cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Notariil
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 2540797x     EISSN : 26151545     DOI : https://doi.org/10.2225/jn
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 136 Documents
 1   2   3   4   5 
PERAN NILAI LOKAL DALAM PENYELASAIAN SENGKETA PERTANAHAN (SEBUAH ANALISIS MODEL MEDIASI PERDATA) Lamahudin Suhri
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.105.14-36

Abstract

Masyarakat di nusantara menandang tanah bukan hanya dalam perspektif ekonomi saja tetapi juga dalam perspektif yang lain yaitu dalam perspektif religiusitas (ketauhitan) budaya dan ekologi. Masyarkat di nusantara melihat alam (tanah) adalah anugrah sekaligus amanah yang harus di pelihara dan di jaga. Peran nilai lokal dalam penyelesaan sengketa pertanahan dapat mejadi model mediasi perdata dalam berbagai kasus agraria nasional. Pendekatan antropologi hukum mejadi hal yang menarik untuk digunakan karena masyarakat Indonesia dengan beraneka ragam budaya, yang dapat memberi penjelasan dari data empiris dan pranata hukum dalam struktur masyarakat. Kedeapan penyelsaian sengkta pertanahan dengan model mediasi perdata yang mangacu kepada nilai nilai kearifan lokal. Dengan prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kesetiaan dan ketaatan masyarakat terhadap apa yang disepakati bersama akan dijaga pula secara bersamama-sama, karena kesepakatan tadi adalah buah dari pikiran dan pendapat bersama dalam nuansa kekeluargaan dan saling memuliakan. Nilai lokal ini diharapkan dapat menjaga kesatuan yang bulat dan utuh antara Manusia, Alam dan Tuhan, dalam nuanasa spritul, perdamaian dan persaudaraan.
PEMBUATAN PERJANJIAN NOMINEE SESUAI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Nella Hasibuan
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.106.37-50

Abstract

Perjanjian nominee akan mempunyai kekuatan hukum bilamana di dalamnya ada unsur itikad baik dan diperjanjikan bahwa warga negara asing hanya dapat menguasai tanah hak milik secara fisik dan untuk jangka waktu yang terbatas misalnya untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun serta dapat diperbaharui lagi sehingga tidak untuk selama-lamanya sebagaimana jangka waktu dari tanah hak milik. Struktur perjanjian nominee yang benar adalah yang sesuai dengan sistem hukum pertanahan Indonesia yaitu perjanjian nominee yang di dalamnya tidak terdapat klausul yang menyatakan bahwa warga negara asing dapat menguasai tanah hak milik secara juridis atau tanpa batas karena hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki tanah hak milik, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Angka (2) UUPA. Dalam pembuatan perjanjian nominee yang baik dan benar harus ada itikad baik (good faith) dari para pihak sejak awal pembuatannya sampai penanda-tangan perjanjian nominee tersebut sehingga memenuhi ketentuan KUHPerdata. Perjanjian Nominee juga sebaiknya dibuat dengan transparan dan to the point.
AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN Anak Agung Istri Agung
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.107.51-68

Abstract

Perdamaian yang telah di buat oleh para pihak yang bersengketa, di hadapan notaris dengan suatu akta notariil, diharapkan dapat mengakhiri perselisihan, memberikan suatu kepastian hukum diantara mereka yang berselisih. Akta perdamaian itu pun diharapkan memberikan kepastian hukum, bermanfaat dan memberikan keadilan diantara mereka yang berselisih dan bagi keturunannya kelak. Dengan demikian maka akan tercipta suatu ketenangan hidup, kedamaian dan kerukunan diantara mereka yang berselisih. Namun apabila akta perdamaian yang telah dibuat diantara mereka, apalagi yang telah dibuat dihadapan notaris dengan akta perdamaian notariil kemudian dapat dipersengketakan lagi, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat itu membuat para pihak atau salah satu pihak atau ahli warisnya merasa tidak terpenuhinya kepastian hukum yang diharapkan. Akta perdamaian yang telah dibuat itu juga menjadi tidak bermanfaat dan terlanggar rasa keadilan dari para pihak yang telah membuatnya dengan itikad baik. Tentunya hal ini juga akan menimbulkan keragu-raguan baik diantara para pihak maupun di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pemahaman dan kejelasan berkenaan dengan hakekat dari perdamaian itu sendiri dan kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan.
ASPEK PIDANA DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH I Made Sepud
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.108.69-87

Abstract

Tanah adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah diperlukan adanya suatu kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui suatu kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil produk pendaftaran tanah tersebut adalah sertifikat hak atas tanah yang merupakan kutipan dari buku tanah yang berisi data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimanakah aspek pidana dalam pendaftaran hak atas tanah? Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah? Aspek pidana dalam bidang pendaftaran hak atas tanah adalah pemalsuan dokumen berupa surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan seperti surat keterangan kematian, silsilah ahli waris, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan aparat desa. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah adalah dipertanggungjawabkan oleh pihak/orang yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen pendaftaran hak atas tanah berdasarkan asas kesalahan yang dilakukan oleh pemohon karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah bersifat negatif, tetapi bertendensi positif.
APLIKASI KODE ETIK HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA Dahlil Marjon
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.109.88-108

Abstract

Pada dasarnya hak ingkar adalah hak untuk mengundurkan diri dari memberikan kesaksian dimuka Pengadilan dalam masalah Perdata maupun Pidana. Dalam perkara perdata notaris lebih leluasa untuk menggunakan hak ingkar yang diberikan undang-undang kepadanya. Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda verschoningsrecht yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Hak Ingkar dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
IMPLIKASI PENUANGAN KONTRAK SEBAGAI BINGKAI BISNIS KE DALAM AKTA NOTARIIL isnaeni isnaeni
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2017): Mei 2017
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.1.149.23-32

Abstract

ABSTRAK Hakekatnya manusia sebagai makhluk, selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, manusia berusaha tanpa henti menjaga eksistensinya agar tetap lestari, sejahtera, dan berkelanjutan hidupnya. Itulah alasannya mengapa setiap kali melakukan perbuatan pasti akan memperhitungkan untung dan rugi sebagai batu ukurnya. Memenuhi kebutuhan hidup pribadi masing-masing anggota masyarakat dalam rangka menjaga eksistensinya sebagai makhluk, entah itu kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, ataupun memperoleh keturunan -jelas hal ini masuk dalam ranah privat- adalah akan lebih mudah dicapai kalau dilakukan dengan jalan berinteraksi bersama dengan anggota masyarakat yang lain. Apabila kebutuhan hidup itu dipenuhi dengan jalan tanpa berinteraksi, berarti diusahakan sendiri, tentu saja akan relatif sulit, karena justru memakan banyak waktu, tenaga, pikiran, juga beaya. Sebaliknya kalau pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dilakukan dengan cara berinteraksi bersama anggota kelompok lainnya, ternyata akan lebih mudah dan efisien. Namun sesuai dengan sosok manusia sebagai homo economicus, saat interaksi dilakukan, maka kedua-dua belah pihak sudah barang tentu akan bertindak dengan poros perhitungan untuk mendapatkan keuntungan, dan inilah sebenarnya yang dikatagorikan sebagai hubungan bisnis.Pada saat melakukan bisnis ini, para pihak berharap masing-masing akan meraih keuntungannya sendiri-sendiri secara proporsional, sehingga interaksi yang dilakukan harus bernuansa kerja sama. usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berinteraksi yang bernuansa kerja sama, lalu akibat lanjutnya timbul perikatan di antara mereka, maka kalau dicermati aturan perikatan dalam Buku III BW, sesuai ketentuan awalnya yakni Pasal 1233 BW. Tantangan dunia bisnis yang selalu bergerak mengikuti tuntutan zaman, untuk kemudian memerlukan bingkai kontrak, dan aktanya dibuat oleh Notaris agar memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna, benar-benar sebuah ujud profesi sentral yang lumayan berat namun luhur. Tidak heran kalau jabatan Notaris tersebut memerlukan kondisi watak yang arif namun bernuansa pintar. Tidak memiliki bekal seperti itu, justru Notaris sebagai profesi akan menuntun yang bersangkutan ketubir kehancuran. Kontrak sebagai bingkai bisnis, kalau kemudian dituang dalam akta otentik, memaksa Notaris harus pintar dalam mengemas klausula-klausula perjanjian yang diperlukan oleh pelaku pasar. Minuta yang dibuat oleh Notaris adalah dokumen negara, sehingga cara mengemasnya wajib mengikuti aturan perundangan yang sudah digariskan. Demikian juga prinsip-prinsipHukum Kontrak, oleh Notaris sebagai Pejabat Umum, wajib dipahami dengan matang, termasuk perkembangannya yang saat ini memang sangat diperlukan guna mengantisipasi pasar bebas. Klausula kontrak yang dibuat dalam rangkuman akta notariil, harus tersusun secara logis dan sistematis, agar kepastian yang diinginkan oleh para pebisnis benar-benar terwujud Kata Kunci/Key World : Implikasi; Kontrak; Bisnis; dan Akta Notariil.
ASPEK HUKUM BENDA TIDAK BERGERAK SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA celine tri siwi
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2017): Mei 2017
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.1.150.13-22

Abstract

Abstract This study aims to find and analyze legal aspects immovable as a fiduciary guarantee object. This study is a normative law by using four (4) approach: statutory approach, conceptual approach, an analytical approach and case approach. Collection and processing of legal materials both primary and secondary legal materials relating to the fiduciary. Furthermore, identified with the rule of law that is directly related to the formulation of research problems, from identification, systematization conducted research material has been collected. Descriptive analysis was then performed with a coherent explanation. The results of this study explained that with regard to the legal aspects of the object is not moving as fiduciary object can be categorized into 3 (three) period, namely a period before Law 4 of 1996 on Mortgage, the period after the enactment of Law No. 4 of 1996 on Mortgage, and the period after the Law No. 42 of 1999 on Fiduciary. The provisions concerning immovable object here is to accommodate the credit needs for building owners without rights on land where the building has a high economic value in accordance with the principle of horizontal separation. Keywords: legal aspects, immovable, fiduciary
DILEMA PENEGAKAN HUKUM PUTUSAN MK NO.69/PUU-XII/2015 (PERSOALAN PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN KAWIN) nyoman putu budiarta
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2017): Mei 2017
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.1.151.1-12

Abstract

ABSTRAK Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung sudah diatur dalam perundang-undangan, sedangkan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan belum diatur. Terhadap hal ini tentu diperlukan instrumen hukum agar dapat mengakomodir permasalahan yang terjadi, untuk itu harus direspon dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar menjamin adanya kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi telah memberikan jalan keluar mengenai permasalahan ini atas gugatan yang disampaikan kepada mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-III/2015 yang secara eksplisif menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan bahkan dapat dilakukan perubahan atau dicabut sepanjang disepakati kedua belah pihak suami istri. Putusan tersebut dilandasi oleh pertimbangan hukum dimana pengaturan Pasal 21 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1645 terutama adanya pembatasan atau bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan tetap mempertahankan kewarganegaraannya dalam hal memiliki Hak Milik / Hak Guna Bangunan atas tanah di Indonesia. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perjanjian Kawin, Perkawinan Campuran.
Urgensi Pendaftaran tanah (Perspektif Utilities dan Kepastian Hukum) ochtorina susanti
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2017): Mei 2017
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.1.152.33-45

Abstract

ABSTRACT The land registry is an administrative liability based on legislation that has two goals: on the side of the utilities and in terms of legal certainty, which boils down to guarantee protection. When later raised legal act which implies the land ownership dispute, it can be proved by evidence that is perfect evidence, namely the certificate of land ownership. This study aims to find and analyze and provide an understanding of the importance of land registration in Indonesian positive law. Results of studies using normative juridical with legislation approach and conceptual approach. On the side of legal certainty and these utilities provide an explanation that land registration is done in order to provide legal certainty for the public welfare. Keyword : Registration, Land, Utilities, Legal Certainty
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN WISATA BAHARI DI NUSA LEMBONGAN luh putu sudini
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2017): Mei 2017
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.1.153.46-57

Abstract

Laut merupakan sumber daya alam (sda) untuk pengganti sumber kehidupan umat manusia di darat, yang mana sumber kehidupan manusia di darat keberadaannya dewasa ini sudah semakin menipis.Selain itu, laut beserta lingkungannya selain merupakan sumber daya alam, juga bermanfaat sebagai pariwisata khususnya pariwisata berupa wisata bahari.Wisata bahari di Bali utamanya di Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida sudah mengalami kemajuan pesat yang banyak didatangi oleh wisatawan nasional /domestic maupun internasional. Potensi utama wisata bahari yang dikelola di Desa Lembongan, yakni : snorkeling, diving, surfing, pariwisata baik hotel, layanan wisata bahari dan penyewaan sepeda motor. Nusa Lembongan Bali, memiliki pantai pasir putih, tempat terbaik untuk wisata diving, snorkeling, surfing, fishing dan island trekking. Selain itu, wisata bahari yang dikenal di Nusa Lembongan, ada juga berupa hutan lindung, yang disebut sebagai Hutan Mangrove Nusa Lembongan. Selanjutnya, Perlindungan hukum terhadap lingkungan wisata bahari di Nusa Lembongan, dalam hal ini pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan, baik bersifat nasional maupun lokal di Provinsi Bali, sebagai payung hukum atau yuridis dari pelaksanaan atau pengelolaan wisata bahari yang ada di Nusa Lembongan. Peraturan tersebut, antara lain : Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan; Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali; Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali 2015 – 2029.

Page 1 of 14 | Total Record : 136

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol. 7 No. 1 (2022) Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 1 (2021) Vol. 5 No. 2 (2020) Vol. 5 No. 1 (2020) Vol. 4 No. 2 (2019) Vol. 4 No. 1 (2019) Vol. 3 No. 2 (2018) Vol. 3 No. 1 (2018) Vol. 2 No. 2 (2017): November 2017 Vol. 2 No. 1 (2017): Mei 2017 Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016 More Issue