cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Atika Marzaman
Contact Email
tika.marzaman@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
gjpads.unigo@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Gorontalo Journal of Public Administration Studies
Published by Universitas Gorontalo
ISSN : 26142112     EISSN : 26142090     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Gorontalo Journal of Public Administration Studies is a journal published by the Faculty of Social and Political Sciences, Gorontalo University. This journal is published periodically twice a year in April and October. It is hoped that this journal will be a means of scientific implementation, especially in the field of public administration. This journal is also expected to be able to provide information and data both for the formulation of policies and for the development of society in general.
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Konflik Norma Dalam Pengawasan APBD Kabupaten/Kota Podungge, Hasanuddin
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.13 KB) | DOI: 10.32662/gjpads.v2i1.551

Abstract

AbstrakPenelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi di Kabupaten dan Kota sebagai perpanjangan tangan Gubernur dengan mengkaji bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Provinsi dalam melakukan pengawasan APBD di Kabupaten dan Kota, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota.Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kewenangan Gubernur dalam melaksanakan pengawasan di bantu oleh Inspektorat Provinsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun pelaksanaan pengawasan tersebut tidak dapat optimal karena adanya konflik norma dengan pasal 49 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang intinya Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraantugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, sehingga apabila terjadi konflik kepentingan antara provinsi dengan kab/kota dapat terjadi penolakan terhadap Inspektorat Provinsi dalam melakukan pengawasan di Kab/Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan revisi terhadap produk hukum yang mengalami konflik norma sehingga tidak menimbulkan perselisihan kepentingan.
Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan Tantangan Pemerintah Sumalata Timur Atuna, Raflin; Harun, Nur Istiyan
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 2 (2019): Gorontalo Journal of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.618 KB) | DOI: 10.32662/gjpads.v2i2.769

Abstract

The main problem in this research is how the role of the village government in strengthening the Village Owned Enterprises in the village of Deme I, Sumalata Timur District, North Gorontalo District. The purpose of this study is the role of the village government in strengthening village-owned enterprises in Deme I village, East Sumalata District, North Gorontalo District. The research method used is a quantitative method, and the type of research is descriptive. This study uses secondary data and primary data, interview data collection techniques, observation and documentation. The informants in this study were 1 village head, 1 BPD, and 2 BUMDes employees, and 1 community leader.The results showed that the role of the village government in strengthening village-owned enterprises (BUMDES) in the field of tent rental and savings and loan services, but in its implementation the policy was still experiencing obstacles, because the government's role only gave Rp. 100,000,000 so that they have not been able to optimally increase village income through BUMDes. Factors that have hampered the development of BUMDes in Deme I Village, East Sumalata Subdistrict are the lack of maximum Capital Strength Assistance, Development of Facilities and Infrastructure, Business Network Development, Marketing and Business Partnerships, and Human Resource Development. Permasalahan pokok dalam penelitian adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam penguatan Badan Usaha Milik Desa Di desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Tujuan penelitian ini peran pemerintah desa dalam penguatan Badan Usaha Milik Desa Di desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dan jenis penelitian adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa,1 orang BPD, dan 2 orang pegawai BUMDes, dan 1 orang tokoh masarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah desa dalam penguatan badan usaha milik desa (BUMDES) di bidang usaha jasa sewa tenda dan simpan pinjam, namun dalam implementasinya kebijakan tersebut masih mengalami kendala, karena peran pemerintah hanya memberi Rp. 100.000.000,- sehingga belum dapat secara maksimal meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDes. Faktor-faktor yang menghambat perkembangan BUMDes di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur adalah kurang maksimalnya Bantuan Penguatan Modal, Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Dilematika Birokrasi Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Podungge, Abdul Wahab
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.246 KB) | DOI: 10.32662/gjpads.v2i1.650

Abstract

 Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kolaborasi Generasi Milenial (X) dengan generasi Old Style (Y) dalam menjalankan roda pemerintahan organisasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.  Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, penulis sekaligus berfungsi sebagai instrument utama yang terjun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan data melalui observasi maupun wawancara dan interview. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif untuk menarik peristiwa-peristiwa dari data yang telah dikumpulkan yang bisa digeneralisasikan, maka jelas metode induktif ini untuk menilai fakta-fakta empiris yang ditemukan lalu dicocokan dengan teori-teori yang ada. Iklim organisasi modern yang telah sampai pada fase 4.0, memaksa organisasi sektor publik terus mendorong kreativitas dan inovasi aparaturnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran para ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan agar kreatif dan inovatif saat ini semakin tinggi. Karena itu Pemprov Gorontalo harus melakukan percepatan perbaikan sistem manajemen ASN serta melengkapi berbagai fasilitas dan juga melakukan pengembangan kompetensi ASN-nya. Pengembangan kompetensi ASN membutuhkan keseriusan karena memang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Namun, output yang dihasilkan nantinya akan sebanding pengorbanan pengembangan kompetensi ASN jika itu dilakukan saat ini. Masalah dalam birokrasi kini dan nanti memiliki karakteristik internal dan eksternal. Internal birokrasi berkenaan penyelenggaraan pemerintahan, dan juga pada sumber daya aparaturnya. Permasalahan internal tidak lepas dari masalah integritas, kinerja, proses bisnis, akuntabilitas, profesionalisme, efektivitas, serta efisiensi aparatur dalam bekerja yang terus dipertanyakan publik. Sedangkan permasalahan eksternal lebih kepada tarik-menarik kepentingan politik dalam birokrasi, atau dikenal dengan politisasi birokrasi. Generasi milenial dalam birokrasi kemungkinan berada pada level pelaksana hingga menengah saat ini, namun seolah terjebak dalam model lama birokrasi yang sangat kental dengan kultur paternalistik. Model kepemimpinan yang ujungnya adalah like and dislike hanya akan membuat hubungan yang kontraproduktif bagi generasi milenial.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN GORONTALO Harun, Nur Istyan; Haras, Khairul T.
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjpads.v2i1.554

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganailisis bagaimana implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Kabupaten Gorontalo. Sasaran yang dilakukan meliputi mengidentifikasi kebijakan daerah serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan, mengidentifikasi variabel pelaksanaan serta menganalisis pelaksanaan kegiatan.Teori Smith dalam Tachjan, menekankan bahwa dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu dipertimbangkan. Keempat variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan yang bisa menyebabkan munculnya protes-protes. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu ; program yang dilaksanakan, target groups, unsur pelaksana dan faktor lingkungan.Penelitian ini menggunakan metode studi kasus sebagai langkah untuk membantu peneliti dalam merekam dan dalam pengambilan data. Karena spesifik  penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Dengan metode ini peneliti dapat mengakrabkan diri dengan subyek penelitian secara langsung dalam waktu tertentu dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui dokumenter dan wawancara mendalam.Dari hasil penelitian, ketepatan waktu pelaksanaan mempengaruhi hasil kegiatan yang dilakukan. Dilihat dari karakteristik lingkungan masih terdapat beberapa titik kawasan seperti di wilayah pinggiran danau Limboto yang masih belum tersentuh dengan kebijakan penanganan kumuh. Hasil pelaksanaan kegiatan lingkungan kumuh telah memberikan perubahan fisik lingkungan, manfaat yang diterima masyarakat pun telah dirasakan belum bisa mengatasi kekumuhan.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Walahe, Dewi
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 2 (2019): Gorontalo Journal of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.761 KB) | DOI: 10.32662/gjpads.v2i2.763

Abstract

 This article aims to find out the factors that influence the improvement of the family of hope program in Tapa Subdistrict, Bone Bolango District. This article uses a qualitative approach, the writer also functions as the main instrument that plunges the field and tries to collect data through observation and interviews and interviews. In drawing conclusions the author uses the inductive method to draw events from the data that has been collected that can be generalized, then clearly this inductive method to assess empirical facts that are found and then matched with existing theories.The results of this paper show that communication is very important in achieving the goals of the Implementation of the Family Hope Program in Tapa District. Effective implementation occurs when decision makers already know what they are going to do. The knowledge they will do can work well if the communication goes well. So the implementation of the program must be well communicated to the parties concerned. Furthermore the resource factor also has a very important influence. The availability of resources in implementing a program is one factor that must always be considered. In this case the resources in question are human resources, financial resources, and time resources to support the implementation of the family of hope program in the District of Tapa. Furthermore, one of the factors influencing the effectiveness of policy implementation is the attitude of the implementor.  Arikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan program keluarga harapan di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, penulis sekaligus berfungsi sebagai instrument utama yang terjun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan data melalui observasi maupun wawancara dan interview. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa Komunikasi sangat menetukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tapa. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah menengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pihak yang terkait. Lebih lanjut faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. 
KOMPETENSI PAMONG BELAJAR DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA GORONTALO Salam, Ridwan; Aneta, Asna
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 2 (2019): Gorontalo Journal of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.263 KB) | DOI: 10.32662/gjpads.v2i2.778

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis komptensi pamong belajar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket c di SKB Kota Gorontalo.Metode yang digunakan adalah eksploratory, dan diperkuat dengan data kuantitatif dan quesioner. Dan data-data yang diperoleh berasal dari wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analis data menggunakan teknik distribusi frekuensi relatif dan penarikan kesimpulan data menggunakan weight mean score.Hasil penelitian kompetensi pamong belajar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket c di SKB Kota Gorontalo, menyimpulkan hal sebagai berikut:  1) Standar kompetensi pamong belajar di SKB Kota Gorontalo sudah terlihat cukup memadai dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, terlihat dari profesionalisme pamong dan juga kompetensi pribadi,sosial pamong dalam penyelenggaraan pendidikan sudah terarah. 2) Faktor penentu keberhasilan pamong belajar di SKB Kota Gorontalo dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yakni pengalaman kerja, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi kerja sejauh ini sudah memenuhi standar kompetensi yang harus dimiliki setiap pamong belajar. Dimana terlihat ada beberapa pamong belajar yang sudah menguasai regulasi penyelenggaraan pendidikan dan juga latar belakang keilmuan yang sudah sesuai dengan bidang disipli ilmu. 3) Dalam upaya peningkatan  kompetensi pamong belajar implementasi dari pembentukan kelompok kerja dan Lesson Study (Komunitas Belajar) belum optimal pelaksanaannya. Dimana masih sangat minim pamong belajar yang membentuk kelompok-kelompok kerja dan komunitas belajar dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket c di SKB Kota Gorontalo. 4) Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket c  di SKB Kota Gorontalo sudah sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan, tetapi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan kesetaraan belum memadai.
ANALISIS KELEMBAGAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DKI JAKARTA Stefanus Mufrisno
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 3, No 1 (2020): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (691.895 KB) | DOI: 10.32662/gjpads.v3i1.946

Abstract

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta merupakan lembaga yang melaksanakan urusan bidang penanaman modal dan perizinan di DKI Jakarta. Dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut, DPMPTSP DKI Jakarta perlu melakukan optimalisasi pelayanan pemerintahan secara cepat, lebih baik dan lebih murah (faster, better and cheaper government). Namun semenjak awal pembentukannya, DPMPTSP DKI Jakarta telah mengalami beberapa kali fase perubahan struktur organisasi dan belum optimal dalam menunjang penanaman modal. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan analisa data-data sekunder, khususnya regulasi struktur organisasi DPMPTPS DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk struktur organisasi saat ini masih memiliki persoalan terkait pelayanan penanaman modal, yakni adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta pelayanan yang belum terdesentralisasi sampai tingkat wilayah. Hal ini sejalan dengan konfigurasi Mintzberg yang menunjukkan bahwa DPMPTSP DKI Jakarta merupakan bentuk birokrasi mesin dengan kelemahan berupa potensi konflik antar unit dan perhatian yang berlebih terhadap peraturan. Maka, dibutuhkan suatu kebijakan kelembagaan terhadap struktur divisional yakni: (1) menetapkan tugas dan fungsi secara tegas dan tidak tumpang tindih; (2) melakukan desentralisasi fungsi pelayanan penanaman modal ke tingkat wilayah; dan (3) meningkatkan peran komunikasi formal dan komunikasi digital. Penerapan kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap regulasi struktur organisasi DPMPTSP DKI Jakarta.
Pengaruh Kemampuan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Swastiani Dunggio
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 3, No 1 (2020): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjpads.v3i1.967

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kemampuan terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.  Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif. Sebagai alat pengumpulan data, data primer berupa kuesioner yang akan diuji validitas dan relibialitasnya. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 31 orangyang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara, 3 orang pengawas dari masing-masing  5 BUMDes serta 1 kepala unit usaha dari 1 BUMDes. Sedangkan sampel yang diambil berjumlah 31 orang. Teknik analisis data yang digunakan yakni regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat Pengaruh Kemampuan terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dapat dilihat dari berdasarkan angka koefisien determinasi (R Square) yakni sebesar 0,443 atau setara dengan 44,3%. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Kemampuan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pengelolaan BUMDes sehingga cukup mempengaruhi Pengelolaannya, dimana dengan lebih meningkatkan atau mengembangkan kemampuan maka akan menjamin meningkatnya pengelolaan BUMDes di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.  
KUALITAS PARTISIPASI PUBLIK: STUDI IMPLEMENTASI E-LEGISLASI DI BADAN PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL (BPHN) INDONESIA Khusrini, Ari Khusrini; Kurniawan, Teguh
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 2 (2019): Gorontalo Journal of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.795 KB) | DOI: 10.32662/gjpads.v2i2.816

Abstract

BPHN is one of the implementing subjects in the stages of national legislation, which has a portal is an interface for the public to actively participate in the formation of legislation. The purpose of this study was to analyze the quality of the implementation of public participation-based e-legislation at BPHN. This study uses qualitative data collection techniques using data period from 2016-2019. The study show that the quality of the implementation of e-legislation based on public participation not optimum yet, due to: (i) unpreparedness of the social environment; (ii) the less quality of the portal; (iii) institutional capacity and organization relations problems; (iv) unreadiness of e-rulemaking framework; and (v) system run without operational regulation base.
PELAKSANAAN AJUDIKASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK abdul madjid podungge
Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 3, No 1 (2020): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.253 KB) | DOI: 10.32662/gjpads.v3i1.974

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia dalam bertindak sebagai pemutus sengketa pelayanan publik dan bagaimana kekuatan Putusan Ajudikasi Ombudsman Dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.Hasil artikel menunjukkan bahwa: Pertama, dalam ketentuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Ombudsman serta peraturan pelaksanaanya, mengenai putusan ajudikasi yang dilakukan Ombudsman dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik, kekuatan mengikat putusan tersebut belum final dan mengikat, karena putusan tersebut memiliki nilai sebagai rekomendasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai hal tersebut, dalam hal ini undang-undang Ombudsman, yang mengatur bahwa hasil pemeriksaan Ombudsman terhadap laporan dan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik (sengketa pelayanan publik adalah bagian dari hal ini) adalah rekomendasi. Kedua, Bentuk putusan Ombudsman merupakan rekomendasi, maka sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut, yang mekanismenya serupa dengan upaya administrasi (administratief beroep) yang berujung pada penjatuhan sanksi administrasi dan publikasi media. Bila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur tindak pidana maka, dapat dilakukan proses pemeriksaan sampai putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Umum. 

Page 2 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2018 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2020): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies Vol 2, No 2 (2019): Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies Vol 1, No 2 (2018): Gorontalo Jornal of Public Administration Studies Vol. 1: No.2, Oktober 2018 Vol 1, No 1 (2018): Gorontalo Journal of Public Administration Studies