Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

COASTAL LAND UTILIZATION AS TOURISM ACCOMMODATION IN BULELENG Indrawati, Ni Luh Supadmi; Budiartha, I Nyoman Putu; Sudini, Luh Putu
Jurnal Notariil Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.1.599.13-24

Abstract

Abstract This research was conducted in Lovina Tourism Area. The problems raised in this thesis are: 1) how is the pattern of the control and use of coastal land for tourism accommodation in Lovina tourism area Buleleng regency? 2) What is the legal protection of coastal land rights used for tourism accommodation in the Lovina tourism area of Buleleng regency? And the finding in the field the acquisition of that the existing land in Lovina tourist area which is located in Kalibukbuk village, dominantly controlled by local community. This study belongs to empirical law study. In the case of the utilization of the lands possessed by the right ownership rights, there is also a leased to a third party. The technique used in collecting data required in this research is interview, observation and document. The result of the research is The development of tourism in the Lovina area of ​​Kalibukbuk Village as the center of the Tourism Area that directly and indirectly affects the economic, social and cultural life of the community, and developments are included in the control and utilization of land in coastal areas and There are two kinds of legal protection, namely preventive and repressive law protection: Protection of repressive law against customary land in Lovina area is a form of legal protection that is done related to the dispute faced by its citizens through the settlement in the judiciary, In the protection of preventive law, to ensure legal certainty of state land and management rights, registration shall be made, as described in the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 1977, so that the Right to Own, Use and Use Rights may be issued. Keywords: Utilization; Coastal Land; Tourism Accommodation.
EKSISTENSI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN Sudini, Luh Putu; Arini, Desak Gede Dwi
Jurnal Notariil Vol 2, No 2 (2017): November 2017
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.2.402.141-148

Abstract

ABSTRAK Prosedur pengajuan penyelesaian sengketa perusahaan nasional maupun internasional antar perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum melalui BANI dengan didaftarkannya surat permohonan penyelesaian sengketa pada sekretariat BANI yang mencantumkan klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis yang menyebutkan pokok perselisihan, nama dan tempat tinggal para pihak serta tempat tinggal para wasit dan bila dalam perjanjian tersebut para pihak tidak mencantumkan klausula arbitrase maka sengketa yang timbul diantara mereka tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hal yang harus ada bila sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu adanya klausula arbitrase yang menyebutkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbitrase yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Dan juga adanya persetujuan atau kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Akibat hukum dan eksekusi putusan BANI adalah Pihak yang dikalahkan dalam pemeriksaan sengketa harus melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, serta putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh panitera dengan juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dua orang saksi juga dapat dibantu oleh polisi. Akibat hukum dari putusan BANI apabila pihak yang dikalahkan tersebut tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan untuk melakukan sita terhadap barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan. Dan pihak yang dikalahkan tidak dapat dilakukan penyanderaan terhadapnya, serta meninggalnya salah satu pihak tidak menghentikan akibat-akibat suatu klausul perwasitan. Kata kunci: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Penyelesaian Sengketa, Perusahaan.   ABSTRACT Procedures for dispute resolution of national and international companies between legal entities and non-legal entities through BANI with the registration of a dispute resolution application at the BANI secretariat which includes a written arbitration clause stating the subject of dispute, name and place of residence of the parties and the place stay referees and if in the agreement the parties do not include the arbitration clause then the dispute arising between them can not be resolved through arbitration. The thing that must exist if the dispute can be resolved by arbitration is an arbitration clause stating all disputes arising from this agreement will be settled in the first and final level according to BANI procedure rules by the arbitration designated under the rule. And also the agreement or agreement of the parties to resolve the dispute through arbitration. The consequences of the law and the execution of the BANI ruling shall be the Party which is defeated in the dispute of the dispute shall execute the decision voluntarily within 30 (thirty) days after the request for execution is registered to the Clerk of the District Court, and the ruling may be executed by the clerk with the bailiff on the orders of the Chief Justice of the District Court and two witnesses can also be assisted by the police. As a result of the law of BANIs verdict if the defeated party refuses to enforce the verdict, the Head of District Court orders to seize the moving goods belonging to the defeated party. And the defeated party can not be held hostage against him, and the death of either party does not stop the consequences of an arbitration clause Keywords: Indonesian National Arbitration Board (BANI), Dispute Settlement, Company
Nominee Agreement Made For The Purposes Of Land Ownership By Foreign Citizens On The Basis Of ANotarial Deed Sudini, Luh Putu; Utama, I Wayan Kartika Jaya
Jurnal Notariil Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.2.849.109-115

Abstract

National land laws prohibit the ownership right of land by foreigners as reflected in the provisions of Article 9 UPPA, the Basic Agrarian Law, which confirm that only Indonesian citizens who can have ownership rights on the land. In addition, the provisions of Article 26 Paragraph (2) UUPA also prohibit the transfer of ownership of land from the citizen of Indonesian to foreign citizen, both directly and indirectly. Legal consequences of the deed of agreement of the land ownership rights of Indonesian citizen by foreign citizens made by a notary public is null and void because the objective conditions are not met, as postulated by Article 1320 of the Civil Code. Indeed ownership rights to land by foreign citizens, either directly or indirectly does not promise a legal protection to the party concerned.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN WISATA BAHARI DI NUSA LEMBONGAN sudini, luh putu
Jurnal Notariil Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.1.153.46-57

Abstract

Laut merupakan sumber daya alam (sda) untuk pengganti sumber kehidupan umat manusia di darat, yang mana sumber kehidupan manusia di darat keberadaannya dewasa ini sudah semakin menipis.Selain itu, laut beserta lingkungannya selain merupakan sumber daya alam, juga bermanfaat sebagai pariwisata khususnya pariwisata berupa wisata bahari.Wisata bahari di Bali utamanya di Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida sudah mengalami kemajuan pesat yang banyak didatangi oleh wisatawan nasional /domestic maupun internasional. Potensi utama wisata bahari yang dikelola di Desa Lembongan, yakni : snorkeling, diving, surfing, pariwisata baik hotel, layanan wisata bahari dan penyewaan sepeda motor. Nusa Lembongan Bali, memiliki pantai pasir putih, tempat terbaik untuk wisata diving, snorkeling, surfing, fishing dan island trekking. Selain itu, wisata bahari yang dikenal di Nusa Lembongan, ada juga berupa hutan lindung, yang disebut sebagai Hutan Mangrove Nusa Lembongan. Selanjutnya, Perlindungan hukum terhadap lingkungan wisata bahari di Nusa Lembongan, dalam hal ini pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan, baik bersifat nasional maupun lokal di Provinsi Bali, sebagai payung hukum atau yuridis dari pelaksanaan atau pengelolaan wisata bahari yang ada di Nusa Lembongan. Peraturan tersebut, antara lain : Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan; Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali; Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali 2015 – 2029.
ROYALTY OF INDONESIAN SONGS COPYRIGHTS AT YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA ISSUED BY LAW NUMBER 19 OF 2002 ON COPYRIGHTS Sudini, Luh Putu
Jurnal Notariil Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.1.650.25-37

Abstract

Abstract This article aims at describing the role of Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) in copyright protection in Indonesia and the mechanism of royalty payment on Indonesian songs to the YKCI. Conceptual and statute approaches to legislation are the approach used in designing this study. Data were collected through library documentation. Data were analyzed qualitatively. The results show that YKCIs role as an administrator body in copyright protection is to collect royalties from parties that use songs or music commercially and help dispute resolution between creators, users or record producers of songs or music creations. Furthermore, the mechanism of royalty payments to YKCI shall be initiated by the authorization of YKCI by the creator or the copyright holder of the song, so on the basis of such power of attorney. Law Number 19 of 2002 on Copyright should be accompanied by the willingness and ability of the apparatus in enforcing it so that what to be achieved with the Act can be obtained. It is recommended that the government immediately issue provisions on the roles, duties and functions of the Copyright Council as well as the organic rules that explain the authority of YKCI which may be the appointment of the Director-General of Intellectual Property Rights (IPR) as endorsement of a collective society in order to attract royalties. Keywords: Royalty, Copyrights of Song, YKCI
LARANGAN MENJUAL HAK ATAS TANAH LABA PURA STUDI KASUS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI Ramaputra, Cokorda Gede; Suwitra, I Made; Sudini, Luh Putu
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pura memiliki tanah yang disebut dengan tanah Laba Pura atau tanah Pelaba Pura dan antara keduanya merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini didasarkan pada konsep pembagian wilayah Pura menurut hukum Hindu yang dikenal dengan konsep Tri Mandala. Berdasarkan konsep tersebut, maka tanah Laba Pura merupakan Kanista Mandala Pura, yaitu: wilayah Pura yang terletak diluar bangunan Pura. Menurut hukum adat tanah Laba Pura adalah tanah-tanah yang hanya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan Pura, misalnya untuk pembiayaan pelaksanaan upacara-upacara maupun pemeliharaan atau perbaikan bangunan Pura. Rumusan masalah dalam penilitian ini yaitu: bagaimana sahnya peralihan hak atas tanah Laba Pura dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan supaya adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pembeli maupun eksistensi Pura itu sendiri. Oleh karena itu bagi Pengempon Pura diharapkan secara inovatif dapat mengelola Laba Pura agar bermanfaat menunjang kegiatan keseimbangan Pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Masyarakat pada umumnya melihat tanah Laba Pura adalah tanah biasa seperti tanah pertanian lainnya, hal ini menyebabkan masyarakat bebas memindah tangankan tanah Laba Pura. Perlindungan hukum terhadap tanah Laba Pura atau sering di sebut tanah Pelaba Pura adalah terkait dengan upaya-upaya pelestarian terhadap tanah-tanah adat yang dewasa ini perlu memperoleh perhatian dari pengempon Pura dan pemerintah. Sahnya peralihan hak atas tanah Laba Pura dalam perspektif kepastian hukum secara umum adalah sama dengan peralihan tanah hak milik. Namun peralihan tanah Laba Pura dijalankan setelah dipenuhi syarat khusus dan syarat umum hukum adat dan hukum Negara. Selanjutnya berkaitan dengan perlindungan hukum pelestarian terhadap tanah Laba Pura dapat dilakukan dengan pendaftaran dan pensertipikatan tanah Laba Pura melalui pelaksanaan paruman pengempon pura guna memperoleh kata sepakat seluruh pengempon pura. Kata Kunci: Peralihan Hak, Tanah Laba Pura, Hukum Agraria Nasional
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN THE NUSA TENGGARA TIMUR REGION (NTT) Sudini, Luh Putu
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i2.2437

Abstract

Besides the tourism sector can increase economic growth, it also does not damage the environment and even stimulates environmental conservation. The tourism sector has become a global trend in the past three decades. World Travel and Tourism Council (WTTC) in 1998. Problems: 1) What is the urgency of tourism in the NTT region? And 2) How do you deal with the challenges of developing tourism in the NTT region? This research is empirical legal research. The urgency of tourism in the NTT region, among others: paying attention to tourism in the province of East Nusa Tenggara (NTT), which has the character of an archipelago, most of which consists of marine waters and is still lagging behind, it seems that the urgency of tourism in NTT is dominated by sea tourism or nature, such as national parks, Marine Conservation Areas, and Nature Parks (TWA). This is evident through the existence of 8 (eight) marine waters conservation areas owned by NTT Province. In addition, NTT Province also has a lot of potential in the marine sector, such as marine resources for capture and aquaculture; the potential for seaweed cultivation; potential of salt resources; and the potential for pearl cultivation, all of the marine potential is very supportive and influences the urgency of tourism for the East Nusa Tenggara (NTT) Province. Efforts that can be made in order to deal with these challenges include: first, make improvements in the infrastructure sector, for example there is good coordination between the central and regional governments and cities in the NTT Province with regard to policies on water conservation area management or marine tourism in East Nusa Tenggara (NTT); second, maximizing the tourism potential in NTT through professional human resource de-velopment, improved tourism management facilities and third, online tourism publications optimized so that tourists are interested in traveling to the NTT Province; and in addition, supervise/control the applicable laws and regulations in ALKI that cross the sea waters, so that the existence of the ALKI does not interfere with the conservation of waters in the Sawu Sea.
PENGENAAN PAJAK PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI DENPASAR Sudini, Luh Putu; Hasibuan, Nella; Wiryani, Made
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v16i1.3075

Abstract

-Considering that tax is one of the sources of state revenue originating from public contributions to the State treasury. According to Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia is a rule of law. Tax collection based on laws that can be forced without the services of compensation (contravention) that can be directly demonstrated and used to pay for public expenditure and the construction of public facilities. Taxes in Indonesia are currently one of the largest sources of revenue for the nation's development in order to achieve prosperity for its citizens. The act of buying and selling is an agreement between the parties about paying a certain price of an item, with the aim of transferring ownership rights to the material sold. To achieve legal certainty in the sale and purchase of land rights, the parties are bound by an agreement based on an agreement made before a Notary. Problem formulation: 1. What is the process of binding the sale and purchase of land rights related to taxation in Denpasar? And 2. What are the forms of tax imposition in to buy and sell rights to land in Denpasar? This research is empirical legal research. The binding agreement on the sale and purchase of land rights is a pre-agreement made related to the imposition of tax in the case of a transfer of rights to land that must be paid in advance in order to carry out trading transactions before the Land Deed Maker Officer. The tax imposed from the binding agreement on the sale and purchase of land rights is the income tax for the seller and the Fees for Acquiring Land and/or Building Rights (BPHTB) for the buyer.Mengingat pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari iuran rakyat kepada kas Negara. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia merupakan Negara hukum. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan pembangunan fasilitas umum. Pajak di Indonesia saat ini menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar pembangunan bangsa dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi warga negaranya. Tindakan jual beli merupakan suatu kesepakatan antara para pihak tentang membayar harga tertentu dari suatu barang, dengan tujuan mengalihkan hak milik atas kebendaan yang  dijual. Untuk mencapai kepastian hukum pada jual beli hak atas tanah, para pihak diikat dengan suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan  yang di buat di hadapan Notaris. Rumusan masalah: 1. Bagaimana  proses pengikatan jual beli hak atas tanah terkait dengan pengenaan pajak di Denpasar? Dan 2. Bagaimana bentuk pengenaan pajak dalam pengikatan jual beli hak atas tanah di Denpasar? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah merupakan pra-perjanjian yang  dibuat terkait dengan pengenaan pajak dalam hal peralihan hak atas tanah yang harus di bayarkan terlebih dahulu agar dapat melakukan transkasi jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pajak yang dikenakan dari perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yakni pajak penghasilan bagi pihak penjual dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (BPHTB) bagi pihak pembeli.
PENERAPAN KEBIJAKAN GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PARIWISATA Sudini, Luh Putu; Wiryani, Made; Laksmi, A A Rai Sita
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 4 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v4i1.4079

Abstract

AbstractPaying attention to the development of the tourism sector in the Bali Province which has ups and downs or in other words the tourism sector in Bali due to political and social conditions has caused domestic and foreign tourist visits to tourism in Bali Province to increase and sometimes decrease, such as during the Bali Bombing I and The Bali Bombing II, causing the presence of domestic and foreign tourist visits to Bali Province Tourism to decline, even severely slumped. In this study, trying to examine the existence of the General Agreement Trade on Tariff (GATS) policy on the development of tourism in Bali Province. The problem taken is how to implement the General Agreement on Trade in Service (GATS) policy on tourism visits in Bali Province? and what is the impact of tourism policy in Bali Province after the ratification of the General Agreement on Trade in Service (GATS)? This research is a normative legal research. The implementation of the GATS policy by the Government of Indonesia through the provisions of Law no. 10-2009 including the policy on the characteristics of tourists visiting Bali, it appears that the implementation of the Bali Province policy on tourism is able to provide satisfaction for tourists visiting Bali so that tourists will repeat their arrival to Bali Province. After the GATS ratification, the tourism policy in Bali Province and regencies / cities in Bali had an impact on the number of tourist visits, especially domestic or domestic tourists, experienced a significant increase in 2016-2017, namely 8,643,680 in 2016 to 8,735,633 in 2017, so that there was an increase of 1.06%. In addition, the ratification of the GATS policy by the Government of Indonesia has had a positive impact on the formation of tourist objects that the Bali Provincial Government can offer to tourists visiting Bali Province, and the tourism objects offered can increase tourist visits to Bali Province.Keywords: application; GATS policy; tourismAbstrakMemperhatikan perkembangan bidang pariwisata di wilayah Provinsi Bali yang jatuh bangun atau dengan kata lain sektor pariwisata di Bali akibat kondisi politik dan sosial menyebabkan kunjungan wisatawan domestik dan manca Negara terhadap pariwisata di Provinsi Bali bisa meningkat dan kadang kala menurun seperti saat ada kejadian Bom Bali I dan Bom Bali II, menyebabkan keberadaan kunjungan wisatawan domestik dan luar negeri terhadap Pariwisata Provinsi Bali menjadi menurun jatuh bahkan sangat terpuruk. Dalam penelitian ini, mencoba meneliti berkaitan dengan keberadaan kebijakan General Agreement Trade on Tariff (GATS) terhadap perkembangan Pariwisata di Provinsi Bali. Permasalahan yang diambil yaitu bagaimana penerapan kebijakan General Agreement on Trade in Service (GATS) terhadap kunjungan pariwisata di Provinsi Bali? dan bagaimana dampak kebijakan pariwisata di Provinsi Bali setelah ratifikasi General Agreement on Trade in Service (GATS)? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normati. Penerapan kebijakan GATS oleh Pemerintah Indonesia melalui ketentuan UU No. 10-2009 termasuk juga kebijakan terhadap karakteristik wisatawan yang berkunjung Ke Bali, tampak bahwa penerapan kebijakan Provinsi Bali bidang pariwisata mampu memberikan kepuasan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali sehingga wisatawan akan mengulangi kedatangannya ke Provinsi Bali. Kebijakan Pariwisata di Provinsi Bali maupun kabupaten/kota di seluruh Bali, setelah ratifikasi GATS berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan utamanya wisatawan nusantara atau dalam negeri, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016- 2017 yakni 8.643.680 tahun 2016  menjadi 8.735.633 tahun 2017, sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,06%. Selain itu, ratifikasi kebijakan GATS oleh Pemerintah Indonesia, berdampak positip terhadap terbentuknya objek-objek wisata yang mampu ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada para wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bali, dan objek pariwisata yang ditawarkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali.
PENGGUNAAN HAK PENGEJARAN SEGERA TERHADAP KAPAL-KAPAL ASING YANG MELANGGAR WILAYAH LAUT INDONESIA Sudini, Luh Putu; Suryawan, I Gusti Bagus; Hasibuan, Nella
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4394

Abstract

AbstractThe research objective is to find out and understand the use of the right of immediate pursuit of foreign ships that violate the Indonesian sea territory; and know and understand the limits of Indonesia's authority in the use of the right of immediate pursuit in its territorial waters. The problem is how to use the right of immediate pursuit of foreign ships that violate Indonesia's maritime territory. And what about the limits of Indonesia's authority in the use of immediate pursuit rights in its territorial waters? The research method used is empirical legal research methods. The results of the research on the use of the right of immediate pursuit of foreign ships that violate the territorial sea of Indonesia include several things that must be considered, namely the chase must be carried out by the competent authority of the coastal State and have sufficient reasons and are convincing that the foreign ship has violated the law in waters of the jurisdiction of the coastal State. The pursuit must begin when a foreign ship or one of its partners is in inland waters, archipelagic waters, territorial seas, auxiliary routes or exclusive economic zones. The pursuit can only continue outside the territorial seas, outside the auxiliary routes or outside the exclusive economic zone if the pursuit is continuous and uninterrupted. The pursuit may only begin after giving a stop sign from a distance that the foreign ship can see or hear. The right of pursuit must be stopped as soon as the ship being chased has entered the sea of the territory of the third party. The limit of Indonesia's authority in the use of the right to immediate pursuit in its territorial waters, Indonesia can take actions, starting with a signal, for example with a sound sign or a flag signal or an optical light, not paying attention to the signal, then it may be followed by warning shots. the first shot with a blank bullet is also ignored, followed by the shot with a live bullet, provided that when shooting, the shot must be directed in front of the prow of the ship being chased. If you take a fight that endangers the patrol boat or the lives of people, balanced violence can be carried out, if possible avoiding casualties. The immediate chase is stopped if the foreign ship enters the territorial waters of another State.Key words: right of immediate pursuit; foreign ships; useAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia; dan mengetahui dan memahami batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya. Permasalahan yaitu bagaimana penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia. Dan bagaimana batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya. Metode penelitian yang dipergunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia, mencakup ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pengejaran harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dari Negara pantai dan mempunyai alasan yang cukup serta meyakinkan bahwa kapal asing tersebut telah melakukan pelanggaran hukum di perairan yurisdiksi Negara pantai. Pengejaran itu harus dimulai ketika kapal asing atau salah satu sekocinya ada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, jalur tambahan atau zona ekonomi eksklusif. Pengejaran itu hanya dapat dilanjutkan di luar laut wilayah, di luar jalur tambahan atau di luar zona ekonomi eksklusif bila pengejaran itu terus menerus dan tidak terputus. Pengejaran hanya boleh dimulai setelah memberi suatu tanda berhenti dari suatu jarak yang dapat dilihat atau didengar oleh kapal asing tersebut. Hak pengejaran itu harus dihentikan sesaat kapal yang dikejar itu telah memasuki laut wilayah Negara pihak ketiga. Batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya, Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan, diawali harus dilakukan dengan memberi tanda isyarat, misalnya dengan tanda suara atau isyarat bendera atau lampu optis, tidak diperhatikannya tanda isyarat, baru boleh dilanjutkan dengan tembakan peringatan, tembakan pertama dengan peluru hampa, juga tidak diindahkan dilanjutkan dengan tembakan dengan peluru tajam, dengan ketentuan bahwa waktu menembak, tembakan harus diarahkan di depan haluan kapal yang dikejar. Apabila melakukan perlawanan yang membahayakan kapal patroli atau jiwa orang, dapat dilakukan tindakan kekerasan yang seimbang, jika memungkinkan menghindari adanya korban jiwa. Pengejaran segera itu dihentikan apabila kapal asing tersebut memasuki wilayah perairan Negara lain.