cover
Contact Name
Rochmat Aldy Purnomo
Contact Email
purnomo@umpo.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
legalstanding@umpo.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 25808656     EISSN : 25803883     DOI : -
Core Subject : Social,
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dua kali setahun pada bulan Maret dan Desember. Redaksi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum menerima naskah artikel laporan hasil penelitian empirik dan naskah hasil kajian teoritis yang sesuai dengan visi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum tentang Hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Sosiologi Hukum, teori hukum, Hukum Agraria, Filsafat Hukum, Hukum dan Korupsi, Hukum Lingkungan, Pemerintahan Daerah, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum dagang dan Perbankan, Hukum dan ITE, Konstitusi, Hukum Pidana Khusus, Kebijakan Publik, Politik Hukum dan Victimology
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2019): September" : 17 Documents clear
THE DROWNING POLICY THE FOREIGN FISHING VESSELS OF ILLEGAL FISHINGBY INDONESIA GOVERNMENT IN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE Amry Mangihut Tua
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.537 KB) | DOI: 10.24269/ls.v3i2.1918

Abstract

The drowning of foreign fishing vessels of illegal fishing actors in Indonesia teritory is one of law enforcement efforts to against the eradication of illegal fishing and to enforce the sovereignty of the territory of the Republic of Indonesia. It is a special act mandated in Article 69 paragraph (4) of Law No. 45 of 2009 on fisheries. This sinking policy invites controversy from neighboring countries because it is considered as an action that violates the principle of peaceful dispute resolution and is not regulated in international law. Indonesia keep continues to enforce this policy because it is considered the most effective step in reducing massive illegal fishing in Indonesian waters and has a deterrent effect for the actors. Keywords: drowning policy of foreign ship, illegal fishing, international law
COMPARISON OF THE REGULATIONS ON RECIDIVIST JUVENILES IN INDONESIA, NORWAY, AND THAILAND Arfan Kaimuddin
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.254 KB) | DOI: 10.24269/ls.v3i2.2224

Abstract

As the future leaders of the nation, children must obtain protection from all sides. This protection is also needed when children become recidivists. The Indonesian Criminal Code states that for recidivists, the punishment in a repeat of criminal action will be added by a third. Surely, this will bring much loss to the future of the children who repeated actions of criminality (recidivist juveniles). This research is aimed to analyze and to describe how the regulations on repeated criminal action are for juveniles in Indonesia, Norway, and Thailand. This is a juridicial-normative research, with constitutional and comparison approaches. Provisions of the Norway Criminal Code Article 61 and provisions of the Thailand Criminal Code Article 94 have some similarities. It is stated that the repeated action of crime is only given to those who repeated the criminal action who are above 18 and 17 years of age.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM Inayah Inayah
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.608 KB) | DOI: 10.24269/ls.v3i2.2311

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum sejauh ini belum berpihak pada kaum disabilitas, menyebabkan sebuah keadaan tidak seimbang, penyandang disabilitas dalam sistem demokrasi menjadi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah. Penyandang disabilitas mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain baik untuk dipilih maupun memilih dalam pemilu. Hambatan-hambatan dari internal penyandang disabilitas sendiri dan eksternal dari pihak pemerintah serta masyarakat menyebabkan pemilu yang inlusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas masih belum bisa terwujud. Oleh karena itu, diperlukan gerakan yang nyata dan berkelanjutan dari Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dan menyelenggarakan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas.
PERIZINAN DAN PERJANJIAN DALAM PERUSAHAAN OUTSOURCING Budiwati, Septarina
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.802 KB) | DOI: 10.24269/ls.v3i2.2312

Abstract

Outsourcing memiliki tujuan strategis dan tujuan berjangka panjang. Tujuan strategis dari suatu outsourcing, yaitu bahwa outsourcing digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan keunggulan kompetitif perusahaan agar dapat mempertahankan hidup dan berkembang. Terdapat dua jenis perusahaan outsourcing yaitu Perusahaan Pemborong Pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa, permohonan perizinan dapat di terbitkan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima. Izin operasional diberikan dalam jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang, pendaftaran perjanjian outsourcing dilakukan di Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Muncul persoalan kemudian ketika perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melakukan pemberian pekerjaan diluar negeri, hal ini belum ada pengaturannya sehingga ada kekosongan hukum. Pendaftaran perjanjian pekerja outsourcing harus melampirkan draf perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa dan pekerja/buruh, jika perusahaan penyedia jasa tidak mendaftarkan perjanjian, maka instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dapat mencabut izin operasional.
PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Iswanto Iswanto
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.771 KB) | DOI: 10.24269/ls.v3i2.2313

Abstract

Demokratisasi di daerah melalui pemilihan kepala daerah bertujuan melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas sehingga dapat mewujudkan daerah lebih baik, fenomena korupsi di daerah setelah penerapan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan suatu hal yang penting. Bahwa proyek, sesuai aspirasi rakyat ternyata belum sesuai dengan harapan dan tujuan. Penangkapan melalui oprasi tangkap tangan beberapa kepala daerah yang terlibat korupsi adalah bukti nyata dari cermin buram proses demokrasi di daerah. Pendekatan kajian ini menggunakan tela’ah data skunder dengan analisis deskriptif. Beberapa temuan menunjukkan bahwa ada beberapa sebab menguatnya gejala korupsi di daerah yang dilakukan oleh para kepala daerah disebabkan antara lain karena biaya pemilihan kepala daerah yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pahamnya peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya politik yang salah. perlu ditinjau ulang system pemilihan kepala daerah secara langsung untuk dapat mengatasi korupsi di daerah.
LIABILITY OF CORPORATION FOR EMBEZZLEMENT OF VENTURE CAPITAL FUNDS (Case Study: embezzlement of Venture Capital Funds in PT. Tata Wiratama) Elya Kusuma Dewi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.926 KB) | DOI: 10.24269/ls.v3i2.2223

Abstract

This doctrinal research explained the practice of corporate crime modus. The primary data was interview result with Director General, who was share buyer, meanwhile, secondary data was company document that was related to the case, and it was analyzed qualitatively by hermeneutic interpretation techniques. Furthermore, research result showed that the impact of corporate crime law was the company must be liable in either criminal law or civil law although the managers of the company had changed.
PENYELESAIAN KREDIT AKIBAT BENCANA ALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM Osgar Sahim Matompo
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v3i2.2942

Abstract

Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter diikuti dengan tsunami atas kejadian alam tersebut, banyakpenduduk yang kehilangan harta bendanya, yang mana harta benda tersebut dijadikan jaminan pinjaman di bank berdasarkan perjanjian bersama, MetodePenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Perlindungan hukum ataspenyelesaian kredit bank sebagai akibat force majeure karena gempa di palu , yangdapat dilakukan kreditor untuk menyelamatkan debitor dari kredit macet tersebut,diantaranya dengan penjadwalan kembali pembayaran, perubahan sebagian/keseluruhan syarat dari kredit dan penataan kembali syarat kredit.

Page 2 of 2 | Total Record : 17