cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Res Judicata
Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Res Judicata
Published by Universitas Muhammadiyah Pontianak
ISSN : 26221888     EISSN : 26211602     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Res Judicata ialah Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Res Judicata terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, pada bulan Juni dan Oktober. Res Judicata merupakan sarana publikasi hasil riset di bidang Hukum yang memiliki kontribusi bagi pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang hukum. ISSN : 2621-1602 (media online) ISSN : 2622-1888 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2020)" : 6 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM OLEH KOMISI PERLINDUNGAN PERSAINGAN USAHA DALAM PENANGANAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITENGAH WABAH COVID-19 Gebrina Ayu Nastiti
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.191 KB) | DOI: 10.29406/rj.v3i1.2060

Abstract

The objective of the research is to explore the functions and roles of KPPU (Business Competition Supervisory Commission) in eradicating various monopolistic practices and unfair business competition which occurred in covid-19 case. Since this case has become a global pandemic, some people or business people whom aware about this pandemic deliberately hoard masks, hand sanitizers and resell them in unimaginable high prices, whereas, these two items are urgently needed only for those whose infected Covid-19. There is also information that some hospitals offer a package of rapid test for the public in expensive prices, which limits the ability of the community to testify themselves whether to isolate  independently at home or do the hospital treatment. Law Number 5 Year 1999 concerning monopolistic practices and unfair business competition is used in discussing this research. In this research, it is known that KPPU has not been able to carry out an investigation unless, information and evidence from the parties who feel disadvantaged by the existence of monopoly and unfair business competition were provided. In addition, if however fraud has been detected, the sentence which will be faced by monopolists or unfair business actors is mere an administrative sentence
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ANTAR ONLINE SHOP DALAM KONDISI COVID-19 TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH PRESIDEN Meria Agustina
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.285 KB) | DOI: 10.29406/rj.v3i1.2059

Abstract

In this digital era full of advancement in technology, who is not familiar with the term of online shopping. Nearly the majority of society has taken advantage of today's technological sophistication. The need for online shopping is accommodated by the large numbers of e-commerce sites that have sprung up. Especially since there is a pandemic spread of 2019 Corona Virus Disease or better known as Covid-19. The spread of Covid-19 in Indonesia is also increasing every day, up till now, suspected cases of Covid-19 have been found in 18 provinces. The impact of the panic in the community can be seen through the price of health products such as hand sanitizers which rose unnaturally in online shops. Considering this, there is a lot of competition happens between online shop businesses. Therefore, the writer is interested in analyzing the business competition related to online shops which will affect the stability of the economy in Indonesia, especially, with the consideration of the effects of Social Distancing policy applied by the Government. 
URGENSI ANCAMAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA/PENAL POLICY SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA) Anshari Anshari; M Fajrin
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.609 KB) | DOI: 10.29406/rj.v3i1.2101

Abstract

Diskursus tentang hukuman mati selalu menjadi bahan diskusi yang hangat di berbagai kalangan masyarakat. Adanya permintaan untuk menerapkan hukuman atau sanksi pidana mati dalam beberapa penanganan kasus seperti Tindak Pidana Korupsi, illegal logging, serta kasus-kasus narkotika dan psiktropika, terus bergulir. Di samping itu dalam Rancangan (RUU) KUHP yang terbaru, walaupun lebih selektif dan terbatas hukuman ini masih dipergunakan. Pidana mati merupakan pidana yang banyak menimbulkan pertentangan pendapat, baik pro maupun kontra. Dewasa ini ada negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya dan melaksanakannya, tetapi ada negara yang sama sekali menghapuskannya dari undang-undangnya, dan ada negara yang di dalam undang-undangnya masih menyebut adanya pidana tersebut, akan tetapi secara de facto tidak pernah melaksanakan.Dalam kodifikasi hukum pidana Indonesia yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, terdapat beberapa ketentuan tentang kejahatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman mati atau pidana mati. Tak terkecuali di luar kodifikasi, atau kualifikasi tindak pidana khusus seperti tindak pidana di bidang narkotika dan psikotropika; kejahatan terhadap kemanusiaan; tindak pidana terorisme; dan Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, tindak pidana korupsi berkembang sangat pesat, korupsi meluas ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis. Seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Fakta dengan meningkatnya kasus-kasus Korupsi pejabat negara seakan membangun paradigma lama masyarakat bahwa korupsi tidak akan pernah selesai di Negara ini. Wacana permintaan masyarakat agar pemerintah menerapkan pidana mati terhadap koruptor kembali mencuat, namun tentang sanksi pidana mati tetap menjadi kontroversial atas pelaksanaannya.Ancaman hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, hingga hari ini tidak seorangpun warga negara Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dikenakan hukuman mati yang sudah diatur tersebut. Di sisi lain, angka korupsi di Negara ini semakin meningkat, meresahkan dan membuat semakin terpuruknya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian ini, agar diketahui efektivitas dan fungsi, serta dapat mengukur tafsiran dan/atau rumusan yang tegas dalam kebijakan formulasi hukum pidana (penal policy) terhadap ancaman hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi.
MODEL PERSUASIF EDUKATIF BAGI MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 Ika Dewi Sartika Saimima; Noviansyah ,
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (711.282 KB) | DOI: 10.29406/rj.v3i1.2107

Abstract

Issu tentang pembebasan narapidana menimbulkan keresahan di masyarakat. Berita yang beredar dan tidak proposional mengakibatkan masyarakat melakukan penolakan pembebasan narapidana. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar terkait pembebasan para narapidana tersebut. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang sudah over kapasitas mengakibatkan program asimilasi dan integrasi harus segera dilaksanakan agar penyebaran virus covid-19 dapat dihindari. Pembebasan narapidana merupakan program asimilasi dan intergrasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan ketentuan Kementerian Hukum dan Ham Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Pendekatan analisis konsep hukum dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta hukum untuk menentukan model yang dapat digunakan bagi masyarakat  dalam menghadapi pembebasan narapidana. Mendapat labelisasi sebagai narapidana, anak tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Saat menjalani program asimilasi dan integrasi, masyarakat diminta untuk mendukung narapidana anak. Dukungan tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak meskipun dia seorang narapidana. Penelitian ini menawarkan model persuasif edukatif dengan cara memberdayakan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat dilibatkan dalam program asimilasi dan integrasi melalui model persuasif edukatif yang dilakukan dengan cara melibatkan BAPAS, keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga maupun Ketua Rukun Warga.Kata kunci: Asimilasi, Integrasi, Narapidana Anak.
Perlindungan Hukum Nasabah Bank Mandiri Atas Perubahan Saldo Pada Rekening Nasabah Akibat Kesalahan Sistem Teknologi Informasi Rahmadi Indra Tektona; Fona Kartika Listiyapuji
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.545 KB) | DOI: 10.29406/rj.v3i1.2111

Abstract

The progress and development of technology, telecommunications, multimedia and information technology or commonly referred to as telematics can ultimately change the organizational structure, social relations, and society. Consumers can also be parties who place funds and / or utilize services available at Financial Services Institutions. Related to this, consumers who use financial services institutions include customers in banks, investors in the capital market, participants in pension funds, and others. As in the opinion of Muhamad Djumhana, the public can trust the bank if the bank has guaranteed the confidentiality of the customer's data. Every bank has an information technology system, without exception Bank Mandiri. The information technology system of each bank has a very important role. If something goes wrong even though it's a small thing it has a huge impact on the system at the bank that is running. As explained in the online media Kontan.co.id. On July 20, 2019. Related to this, customers were worried about the balance in their account, which greatly affected the customer and the customer felt disadvantaged. Related to this there is a need for legal protection for the loss-making customer, in which the customer as a consumer has the rights to the goods and / or services obtained.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH BERAKHIR JABATANNYA Gembongseto Hendro Soedagoeng; Hazilina Hazilina
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i1.2446

Abstract

ABSTRACTNotary as a public official of the State who is given the authority by law to make authentic deeds and other powers with the limitation that the deed made is not excluded from making it to other officials who are determined by law the notary's responsibility for the deeds that have been drawn up before him and / or by a Notary while carrying out his duties as a Notary, is until the end of his life or death, thus Article 65 of Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notary this must be read as such because there is no further  explanation in  the  explanation  of  Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of the Notary PublicThis is important because if the time limit for the said responsibility is not set, it is possible that at old age the Notary will still be asked for information regarding the deeds that have been made while the person concerned is carrying out his duties as a state general official.Arrangements regarding expiry must be taken into consideration to determine the expiry limit of the Notary's responsibility for the deed drawn up before him.Keywords: Notary, Deed, Responsibility ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya dengan batasan bahwa akta yang dibuat tersebut tidak dikecualikan pembuatannya kepada pejabat lain yang ditentukan oleh undang- undang tanggungjawab Notaris terhadap akta-akta yang telah dibuat dihadapannya dan/atau oleh Notaris selama menjalankan tugas menjadi Notaris, adalah sampai akhir hayat atau meninggal dunia, dengan demikian Pasal 65 UU  No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini harus dibaca demikian karena tidak ada penjelasan lebih lanjut didalam  Penjelasan UU No. 2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut.Hal ini penting karena apabila tidak ditetapkan batas waktu tanggungjawab tersebut, maka tidak menutup kemungkinan diusia tua rentapun Notaris masih akan dimintai keterangan tentang akta-akta yang telah dibuat selama yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum negara.Pengaturan tentang kadaluwarsa harus dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan batas berakhirnya pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya.Kata Kunci: Notaris; Akta; Tanggung jawab

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue