cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayup Suran Ningsih
Contact Email
ayuupp@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jpcl@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 25990314     EISSN : 25990306     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Privat and Commercial Law (JPCL) menerima artikel hasil-hasil penelitian dan pemikiran dalam Hukum Perdata Dagang dan Hukum Bisnis. JPCL menerima tulisan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. JPCL terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Mei dan Nopember. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 1, No 1 (2017)" : 6 Documents clear
KONSTRUKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGOBATAN ALTERNATIF (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG) Kamal, Ubaidillah
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin berkembangnya jenis penyakit, penyembuhan secara medis yang tidakselalu menjanjikan kesembuhan dan mengandung resiko, serta keinginanmasyarakat untuk dapat sembuh dari penyakitnya secara instan mendorongsemakin menjamurnya praktek-praktek jasa pengobatan alternatif di masyarakattermasuk di Kota Semarang. Cara pengobatan dan obat yang digunakan dalamjasa pengobatan alternatif sangat berfariasi dan sering tidak bisa diukurberdasarkan standar-standar medis bahkan banyak yang bersifat “klenik”. Banyakkasus menunjukkan jaminan kesembuhan dan garansi bila terjadi hal-hal yanglebih parah bahkan kematian masih jarang diberikan atau ditemukan dalampraktek jasa pengobatan alternatif, bahkan beberapa muncul sebagai kasus pidanapenipuan. Tulisan membahas tentang pengaturan Jasa Pengobatan Alternatif diKota Semarang dan bentuk perlindungan konsumen jasa pengobatan alternatif diKota Semarang serta tanggung jawab pelaku usaha jasa pengobatan alternatifterhadap konsumennya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe yuridis-sosiologis.maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statuteapproach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasusTeknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) wawancara, (2) observasi,(3)dokumentasi dan (4) tinjauan pustaka. Analisis menggunakan analisiskualitatif.Pengaturan pengobatan alternatif di Kota Semarang didasarkan kepadaperaturan perundangan yang ada, tetapi belum diterapkan secara komprehensif.Bentuk perlindungan kepada konsumen dilakukan secara preventif dan represifbekerjasama antara Dinkes Kota Semarang dengan IKNI, LSM, dan penegakhukum. Ada tiga pola tanggungjawab yang muncul dari pelaku usaha pengobatanalternatif terhadap konsumen, yaitu tanggungjawab etis, tidak bisa memberikanganti kerugian, dan sengaja tidak mau bertanggungjawab. (4)KontruksiPerlindungan Konsumen berbasis pembinaan dan pengawasan kepada pelakuusaha agar menjadi dapat diukur, jelas, profesional dan dapatdipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagimasyarakat sebagai konsumen dengan pelayanan kesehatan yang aman,bermanfaat dan ilmiah.
PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA Ulinnuha, Lutfi
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ekonomi dan hukum Hak Cipta dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan pengaturan barumengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prinsip Hak Ciptasebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta? Bagaimana kesesuaian antara Hak Cipta sebagai objekJaminan Fidusia dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 TentangJaminan Fidusia?Prinsip Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak lepas dari teori hukum alam yangmenghargai setiap hasil akal pikiran manusia. Selain itu dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat Nreward teory, Recoverytheory, Incentive theory, Risk theory dan teori kepentingan makro sehingga PasalHak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dicantumkan dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada prinsipnya Hak Cipta dapatdijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia karena Hak Cipta merupakan bendabergerak yang tidak berwujud dan hak ekonomi yang dapat dijaminkan.Pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia sudah sesuaidengan ketentuan pembebanan, pendaftaran dan pengalihan Jaminan Fidusia padaUndang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW Tobing, Donny W
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menguraikan prinsip due process of law dalam hukum beracara diKomisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”), dan menggunakan teori hukumprogresif untuk menganalisis dan memberikan saran terhadap Peraturan KomisiNomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Kesimpulan daritulisan ini adalah pengaturan mengenai prosedur beracara di Komisi baik dalamPeraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 maupun peraturan Komisi sebelumnyayakni Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006, telah mendasarkan pada prinsipdue process of law. Adapun saran dalam tulisan ini adalah dilakukan perubahanterhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 mengenai batas waktupemeriksaan, dimana perlu dibedakan antara pemeriksaan yang melibatkan pelakuusaha asing dengan pemeriksaan yang hanya melibatkan pelaku usaha dalamnegeri. Terhadap perkara yang melibatkan para terlapor dari luar wilayah NegaraIndonesia dan memperhatikan sifat keadaan perkara yang permasalahannya cukupsulit atau kompleks untuk diputuskan, maka ada baiknya, peraturan mengenai tatacara penanganan perkara di Komisi merujuk pada SEMA RI No 6/1992.
IMPLEMENTASI PRINSIP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Marthin, Marthin; Salinding, Marthen B; Akim, Inggit
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang- Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan alternatif bentuk-bentuk kegiatan CSR bagi perusahaan perseroan terbatas (PT) yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Malinau dan Tanah Tidung dan untuk mengetahui apa saja kendalakendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam implementasinya. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif , yaitu data skunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalahmasalah sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa norma kewajiban CSR bagi perseroan terkesan tidak tegas, karena tidak memuat sanksi bagi perseroan yang melanggarnya. Pelaksanaan CSR dalam pelaksanaannya selama ini mengalami kendala karena hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung kepada kebijakan perusahaan masing-masing
Juridical Reviews on Branchless Banking Toward the Potential of Fraud Due to the Using of Agent winarsih, Winarsih
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Branchless banking is a new system which is implemented by banks in Indonesiawith aims to provide services to rural communities in order to access bankingservices such as lending or deposit money in the bank through an intermediaryagent. At first the rural communities are hard to obtain banking facilities such asmicro-credit whereas economic activities are largely actuated by lower-classsector therefore the Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK)issued the regulation number. 19/POJK.03/2014 about the financial serviceswithout office in the framework of financial inclusion on November 18, 2014 toface it. In this regulation, there are several things that need to be reviewed suchassessment accountability arrangements of agent as a third party who is notclearly regulated whereas according to some research there are some risk in themechanism of implementation like as potential of fraud due to the using of agentin this system. Though basically branchless banking is one of the strategicnational strategies to provide financing to small businesses in rural areas in orderto increase the competitiveness of products to compete in the ASEAN economiccommunity. Therefore, a legal instrument that can ensure and provide legalcertainty in branchless banking system is a very important thing, more overbranchless banking is the strategic of government to develop the quality of therural economy to face the ASEAN economic community.
ANALISIS PUTUSAN PAILIT NOMOR: 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SMG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Tamba, Fransman Ricardo
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan Terbatas memiliki hak melakukan perbuatan hukum didalam pengadilan. Salah satunya adalah mengajuakn permohonan pailit terhadap dirinya sendiri kepada Pengadilan Niaga untuk masalah insolvensi dan kesulitan kondisi keuangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan solusi. Terbukti dengan adanya putusan pailit nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg. Peneliti membahas mengenai dasar permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit dan pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pailit nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dan metode pendekatan analitis (analytical approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Keabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data yang memanfaatkan penggunaan sumber. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pailit nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memperinci masalah syarat perimbangan anatar aktiva dan pasiva, keadaan insolvensi dan kesulitan kondisi keuangan yang membuat dapat dimintakan permohonan pailit, serta tidak memperinci alasan dan mekanisme permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, permohonan pailit oleh Kreditor, dan permohonan oleh Pihak ke tiga.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022): Journal of Private and Commercial Law Vol 5, No 1 (2021): VOLUME 5 NUMBER 1, MAY 2021 Vol 5, No 2 (2021): November Vol 5, No 1 (2021): May Vol 4, No 2 (2020): November Vol 4, No 1 (2020): May Vol 3, No 1 (2019): May 2019 Vol 3, No 2 (2019): November Vol 3, No 1 (2019): May Vol 2, No 2 (2018): November Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2018): May Vol 1, No 1 (2017): November Vol 1, No 1 (2017) More Issue