cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
YUSTISI
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 12 No 1 (2025)" : 45 Documents clear
DAMPAK OVER KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI TERHADAP HAK-HAK WARGA BINAAN Rizqi Fauzi; Sukmareni
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19077

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu hukum khususnya yang berkaitan langsung dengan dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati. Penelitian ini diharapkan bisa menemui hukum-hukum baru terkait dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti lain di masa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data dan informasi nyata yang terjadi di lapangan mengenai dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Kemudian data dan informasi di analisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan di sertai permasalahan hukumnya. Kata Kunci: lembaga pemasyarakatan, warga binaan, over kapasitas
PENERAPAN PEMBINAAN INTELEKTUAL TERHADAP ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PAYAKUMBUH Zio Alhadi; Sukmareni
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19078

Abstract

Pendidikan sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sehingga mampu menciptakan anak yang intelektual. Hal tersebut juga menjadi landasan untuk pembinaan kepada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Salah satu hak anak binaan adalah pendidikan baik dilakukan secara formal maupun secara nonformal yang didapatkan melalui pembinaan kepribadian di LPKA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedural yang sistematis dalam melakukan pembinaan intelektual yang memberikan dampak kepada anak binaan di LPKA Kelas II Payakumbuh yang mana berkesinambungan dengan hak-hak anak binaan dan bagaimana nantinya anak binaan setelah bebas dapat kembali diterima oleh masyarakat. Jurnal hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan bagi orang lain dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalah yang lebih mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data yang real terjadi di lapangan mengenai pembinaan intelektual kepada anak binaan. Data dan informasi dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pembinaan intelektual untuk anak binaan dan disertai permasalahan hukumnya. Kata Kunci : hak anak binaan, pembinaan intelektual, pendidikan
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM SANKSI NIKAH PAKSA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU ZINA DI NAGARI SUNGAI LANSEK KABUPATEN SIJUNJUNG Selvi Anisa; Riki Zulfiko
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19079

Abstract

Masalah nikah paksa sebagai sanksi untuk zina yang melibatkan anak adalah isu kompleks yang memerlukan perhatian serius terhadap perlindungan hak anak. Dalam sistem hukum adat dan hukum positif, nikah paksa sebagai hukuman tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak tetapi juga dapat melanggar hak-hak dasar seperti hak untuk memilih pasangan hidup dan hak untuk hidup tanpa paksaan. Nikah paksa sering diterapkan sebagai bentuk hukuman atau solusi untuk mengatasi perbuatan zina yang melibatkan anak. Namun, praktik ini membawa risiko signifikan terhadap kesejahteraan anak, termasuk dampak psikologis, sosial, dan pendidikan. Sistem hukum modern menekankan bahwa keputusan yang memengaruhi anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak, termasuk hak untuk bebas dari paksaan pernikahan. Kata kunci: Nikah Paksa, Perlindungan Anak, Zina, hak Anak.
BOIKOT PRODUK ISRAEL DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Pramudya Wisesha; Arroyan Na’im
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19080

Abstract

Kontroversi terkait pemboikotan produk Israel dalam pandangan hukum Islam. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel adalah wajib, sementara mendukung Israel dan produk yang mendukung Israel hukumnya haram. Boikot ekonomi dipandang sebagai jihad yang sah bagi kaum muslimin, sebagai perlawanan terhadap negara yang menindas dan untuk memperjuangkan kemerdekaan masyarakat yang tertindas. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa tidak semua umat Islam akan mengikuti fatwa tersebut karena ketergantungan pada produk-produk yang diklaim memiliki hubungan dengan Israel. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan dengan sumber-sumber literatur yang relevan, seperti analisis fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang pemboikotan barang produksi Israel dan Amerika menurut fiqh muamalah, analisis hukum Islam terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia, dan pandangan ulama Timur Tengah tentang hukum pemboikotan produk-produk Israel. Hasilnya membahas pengertian boikot, dasar hukum pemboikotan, tujuan boikot, serta keterengan pemakaian nama merek perusahaan. Pemahaman mengenai konsep boikot ini memberikan landasan teoritis yang penting dalam memahami implikasi dan dampak dari tindakan pemboikotan produk Israel dalam konteks pandangan hukum Islam. Penelitian ini penting untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap pemboikotan produk Israel dan implikasinya dalam muamalah. Kata kunci: Pemboikotan, produk Israel, pandangan hukum Islam, fatwa MUI, muamalah
EKSISTENSI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM: UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PANGKAJENE Junaid; Rusdaya Basri; Fikri; Agus Muhsin; Rahmawati
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19262

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan eksistensi penyuluh agama Islam dalam menguatkan penerapan hukum keluarga Islam sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam metodologi penelitian menggunkan analisis data kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait kegiatan penyuluhan agama Islam. Teori yang digunakan adalah teori eksistensidan, teori maqashid al syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memainkan peran penting dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak dalam keluarga, kewajiban suami-istri, dan nilai-nilai Islam yang menentang kekerasan. Penyuluh agama juga berperan dalam memberikan konseling dan mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik, serta mendukung penerapan hukum keluarga Islam yang melindungi hak-hak semua anggota keluarga. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama, salah satunya ialah sumber daya yang terbatas dalam memberikan bimbingan kemasyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyuluh agama Islam dalam mencegah KDRT, diperlukan peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, serta penguatan dukungan dari pemerintah dan komunitas. Dengan demikian, penyuluh agama Islam dapat lebih berdaya dalam mengadvokasi penerapan hukum keluarga Islam yang adil dan mencegah terjadinya KDRT dalam masyarakat. Kata kunci : Penyuluh agama Islam, hukum keluarga Islam, kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan, edukasi.

Page 5 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2026) Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) More Issue