cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
MIZAN
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 235 Documents
 2   3   4   5   6 
RESEPSI PERNIKAHAN (DASAR HUKUM DAN URGENSINYA TERHADAP PERCERAIAN) Subhi, Ahmad Farhan
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v2i2.20176

Abstract

Menyelenggarakan dan menghadiri resepsi pernikahan merupakan suatu hal yang lazim di tengah masyarakat, namun tidak banyak yang mengetahui dasar hukum dan tujuan pelaksanaannya, sehingga pada beberapa kasus perceraian resepsi pernikahan menjadi satu alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 583/Pdt.G/2012/PA.Bgr. Hal tersebut terjadi akibat salahnya persepsi masyarakat terhadap resepsi pernikahan yang belakangan ini menjadi gaya hidup (life style).
METODE MEMAHAMI HADIS Sobari, Ahmad
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v2i2.20177

Abstract

Islam menjadikan hadis dengan fungsi sebagai penjelas terhadap ayatayat yang masih global, ayat-ayat yang masih mutlak, ayat-ayat yang memerlukan taqyid, ayat-ayat yang masih ’am memerlukan taskhsis. Hadis juga merupakan sumber yang sangat urgen dalam Islam, maka hendaknya umat Islam memahami secara benar pesan-pesan agama Islam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad Saw. Agar dipahami secara benar, maka perlu dilakukan pemahaman secara benar dan komprehensif, baik melalui telaah historis, tekstualitas, kontekstualitas, muqaranah arriwayah, atau dengan pendekatan lain seperti asbab wurud al hadis dan lain-lain. Selain menggunakan beberapa metode seperti; Pemahaman Tekstual, Pemahaman Dengan Cara Kontekstual.
TA’DIB DALAM KACAMATA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) Helmi, Muhammad Ishar
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v2i2.20178

Abstract

Syariah Islam memberikan tuntunan yang sangat gamblang dalam melakukan ta’dib. Secara umum banyak nash yang memerintahkan para suami dan orangtua berlaku lemah lembut dalam melakukan ta’dib. Namun, Islam juga memberi tuntunan berupa kebolehan untuk memukul jika memang diperlukan. Termasuk dalam hal ini ketika seorang Istri melakukan nusyuz, maka sang suami dapat melakukan pemukulan dalam ranah ta’dib yang diperintahkan oleh Allah Swt dan Rasul Saw. Akan tetapi pemukulan ini, walaupun diniatkan untuk ta’dib tetapi termasuk katagori perbuatan yang makruh, dan diharapkan untuk dihindari.
MISS WORLD MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM Hassa, Nabila
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v2i2.20179

Abstract

Annual Award World Muslimah atau dikenal dengan Miss World Muslimah murupakan sebuah ajang penghargaan bagi wanita muslimah muda berprestasi serta figur Sholehah, Smart, dan Stylish serta cahaya inspirasi bagi wanita muslimah lainnya untuk dapat menyeimbangkan kehidupan modernitas yang berpedoman pada Alquran dan Sunnah bukan sebagai sebuah kontes kecantikan yang diadopsi dari ajang Miss World ataupun Miss Universe. Ajang ini digagas oleh Eka Triyatna Shanti dibawah naungan World Muslimah Foundation.
ETIKA DAN MORALITAS POLITIK ANGGOTA DEWAN Yunus, Nur Rohim
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v2i2.20180

Abstract

Anggota dewan hendaknya memiliki etika dan moralitas politik yang baik. Dengannya, anggota dewan akan dapat bersikap bijak, sehingga aspirasi rakyat yang diwakilinya dapat terpenuhi. Beberapa kajian memberikan rekomendasi tentang bagaimana seharusnya anggota dewan beretika, diantaranya rekomendasi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, sehingga data yang diajukan berasal dari literatur-literatur normatif. Harapan yang diinginkan adalah terciptanya anggota dewan yang dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga harapan dan keinginan masyarakat luas dapat tercapai.
PERDA SYARIAH DALAM OTONOMI DAERAH Salamah, Ummu; Rianto, Reinaldo
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan normatif-yuridis ini telah memberikan legitimasi bagi formalisasi hukum Islam untuk terintegrasi secara transformatif dalam sistem politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Internalisasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah telah membuka ruang adanya semangat otonomi yang diberikan oleh daerah-daerah baik yang umum dan khusus. Semangat ini pula yang kemudian melahirkan adanya inisiatif untuk menggulirkan Peraturan Daerah bernuansa syariat Islam, yang tentunya menimbulkan pro dan kontra di tengah kalangan masyarakat.
TINGKAT PERCERAIAN MUSLIM DAN NON MUSLIM DI INDONESIA Suryani, Ermi
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v3i2.20182

Abstract

Meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama disebabkan karena sakralitas perkawinan dalam aturan Islam relatif longgar, sehingga perceraian rentan terjadi. Hal ini dibuktikan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama, walaupun dibatasi keberlangsungannya, tetapi masih sangat diminati dalam menyelesaikan problematika perkawinan. Hal ini berbedadengan tingkat perceraian dalam lingkungan masyarakat non muslim. Karenanya, penelitian ini mencoba mencari jawaban atas problematika yang terjadi.
SEBUAH PERTANYAAN SEJARAH; TELA’AH AWAL MENGENAI DASAR NEGARA INDONESIA YANG BARU BERDIRI Ahmad, Muhammad Rais
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v3i2.20183

Abstract

Pasca kesepakatan panitia sembilan terjadi perubahan mendadak terhadap dasar negara Indonesia. Dengan alasan tuntutan rakyat Indonesia di wilayah timur, kemudian Hatta mengganti beberapa kesepakatan yang telah bulat, seperti perubahan kata Mukadimah menjadi pembukaan, hilangnya tujuh kata penting bagi umat Islam dalam sila Pertama Pancasila, hilangnya syaratpresiden beragama Islam, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung terjadi pengkhianatan atas kesepakatan yang telah ditandatangani. Akan tetapi atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, akhirnya perubahan yang terjadi dapat diterima masyarakat Indonesia secara luas.
ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN DAN KEDARURATAN MEDIS MENURUT HUKUM ISLAM Munawaroh, Munawaroh
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v3i2.20184

Abstract

Melakukan Aborsi pada dasarnya dilarang dalam setiap aturan hukum apapun, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Karena perbuatan aborsi merupakan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap nyawa calon manusia dalam kandungan. Akan tetapi kondisi lain kemudian memberikan kelonggaran melakukan perbuatan terlarang ini, seperti pada kasuspemerkosaan dan kedaruratan medis, yang apabila aborsi tidak dilakukan akan berakibat bahaya terhadap nyawa sang ibu. Oleh karenanya, perdebatan akan pengecualiannya masih terus terjadi. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan penelitian mendalam terhadap permasalahan ini.
PENGHAPUSAN KOLOM AGAMA DALAM KARTU TANDA PENDUDUK Putri, Novita Akria
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v3i2.20185

Abstract

Hak asasi manusia adalah klaim yang mesti dipenuhi demi mempertahankan eksistensi dan martabat manusia. Hak kebebasan beragama nyatanya, adalah hak yang diatur secara langsung dalam UUD 1945. Hakikat dengan kebebasan beragama adalah pengakuan bahwa setiap orang berhak meyakini serta untuk hidup beribadat dan berkomunikasi sesuai dengan apa yang diyakini sebagai panggilan tuntutan Tuhan yang mutlak. Menghargai adanya identitas sebuah golongan amatlah penting, pencantuman sebuah identitas agama dalam kartu identitas kependudukan agar tidak ada suatu golongan yang membentuk suatu sekte-sekte agama baru yang justru akan merusak integrasi bangsa. Oleh karena itu, penghapusan kolom agama dalam KTP tidaklah menjadi alasan utama untuk terciptanya konsep equality before the law yang menjadi ciri utama dari sebuah negara hukum. Namun, sebagaimana konsep keadilan dari Jhon Rawls, bahwa kepentingan golongan tertentu tidaklah diperbolehkan menggerus keadilan sosial.

Page 4 of 24 | Total Record : 235

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2025): JUNI Vol 12 No 2 (2024): DESEMBER Vol 12 No 1 (2024): JUNI Vol 11 No 2 (2023): DESEMBER Vol 11 No 1 (2023): JUNI Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 10 No 1 (2022): JUNI Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 9 No 1 (2021): JUNI Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER Vol 8 No 1 (2020): JUNI Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER Vol 7 No 1 (2019): JUNI Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER Vol 6 No 1 (2018): JUNI Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER Vol 5 No 1 (2017): JUNI Vol 4 No 2 (2016): DESEMBER Vol 4 No 1 (2016): JUNI Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER Vol 3 No 1 (2015): JUNI Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER Vol 2 No 1 (2014): JUNI Vol 1 No 2 (2013): DESEMBER Vol 1 No 1 (2013): JUNI More Issue