cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lajamaa26@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
TAHKIM
Published by Institut Agama Islam Negeri Ambon
ISSN : 18580734     EISSN : 26545357     DOI : 10.33477/thk
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM" : 12 Documents clear
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KEBOLEHAN ABORSI JANIN KASUS PEMERKOSAAN Rustam Magun Pikahulan; Hajrah Hamuddin
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1679

Abstract

The abortion controversy that developed until now is different between countries and between cultures. The Abortion Controversy that occurred in the community involved various parties, both the government and the ulama. The implementation of Government Regulation No. 61/2014 and the MUI fatwa form the basis for obtaining an abortion. The Fatwa of the Indonesian Ulema Council which firmly said that the initial abortion law was haram but in an emergency was permissible. This type of research used by the author in this study is the type of normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials, secondary data or library law research. This type of normative legal research is used because the focus of the study in this study is because in this study it will examine the relevance of the MUI Fatwa with Government Regulation No. 61 of 2014 related to the ability of abortion to fetal rape cases. From the results of the analysis it is concluded that the government (PP) No.61 of 2014 concerning obtaining abortion is considered as the first step in protecting women's and reproductive rights. This Government Regulation is in line with MUI Fatwa Number 4 of 2005 which allows the abortion of wombs for reasons that are justified both medically and in Islamic law. Keywords: Abortion, pape, MUI Fatwa.
PERAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENCIPTAKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PLURAL Ahmad Lonthor
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1724

Abstract

This study examines the role of multicultural education in creating legal awareness of plural societies. Data was collected through library research using a statutory approach (statue approach), a conceptual approach and a comparative approach. The results show that there is a strong relationship between education and legal awareness, where education is the basis for human development with legal awareness, because legal awareness itself is not a scientifically formed condition in humans, however humans have reason as their natural potential to form legal awareness. with the form of knowledge, understanding, attitudes and behavior. The attainment of the system of thinking or reasoning goes through an educational process. Multicultural education itself aims to create legal awareness of plural society as an effort to strengthen the legal system in Indonesia, so that it can create tolerance, understanding and knowledge that takes into account cultural differences, as well as differences and similarities between cultures and their relation to world views, concepts, values, beliefs, and attitudes. Keywords: multicultural education, legal awareness, plural society
URGENSI PEMBENTUKAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS COURT OF JUSTICE (PENGADILAN ASEAN) SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM INTERNASIONAL REGIONAL UNTUK MENANGGULANGI BERBAGAI SENGKETA DI ASIA TENGGARA Ahmad Adi Fitriyadi; Fikry Latukau
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1649

Abstract

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah organisasi internasional regional yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN terdiri dari beberapa negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan lain-lain di kawasan tersebut. ASEAN bertujuan untuk mempererat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, untuk meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu satu sama lain, dan sebagainya. Fokus dari ASEAN pada dasarnya yaitu di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang berarti bahwa tujuan dan fokus tersebut tidak terlepas daripada aspek hukum. Namun, ASEAN memiliki kekurangan pada organisasi tersebut, yaitu tidak adanya lembaga penyelesaian sengketa hukum tersendiri yang mempu mngakomodir semua permasalahan hukum di kawasan yang muncul dari misalnya ada hambatan-hambatan dalam melaksanakan tujuan dan fokus daripada ASEAN itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga penyelesaian sengketa hukum internasional regional di ASEAN yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para anggota negara-negara ASEAN. Lembaga tersebut adalah ASEAN Court of Justice (Pengadilan ASEAN) Kata kunci: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Lembaga Penyelesaian Sengketa Hukum, ASEAN Court of Justice
PENGEMBANGAN HALAL TOURISM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN MUSLIM Tuti Haryanti
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1500

Abstract

ABSTRAK Indonesia memiliki potensi wisata yang mampu menarik para wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata tetapi perkembangan wisata dengan konsep halal tourism belum berkembang seperti negara maju. Sebagai negara mayotitas muslim, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi segala kebutuhan wisatawan termasuk wisatawan muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran negara dalam pengembangan halal tourism untuk menjamin perlindungan hukum bagi wisatawan muslim. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah berupaya mengembangkan sistem pariwisata dengan konsep halal tourism tetapi belum optimal dan komprehensif. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas. Dalam mengoptimalkan pengembangan halal tourism, negara aktif berperan sebagai fasilitator dan akselerator untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan muslim. Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit tentang halal tourism. Negara sebagai regulator perlu menyiapkan instrumen hukum sebagai upaya untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi wisatawan muslim. Kata kunci: Halal Tourism, Perlindungan hukum, Wisatawan Muslim
PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI BATU MERAH AMBON (PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN) Fauzia Rahawarin
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1650

Abstract

Penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan kualitas air terhadap tingkat pencemaran Sungai Batu Merah perspektif hukum lingkungan. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung, daya tampung dari sumber air yang pada akhirnya akan menurukan kekayaan sumber daya alam. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon dan warga desa Batu Merah Ambon. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa pengelolaan kualitas air terhadap tingkat pencemaran sungai Batu Merah Ambon menunjukkan suhu air sungai Batu Merah tertinggi diperoleh pada tahun 2017 dan terendah tahun 2015; pH tertinggi ditemukan pada tahun 2016 dan terendah tahun 2018; TSS tertinggi pada tahun 2015 dan terendah tahun 2016; DO tertinggi pada tahun 2017 dan terendah 2018; BOD tertinggi pada tahun 2016 dan terendah tahun 2015; dan COD tertinggi pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2018. Kualitas air sungai Batu Merah Ambon dari tahun 2015 sampai tahun 2018 memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan. Data itu menunjukkan, pengelolaan kualitas air sungai Batu Merah Ambon belum sesuai dengan hukum lingkungan. Kata Kunci: kualitas air, pencemaran, sungai, hukum lingkungan
Studi Analisis Keunggulan Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Al - Ghazali dan Ibnu Taimiyah M Zidny Nafi’ Hasbi
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.727

Abstract

It cannot be denied that the presence of a currency makes it very easy for humans to meet their daily needs compared to the barter system. Before getting to know paper money like now, people used to use currency from gold and silver known as dinars and dirhams. Many Muslim scientists have made great contributions in his thinking about the concepts of dinars and dirhams as currencies in Islam. Among them are al Ghazali and Ibn Taimiyah. Al Ghazali was well aware of the important role of dinars and dirhams as currencies. While Ibn Taymiyyah gave a lot of criticism to the authorities who printed money and stopped using dinars and dirhams. Because it causes inflation and damage to the monetary system. Keywords: Currency, Dinar, Dirham, al Ghazali, Ibn Taimiyah
STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN IPTEK Jamaa, La
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1648

Abstract

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia sangat strategis dalam merespon berbagai dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia yang ditimbulkan oleh perkembangan kemajuan IPTEK. Dalam kaitan ini MUI meresponya dengan mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI dalam bidang sosial kemasyarakatan dan IPTEK menggunakan maslahah al-ummat dengan mengesamping zahir ayat yang membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Dalam fatwa MUI digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan bayani dengan sistem analisis isyarat al-nas, dan amar serta nahy; metode analisis istidlal, dan pendekatan analisis istislahi dengan fathu al-zari’at terhadap kebolehan pelaksanaan Keluarga Berencana, serta sadd al-zari’at, terhadap keharaman penggunaan aborsi dan sterilisasi sebagai alat kontrasepsi Keluarga Berencana serta tekstual hadis dan pertimbangan rasio dalam fatwa kehalalan penyembelihan hewan secara mekanis. Kata kunci: metode fatwa, MUI, hukum Islam kontemporer
FINTECH PEER TO PEER LENDING DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (STUDI PADA PT. AMARTHA MIKRO FINTEK) Nahria Latuconsina; Didin Baharuddin; Arizal Hamizar
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1653

Abstract

Tulisan ini membahas Fintech pada platform peer to peer lending yang yang dilakukan oleh PT. Amartha Mikro Fintek. Kajian ini melihat fintech tersebut dalam sudut pandang maqasid al-syariah. Dalam transaksinya PT. Amartha Mikro Fintek melakukan penggunaan teknologi, mendukung keterbukaan data dan kemudahan dalam akses mendapatkan pembiayaan dan pemberian dana, penggunaan sistem tanggung renteng, penggunaan asuransi dari Jamkrindo. Hal-hal yang dilakukan oleh PT. Amartha Mikro Fintek merupakan bentuk menjaga maslahat nasabahnya, baik peminjam maupun pendana, sehingga sesuai dengan maqasid al-syariah. Kata Kunci: Fintech peer to peer lending, Maqasid al-Syariah
GERAKAN DERADIKALISASI PAHAM KEAGAMAAN DI MALUKU: (UPAYA KONSTRUKTIF FKUB PROVINSI MALUKU PERIODE 2008-2018) Abd. Rauf; Roswati Nurdin
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1658

Abstract

Kajian ini membahas tentang gerakan deradikalisasi paham keagamaan yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif kualitatif dan bersifat fenomenologis yang mengungkap persepsi, motivasi, harapan dan ide subyek penelitian sebagai sumber data primer. Adapun pendekatan yang terpakai pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, pendekatan agama, hukum atau normatif, serta pendekatan historis. Seluruh pendekatan terpakai pada penelitian ini dijadikan sebagai pisau ukur dalam menganalisis data yang didapatkan dari sumber data yakni hasil wawancara dan observasi langsung selama penelitian berlangsung. Sumber data primer adalah pengurus FKUB Maluku periode 2008-2018 sebanyak 21 orang, namun pada pegambilan data hanya ada 7 orang diantara mereka yang dapat memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai objek penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya-upaya deradikalisasi yang telah dilakukan oleh FKUB Maluku sudah relatif banyak sejak didirikannya, antara lain, mengadakan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) ke semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sekaligus mendorong pemerintah setempat untuk selalu mendukung FKUB baik secara moril maupun material, mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan semua komponen umat beragama yang diwakili oleh FKUB Kabupaten/Kota, serta komponen pemudan dan remaja dari agama-agama yang ada di Kota Ambon, serta Kesbanglimaspol Kabupaten/Kota, kementrian Agama Kabupaten/Kota, 3) Melakukan mediasi terhadap pihak-pihak bertikai yang berpotensi melibatkan unsur agama, serta upaya-upaya lainnya yang terbilang konstruktif dan bersifat deradikalisasi, 4) Terlibat secara aktif pada kegiatan-kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Maluku. Eksistensi FKUB Provinsi Maluku didasari oleh terbitnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. PBM ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi Maluku Karel Albert Ralahalu dengan membentuk dan melantik pengurus FKUB Provinsi Maluku pada Januari 2008. Pada periode ini FKUB Provinsi Maluku telah memiliki kantor sekretariat di daerah Poka dan juga memiliki seorang staf administrasi yang merupakan pegawai kantor Kementrian Agama yang ditugaskan di kantor FKUB Provinsi Maluku. Kata Kunci : FKUB, deradikalisasi
DETERMINASI DAN INTERVENSI AKAL DALAM MADZHAB USHUL IMAM SYAFI’I Muhammad Ngizzul Muttaqin; Ahmad Khoiri
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1226

Abstract

One of the main contributors to the development of Islamic law is the intervention of reason in the study of Islamic law. Intervention of reason in the study of Islamic law is a way out if there is a contradiction between the text and reality. One method of ijtihad that combines texts and reason initiated by Imam Shafi'i is qiyas. Qiyas is a method that returns problems to the text of the texts which are assisted by the power and intervention of reason. As a literature-based study and literature study, this study will reveal the intervention of reason in the ushul Imam Syafi'i school of thought, namely the qiyas method.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2020 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 2 (2025): TAHKIM Vol. 21 No. 1 (2025): TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM Vol. 19 No. 2 (2023): TAHKIM Vol. 19 No. 1 (2023): TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM Vol 17, No 1 (2021): TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 1 (2018): TAHKIM Vol 13, No 1 (2017): TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 11, No 2 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2013) Vol 9, No 1 (2013) More Issue