasus kejahatan siber yang tidak ada perlindungan hukumnya sehingga hal ini membuat adanya kekosongan hukum.
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PARLEMEN DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI INDONESIA Ratna Riyanti
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2533

Abstract

Isu keterwakilan perempuan memperoleh tempat sejak diterapkannya kuota 30% pada pemilu 2004, namun hingga berlangsungnya Pemilu 2014 jumlah perempuan di parlemen nasional berkurang 22 kursi dibandingkan pemilu 2009. Dalam perkembangan kultur pembangunan sumber daya manusia, sebenarnya negara tidak memandang dari sisi gender untuk pemerataan dan segala bentuk fasilitas pembangunan untuk sumber daya manusia yang sempurna dengan tujuan pembangunan bangsa itu sendiri. Hanya saja dalam kenyataan pelaksanaannya justru kelihatan dominan hanya laki-laki. Hal ini disebabkan karena selain ada kultur budaya jawa tentang perempuan juga atas akses public bagi perempuan terbatas, baik itu oleh norma adat, susila, kesopanan maupun norma hukum. Affirmative action yang dituangkan dalam undang-undang pemilu dari tahun 2004 – 2019 sejauh ini belum dapat terwujud, hal ini menimbulkan suatu fenomena dalam hak-hak politik perempuan. Permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Pemilihany Umum anggota Parlementf dalam perspektifg kesetaraank dan keadilanf gender? Tujuan dari permasalahan yang diangkat adalah : untuk mengetahui Pemilihan Umum yang berkesetaraan dan berkeadilan gender

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 3 (2025) Vol 10 No 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 3 (2024) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 3 (2023) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 2 No 1 (2017) More Issue