cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agung Suharyanto
Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MERCATORIA
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 19798652     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 23   24   25   26   27 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG MILIK PENUMPANG DALAM JASA PENGANGKUTAN UDARA Mangara Pasaribu
JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v9i1.350

Abstract

The arrangements regarding the legal protection of passengers and goods on the transport of air, is set out in legislation, agreements, and habits. The air transport law is keperdataan, the provision of air transport to be found in the laws of positive air in Indonesia are: Air Transportation Ordinance Stbl. 1939 No. 100, law No. 1 of 2009, and the Statute No. 8 1999. The responsibility of carrying on the safety of passengers and goods in the implementation of air transportation The principle of presumption of liability /presumtion of/ presumtion fault of negligence. The carrier is responsible for loss suffered by passengers or goods because the sender of a passenger wounded or killed, his baggage or damaged or lost, or damage to goods transfers and the delay in coming, while the principle of limitation of liability. The responsibility of the carrier is limited to a certain amount, this principle which encourages the carrier to resolve the problem by peaceful means. And the principle of absolute liability or strict liability. The carrier is considered to be always responsible without any possibility of freeing themselves unless the aggrieved innocent or were responsible for the losses on him. Compensation given by air carriers is a number of nominal value of money as a form of responsibility for accidents that caused deaths or injuries, lost baggage and flight delays. Legal efforts for passenger who feel or losses can file a lawsuit or claim to the airline, lawsuit or dispute settlement can be reached through two channels, namely the courts and lanes outside the court.
Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer) Khairul Mufti Rambe
JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v10i2.1095

Abstract

Guna membentuk pola pemikiran modern yang menyelaraskan rumusan hukum yang senantiasa segar dan transformatif haruslah berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, dengan melahirkan pola hukum yang setara dan adil khususnya dalam Hukum Keluarga Islam. Hukum Islam haruslah mengacu pada nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalam al-Qur’an, yaitu: ‘adl (keadilan), ihsan (kebajikan), rahmah (kasih sayang), hikmah} (kearifan) dan menjunjung tinggi martabat manusia, maka hasilnya adalah terciptanya keadilan gender dengan membangun relasi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan nilai-nilai semangat Al-Qur’an. Dengan demikian, perempuan bisa menjadi icon dalam setiap wilayah baik publik maupun domestik, dan hukum personal yang dibentuk bisa mencapai stratifikasi shalihun likulli zaman wa al makan.
PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TRAFFICKING (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai) Jalinson Damanik; Taufik Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i2.663

Abstract

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan trafficking di Pengadilan Negeri Binjai memiliki dasar hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut mengatur mengenai sanksi hukumnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat fakta hukum dan alat bukti serta unsur-unsur dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Hambatan dalam proses persidangan tindak pidana perdagangan orang tidak ada, tetapi Majelis Hakim mengupayakan menggali keterangan saksi. Terkait peran masyarakat, masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan semua pihak lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Adanya usaha bersama dari berbagai elemen diharapkan dapat menanggulangi permasalah trafficking ini.
TERORISME DI ABAD KE -21 UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN TERORISME DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA Aulia Rosa Nasution
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v8i1.647

Abstract

Tindak pidanaterorisme adalah suatu bentuk penggunaan kekerasan  yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang terorganisir, yang  ditujukan terhadap  masyarakat sipil,  tempat-tempat umum maupun  fasilitas yang menyangkut kepentingan publik, dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau bentuk intimidasi lainnya,yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, rusaknya  harta benda serta  hancurnya fasilitas dan sarana publik,  untuk mencapai tujuan- tujuan yang bersifat ideologi, politik atau keagamaan.Tindak terorisme tidak dapat disejajarkan dengan kejahatan biasa. Terorisme mengarah kepada kejahatan terhadap kemanusiaan karena perbuatan yang dilakukan dilakukan secara meluas atau sistematis, mematikan atau menewaskan jumlah korban yang banyak dengan cara cara yang tidak berperikemanusiaan. Terorismetelah menjadi ancaman terhadap kehidupan umat manusia sehingga diperlukan suatu lembaga peradilan yang khusus untuk mengadili tindak pidana terorisme  dengan  cara – cara yang khusus pula.Upaya peradilan kejahatan terorisme  sebaiknya dilaksanakan di Pengadilan Pidana Internasional karena terorisme telah menjadi kejahatan internasional yang telah dikriminalisasi oleh negara negara lainnya.
Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Darwin Darwin; Dahlan Dahlan; Suhaimi Suhaimi
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i1.2363

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perluasan kewenangan praperadilan diluar KUHAP serta akibat hukum terhadap putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur (buku-buku), makalah, dan data yang diperoleh di internet atau bahan hukum yang terkait dengan pembahasan serta dokumentasi hukum mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan materi pembahasan.  Hasil penelitian menjelaskan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang juga telah yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Perluasan objek Praperadilan tersebut menimbulkan akibat hukum antara lain Penyitaan, Penggeledahan dan Pemblokiran Rekening, Pelepasan Police Line atas Fasilitas Umum, Penetapan Tersangka sehingga lembaga praperadilan dalam proses pembuktiannya berpotensi terlalu jauh masuk dan ikut menguji pokok perkara yang harusnya baru diuji di proses pembuktian di persidangan.
Fungsi Pendapatan Tanah di Indonesia Ditinjau Menurut Undang-undang Pokok Agraria Ferry Aries Suranta
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v5i2.702

Abstract

Kehidupan masyarakat yang bersifat agraris tersebut sangat diperlukan peraturan-peraturan keagrariaan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, pendaftaran hak milik atas tanah akan dihadapkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Manfaat pendaftaran peralihan hak atas adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum bagi si pemegang hak. Tanah yang tidak terdaftar merupakan masalah bagi pemerintah.
PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan) Abdul Hakim; Tan Kamelo
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v6i2.638

Abstract

Masyarakat saat ini kian menuntut penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), barangkali tidak berlebihan bila pertanyaan tersebut dikemukakan. karena Polri merupakan aparatur negara, maka pertanggung jawaban akhirnya adalah kepada pemilik kedaulatan, yakni seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks good governance, Polri sudah sewajarnya menjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, menghargai kesetaraan, taat hukum dan demokratik.Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur membawa keadaan yang tidak nyaman dalam masrayakat khsusnya di Kota Medan. Proses penanganan yang berbeda antara orang dewasa dengan anak yang melakukan tindak pidana,disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Kota Medan dan Polri memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan kasus-kasus pencurian oleh anak khususnya di Kota Medan.
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DI PASAR MODAL Eddy Martino Putralie; Yusrizal Adi Syahputra; Muaz Zul
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i1.604

Abstract

Pasar modal adalah lembaga tempat bertemunya dua pihak dimana pihak pertama sebagai perusahaan emiten yang membutuhkan dana segar melakukan penawaran dan penjualan efek, sedangkan pihak kedua adalah masyarakat sebagai investor yang membeli efek tersebut. Perlindungan hukum atas investor tersebut merupakan hal yang penting untuk berjalannya dengan baik mekanisme di pasar modal. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia telah memberikan jaminan hukum para pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal serta perlindungan bagi investor. Perlindungan bagi investor adalah keharuskan ditetapkan prinsip full and fair disclosure atau transparansi. Prinsip keterbukaaan merupakan pengungkapan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keunangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Tindakan diperlukan sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan. Undang-undang pasar modal mengatur kedudukan dan fungsi Bapepam secara multi formasi, yaitu pengaturan umum, pengaturan terperinci dan pengaturan sporadis. Selain itu Bapepam-LK juga berfungsi sebagai Lembaga Pemeriksa dan Lembaga Penyidik. Lembaga ini akan mengawasi pihak-pihak tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dengan perlindungan di bawah lembaga Bursa dan sebagainya.
PERANAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK KEKERASAAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Sun Basana Hutagalung; Ferri Aries Suranta; Januari Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v2i1.677

Abstract

Tujuan utama masyarakat mengajukan perkara ke pengadilan yaitu mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hakim dikatakan sebagai benteng terakhirnya keadilan yang memegang peranan  dalam menyelesaikan semua sengketa yang terjadi termasuk kekerasan terhadap perempebagai badan resmi mengembangkan budaya hukum melalui penanggulangan kejahatan khususnya dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak kekerasaan terhadap perempuan dan anak. Hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang memberikan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian terhadap para pihak yang sedang bersengketa. Hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus memperhatikan keberadaan korban baik secara pisik maupun secara psikis. Hakim juga harus memperhatikan keadaan objektif dari pelaku tindak pidana kekerasan. Pertimbangan terkait kondisi pelaku dan korban diharapkan keputusan yang dijatuhkan hakim akan memenuhi tujuan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya faktor hukum, struktur hukum dan kultur hukum. 
ANALISA HUKUM PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI DELI (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli) Erwin Tarigan; Ferry Aries Suranta
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v6i1.629

Abstract

Gagasan lembaga praperadilan ini lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habes Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habes Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi maupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran hakim dalam mengadili keabsahan penahanan perkara dalam putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli adalah memeriksa perkara melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan praktek peradilan yang telah berjalan. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing terkait dengan keabsahan penahanan. Memeriksa keabsahan dengan disadarkan pada syarat-syarat penahan di KUHAP dan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku.

Page 25 of 39 | Total Record : 386

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI More Issue