Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-269/PB/2016. ITRev memiliki 2 (dua) jenis ISSN (International Standard Serial Number) yaitu cetak dengan nomor p-ISSN adalah 2527-2721 dan online dengan nomor e-ISSN adalah 2622-4399. ITRev diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 secara periodik dengan masa terbit empat kali setahun.
Articles
225 Documents
<![CDATA[Reformulasi Dana Desa untuk Mewujudkan Transfer Berbasis Kinerja: Momentum Peningkatan Peran di Masa Pandemi ]]>
<![CDATA[Khoirunurrofik Khoirunurrofik]]>;
<![CDATA[Yusuf Reza Kurniawan]]>;
<![CDATA[Ghany Ellantia Wiguna]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 6 No 1 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33105/itrev.v6i1.278
<![CDATA[Meskipun telah mengalami beberapa kali penyempurnaan formula, persoalan efektivitas dan pemenuhan kriteria keadilan dari Alokasi Dana Desa masih menjadi pertanyaan besar dalam kebijakan keuangan publik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah melakukan reformulasi pengalokasian Dana Desa berdasarkan evaluasi terhadap kelemahan formula saat ini dan identifikasi potensi indikator baru untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan terutama peningkatan peran Dana Desa bagi Pemulihan Ekonomi Desa di Masa Pendemi COVID-19. Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis melalui kajian literatur, focus group discussion, dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan perlunya menurunkan bobot Alokasi Dasar untuk mengurangi ketimpangan besaran alokasi Dana Desa, menaikkan bobot Alokasi Formula untuk memastikan alokasi Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing desa sehingga mendorong alokasi yang lebih berkeadilan dan efektif. Sementara itu, bobot Alokasi Afirmasi perlu dinaikkan dalam jangka pendek, namun kemudian menurun secara gradual di periode setelahnya untuk mencegah timbulnya moral hazard. Selanjutnya untuk mendorong pencapaian kemandirian desa, Alokasi Kinerja perlu dinaikkan sebagai mekanisme reward bagi desa-desa yang memiliki kinerja baik. Rekomendasi dari kajian ini adalah penyempurnaan formula alokasi Dana Desa perlu dilakukan secara periodik serta perlu memperhatikan Target dan Indikator SDGs yang dapat diimplementasikan di tingkat desa]]>
<![CDATA[Pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19: analisis produktivitas tenaga kerja sektor pertanian ]]>
<![CDATA[M. Zainul Abidin]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 6 No 2 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33105/itrev.v6i2.292
<![CDATA[This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on labor productivity in the agricultural and the National Economic Recovery (PEN) Program to support labor productivity in the agricultural sector. This research method is descriptive qualitative using secondary data. The results showed that the Covid-19 pandemic had an impact on labor productivity in the agricultural sector. The pandemic increases health risks, disrupts agricultural production and marketing, increases the burden of health expenditures, and reduces access to education and training. The PEN program supports the productivity of the agricultural sector workforce by providing assistance and developing the capacity of the farm workforce using the distribution of social assistance (bansos) and additional pre-employment card allocations. The social assistance and capacity-building program for the agricultural workforce enabled the agricultural workforce to continue working and being productive, thus supporting the sustainable development of the farming sector.]]>
<![CDATA[Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak ]]>
<![CDATA[Marwanto Harjowiryono]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 4 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33105/itrev.v5i4.315
<![CDATA[Penerimaan pajak yang bersumber dari aktivitas belanja APBN dan belanja APBD masih dianggap belum optimal, bertolak belakang dengan jumlah pagu APBN dan APBD yang terus meningkat setiap tahun. Peran bendahara pemerintah baik pada Satuan Kerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menjadi sorotan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Bendahara Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyetor penerimaan pajak dengan mengacu pada Teori Atribusi Fritz Heider yang memiliki relevansi dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih suatu keputusan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner terhadap Bendahara Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Bendahara Satuan Kerja Pemerintah Daerah lingkup 34 propinsi di Indonesia dengan menggunakan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah sebagai variabel terikat dan variabel bebas terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemudahan Aplikasi Pajak, Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Sertifikasi Bendahara. Setelah melalui uji validitas dan reliabilitas kuisioner, hasil kuisioner dianalisis dengan menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan secara parsial, seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah Daerah. Program Sertifikasi Bendahara yang diperluas tidak hanya untuk Bendahara Satker Pemerintah Pusat, tetapi juga untuk Bendahara Satker Pemda dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas Bendahara Pemerintah.]]>
<![CDATA[Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Meilissa Ike Dien Safitri]]>;
<![CDATA[Candra Fajri Ananda]]>;
<![CDATA[Ferry Prasetyia]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 6 No 2 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33105/itrev.v6i2.339
<![CDATA[Penelitian ini tujuannya yaitu meneliti pengaruh dari belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan sebagai variabel utama serta PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel kontrol terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai proxy dari pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian ini menggunakan PVECM (Panel Vector Correction Model) di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur selama tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan jika belanja fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada jangka panjang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif. Pada jangka pendek, belanja fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, akan tetapi belanja fungsi ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Kontribusi belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu sebesar 47%, sehingga temuan kami mengindikasikan adanya peran dari faktor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur, salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia atau dikenal sebagai modal manusia (human capital).]]>
<![CDATA[Realitas penatausahaan piutang pajak pemerintah ]]>
<![CDATA[Dian Pratiwi]]>;
<![CDATA[Dwi Martani]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 6 No 2 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33105/itrev.v6i2.355
<![CDATA[The findings of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) on tax receivables in the last seven years indicate that the Government has not managed tax receivables properly. This study aims to evaluate problems in the administration of tax receivables at Directorate General of Tax (DGT), make comparisons with other countries, and provide suggestions to solve these problems. The results show several problems in the administration of tax receivables, including systems that are not integrated and real-time, no taxpayer account application, no legal umbrella or clear accounting interpretation for some DGT business processes, lack of human resource discipline in carrying out duties and functions, and lack of supervision.To solve these problems, this study suggested DGT to integrate existing systems, develop taxpayer accounts, improve the quality of human resources and conduct regular supervision, revise PER-08/PJ./2009 and affirm rules for DGT's recurring business processes, and build a data exchange system between the DGT and the Tax Court as well as the DGT and Directorate General of the Treasury.]]>
<![CDATA[Analisis kebijakan akuntansi koleksi bahan pustaka sebagai barang milik negara di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fajar Islakh Hayadi]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 6 No 2 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33105/itrev.v6i2.356
<![CDATA[This study aims to analyze the practices of recording library material collection transactions in the existing system and problems in accounting policies related to library material collection transactions as state property. The case study in this qualitative research uses in-depth interviews, document analysis, and focus group discussions involving the National Library of Indonesia, the Ministry of Finance and the Government Accounting Standards Committee. The results of the study indicate that there are some problems related to recording transactions for collections of library materials, including applicable accounting policies. The study proposes some changes in accounting policies related to library material collection transactions based on Guidance Notes No. 2 Accounting for Libraries based on IPSAS.]]>
<![CDATA[PENERAPAN LOGIC MODEL DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PERATURAN PENGANGGARAN ]]>
<![CDATA[Achmad Zunaidi]]>;
<![CDATA[Kurniawan Santoso]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 6 No 3 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33105/itrev.v6i3.206
<![CDATA[ABSTRACT This study purposes to reveal the logic model in regulation, particularly in preparation Work and Budget Planning of Ministry/Agency (RKAKL). This paper builds logic model follows Knowlton, Lisa Wyatt., & Cynthia C. Phillips (2013). The result shows logic model Knowlton, Lisa Wyatt., & Cynthia C. Philips are reffered in broad outline but they difference in structure and terminology of logic model elements. This difference is important to know because it can affect the clarity of the logical relationship of input-activity-output-outcome-impact so that the final results of a program are achieved. This study captures the development of logic model in buget regulation on period 2010 – 2018. ABSTRAK Tujuan kajian ini mengungkap logic model dalam peraturan penganggaran, khususnya petunjuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Pengungkapan kajian ini menggunakan tahapan membangun logic model berdasarkan model Knowlton, Lisa Wyatt., & Cynthia C. Philips (2013). Hasil kajian menunjukkan bahwa logic model Knowlton, Lisa Wyatt., & Cynthia C. Philips diacu sebagai gambaran besar saja tetapi ada perbedaan dalam struktur dan terminologi elemen-elemen logic model. Perbedaan tersebut penting diketahui karena dapat berpengaruh terhadap kejelasan hubungan kasualitas input-activity-output-outcomeimpact yang logis sehingga hasil akhir suatu program tercapai. Kajian ini merupakan upaya memotret perkembangan logic model dalam peraturan penganggaran tahun 2010-2018.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI DESA ]]>
<![CDATA[Irfan Sofi]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 6 No 3 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33105/itrev.v6i3.280
<![CDATA[BLT Dana Desa merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Covid-19 telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan BLT Dana Desa dan kendala dalam pemulihan ekonomi di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 33 desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT Dana Desa dapat berjalan dengan sangat efektif hal ini dapat dilihat dari hasil pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan BLT Dana Desa menunjukkan angka 114,93 persen. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran yang ada dari Dana Desa untuk BLT Dana Desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk BLT Dana Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran.]]>
<![CDATA[PENGARUH BELANJA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PERIODE 2012-2017 ]]>
<![CDATA[Puji Wibowo]]>;
<![CDATA[Yoopi Abimanyu]]>;
<![CDATA[Heri Syafardi]]>;
<![CDATA[Muhadi Prabowo]]>;
<![CDATA[Iin Indrawati]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 6 No 3 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33105/itrev.v6i3.343
<![CDATA[Various studies evaluate the impact of budget on government revenue at sub national levels. There are few empirical findings that show how central government budget may influence federal revenue collected by ministries. This study aims to investigate the budget impact of non tax revenue across Indonesian line ministries/agencies in the 2012-2017 period prior to the implementation of Act 9 Year 2018 concerning Non Tax Revenue. By using purposive sampling method, we found there were 24 government institutions observed in this study. We conducted granger causality and panel data analysis by adopting random effect model to examine the effect of goods and services expenditure, capital expenditure, and employee expenditure on non-tax revenue. It is concluded that only government spending on goods and services significantly affects on non-tax revenue performance, while the two other variables have no impacts. Abstrak Sejumlah riset telah dilakukan untuk menguji pengaruh anggaran belanja terhadap pendapatan pemerintah pada level pemerintahan daerah. Sampai saat masih sedikit bukti yang mengungkapkan adanya pengaruh alokasi anggaran belanja pemerintah pusat terhadap pendapatan yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Riset ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh alokasi anggaran terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada K/L selama periode 2012-2017, sebelum pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, diperoleh 24 instansi pemerintah sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan analisis granger dan panel data dengan pendekatan random effect model, penelitian ini menguji pengaruh belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap kinerja PNBP. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa belanja barang berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi PNBP pada K/L, sementara kedua variabel belanja yang lain tidak berdampak signifikan]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP PDB PER KAPITA: SPENDING MORE OR SPENDING BETTER ]]>
<![CDATA[Achmad Rifa'i]]>;
<![CDATA[Ganiko Moddilani]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 6 No 3 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33105/itrev.v6i3.370
<![CDATA[Government spending is the first way to create quality human resources through budget allocation commitments in the education sector. In turn, a labor market filled with quality human resources will encourage welfare and productivity and it will impact the national economy. This study aims to analyze the relationship of government spending in education to the aggregate welfare proxied using GDP per capita. This study used time-series data 1980-2018 from World Development Indicators (WDI) World Bank. Vector Error Correction Model (VECM) is employed to analyze the government spending in the education sector to the welfare. Empirically, the findings of this study reveal that government spending in the education sector affects aggregate welfare with a little magnitude. The issue of equity and disparity in fiscal capacity among regions is the main matter. On the other side, Geographic, social, cultural, and population conditions are challenges that must be solved by the government.]]>
