cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Res Judicata
Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Res Judicata
Published by Universitas Muhammadiyah Pontianak
ISSN : 26221888     EISSN : 26211602     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Res Judicata ialah Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Res Judicata terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, pada bulan Juni dan Oktober. Res Judicata merupakan sarana publikasi hasil riset di bidang Hukum yang memiliki kontribusi bagi pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang hukum. ISSN : 2621-1602 (media online) ISSN : 2622-1888 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2022)" : 6 Documents clear
Eksistensi Pembagian Harta Waris Adat Lampung Pepadun Secara Sistem Patrilineal Pada Lampung Timur Yapiter Marpi
Res Judicata Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i1.4309

Abstract

The customary inheritance law differs along with the differences in the kinship system used in each tribe. The inheritance of the indigenous people of Lampung Pepadun is in the form of inheritance by the majority of men, because the Lampung Pepadun tribe tends to a patrilineal kinship system, the eldest son becomes the sole heir to replace his father. The legal consequences that then arise with the occurrence of death are about the management and continuation of the rights and obligations of both the person who died and the relatives left behind. In the Indonesian context, it is necessary to have legal conceptions and principles derived from customary law to formulate a national law in order to meet the legal needs of the Indonesian people. This type of research is a field research using a qualitative approach with inductive data analysis. The result of this research is the system applied in the distribution of inheritance rights to the eldest child in the Lampung Pepadun indigenous community. The law of parental or bilateral inheritance is to provide equal rights between male heirs and female heirs, both to husbands and wives, as well as boys and girls, including male and female families.
Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Memperkuat Ketahanan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Tawangsari Boyolali Hadis Turmudi; Mursid Mursid
Res Judicata Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i1.3320

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa Tawangsari di Kabupaten Boyolali dalam pemberdayaan warga masyarakat sehubungan adanya wabah Covid-19 di bidang perekonomian. Wabah Covid -19 yang melanda Bangsa Indonesia pada awal Maret 2020 membawa dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan nasional. Begitu pula terhadap ketahanan ekonomi warga masyarakat di pedesaan yang terjadi kerentanan. dan sangat penting untuk mendapatkan solusi Peran Kepala Desa sebagai pengambil kebjakan pada tingkat lokal yang sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu berjalan secara maksimal. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang kredibel, maka peneliti mencoba metode penelitian hukum Nondoktrinal.Hal ini dilakukan dengan mengkaji peraturan yang terkait dengan fungsi, tugas dan peran Kepala Desa baik secara umum maupun kebijakan pemerintah desa selama adanya pandemi covid-19. Selain itu juga dilakukan observasi langsung di lapangan terhadap proses pemberdayaan masyarakat selama pandemi. Sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di dapatkan suatu kesimpulan Kepala Desa Tawangsari dI Boyolali memiliki berbagai program inovasi guna memperkuat ketahanan ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Program dalam memperkuat ketahanan ekonomi warga dlakukan dengan menggandeng pihak ketiga untuk dapat bersinergi bersama, sehingga ketahanan ekonomi mampu diciptakanSedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di dapatkan suatu kesimpulan Kepala Desa Tawangsari dI Boyolali memiliki berbagai program inovasi guna memperkuat ketahanan ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Program dalam memperkuat ketahanan ekonomi warga dlakukan dengan menggandeng pihak ketiga untuk dapat bersinergi bersama, sehingga ketahanan ekonomi mampu diciptakan sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di dapatkan suatu kesimpulan Kepala Desa Tawangsari dI Boyolali memiliki berbagai program inovasi guna memperkuat ketahanan ekonomi selama masa pandemi Covid-19.Program dalam memperkuat ketahanan ekonomi warga dlakukan dengan menggandeng pihak ketiga untuk dapat bersinergi bersama, sehingga ketahanan ekonomi mampu diciptakan
Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kawasan Ekoregion Danau Lindung Di Desa Nanga Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kalimantan Barat Nina Niken Lestari; Anshari Anshari
Res Judicata Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i1.4681

Abstract

Interaksi manusia dengan alam sekitar seringkali mengorbankan alam itu sendiri. Sebagai penopang kehidupan manusia, kekayaan alam baik sumber-sumber daya alam dimanfaatkan sebebas-bebasnya dan sebesar-besarnya. Seakan tak memiliki aturan yang membatasi perlakuan manusia terhadap sumber daya alam tersebut, manusia berlomba-lomba membangun infrastruktur wilayah namun abai terhadap eksistensi keberadaan kekayaan alam. Beruntung masih ada segelintir masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan akses sumber daya alam tersebut memiliki kesadaran terhadap pelestarian Kawasan sumber daya alam dengan melahirkan aturan-aturan yang bersifat kearifan local guna mengendalika interaksi perilaku manusia terhadap alam lingkungan sekitar guna keberlangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri agar tertib dan ramah dalam mengelola sumber daya alam maupun menjaga dan melestarikan alam sebagai makhluk hidup yang perlu dirawat keberadaannya.
Corporate Responsibility For The Crime Of Money Laundering Vincentius Patria Setyawan; Itok Dwi Kurniawan
Res Judicata Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i1.4207

Abstract

Abstract Legal subjects who commit money laundering crimes consist of legal persons (natuurlijk persoon) and legal entities (recht persoon). The rules regarding the form of accountability for the two legal subjects have been regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (hereinafter referred to as the Money Laundering Law). case of Beringin Bangun Utama Limited Company. The purpose of this article is to find out about the regulation of accountability for corruption based on the Money Laundering Law and its implementation in the case of Beringin Bangun Utama Limited Company. This study uses a case approach and a statute approach. The results of the research outlined in this article are the implementation of corporate responsibility in money laundering cases using identification theory, which states that in imposing criminal liability on corporations, law enforcers must be able to show that the perpetrator (actus reus) is an individual legal subject. which is the controller of the corporation. Meanwhile, the element of error (mens rea) in identification theory can be determined if the crime is committed to provide benefits for the subject of corporate law.Keywords: Criminal Liability, Corporate, Money Laundering.
Pengaruh Dari Perkembangan Asas Legalitas Yang Terdapat Pada Ruu Kuhp Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia Aidina Cecilia Amni; Riska Andi Fitriono; Billy Brillyan Dwi Saputra; Shafy Wiryawan
Res Judicata Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i1.4277

Abstract

The principle of legality is a principle that has been set in Indonesia’s criminal law system. It is occured and explained in Criminal Code also become the basis of Indonesia’s criminal law. It state that an act can not convicted if that act is unregulated in the law regulation. With the times, priciple of legality that occured in the Criminal Code Bill expand the meaning of it compared to the Criminal code. The expansion of the meaning of principle of legality state that people can be convicted even if the act is unregulated in the law regulation. So that, this thing can be a question about how this new meaning of principle of legality effect Indonesia’s legal system. Asas legalitas adalah suatu asas yang telah diatur di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Asas legalitas terdapat dan dijelaskan pada KUHP dan menjadi dasar pagi hukum pidana Indonesia. Asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila suatu perbuatan tersebut tidak diatur di dalam sistem perundang-undangan. Seiring perkembangannya, asas legalitas yang terkandung pada RUU KUHP mengalami perubahan, yaitu perluasan terhadap maksud dari asas legalitas yang terkandung di dalam KUHP. Perluasan yang dimaksud adalah dengan bertambahnya makna dari asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana walaupun perbuatan tersebut belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini menciptakan berbagai persepsi bagaimana perluasan makna dari asas legalitas ini akan berpengaruh kepada sistem hukum di Indonesia apabila RUU KUHP disahkan. Maka dari itu, penulis di sini ingin menganalisis tentang apa yang akan terjadi apabila nanti RUU KUHP disahkan dan pengaruh dari perluasan dari asas legalitas tersebut terhadap sistem hukum di Indonesia.
Analisis Dampak Kebijakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Adi Mulyono
Res Judicata Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i1.4293

Abstract

Dismissal is not done with respect to a Civil Servant, because he was sentenced to imprisonment or confinement after receiving a court decision that incraht on a crime of office crime or criminal offenses related to his position. This public policy is implemented based on the Law on State Civil Apparatus and the Government Regulation on the Management of Civil Servants.This article describes the public policies set by the government for civil servants who have been convicted by the Corruption Court and whose decisions have permanent legal status as the basis for implementing dishonorable dismissals, positive impact of policies, legal and social impacts on civil servants convicted of corruption, and policy comparisons to politicians. convicted of corruption.It was concluded that this good step in realizing a clean government free from KKN, apart from having a positive impact, could actually have a negative impact on civil servants. The negative impact is in the form of potential neglect of human rights that occurs because all cases end with PTDH regardless of the level of error, even because of administrative errors in carrying out their duties, career as a civil servant will be over.The solution that can be done is to review and harmonize Government Regulations on the Management of Civil Servants and their derivative regulations. In the new regulatory system, all corruption criminal decisions are examined in ASN courts/trials which will result in orders for final punishment to civil service supervisors to punish PNS convicted of corruption according to the level of error as stated in the Government Regulation concerning Civil Servant Discipline.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue