cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rochmat Aldy Purnomo
Contact Email
purnomo@umpo.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
legalstanding@umpo.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Ponorogo
ISSN : 25808656     EISSN : 25803883     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dua kali setahun pada bulan Maret dan Desember. Redaksi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum menerima naskah artikel laporan hasil penelitian empirik dan naskah hasil kajian teoritis yang sesuai dengan visi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum tentang Hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Sosiologi Hukum, teori hukum, Hukum Agraria, Filsafat Hukum, Hukum dan Korupsi, Hukum Lingkungan, Pemerintahan Daerah, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum dagang dan Perbankan, Hukum dan ITE, Konstitusi, Hukum Pidana Khusus, Kebijakan Publik, Politik Hukum dan Victimology
Arjuna Subject : -
Articles 27 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2020): September" : 27 Documents clear
TRANFORMASI SOSIAL, HUKUM, PEMBANGUNAN DAN MODERNISASI MASYARAKAT Rohadi Rohadi; Tri Budi Prasetyo
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.3268

Abstract

Social transformation, law, development and modernization involve human history. In this context, law in Indonesia is a cultural phenomenon and can be studied with the approach of cultural science, law and methodological tools. With its advantages and disadvantages, studies on social transformation, law, development and modernization towards progress and a better government order towards civil society. As the background of the Paradigm of Social Transformation, Law, Development and Modernization of Society, which is the discussion in this proposal, it is attempted to be able to distance itself from the attitudes Richard C. Martin called as fideistic subjectivism or scientific objectivity. More importantly, the side that portrays the side of the government towards the weak or the poor and becomes an important awareness that is critical of the existence of social transformation, law, development and community modernization.
Local Government Accountability in Control Environmental Pollution Of Nest Creation Bird Walets in Pinrang District Ali Rahman; Danil Danil
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.2981

Abstract

Accountability in the implementation of local government to the environment in this study emphasizes the control of environmental pollution due to bird nest breeding. Theresults of this study are expected to provide a positive contribution in the developmentof legal science in the environmental sector and can also be a suggestion for structuringregulations in protecting the environment in Pinrang Regency. The form ofaccountability for the Pinrang Regional Government related to environmental pollutioncontrol, explicitly, the regulations regarding the use of swallow nests carried out by thepeople of Pinrang Regency do not have separate rules. This is because there has notbeen any discussion regarding the proposed special arrangements relating to theutilization of the swallow's nest in Pinrang Regency in the form of the Pinrang RegencyRegional Regulation. So that the form of controlling the swallow business follows theform of licensing in terms of trading business licensing. The accountability of localgovernments is hampered, in that it is not implemented in the form of an explicitarrangement regarding the use of swallow's nests, and the entrepreneurs of swallowbirds follow the designation in the area of Pinrang Regency. Thus, the implementationof the swallow bird business must comply with the existing regulations regarding thespatial plan for the Pinrang Regency area
PERAN DPRD DALAM FUNGSI LEGISLASI PROYEKSI PERIODE 2019-2024 DARI PERSPEKTIF PERIODE 2014-2019 Sugeng Pranoko
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.3166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasi realisasi DPRD insiatif DPRD Kabupaten Ponorogo di dalam fungsi legislasi periode Tahun 2014-2019, factor-faktor yang menghambat dan mendukung realisasi PERDA inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo, proyeksi kedepan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsi legislasi tahun 2019-2024 terkait dengan obesitas peraturan. Penelitian ini mendasarkan pada metode pendekatan yuridis empiris. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta didukung data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data dianalisis secara diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, realisasi dprd insiatif DPRD kabupaten ponorogo di dalam menjalankan fungsi legislasi periode tahun 2014-2019 tidak berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat yaitu kualitas SDM, aspek partisipasi dan komunikasi, kemampuan dan minimnya tenaga pakar, berbenturan dengan undang-undang, anggaran. sementara itu faktor pendukung realisasi perda inisiatif dprd kabupaten ponorogo yaitu sarana dan prasarana, dukuangan stakeholder, proyeksi kedepan yaitu efisiensi dan efektif, tidak ada obseitas perda, penerapan tatib dprd, memperluas jangkauan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, mencipatakan budaya kerja yang baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER TERHADAP PENGOBATAN PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT Dian Rosita
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.3101

Abstract

Dokter merupakan profesi yang berada di garis terdepan yang berhadapan langsung Covid-19. Berjibaku dalam membantu kesembuhan Pasien Covid-19. AdakalanyaDokter harus mengorbankan nyawanya demi melindungi masyarakat dari persebaranCovid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yuridis normatifyang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatankasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahanhukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen medical recordpasien dengan gejala infeksi Covid-19 dan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnalhukum yang berisi tentang referensi mengenai perlindungan hukum bagi Doktermaupun tentang virus corona. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Standar ProsedurOperasional merupakan pedoman bagi Dokter yang harus dipegang dalam rangkamengemban tugas profesinya memenuhi unsur kehati-hatian, harus ditumbuhkan sikapsaling menghargai dan memanusiakan manusia melalui transparansi dalam Anamneseantara Dokter dan Pasien serta Medical Record sebagai media pencatatan riwayatkesehatan pasien Covid-19 merupakan dokumentasi yang penting sebagai obyek risetdan sebagai bahan referensi pengembangan ilmu kedokteran.
PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Iswanto Iswanto
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.2965

Abstract

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahannasional yang langsung berada di daerah, Era reformasi melahirkan gagasanpemberian otonomi pada Desa sebagai bagian pemerintahan terkecil dari Negara, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan (statute aproach), menelaah peraturan perundangundangan yang bersangkut dalam hal kedudukan Peraturan Desa Pengaturanperaturan desa dan mekanisme pembentukannya diatur dalam peraturan pelaksanaannya dalam undang-undang desa telah memberikan lex specialis bagi peraturan desa sehingga kehadirannya kini menjadi sebuah keharusan dalam sebuah pemerintahan desa.
EMPIRIC JURIDICAL REVIEW OF THE WEAK LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS Alfalachu Indiantoro; endrawati Aprilia; Septyana Wulandari; Dita Ajeng Yulianie
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.3070

Abstract

The narrowness of land for employment, low education, economic pressure requires that most Indonesians must try their fortune abroad in order to meet their daily needs. Reflections on Indonesia's life are currently experiencing a decline in quality, because Indonesia can be said to be the largest export of migrant workers to several countries such as Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Korea. With this phenomenon the government is seen as failing to prosper the lives of its people.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA Osgar Sahim Matompo
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.2938

Abstract

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dimaksudkan agar terjadi pengalihanilmu pengetahuan dan Skill (Transfer Of Knowledge). Berbagai persyaratan yang harusdipenuhi sebagai syarat apabila pengusaha/perusahaan ingin menghadirkan tenagakerja asing.TKA asal cina saat ini mendominasi TKA yang bekerja di Indonesia,kemudian di ikuti TKA asal jepang, korea dan India. Meskipun Indonesia merupakanNegara pengirim tenaga kerja di luar negeri, tetapi Keberadaan TKA di pasar kerjaIndonesia telah menjadi fenomena yang lumrah mengingat kebutuhan tenaga kerjaprofessional yang cukup tinggi dan faktor globalisasi, Faktor globalisasi secara tidaklangsung telah memaksa dan mendorong terjadinya pergerakan tenaga kerja antarnegara satu dengan yang lainnya. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing diIndonesia telah memenuhi asas keadilan, hal ini bisa di lihat melalui aturan dan Putusan-putusan Mahkamah Agung yang secara konsisten terhadap prosedur IMTA(Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing).

Page 3 of 3 | Total Record : 27

 1   2   3 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2026): Legal Standing Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing Vol. 9 No. 4 (2025): Legal Standing Vol 9, No 4 (2025): Legal Standing Vol 9, No 3 (2025): Legal Standing Vol. 9 No. 3 (2025): Legal Standing Vol. 9 No. 2 (2025): Mei-Agustus Vol 9, No 2 (2025): Mei-Agustus Vol 9, No 1 (2025): Januari-April Vol. 9 No. 1 (2025): Januari-April Vol 8, No 3a (2024): September-Desember Vol. 8 No. 3 (2024): September-Desember Vol. 8 No. 3a (2024): September-Desember Vol 8, No 3 (2024): September-Desember Vol 8, No 2 (2024): Mei-Agustus Vol. 8 No. 2 (2024): Mei-Agustus Vol. 8 No. 1 (2024): Januari-April Vol 8, No 1 (2024): Januari-April Vol. 7 No. 2 (2023): September Vol 7, No 2 (2023): September Vol 7, No 1 (2023): Maret Vol 6, No 2 (2022): September Vol 6, No 1 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2021): September Vol 5, No 1 (2021): Maret Vol 4, No 2 (2020): September Vol 4, No 1 (2020): Maret Vol 3, No 2 (2019): September Vol 3, No 1 (2019): Maret Vol 2, No 2 (2018): September Vol 2, No 2 (2018): September Vol 2, No 1 (2018): Maret Vol 1, No 2 (2017): September Vol 1, No 2 (2017): September Vol 1, No 1 (2017): Maret Vol 1, No 1 (2017): Maret More Issue