Garuda - Garba Rujukan Digital

AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN Agung, Anak Agung Istri
Jurnal Notariil Vol 1, No 1 (2016): November 2016
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.107.51-68

Perdamaian yang telah di buat oleh para pihak yang bersengketa, di hadapan notaris dengan suatu akta notariil, diharapkan dapat mengakhiri perselisihan, memberikan suatu kepastian hukum diantara mereka yang berselisih. Akta perdamaian itu pun diharapkan memberikan kepastian hukum, bermanfaat dan memberikan keadilan diantara mereka yang berselisih dan bagi keturunannya kelak. Dengan demikian maka akan tercipta suatu ketenangan hidup, kedamaian dan kerukunan diantara mereka yang berselisih. Namun apabila akta perdamaian yang telah dibuat diantara mereka, apalagi yang telah dibuat dihadapan notaris dengan akta perdamaian notariil kemudian dapat dipersengketakan lagi, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat itu membuat para pihak atau salah satu pihak atau ahli warisnya merasa tidak terpenuhinya kepastian hukum yang diharapkan. Akta perdamaian yang telah dibuat itu juga menjadi tidak bermanfaat dan terlanggar rasa keadilan dari para pihak yang telah membuatnya dengan itikad baik. Tentunya hal ini juga akan menimbulkan keragu-raguan baik diantara para pihak maupun di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pemahaman dan kejelasan berkenaan dengan hakekat dari perdamaian itu sendiri dan kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan.

Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasin Johannes Ibrahim Kosasih; Anak Agung Istri Agung; Anak Agung Sagung Laksmani Dewi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v0i0.971

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, merupakan sebuah putusan fenomenal yang menghapus kelembagaan parate eksekusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap putusan ini diajukan kembali oleh pihak ketiga dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Kedua putusan tersebut mengeliminasi kedudukan parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Parate eksekusi merupakan legalitas yang dimiliki lessor dalam upaya melakukan eksekusi bila lessee wanprestasi. Kedudukan parate eksekusi sebagai pranata hukum jaminan pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan permasalahan hukum dalam penarikan jaminan, yang secara yuridis belum dimiliki oleh lessee. Dari permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan ini hendak mengkaji kedudukan parate eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUUXVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap hak eksekutorial lessor berdasarkan pranata parate ekekusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan parate eksekusi sebagaimana diatur Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dieliminasi dan eksekusi jaminan harus berdasarkan kesepakatan dengan debitur yang telah mengakui wanprestasi atau mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlidungan Konsumen Putu Rido Widiya Widnyana; Anak Agung Istri Agung; Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Consumers become objects of business activities to gain large profits. Stiff, consumers' position towards producers is not balanced because consumers are weak, so consumers need to get legal protection. Business actors often respond to events that harm consumers by cornering consumers and looking for consumer weaknesses. The method used in this writing uses nonnative legal research, namely examining problems using a regular basis in statutory regulations and supported by scholars' opinions in the literature. It is essential to explore the principle of absolute liability(strict liability)in consumerprotectionlaw and the provisionsof business actors' strict liabilityto consumers'protectionlaw. As for the conclusion, there is the principle of absolute liability (strict liability) in consumer protection law, namely that business actors are obliged to compensatefor the loss of goods and servicesthat consumers have purchasedforlosses sufferedby consumers, and if the business actor does negligence and failure to consumers can be given sanctions as stipulated in Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection

Penegakan Hukum terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar I Made Hadiyanta Purnama Sardi; Anak Agung Istri Agung; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

The rise of motorized vehicle modification can have a negative impact if there is a lack of understanding from the public, which can endanger motorists on the road. Every party who wishes to modify a motorized vehicle is required to have a permit as required in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The problems in this thesis are 1) what are the types of motor vehicle modifications that violate traffic regulations 2) How is the law enforcement against motorized vehicle modifications that violate the traffic regulations by the Gianyar Police Traffic Police The purpose of this research is to add insight into motorized vehicle modification in accordance with applicable regulations. This study uses an empirical method and uses a sociology of law approach. The results showed that the modification of motorized vehicles had to be subjected to a retype test, and, tit did not carry out the type test it would have violated Article 50 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Then law enforcement on motor vehicle modification has been optimal, but there are still several factors that hinder enforcement.

Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Tanpa Adanya Sertifikat Jaminan Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna Putra; Anak Agung Istri Agung; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Akibat Hukum Batalnya Permohonan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 I Made Yoga Bisama; Anak Agung Istri Agung; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

The president cannot regulate all areas of government independently, the government is formed such as the National Land Agency to create a land system in Indonesia. The land sector is related to Mortgage Rights because it is important where banks as creditors to the public need capital with objects being used as collateral by debtors. Technological advances brought changes, previously Mortgage was registered manually which was complicated and convoluted then gave rise to Electronic Mortgage Registration. The purpose of this research is to analyze the process of completing the cancellation of electronic mortgage registration according to the Minister of ATR/BPN Regulation Number 5 of 2020, and to understand the legal consequences of the cancellation of an electronic mortgage registration application according to the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 5 of 2020. The research method used is a type of empirical research using a sociological approach. The sources of legal materials for this research are primary and secondary sources. Data collection techniques used interview techniques, and recorded and documented data materials. This research discusses the process of completing the cancellation of registration and the legal consequences of canceling the application for registration of electronic mortgages according to the Minister of ATR/BPN Regulation Number 5 of 2020. The results of this research indicate that the settlement process in the event of cancellation of Electronic Mortgage Rights is by completing the conditions stipulated in Article 1 paragraph (1) Regulation of the Minister of Agrarian Affairs Number 5 of 1996 and the Legal Consequences of the Cancellation of the Application for Electronic Mortgage Rights, the debtor registers and pays PNBP again.

Pembagian Hak Atas Tanah Waris dalam Hukum Adat Bali I Putu Angga Aptina; Anak Agung Istri Agung; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

The issue of inheritance disputes among the village community is very frequent. For this reason, written and unwritten laws are needed for the implementation of a fair distribution of inheritance for each people. The research method used is the Empirical research method, the approach is to see the law in a real sense or it can be said to see researching how the law works in society. The results showed that as a manifestation of mutual respect and an attitude of living in harmony, always strived for dispute resolution through family deliberations. Peaceful settlement is prioritized to maintain balance in social life. Peaceful resolution is also intended to eliminate feelings of resentment resulting from disputes that arise. Peaceful settlement in life in the village is seen as necessary and a necessity to maintain harmony in dispute resolution. It is hoped that the problem can be resolved amicably in a friendly manner.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing I Made Agus Angga Kusuma Putra; Anak Agung Istri Agung; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Trademarks are one of the most disputed intellectual property rights. The number of brand counterfeiting events conducted to gain profit by shortcuts, namely by violating business ethics, norms, and laws certainly do not make trade good and worsen the image as a violation of IPR. The purposes of this research are to examine the form of legal protection against registered clothing brand holders and to analyze the legal consequences for businesses that market clothing brands without a license? This research uses normative legal research methods by using statutory approach. Law No. 20 of 2016 and Law No. 5 of 1999 source to know criminal sanctions and also civil sanctions against businesses that use the brand without a permit. The results of this study show a form of legal protection against registered brand holders in the form of exclusive rights granted by the state to registered brand owners. Legal consequences for businesses that market brands without a license can be penalized as follows, in article 382bis criminal code can also be penalized i.e. material acts are threatened with a maximum prison sentence of one year and a fine as high as nine hundred million rupiah.

Tinjauan Yurdis terhadap Dampak Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran bagi Anak Anak Agung Putra Agung Dwicahyana; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Anak Agung Istri Agung
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5069.304-308

A birth certificate is a piece of paper issued by the civil registry office for the birth of a person as a form of identity for each child. This research is due to the delay in registration of birth certificates in Badung Regency which causes legal consequences for both children and parents. So the purpose of this research is to discuss the mechanism for registering birth certificates for children who are late in registering their births at the Population and Civil Registration Office of Badung Regency and to analyze the legal impact of late registration of birth certificates. The research method used in this research is empirical legal research, based on facts from the results of a field survey which is to examine the applicable legal provisions and how the law applies in society. The sources of legal materials for this research are primary and secondary sources using interview and note-taking techniques in collecting data. This research discusses the importance of birth certificates, the relationship of legal status to children associated with delays in making birth certificates, the mechanism for registering a child's birth certificate late and the legal impact of delays in registering a child's birth certificate. If a child obtains a birth certificate, it is a form of legal protection provided by the state to children, this protection is the rights of everyone, including children, and to be able to obtain an identity and citizenship based on the child's status so that it is legally valid. Birth registration is a basic right of legal recognition of that person's existence.

AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN Anak Agung Istri Agung
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.107.51-68

Perdamaian yang telah di buat oleh para pihak yang bersengketa, di hadapan notaris dengan suatu akta notariil, diharapkan dapat mengakhiri perselisihan, memberikan suatu kepastian hukum diantara mereka yang berselisih. Akta perdamaian itu pun diharapkan memberikan kepastian hukum, bermanfaat dan memberikan keadilan diantara mereka yang berselisih dan bagi keturunannya kelak. Dengan demikian maka akan tercipta suatu ketenangan hidup, kedamaian dan kerukunan diantara mereka yang berselisih. Namun apabila akta perdamaian yang telah dibuat diantara mereka, apalagi yang telah dibuat dihadapan notaris dengan akta perdamaian notariil kemudian dapat dipersengketakan lagi, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat itu membuat para pihak atau salah satu pihak atau ahli warisnya merasa tidak terpenuhinya kepastian hukum yang diharapkan. Akta perdamaian yang telah dibuat itu juga menjadi tidak bermanfaat dan terlanggar rasa keadilan dari para pihak yang telah membuatnya dengan itikad baik. Tentunya hal ini juga akan menimbulkan keragu-raguan baik diantara para pihak maupun di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pemahaman dan kejelasan berkenaan dengan hakekat dari perdamaian itu sendiri dan kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search