Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.579

P-Index

This Author published in this journals

All Journal ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Pandecta Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Akta SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Bina Hukum Lingkungan Journal Analytica Islamica JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Abdi Insani SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pelita Masyarakat JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Law_Jurnal Jurnal Tunas Agraria Journal La Sociale Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Prioritas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Public Representative and Society Provision Andalas Law Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Asian Journal of Social and Humanities

Taufik Siregar

Universitas Medan Area

Author-ID : 3021487

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 115 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempur Siregar, Taufik
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 9, No 2 (2017): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini menjelaskan tentang penyempurnaan Materi KUHP dengan memasukkan nilai agama, nilai adat istiadat dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini diupayakan agar kesadaran hukum masyarakat bisa ditingkatkan dengan upaya agar Penegak hukum harus adil dalam hukum, membentuk, memahami hukum dengan benar dan menghilangkan sarana pelanggaran hukum dalam masyarakat. Sebetulnya agak banyak yang harus dilakukan, akan tetapi dua hal tersebut yang bisa secepatnya dilakukan. Dengan demikian, pihak penegak hukum untuk tidak hanya pintar dalam menyelesaikan berbagai perkara yang ada, namun lebih dari itu mereka harus memiliki kompetensi dalam membuat upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga kejahatan dapat dihilangkan dan paling tidak bisa diminimalkan.

IMPLEMENTASI KEPMEN NO. IMI.891.GR.01 TAHUN 2008 DALAM PENGURUSAN PASPOR BERBASIS BIOMETRIK DI KANTOR IMIGRASI MEDAN Sudiono, Heri; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Upaya untuk meningkatkan sistem layanan dan pengurusan paspor yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti pelayanan dan pengurusan paspor agar lebih efisien, cepat dan akurat dapat uga dikatakan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, meghindari terjadinya penerbitan ganda dan pemalsuan surat perjalanan rebpublik Indonesia ( selanjutnya disebut disebut dengan SPRI ), sehingga dapat memberikan jaminan pengamanan terhadap dokumen negara serta kenyamanan bagi pemengangnya. Dengan merubah sitem pelayanan dan pengurusan paspor yang bersifat manual kearah yang berbasis biometrik atau penerapan sistem photo terbadu berbasis biometrik ( selanjutnya diebut dengan SPTBB ) berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak Azasi Manusia republik Indonesia Nomor : M.02,-12.0310 Tahun 2006 yang bersifat ‘’on-line’’ diseluruh wilayah republik Indonesia. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah bagi semua pihak. Oleh karena itu, maka hal –hal yang perlu dikaji adalah bagaimanakah proses membuat sampai menerbitkan dalam pelaksanaan birokrasi pengurusan paspor berbasis biometrik di kantor imigrasi polonia medan, hambatan – hambatan apa sajahkah yang terjadi dalam pelaksanaan birokrasi pengurusan paspor bebasis biometrik di kantor imigrasi polonia medan dan bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaksanaan birokrasi pengurusan, memberikan sanksi dn melakukan pendeportasikan terhadap pemilik paspor Indonesia dan asing.

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA Sukwanto, Bakti; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Penyelesaian sengketa bisnis dengan cara konvensional melalui pengadilan litigasi sudah mulai ditinggalkan. Pengadilan dianggap sudah tidak efektif dan efisien lagi serta tidak profesional serta menempatkan para pihak yang bersengketa pada sisi yang bertolak belakang, satu pihak sebagai pemenang dan satu pihak lagi sebagai pihak yang kalah. Alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini diminati adalah Arbitrase, dimana proses ini para pihak saling mengemukakan masalahnya kepada pihak ketiga yang netral (wasit) dan memberinya wewenang untuk mengambil keputusan. Arabitrase lebih menguntungkan karena prosedurnya sederhana ,waktu cepat dan biaya lebih murah, kerahasiaan terjaga, keputusan cepat, pleksibel dan bebas memilih arbiternya. Disamping itu arbitrase juga memilih kelemahan diantaranya tidak ada kewenangan politik, kurang power, tidak mengenal preseden hukum (legal precedent). Namun ada keistimewaan arbitrase dibanding dengan pengadilan adalah proses penyelesaiaan nya tidak mengenal upaya hukum banding, kasasi atupun peninjauan kembali kerena putusannya bersifat final and binding (upaya terakhir dan mengikat). Kenyataannya pelaksanaan keputusan Arbitrase khususnya putusan Arbitrasse Internasional belum sepenuhnya dapat dijalankan di Indonesia, salah satu contoh kasus yang menjadi objek penelitian adalah kasus PERTAMINA melawan Karaha Bodas Company LLC.

TANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN AHLI WARISNYA DALAM PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan) Putra Zebua, Frans Rudy; Jauhari, Iman; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Masalah yang dihadapi Jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan penuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya ada dua faktor yaitu faktor yuridis, yaitu tidak adanya surat kuasa dari negara c/q instansi yang dirugikan kepada Jaksa Pengacara Negara karena kesulitan dalam pembuktian, terpidana pelaku korupsi mempergunakan upaya hukum dan grasi, dan Jaksa penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi. Kedua faktor non Yuridis, terdiri dari : harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara, tidak tersedianya anggaran biaya untuk mengajukan gugatan dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial. Instansi pemerintah atau BUMN/BUMD yang menderita kerugian akibat perbuatan korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia sebelum sempat mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsinya secara tuntas, supaya mengajukan gugatan kepada ahli warisnya sehingga kekayaan negara yang terlanjur dikorupsi pelaku dapat dikembalikan secara maksimal.

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN BIDANG PANGAN Lumbantobing, Denny; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Sudah sering terjadi konsumen menjadi korban kepentingan pelaku usaha akibat berbagai produk pangan bermasalah yang diproduksi dan ditransaksikan secara tidak bertanggungjawab dengan pola yang massif, oleh mereka yang disebut sebagai pedagang/ produsen/ pengusaha dari level terendah (pedagang kecil) sampai ke level menengah keatas, pengusaha besar atau korporasi. Fenomena tersebut, dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak terutama pemerintah untuk mengatasinya.

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA (PERTAMINA MELAWAN KARAHA BODAS COMPANY LLC) Sukwanto, Bakti; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini diminati adalah Arbitrase, dimana proses ini para pihak saling mengemukakan masalahnya kepada pihak ketiga yang netral (wasit) dan memberinya wewenang utnuk mengambil keputusan. Arbitrase lebih menguntungkan karena prosedurnya sederhana, waktu cepat, biaya lebih murah, kerahasiaan terjaga, keputusannya cepat, fleksibel dan bebas memilih arbiternya. Disamping itu Arbitrase juga memiliki kelemahan diantaranya tidak ada kewenangan public, kurang power, tidak mengenal preseden hukum (legal precedent). Namun ada satu keistimewaan Arbitrase jika dibandigkan dengan pengadilan adalah proses penyelesaiannya tidak mengenal upaya banding, kasasi ataupun peninjauan kembali karena putusannya bersifat final and binding (upaya terakhir dan mengikat). Pelaksanaan keputusan Arbitrase khususnya putusan Arbitrase Internasional belum sepenuhnya dapat dijalankan di Indonesia, salah satu contoh kasus yang menjadi objek penelitian adalah Kasus PERTAMINA melawan Karaha Bodas Company LLC. Untuk lebih jauh membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan memfokuskan pada studi kasus dan menggunakan pendekatan penelitian hukum normative/doktrinal.

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PSIKOTROPIKA (STUDI PADA POLRESTA PEMATANGSIANTAR) Zulham, Zulhammercatoria@yahoo.com; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Tugas dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Perkembangan perdagangan dan penggunaan narkotika dan psikotropika pada dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengetahuan atau kepentingan ilmu pengetahuan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tujuan tersebut diatas tercapai melalui lintas perdagangan narkotika illegal baik transakasi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. Transaksi transnasional adalah transaksi lintas batas diantara dua atau lebih Negara, sedangkan transaksi internasional ialah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika oleh jajaran Satuan Narkoba Polresta Pematang Siantar dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dengan didukung oleh suatu unit khusus yang menangani bidang Narkotika dan Obat-Obatan berbahaya (Narkoba).

PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TRAFFICKING (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai) Damanik, Jalinson; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan trafficking di Pengadilan Negeri Binjai memiliki dasar hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut mengatur mengenai sanksi hukumnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat fakta hukum dan alat bukti serta unsur-unsur dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Hambatan dalam proses persidangan tindak pidana perdagangan orang tidak ada, tetapi Majelis Hakim mengupayakan menggali keterangan saksi. Terkait peran masyarakat, masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan semua pihak lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Adanya usaha bersama dari berbagai elemen diharapkan dapat menanggulangi permasalah trafficking ini.

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN CIPTAAN SENI LUKIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.) Churairah, Abu; Siregar, Mahmul; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Karya cipta seni lukis yang merupakan salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh Perundang-undangan, namun masih ada pelanggaran atas ketentuan UU. Pelanggararan yang terjadi seperti pemalsuan atas suatu seni lukis, perebutan hak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas suatu dasar karya lukisan. Hal ini terjadi karena Ketidaktahuan masyarakat yang menimbulkan salah pengertian mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana bahwa negara Indonesia telah meratifikasi “Berne Convention For The Protection Of Artistic And Literary Works” (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997, dan “World Intellectual Property Right Treaty” (perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. Hak cipta hendaknya selalu mendapat perhatian sekaligus pengawasan yang serius dalam perkembangannya, karena merupakan suatu produk hukum yang akan selalu mengalami kemajuan seiring kemajuan pada bidang lainnya, pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukannya, oleh karena itu masyarakat harus lebih peduli dan mau tahu terhadap apa yang terbaik dapat menjadi perlindungan bagi Hak Cipta.

Keberadaan Arbitrase di Kota Medan Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan lembaga arbitrase, yaitu dari dibuatnya klausula arbitrase sampai penyelesaian sengketa bisnis dengan cara-cara arbitrase. Juga untuk mengetahui bentuk dan badan arbitrase yang lebih diminati, serta hambatan-hambatan didalam penggunaan lembaga arbitrase dikalangan pelaku usaha Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kalangan pelaku usaha umumnya telah mengetahui lembaga arbitrase tetapi belum begitu memahaminya, sehingga belum menjadikan lembaga arbitrase sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Badan arbitrase institusional adalah bentuk lembaga arbitrase yang diminati kalangan pelaku usaha, dengan alasan badan arbitrase institusional telah menyediakan arbiter yang akan menyelesaikan sengketa bisnis tersebut.

Co-Authors A. Nuzul, A. Nuzul Abdul Hafiz Rangkuti Abi Jumroh Harahap Abu Churairah Adam Adawiyah, Rodiatun Ahmad Laut Hasibuan Amal, Ridha Haykal Andi Hakim Lubis Ane Fransiska Sianipar Anggia Sammi Halomoan Siregar Anggreni Atmei Lubis Anwar Sadat Harahap Anwar Sadat Harap Arie Kartika Ariyunus Zai Asdi Syukur Dalimunthe Bakti Sukwanto Bakti Sukwanto Beby Suryani Fithri Berampu, Lailan Tawila Binka Lg Simatupang Bram Candra Bunga Chintia Utami Chansrakaeo, Ruetaitip Churairah, Abu Cordyn Parulian Tuah Purba Dahnial Saragih Damanik, Jalinson Daulay, Cinthya Audi Dediyansyah Putra Ginting Dedy irsan Denny Lumbantobing Deseari Baeha Dessy Agustina Harahap Donny Christian Harita Duma Indah Sari Lubis Edi Warman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Eka Intan Kumala Putri Eno Karnis Tafanao Erwin Hasibuan Fitri Yanni Dewi Siregar Frans Rudy Putra Zebua Fransisco Lumban Batu Ghazy Luthfi Harahap, Abi Jumroh Harahap, Irfan Afdoli Hardi Mulyono Hari Tenang Kurniawan Hayati Siahaan Heri Sudiono Hery Widijanto Hia, Hipotesa Hidayani, Sri Humairah, Nabila Ida Sari Siregar Ikhsan Lubis Iman Jauhari Irfan Afdoli Harahap Irka Dony Hutasoit irsan, Dedy Isnaini Isnaini Isnaini Ivan Roberth Sitompul Jadrias Tarigan Jalinson Damanik Jelly Leviza Jikri Sinurat Julianty Siregar, Riana Julpan Hartono Suria Manja Manurung Kaston Rudy Samosir Koto, Ismail Kurniawan, M. Yundha Kusuma, Juanda Lestari Aprilia Limrogate Immmanuel Limutra, William Leonardy Liston Andy Saputra Butar – Butar Lubis, Aldi Subhan Lubis, Duma Indah Sari Lubis, Ikhsan Lumbantobing, Denny M. Citra Ramadhan Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Makmur Makmur Makmur, Makmur Marlina Marlina Mayla Khoiriyah Mhd Ansor Lubis Milhan Milhan, Milhan Muazzul, Muazzul Muhammad Citra Ramadhan Muhammad Miftahul Azhmi Muhammad Yamin Siregar Mulyono, Hardi Munawir, Zaini Nantama Mulyana NINGRUM NATASYA SIRAIT Noni Zulkarnain Posma Tumanggor Prayuda, Chandra Purba, Ardiansyah Purba Purba, Nelvitia Putra Zebua, Frans Rudy Rafiqi Rafiqi Rahalim Raja Muda Harahap Rahayu, Dessy Rahman, Sayuti Regen Manik Renal Eldinata Samosir Retna Astuti Kuswardani Reza Aulia HP Riawindo Asay Sormin Rizkan Zulyadi Rizkan Zulyandi Roberto Tambunan Rudi Salam Sinaga Ruetaitip Chansrakaeo Saragih, Denny Hardi Pranata Sari Lubis, Duma Indah Sartika Yuli Sembiring, Ferdiansah Serimin Pinem Siallagan, Arnol Faisal Sianturi, Jon Efendi Sibarani, Anggiat Simatupang, Binka Lg Sormin, Anggreana Elisabeth Roria Sri Hidayani Sri Hidayani Sudiono, Heri Suhatrizal Suhatrizal Sukwanto, Bakti Suwandi, Muhammad Ichsyan Syamsiar, Syamsiar Tanjung, Master Sahat Maruli Tuah Purba Tarigan, Edi Syahjuri Tarigan, Jadrias Utary Maharany Barus Wardana, Bagus Dwi Gangga Wenggedes Frensh Wessy Trisna Wiraswan Duha Yundha Kurniawan YUNITA Yunita Restu Widiya Zai, Ariyunus Zai, Kelvin Putra Zulham, Zulhammercatoria@yahoo.com Zulhammercatoria@yahoo.com Zulham

Title

Found 115 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 115 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 115 Documents
Search