Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI SYARIAH BERBASIS PESANTREN (Studi Kasus BKsPPI dengan BAZNAS, LAZIS PLN, dan Koperasi 212) Anwar, Ahmad Saifudin; Sobari, Ahmad; Hamdani, Ikhwan
MALIA (TERAKREDITASI) Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.297 KB)

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pengembangan ekonomi syariah berbasis pesantren (2) Untuk mengetahui implementasi kerjasama pengembangan ekonomi syariah di BKsPPI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan sumberData primer dan sekunder. Data primer ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan sumber atau obyek yang diteliti sedangkan data sekunder adalah buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, artikel, majalah, jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga dan sebagainnya. Sementara itu, media elektronik yang dapat dijadikan sumber adalah internet. Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan tentang pengembangan ekonomi syariah berbasis pesantren. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dakwah Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) dalam mengembangkan perekonomian syariah berbasis pesantren menerapkan beberapa program kerja dengan langkah yang ditempuh diantaranya:1) Memulihkan kepribadian pesantren sebagai standar kepesantrenan untuk pembinaan dan pembangunan pesantren; 2) Melahirkan tenaga-tenaga pelanjut, pembinaan dan pengajar pesantren berupa ulama, dan zuâama yang tafaqquh fiddin;  3) Menggali sumber-sumber pembiayaan pesantren, mewujudkan usaha-usaha produktif, menerbitkan harta wakaf dan memanfaatkan potensi insaniah-amaliah yang berada di sekitar pesantren; 4) Menyempurnakan penyelenggaraan pendidikan dan menambah mata pelajaran keterampilan/kejujuran di bidang pertanian, pertenakan, perikanan, pertukangan, kerajinan, perekonomian, dan kemasyarakatan; 5) Menyempurnakan kebutuhan dan perlengkapan pesantren sehingga secara keseluruhan menjadi qoryah thoyyibah yang uswatun hasanah;  6) Mewujudkan dan menyempurnakan organisasi pengurus pesantren berdasarkan kepribadiannya, melaksanakan pengadminitrasian terutama di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kekayaan; 7) Mengadakan pembagian tugas dan pengarahan antara pesantren-pesantren yang bertugas melahirkan ulama; 8) Membuat rencana pembangunan (master plan) untuk tiap-tiap pesantren secara menyeluruh. 9) Membentuk Badan Perencana Pembangunan Pesantren untuk menghimpun data serta perencanaan pelaksanaan program; 10) Menerapkan hasil-hasil penelitian dan perencanaan pembangunan pada beberapa pesantren sebagai pilot-projec. Adapun implementasi kerjasamapengembangan ekonomi syariah berbasis pesantren BKsPPI telah mencakup tiga sector yakni sector zakat, sector riil dan terakhir sector keuangan. Implementasi kerjasama tersebut Nampak pada setiap sekor. Sektor zakat sedekah dan infaq bekerjasama dengan LAZIS, salah satunya BAZNAS pusat maupun Baznas yang ada di daerah dalam menyalurkan zakat, bantuan beasiswa dan lainnya. Sektor rill, BKsPPI kerjasama dengan koperasi syariah 212.

PENGARUH TINGKAT RELIGIUSITAS DAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP ETOS KERJA KARYAWAN PADA SALON MUSLIMAH HOUSE OF AISYA BOGOR Sobari, Ahmad
Jurnal Al-Amwal Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)
Publisher : STAI BHAKTI PERSADA BANDUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.526 KB)

House of Aisya is a special beauty house for Muslim women who care about birth and inner beauty. The House of Aisya Muslimah Salon has a mission to open jobs and introduce Muslim-inspired ethics by dedicating beauty care to Muslim women through halal and natural products, shar'i services, modern technology, and employees with work ethics in accordance with the teachings of Islam to realize birth satisfaction and inner Muslim women. The objectives of this study were: (1) The extent to which religiosity affects the work ethic of employees at the House of Aisya Bogor (2) How financial compensation affects the work ethic of employees in the House of Aisya Bogor. This study uses quantitative methods. Data collection techniques using questionnaires, while data analysis techniques using multiple linear regression analysis with the help of SPSS 23. The analysis shows that the significance value is 0.003, because 0.003 <0.05, H0 is rejected. So it can be concluded that the level of religiosity and financial compensation together affect the work ethic of employees at the Salon Muslimah House of Aisya Bogor. While partially it shows that the religiosity variable does not affect the work ethic of the employees at the Salon Muslimah House of Aisya Bogor and for the financial compensation variable it significantly influences the work ethic of employees at the Salon Muslimah House of Aisya Bogor.

Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Siswa SMA Di Era Covid-19: - Jusuf, Heni; Sobari, Ahmad; Fathoni, Mohamad
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Khusus Tema: Covid-19
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Era Covid-19 adalah suatu era dimana terjadi bencana Nasional covid-19 di Indonesia, dengan penyebaran yang cepat sehingga pemerintah berusaha memutus rantai penularannya dengan cepat, mengubah pola hidup menjadi baru, karena cakupan perubahannya luas mulai dari dunia bisnis, budaya, sosial hingga pendidikan dan pembelajaran. Tujuan dari penelitian untuk memperoleh gambaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi siswa SMANU M.H. Thamrin sebagai upaya menekan penyebaran covid-19 di lingkungan sekolah. Sesuai Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang Kebijakan Belajar dari rumah, yang intinya adalah melalui pembelajaran jarak jauh, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntuntan capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi covid-19, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang sifat kualitatif dan berguna dari guru. Semua Sekolah langsung melaksanakan edaran Mendikbud tersebut tanpa persiapan dan strategi bagaimana pembelajaran jarak jauh tersebut dilaksanakan, termasuk SMANU M.H. Thamrin yang menjadi Subjek dalam penelitian ini meliputi siswa dan guru SMANU M.H. Thamrin. Data dikumpulkan dengan mengirimkan kuisioner online melalui google form dan observasi saat pembelajaran berlangsung. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis model interaktif Milles & Huberman dengan siklus mulai pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verfikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: (1) Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan dan Kepala Asrama telah memiliki dan telah menggunakan perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh; (2) pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan, awalnya sesuai dengan jam belajar normal, namun sekolah merubah strategi belajar sehingga pembelajaran jarak jauh memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaan dan dapat memotivasi untuk lebih aktif dalam belajar, baik belajar mandiri maupun berkelompok; dan (3) pembelajaran jarak jauh memungkinkan terjadinya social distancing dan dapat meminimalisir siswa berkumpul di lingkungan sekolah sehingga dapat mengurangi potensi penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah

A COMPARATIVE STUDY ON ARTICLE 241 KOREAN CRIMINAL ACT AND ARTICLE 284 INDONESIAN CRIMINAL CODE. Ahmad Sobari
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Nasional

As the nations that have ratified the Declaration of Human Rights and both have established constitutional rights for citizens in the Constitution of each country, Indonesia and Korea have been conforming the Code /Act to the Convention. This paper is an account of comparing the Law about Act/Code on Adultery, in Korea and in Indonesia. The method is a comparative analysis of the Law, employing normative perspective. The finding of the account is that the Article 241 paragraph (1) and (2) of Law No. 293 of 1963, of Korea (the last amendment on April 5th, 2013 by the Law No. 11731) has in common with the contents of the Article 284 paragraph (1) and (2) of the Indonesian Penal Code or Wetboek van Strafrecht. The Indonesian Penal Code on adultery has been emanated mostly by Pancasila’s ideology in which the principle of Islamic morality and the morality of customary people appear in it; the adultery and fornication are quite contrary to the values of customary law, customs, also quite contrary to the moral values of religions. Keywords: Article 241 Korean Criminal Act, Article 284 Indonesian Criminal Code, Adultery, Sharing The Act/Code. Religious Values, Pancasila

Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Siswa SMA Di Era Covid-19: - Heni Jusuf; Ahmad Sobari; Mohamad Fathoni
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Khusus Tema: Covid-19
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Era Covid-19 adalah suatu era dimana terjadi bencana Nasional covid-19 di Indonesia, dengan penyebaran yang cepat sehingga pemerintah berusaha memutus rantai penularannya dengan cepat, mengubah pola hidup menjadi baru, karena cakupan perubahannya luas mulai dari dunia bisnis, budaya, sosial hingga pendidikan dan pembelajaran. Tujuan dari penelitian untuk memperoleh gambaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi siswa SMANU M.H. Thamrin sebagai upaya menekan penyebaran covid-19 di lingkungan sekolah. Sesuai Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang Kebijakan Belajar dari rumah, yang intinya adalah melalui pembelajaran jarak jauh, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntuntan capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi covid-19, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang sifat kualitatif dan berguna dari guru. Semua Sekolah langsung melaksanakan edaran Mendikbud tersebut tanpa persiapan dan strategi bagaimana pembelajaran jarak jauh tersebut dilaksanakan, termasuk SMANU M.H. Thamrin yang menjadi Subjek dalam penelitian ini meliputi siswa dan guru SMANU M.H. Thamrin. Data dikumpulkan dengan mengirimkan kuisioner online melalui google form dan observasi saat pembelajaran berlangsung. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis model interaktif Milles & Huberman dengan siklus mulai pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verfikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: (1) Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan dan Kepala Asrama telah memiliki dan telah menggunakan perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh; (2) pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan, awalnya sesuai dengan jam belajar normal, namun sekolah merubah strategi belajar sehingga pembelajaran jarak jauh memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaan dan dapat memotivasi untuk lebih aktif dalam belajar, baik belajar mandiri maupun berkelompok; dan (3) pembelajaran jarak jauh memungkinkan terjadinya social distancing dan dapat meminimalisir siswa berkumpul di lingkungan sekolah sehingga dapat mengurangi potensi penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah

Menguji Asas-Asan Umum Pemerintahan Yang Baik Pada UU Nomor 9 Tahun 2004 Menjadi Norma Hukum Yang Dapat Menentukan Kesalahan Berdasarkan Praktik di PTUN Ahmad Sobari
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i1.2353

Law Number 9 of 2004 concerning Amendment to Law Number 5 of 1986 which was amended by Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law No. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court (PTUN) which includes “the general principles of good governance” (AUPB) as one of the grounds for a lawsuit in the event that the plaintiff feels harmed by a State Administrative decision. By including the General Principles of Good Governance in the provisions of Law no. 9 of 2004 in Article 52 paragraph (2) and its explanation, the application of the general principles of good governance, in terms of being the basis for a lawsuit, is considered to have a strong legal basis. The implication is related to the reason for the lawsuit, even in cases at the Administrative Court, it is one of the basic considerations of the judge's decision in making a decision. Based on the theory of Error (wederrechtelijk theorien) that the element of Error is expressly stated as an element of an act (delict), then not proving this element in court will cause the judge to decide on an acquittal. Fundamentally, “principle” is the basis of general and abstract thinking and does not have sanctions, while a norm is a concrete law and has sanctions. The principle does not have clear or concrete elements and cannot be used as a basis for claims and considerations for an act that is wrong or right. Research in this paper is normative research with a statutory approach. The conclusion of this study is that the principle is a source of law, as something that is the beginning of law, is still abstract, broad, and general. Whereas a provision in a legal norm is a derivative, application, or further regulation of a legal principle, in which the legal norms should be formulated as clearly and firmly as possible, set out in detail so that multiple interpretations do not occur which harm and violate the human rights of the party being sued.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyertakan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” (AUPB) menjadi salah satu dasar gugatan dalam hal penggugat merasa dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara. Dengan dimasukannya AUPB dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pada Pasal 52 ayat (2) beserta penjelasannya, maka penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal sebagai landasan gugatan, dianggap mempunyai pijakan yang kuat secara hukum. Impliksinya adalah berkaitan dengan dasar alasan gugatan itu sendiri, dan dalam perkara di PTUN menjadi salah satu dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan teori kesalahan (wederrechtelijk theorien) bahwa unsur wederrecttelijk dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari suatu perbuatan (delik), maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu pembebasan. Secara mendasar, “asas” adalah dasar dari pemikiran yang bersifat umum dan abstrak dan tidak mempunyai sanksi sedangkan suatu norma merupakan hukum konkrit dan mempunyai sanksi. Suatu asas tidak mempunyai unsur-unsur yang jelas atau konkrit dan tidak dapat dijadikan dasar gugatan dan tidak tepat menjadi dasar dari pertimbangan atas suatu perbuatan yang salah atau benar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah asas merupakan sumber hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, masih bersifat abstrak, luas, umum. Sedangkan suatu ketentuan dalam norma hukum merupakan turunan, penerapan atau pengaturan lebih lanjut dari asas hukum, dimana norma hukum sedapat mungkin harus dirumuskan unsur-unsurnya dengan jelas dan tegas, termaktub secara rinci agar tidak terjadi multi tafsir sehingga merugikan dan melanggar hak asasi pihak yang digugat.

Pelatihan Pembuatan Modul Pembelajaran Untuk Mendukung Pembelajaran Online Heni Jusuf; Ahmad Sobari
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat TEKNO (JAM-TEKNO) Vol 2 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Ikatan Ahli Informatika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sudah hampir satu tahun, terjadi bencana Nasional covid-19 di Indonesia, dengan penyebaran yang cepat sehingga pemerintah berusaha memutus rantai penularannya dengan cepat, mengubah pola hidup menjadi baru, karena cakupan perubahannya luas mulai dari dunia bisnis, budaya, sosial hingga pendidikan dan pembelajaran. Sesuai Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang Kebijakan Belajar dari rumah, Pembelajaran jarak jauh tetap harus dilaksanakan dengan berbagai solusi yang memang harus diputuskan oleh sekolah. Penggunaan sarana pembelajaran online seperti Google Classroom, Edmodo, Schoology, Moodle, dan lainnya dapat dianggap menjadi solusi untuk saat ini. Pandemi Covid-19 belum diketahui secara pasti kapan akan berakhir. Namun kegiatan pembelajaran harus terus berjalan dengan menerapkan kondisi New Normal. Tujuan dari pengabdian kepada masyarat yang dilakukan yaitu untuk memberikan pelatihan bagaimana membuat modul pembelajaran yang dapat memfasilitasi pembelajaran online sebagai upaya menekan penyebaran covid-19 di lingkungan sekolah dan kampus agar proses belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan tanpa membebani kurikulum

Pembelajaran Paradigma Baru Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar Jusuf , Heni; Sobari, Ahmad
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ Vol. 5 No. 2 (2022): June 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/1298zk08

The education curriculum continues to change according to technological developments, but the current two-year conditions are different. Since two years ago, in the pandemic era, the curriculum applied in schools is the 2013 curriculum and the prototype curriculum. The prototype curriculum is a development of the 2013 curriculum, also called the emergency curriculum. For the 2022/2023 school year, the government establishes an independent curriculum for schools that are ready to implement it. This technical guidance is very much needed for school principals and teachers so that the implementation of an independent curriculum can be carried out, technical guidance carried out online is able to make participants comfortable, and motivated to keep following until the material is finished, because the technical guidance carried out is arranged very systematically with a well-designed learning design. good. the results of the technical guidance that has been carried out, all participants understand and are ready to implement the independent curriculum and support the implementation of the independent curriculum in their respective schools by making real action reports and sending them to the learning management system.

Pendampingan Masyarakat Perikanan melalui Pengembangan Mina Eduwisata Kampung Nila Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat Yunisa, Firda; Eliyani, Yuke; Susilawati, Tuti; Sobari, Ahmad
Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan Vol 18, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Penyuluhan Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33378/jppik.v18i1.463

Kampung Nila Kawali merupakan salah satu lokasi di Kabupaten Ciamis yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa mina eduwisata. Konsep ini mengintegrasikan teknologi perikanan, pendidikan dan edukasi. Kegiatan pengembangan mina eduwisata ini memerlukan adanya implementasi secara menyeluruh, melalui kegiatan penyuluhan pemberdayaan kelompok perikanan. Tujuan kegiatan ini adalah menganalisis dan mengevaluasi peningkatan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sasaran mengenai konsep pengembangan mina eduwisata, demonstrasi cara olahan ikan, dan pengenalan dunia perikanan. Pendekatan yang digunakan untuk mengimplementasikan kegiatan berupa ceramah, diskusi dan demonstrasi cara. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan evaluasi pre test dan post test melalui kuesioner kepada 35 orang responden. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama tiga bulan dari 20 Februari sampai dengan 20 Mei 2023 di Kampung Nila Kawali. Hasil yang diperoleh untuk pengembangan Mina Eduwisata menunjukkan adanya peningkatan aspek pengetahuan sebesar 22,4% dan sikap 19%, Demonstrasi cara olahan ikan mengalami peningkatan pengetahuan 33,8%, sikap 17,95% dan keterampilan 42,6%. Penyuluhan pengenalan dunia perikanan mengalami peningkatan pengetahuan 30%, sikap 21,4%.

Legal and Human Rights Review on The Policy Of Banning The Import Of Used Clothing Sobari, Ahmad; Daming, Saharuddin; Ratnawaty, Latifah
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i2.970

This study delves into the prohibition of importing second-hand clothing in Bogor City by the government based on Law No.7/2014 on Trade and Minister of Trade Regulation No. 51/M-DAG/7/2015. This ban aims to protect public health, support domestic industries, and reduce environmental impact. However, the implementation of this policy faces several challenges, including the inability of relevant agencies to monitor and crack down on imported second-hand clothing traders in Pasar Anyar Bogor. Factors such as limited authority, lack of coordination among agencies, and a societal culture that glorifies imported goods hinder the enforcement of the ban on imported second-hand clothing. Despite the numerous benefits of the ban, such as safeguarding public health and supporting local industries, its implementation is obstructed by various inhibiting factors. Therefore, enhanced supervision, law enforcement, market diversification, and international cooperation are necessary to improve the effectiveness of the ban on imported second-hand clothing policy to benefit public health, domestic industries, and environmental sustainability

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search