Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
28 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 2 (2019)"
:
28 Documents
clear
<![CDATA[PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENCEGAH KERUGIAN YANG TIMBUL DARI PEER TO PEER LENDING ILEGAL ]]>
<![CDATA[Elva Marsilia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.534 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.965
<![CDATA[Technological advances can be said to be one of the causes of the rapid demand for online loans . Online loan services that we may often hear is Peer to Peer Lending (P2P) . P2P has become the people's choice to borrow money on the grounds of easy conditions . the use of P2P loans is not free from risk . With the size of the managed funds and risks that accompany P2P, savings and loan cooperatives on the other hand can provide other options in terms of providing funds for primarily the needs of members of the cooperative itself and the general public outside the membership of the cooperative. This research uses research methods juridical normative through positive law and this normative legal research data uses primary legal materials . The results of this study are to provide an alternative other than P2P loans, namely the use of savings and credit cooperative financial institutions that are run in accordance with the principles of cooperatives, namely kinship and mutual cooperation , community welfare is prioritized not only to pursue profit alone.Keyword: Peer to Peer, Loan, Cooperation, savingsABSTRAKKemajuan teknologi bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab pesatnya permintaan pinjaman online. Layanan Pinjaman Online yang mungkin sering kita dengar adalah Peer to Peer Lending (P2P). P2P menjadi pilihan masyarakat untuk meminjam uang dengan alasan syarat yang mudah. penggunaan pinjaman P2P tidak lepas dari risiko. Dengan besarnya dana kelolaan dan risiko yang menyertai P2P maka koperasi simpan pinjam di lain sisi bisa memberikan pilihan lain dalam hal penyediaan dana bagi terutama bagi kebutuhan anggota koperasi itu sendiri maupun masyarakat umum diluar keanggotaan koperasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui hukum positif dan Data penelitian hukum normatif ini menggunakan Bahan hukum primer. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan alternatif lain selain pinjaman P2P yaitu penggunaan lembaga keuangan koperasi simpan pinjam yang dijalankan sesuai dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan dan gotong royong, kesejahteraan masyarakat sangat diutamakan tidak hanya mengejar profit semata.Kata Kunci: Peer to Peer, Pinjaman, Koperasi, Simpanan]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KERJA ANTARA ATLET SEPAKBOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEPAKBOLA ]]>
<![CDATA[Yola Zulva Janika]]>;
<![CDATA[Mashudi Mashudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (476.479 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.955
<![CDATA[Dalam klausul kontrak pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola secara eksplisit mencantumkan bahwa kontrak pemain sepakbola bersifat khusus dan tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atlet sepakbola profesional mempunyai hukum yang khusus yaitu Lex sportiva.Kontrak kerja pemain sepakbola profesional tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan Lex Specialis dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan FIFA penyelesaian sengketa yang terjadi antara atlet sepakbola profesional dengan klub dapat di selesaikan melalui Arbitrase yang telah disediakan oleh induk organisasi sepakbola tersebut. Kata kunci : Hukum Olahraga (Lex Sportiva); Ketenagakerjaan; Mekanisme Penyelesaian Sengketa; Perjanjian. ABSTRACTA number of legal experts argued that the Act No. 13 year 2003 about the Employment contract applicable to professionalhu athletes because of the professional athlete is the workers/labourers and applies the provisions of the Act such. However, in the professional soccer player contract clause with the football club to explicitly specify that the special nature of player contracts and are not subject to law No. 13 Year 2003 about the employment and soccer athletes professionals have special laws i.e. Lex sportiva. Professional soccer player employment contract subject to the provisions of Act No. 3 Year 2005 about National Sport System. Act No. 3 of the year 2005 of the national Sport System is Lex Specialists of law No. 13 Year 2003 concerning Employment. In terms of the FIFA dispute that took place between professional athletes with the Club can resolve through arbitration that has been provided by the parent organization of the football.Keywords : Sports Law( Lex Sportiva); Employment; The Dispute Settlement Mechanism; Contract.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERBEDAAN BAKU MUTU UDARA AMBIEN PARAMETER DEBU PADA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG BAKU MUTU UDARA AMBIEN DAN EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK ]]>
<![CDATA[Mohamad Nasichin]]>;
<![CDATA[Benny Aziz Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (473.313 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.960
<![CDATA[Baku mutu udara ambien ditetapkan pemerintah untuk mencegah dan mengontrol penurunan mutu udara ambien akibat pencemaran. Terdapat perbedaan baku mutu udara ambien dalam peraturan gubernur provinsi Jawa Timur menggunakan parameter debu/TSP dengan nilai batas 260 µg/Nm3, sedangakan baku mutu nasional parameter debu/TSP dengan nilai batas 230 µg/Nm3. Debu/TSP dalam baku mutu udara ambien Jawa Timur tidak sesuai dengan penerapan asas perundang-undangan. Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dapat dibatalkan oleh pemerintah, yang mengandung pengertian baku mutu udara ambien Jawa Timur tersebut tetap sah, namun untuk baku mutu parameter debu/TSP Jawa Timur tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menentukan status mutu udara ambien untuk baku mutu parameter debu/TSP harus mengacu pada baku mutu udara ambien nasional.Kata kunci : Udara ambien; Paraneter debu/TSP; Baku mutu.ABSTRACTAmbient air quality standards are determined by the government to prevent and control the deterioration in the quality of ambient air due to pollution. There are differences in ambient air quality standards in the governor regulation of East Java province using the parameter of dust / TSP with a limit value of 260 µg / Nm3, while the national quality standard parameter is dust / TSP with a limit value of 230 µg / Nm3. Dust / TSP in the East Java ambient air quality standard is not in accordance with the application of statutory principles. Regional regulations that are contrary to government regulations can be canceled by the government, which contain the East Java ambient air quality standard is still valid, but for the East Java TSP dust / TSP quality standards do not have permanent legal force. The provincial government of East Java in determining ambient air quality status for dust / TSP parameter quality standards must refer to national ambient air quality standards.Keywords: Ambient air; dust / TSP paraneter; quality standard.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN NASABAH REKSA DANA PADA KELALAIAN PENEMPATAN DANA OLEH MANAJER INVESTASI ]]>
<![CDATA[Ruth Livya Maryann Tilaar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (422.955 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.966
<![CDATA[Basic human needs include clothing, food and shelter which in its fulfillment certainly requires sufficient funds to be able to buy what each individual needs and wants. Every year there is always an increase in inflation in every product and service consumed by the public. the value of money decreases over time due to inflation. This value of money can be maintained one of them by diversifying investments in different investment instruments and there are even investments whose results can be used to meet short-term or long-term needs but the investment itself can also be used to make a profit. indirect investment in the form of Mutual Funds because in this investment the purchase is made by an Investment Manager in a security that sells Mutual Funds. This research is a normative research with a law and case study approach. This study revealed that investment diversification in mutual funds was carried out because it was easier and helped by the role of investment managers who made portfolio selection. Risk looms especially with regard to the incidence of losses in investing due to the manager's expertise. Mainly caused by the lack of ability to choose the contents of the portfolio and the lack of sensitivity of Investment managers to market changes. Therefore the role of the government is needed in anticipating the irresponsible behavior of the Investment Manager by providing legal rules and sanctions for the Investment Manager and not forgetting to always provide socialization to the public to always be alert to the lure of rich quick and sure profits from parties who are not be responsible.Keyword: mutual fund, investment manager, investment risk, default ABSTRAKKebutuhan dasar manusia melliputi sandang, pangan dan papan dimana dalam pemenuhannya tentu membutuhkan dana yang cukup untuk bisa membeli apa yang masing-masing individu butuhkan dan inginkan. Setiap tahun selalu ada kenaikan inflasi pada setiap produk maupun jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. nilai uang menurun seiring waktu akibat inflasi. Nilai uang ini bisa dijaga salah satunya dengan melakukan diversifikasi investasi pada instrumen investasi yang berbeda bahkan ada juga investasi yang hasilnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek ataupun jangka panjang tetapi investasi sendiri juga bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan. investasi tidak langsung berupa Reksa Dana karena pada investasi ini pembelian dilakukan oleh Manajer Investasi pada sekuritas yang menjual Reksa Dana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan case study. Penelitian ini mengungkap bahwa diversifikasi investasi pada reksadana dilakukan karena lebih mudah dan terbantu dengan peran manajer investasi yang melakukan pemilihan isi portofolio. Risiko yang membayangi terutama dengan kaitan timbulnya kerugian dalam berinvestasi karena keaplaan Manajer pun besar. Terutama diakibatkan oleh minimnya kemapuan memilih isi portofolio dan kurang pekanya manajer Investasi terhadap perubahan pasar. Maka dari itu dibutuhkan peranan dari pemerintah dalam mengantisipasi perbuatan tidak bertanggungjawab Manajer Investasi dengan menyediakan aturan hukum serta sanksi bagi Manajer Investasi dan tidak lupa untuk selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap iming-iming kaya cepat dan pasti untung dari pihak-pihak yang tidak bertanggugjawab. Kata Kunci: Reksadana, Manajer Investasi, Risiko Investasi, Gagal Bayar]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Kuswandi Kuswandi]]>;
<![CDATA[Mohammad Nasichin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (547.302 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.956
<![CDATA[Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejauh ini, asas tersebut belumlah terlaksana secara efektif karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata selalu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Pada tahun 2015 timbul gagasan baru untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata. Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan small claimcourt merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. Kata kunci : Gugatan Sederhana; Pembuktian; Sengketa. ABSTRACTCivil procedure law is a formal law that functions to enforce, maintain and guarantee compliance with material civil law. One of theprinciples in civil procedural law in Indonesia is one that is simple, fast and low cost. So far, this principle has not been implementedeffectively because in practice civil dispute resolution always takes a long time and costs a lot. In 2015 new ideas emerged to simplify theprocess of settling civil cases. The Supreme Court issued a regulation to fill the legal vacuum in the form of Supreme Court RegulationNumber 2 of 2015 concerning Procedures and Procedures for Settling Simple Lawsuit. A simple claim settlement process or commonlyreferred to as a small claim court is a procedure for examining the trial of a civil suit with a maximum value of material claim of Rp.200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) which is settled by a simple verification procedure. Key words : Simple Suit, Proof, Dispute]]>
<![CDATA[PEMBAHARUAN UTANG KREDITUR KEPADA DEBITUR SEBAGAI BENTUK PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT ]]>
<![CDATA[Rizki Kurniawan]]>;
<![CDATA[Sri Lestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (482.247 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.961
<![CDATA[ABSTRAKPembaharuan utang atau novasi merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan sebelumnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui hakim Pengadilan Niaga yang dimana dalam masa tersebut kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang debitor dengan cara memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut, dan disinilah akan lahir perikatan baru atau terjadi sebuah novasi.Namun demikian, melalui PKPU ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 juga dapat mempercepat debitor untuk sampai pada tahapan kepailitan. Dalam Undang-undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masa PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakan pailit. Demikian pula bila PKPU Tetap gagal dilaksanakan, debitor pun akan berujung pada kepailitan.Kata Kunci : Pembaharuan Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan . ABSTRACTRenewal of the debt is an agreement that led to the abolishment of engagement and at the same time raised other arrangement that replace the previous engagemen. Suspension of payment is a period provided by Law through a Commercial Court judge in which during that period creditor and debtor are given the opportunity to deliberate the ways to repay debtor debt by providing a plan to repay all or part of its debt, including when it needed to restructure the debt, and this is where the new covenant or innovation will be born.However, through Suspension of Payment of Law No. 37 Year 2004 also can speed up debtors to reach the stage of bankruptcy. In this Law, if the debtor and creditor can not reach an agreement on debt repayment during the Temporary Suspension of payment, the debtor can be declared bankrupt. As well, if Suspension of payment continues to fail, debtors also will end in bankruptcy.Keywords: Renewal of the debt, Suspension of Paymen, bankruptcy .]]>
<![CDATA[PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI YURISPRUDENSI TENTANG DELIK ZINA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Zulfiqar Bhisma Putra Rozi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.012 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.967
<![CDATA[Latar Belakang dari Penelitian ini adalah adanya kelemahan terkait pengaturan atas Tindak Pidana zina sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP yang mana pada pasal tersebut pemidanaannya terbatas pada ruang lingkup perkawinan dan Tidak dapat dipidana bila kedua pelakunya masing-masing masih sama-sama tidak terikat perkawinan. Hal ini mengacu kepada konsep rumusan KUHP yang merupakan adopsi dari Wetboek van Straftrecht Belanda yang menganggap persetubuhan yang dilakukan oleh kedua pelaku yang masing-masing sama-sama tidak sedang terikat perkawinan tidak dianggap sebagai delik zina karena berasumsi tidak adanya korban yang dirugikan. Sementara menurut hukum islam persetubuhan kategori apapun tetap dianggap sebagai perzinaan dan dapat dikenakan hukuman. Untuk dapat mengakomodir kelemahan dalam rumusan pasal 284 KUHP tersebut, dengan berdasarkan pada UU Kekuasaan Kehakiman maka Hakim diberi kewenangan untuk menggali dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat agar dapat memutuskan perkara. Selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi Yurisprudensi bagi hakim selanjutnya untuk kasus yang serupa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis melakukan pengkajian dari studi peraturan perundang-undangan serta putusan-putuan pengadilan yang berkaitan dengan tema penelitian sebagai kajian terhadap pembaharuan hukum pidana khususnya pada rumusan delik zina dalam pasal 284 KUHP. Kata kunci:Yurisprudensi, Pasal 284, KUHP, Perzinaan, Hukum Pidana Nasional, Hukum Islam AbstractThe background of this research is the weaknesses related to the regulation of adultery as stipulated in article 284 of the Criminal Code which in that article the punishment is limited to the scope of marriage and cannot be convicted if the two perpetrators are still each not bound by marriage. This refers to the concept of the Criminal Code formulation which is the adoption of Wetboek van Straftrecht of the Netherlands which considers intercourse committed by both actors who are both not currently bound by marriage is not considered as an adultery offense because it assumes there are no injured victims. While according to Islamic law intercourse, any category is still considered adultery and may be subject to punishment. To be able to accommodate the weaknesses in the formulation of article 284 of the Criminal Code, based on the Judicial Power Act, the Judge is given the authority to explore the values that apply in the community in order to decide on a case. Furthermore, the judge's decision becomes Jurisprudence for the next judge in a similar case. This research was conducted using the normative juridical research method in which the writer conducted a study of the study of legislation and court rulings relating to the research theme as a study of criminal law reform, especially in the formulation of zina adultery in article 284 of the Criminal Code. Keywords:Jurisprudence, Article 284, Penal Code, Adultery, National Criminal Law, Islamic Law]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH KEJAKSAAN AGUNG (DEPONERING) ]]>
<![CDATA[Mohammad Nailul Marom]]>;
<![CDATA[Suyanto Suyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (490.052 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.957
<![CDATA[Deponering adalah pelaksanaan azas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum. Deponering diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun dalam pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak jelas dari batasan-batasan dari kepentingan bangsa, negara dan masyarakat luas. Hasil analisa kepentingan umum sebagaimana di tentukan Pasal 35 (c) Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Namun kepentingan umum tersebut tidak menjelaskan secara limitatif bagimana rumusan atau difinisi serta batasan dari kepentingan umum tersebut, hal ini berimplikasi terhadap penggunaan deponering oleh Jaksa Agung yaitu menyebabkan salah tafsir oleh Jaksa Agung dan timbul penafsiran yang beragam antara lembaga negara, kemudian status tersangka bagi pihak yang di deponering menjadi tidak jelas apakah masi berstatus tersangka atau status tersangka seketika hilang jika dikeluarkan deponeringKata kunci : Asas Oportunitas; Deponering; Kepentingan Umum.ABSTRACT Deponering is the implementation of the principle of opportunity which is the assistance of the case for the sake of the public interest. Deponering is regulated in law no 16 of 2004 on the Attorney Office, but in the regulation there is a blurring of norms where there is no clear boundary restriction of the interest of the Nation. The state and the public. Result of the analiysis the general interest as defined in Article 35(c) of the public Prosecution Law makes it clear that the public interest is in the interest of the nation and the state and / or the interest of the wider community, but the general interest arragment does not define limitatively how the formulation or difinition and limitations of the public interest has implications for deponering’s use by the Prosecutor-General, causing misinterpretations by the Prosecutor-General and varying interpretations between state institutions, and the suspect’s status for the underwritten party becomes unclear whether or not the suspect’s status or suspect status is lost when deponering.Keywords : Principality of Opportunity; Deponering; Pubic Interest.DOI 10.5281/zenodo.3631094  ]]>
<![CDATA[SANKSI HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) DARI PAJAK REKLAME ]]>
<![CDATA[Abdul Basid]]>;
<![CDATA[Ahmad Fathoni]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (608.012 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.962
<![CDATA[Dalam rangka pembiayaan pembangunan, peranan dan potensi sektor perpajakan sangat besar artinya, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan Negara antar lain dari pajak dan kekayaan alam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi pajak reklame dan evaluasi manakala target pajak reklame tidak terpenuhi. Skripsi ini ditulis dengan pendekatan yuridis normative. Penyelenggaraan reklame kabupaten gresik di atur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah sebesar 0.58% dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0.11%. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan dan 6 bulan serta dilakukan saat target pajak reklame tidak terpenuhi. Evaluasi dilakukan pada setiap pokja yang terkait dengan penyelenggaraan reklame. Kepada pihak yang terkait supaya lebih menegaskan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame.Kata Kunci : Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, Sanksi Hukum     ABSTRACKIn the framework of financing development, the role and potential of the taxation sector is very significant, especially to support the success of regional development and national development. Other state funding sources include taxes and natural wealth. The purpose of this study is to determine the advertisement tax contribution and evaluation when the advertisement tax target is not met. This thesis was written with a normative juridical approach. The implementation of the Gresik regency bill is regulated in the Gresik Regent Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Advertisement. The advertisement tax contribution to local taxes is 0.58% and the advertisement tax contribution to local revenue is 0.11%. Evaluation is carried out every 3 months and 6 months and is carried out when the advertisement tax target is not met. Evaluation is carried out at each working group related to the implementation of billboards. To the parties concerned so as to further emphasize sanctions against violations of the implementation of billboards.Keywords: Advertisement Tax, Regional Original Income, Legal Sanctions]]>
<![CDATA[BENTUK PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HAK PEKERJA/BURUH OUTSOURCING PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 ]]>
<![CDATA[Mashudi Mashudi]]>;
<![CDATA[Zulfiqar Bhisma Putra Rozi]]>;
<![CDATA[Sugeng Prayitno]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (487.588 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.1003
<![CDATA[Keberadaan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau dalam istilah lain disebut outsourcing bagi sebagian orang dinilai seperti perbudakan gaya modern. Dinilai demikian karena perusahaan tersebut seolah-olah memperdagangkan tenaga kerja sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan pelaku usaha. Namun bagi sebagian orang lainnya pendapat demikian tak sepenuhnya benar. Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanya uji materi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 menganulir ketentuan dalam Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.]]>
