cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 552 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 4 (2023)" : 552 Documents clear
ETIKOLEGAL PENOLAKAN KARANTINA PADA MASA PANDEMI : PERTENTANGAN HAL INDIVIDU DAN MASYARAKAT Sonya Airini Batubara; Jusnizar Sinaga; Jefri Natanail Purba; Jody Setiawan Siregar; Stevan Febriando Sinaga; Velina Angelica Saragi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.447

Abstract

Penolakan karantina di zaman pandemi adalah hal yang sangat berbahaya pada saat itu. Untuk hukum di negara Indonesia sendiri, masih kurang tegas dalam menegakkan keadilannya bahkan yang sudah tertulis sekalipun tidak cukup kuat untuk menegaskan keadilan yang ada. Penolakan karantina ini juga kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena merasa memiliki jabatan yang cukup besar untuk tidak menaati peraturan yang ada. Seperti pada contoh kasus yang kami berikan, penolakan karantina yang dilakukan oleh salah satu public figure yang ada justru merugikan banyak pihak, tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang-orang yang membantunya serta masyarakat sekitar. Namun, dia dan rekan-rekannya yang melanggar kekarantinaan ini justru tidak mendapat hukuman yang sepantasnya sedangkan orang-orang yang membantunya untuk melanggar kekarantinaan ini mendapat sanksi yang lebih berat. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui penegakan sanksi hukum serta mengetahui etika, hukum dan keadilan terhadap pelaku penolakan karantina. Dan juga sama seperti yang sudah-sudah, hukum yang berlaku bergerak tumpul ke atas dan runcing kebawah. Etika, hukum dan keadilan adalah hal yang berkesinambungan dan memiliki satu kesatuan yang padu termasuk pada hal penolakan karantina itu sendiri, dimana hak masyarakat, ketentuan hukum dan sifat dasar menolak dan menerima menentukan segala aspek. Menurut temuan penelitian ini, seharusnya untuk pelaku penolakan karantina, dikenakan sanksi yang lebih tegas dan sama rata, tanpa terkecuali agar tidak terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu sendiri, sangat merugikan seperti orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau jabatan yang penting untuk bisa membantunya lari dari tanggungjawab, sedangkan orang-orang yang memiliki kekuasaan dengan tenang kabur begitu saja.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 621/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT): Indonesia Syafrudin Wijaya; Elfrida R. Gultom
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.449

Abstract

Drug abusers should get rehabilitation punishment because rehabilitation is an alternative form therefore abusers are guaranteed by the narcotics law to get rehabilitation sentences instead of imprisonment, Such as the case of Buchari Hy Bin Hamdan Yahya, legally proven and convinced guilty of committing the crime of "Class I Non-Plant Narcotics Abusers" which ended in a prison sentence. The subject matter raised is Analysis Does the Defendant Fulfill the Elements of Article 112 Paragraph (1) and/or 127 Paragraph (1)?, (Study of Decision Number 621/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt) and Analysis What Are the Types of Punishment for Drug Abusers? (Study of Decision Number 621/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt). This research uses a type of normative legal research that is descriptive analytical, using secondary data obtained from literature studies and also primary data obtained by interviews, and data processed qualitatively by drawing deductive logic conclusions. The conclusion of the study is (1) The defendant with Article 112 paragraph (1) seems similar to the article of abuser, but this article is contrary to the purpose of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics article 4d where the abuser is guaranteed to get rehabilitation efforts but with article 112 paragraph (1) this abuser is justri imprisoned, if viewed from article 127 paragraph (1) point a the defendant who is sentenced to 2 years 6 months in prison should be a judge can decide to pay attention to article 127 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, "In deciding the case of the judge as referred to in paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the judge is given the authority to decide the defendant to undergo treatment through medical rehabilitation and social rehabilitation, both guilty and innocent. (2) Abusers shall be punished in the form of rehabilitation instead of imprisonment, because rehabilitation is an alternative form of punishment Abusers are guaranteed by the Narcotics Law to be rehabilitated and judges must consider the condition of the level of drug dependence (Article 55 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics), and pay attention to the authority of Article 103 regulated in the Narcotics Law.
PENGAWASAN OJK ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING Nadia Nursantih; Elfrida Ratnawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.453

Abstract

Peer to peer lending providers require consumer personal data to conduct funding, this is very important to pay attention to the protection of personal data, because in the use of personal data due to the possibility of misuse of user personal data. The government issued a new policy due to problems and issues over the misuse of personal data by issuing and passing Law Number 27 of 2022 concerning the protection of personal data. The formulation of the problem discussed, how is the Legal Protection of Consumers Regarding the Misuse of Personal Data in Peer to peer lending Transactions and the Financial Services Authority Supervision of Peer to peer lending Business Activities related to Consumer Protection of Personal data. Normative writing method, with, descriptive nature of writing, type of data using secondary data, qualitative data analysis. And conclusion making is done with deductive logic. Based on the results of the study, Legal Protection of Consumers regarding Misuse of Personal Data in Peer to peer lending transactions, regulated by Law Number 27 of 2022 and also regulated in POJK 10/2022, the two regulations regulate the prohibitions and obligations of Peer to peer organizers in terms of protection in personal data management and regulate the sanctions obtained in the event of misuse of personal data and POJK No.6/POJK.07/2022 is a form of OJK's efforts in organizing integrated supervision of Peer to peer lending companies.
PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Dwi Mega Oktoviona; Yaswirman Yaswirman; Yasniwati Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.461

Abstract

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dari perkawinan tersebut seseorang akan dapat memperoleh keseimbangan baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun tentunya akan menambah jumlah permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama. . Tulisan ini dibuat dalam bentuk tulisan yuridis empiris (hukum sebagai realitas sosial, budaya, atau das sein). Dari hasil penelitian penulis, faktor pendorong untuk mengajukan dispensasi nikah antara lain pertama, faktor ekonomi, kedua, faktor pendidikan orang tua, ketiga, hubungan biologis, dan keempat, kehamilan di luar nikah. Pengadilan Agama Klas IB Tanjung Pati telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berlakunya undang-undang tersebut ibarat pisau bermata dua, di satu sisi undang-undang menginginkan pendidikan yang layak bagi anak, dan di sisi lain menyangkut kebutuhan komunitas.
TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI AKIBAT DITETAPKANNYA NOTARIS MENJADI PEJABAT NEGARA Fauzan Adi Putra
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.466

Abstract

Responsibility for the Notary Protocol is regulated in the Notary Office Law Number 30 of 2004 as amended to become Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN). Notary Protocol is a collection of documents constituting State Archives that a Notary must keep and maintain. This normative legal research method is an attempt to see how the application of positive law to the Notary Protocol's accountability process from Notaries who will be appointed as State Officials. Research Results 1) Arrangements that have been arranged have not been implemented, the Notary is not responsible for appointing a Substitute Notary and is negligent of the Protocol. 2) The Regional Supervisory Council has not implemented the rules and procedures that have been regulated in UUJN and the Regulations of the Minister of Law and Human Rights. 3) The legal consequences that are regulated are not carried out. A Notary appointed as a State Official must take leave because a Notary is prohibited from holding multiple positions.
KERUGIAN NEGARA AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG PIMPINAN BANK PADA PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR PERKARA 10/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG Ratnasari Puspitarini; Elfrida Ratnawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.468

Abstract

In many cases of corruption, apart from the existence of bad conspiracy, the perpetrators were almost entirely related to the abuse of authority and position which was carried out very precentable by structured. The modus operandi of corruption in the banking itself occurs by way of abuse of authority over positions carried out by the Bank's leadership, so that it can have an impact on public distrust of the banking industry. In some cases,condition of customer confidences drop in the bank's performance will have an impact on the occurrence of a “rush money” where in these conditions customers withdraw money on a large scale, this can result to make the economic country collapps if it does not handled properly. Authors used a descriptive research method that tried to dissect the relationship between the abuse of authority in the leadership position of the Bank and state losses. From the research results obtained a finding the corruption can cause losses to state finances and economic shocking, including cases of corruption that occur due to misuse of bank leadership associated with their duties and authorities in a position.
TUNTUTAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU/MUSIK MELALUI PLATFORM YOUTUBE Nova Valentino; Elfrida Ratnawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.470

Abstract

In the elucidation of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, it is one part of intellectual property that has the widest range of protected objects. Currently, people are enjoying or looking for entertainment, especially songs, simply through digital platforms. This article will discuss claims for compensation for copyright infringement through the YouTube digital platform. The method used in this study is normative law, while the data used includes both primary and secondary data. From the results of research through analysis of cases of copyright disputes between Nagaswara who is the copyright holder of the song "Lagi Syantik" and Gen Halilintar it was found that the use of the song works used by Gen Halilintar through the YouTube platform, it is not enough just to include the name of the creator. However, you must first obtain permission from the creator or copyright holder. The permit referred to can be in the form of a mechanical rights license or performing rights. If a song is used without permission, problems with criminal or civil threats will arise if the song is used without permission from the creator or copyright holder.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS AKTA CESSIE YANG DILAKSANAKAN SEPIHAK OLEH KREDITUR (STUDI KASUS PUTUSAN No. 53/ Pdt.G/2018/PN Gpr. DAN PUTUSAN No. 21/ Pdt.G/2019/PN Kdr) Rhonny Yusvaldi; Busyra Azheri; Yussy Adelina Mannas
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.481

Abstract

According to Article 613 paragraph (1) of the Civil Code, it is stated that the surrender of receivables on behalf of and other incorporeal objects are carried out by making an authentic deed and/or private deed, by which the rights to the object are delegated to another person. In a cessie, the takeover of bank receivables by a third party does not mean that only the receivables are taken over, but is accompanied by the takeover of the bank's rights and obligations, including the transfer of collateral for the debtor's debt. The research method used in this study is a Normative Juridical approach, the research results obtained are 1. As a result of the Cessie Deed being carried out unilaterally by the creditor, the Jessie is carried out by making an authentic deed or private deed, the Jessie is transferred by the creditor, and there will be a replacement of the creditor only if the cassie is carried out by Article 613 of the Civil Code, but if the cassie is carried out unilaterally by the creditor then the cassie deed has no legal consequences because the cassie in the deed does not fulfill one of the elements of Article 613 of the Civil Code 2. In case, the taking over of a receivables bank by a third party does not mean that only the receivables are taken over, but it is accompanied by the takeover of the rights and obligations of the bank, including the transfer of collateral for the debtor's debt. The transfer of receivables by Jessie does not result in the termination of the existing agreement made between the creditor and the debtor. 3. The debtor's legal protection for a session which is carried out unilaterally by the creditor according to the Civil Code Article 613 such submission to the debtor has no consequences unless the delivery is notified to him or in writing it is approved and acknowledged if the cassie is carried out unilaterally by the creditor the Jessie has not resulted in the debtor, in other words, the Jessie has not occurred or has not been transferred and the debtor can file a lawsuit in court.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KADALUWARSA Ali Nugroho; Elfrida Ratnawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.482

Abstract

The rampant distribution of expired food and drinks does not only occur before major holidays, but also occurs on weekdays, which is common in the community. Everyone, at one time either in a single position/alone or in a group with other people. under any circumstances, a citizen must be a consumer for a particular product or service, entitled to legal protection that must be provided by the state. One of the protections that must be provided by the state is consumer protection. This study uses a juridical method by conducting legal research that prioritizes literary materials which basically aims to find secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This is done so that people do not consume products or services that endanger safety, health, and so on, so that people get satisfaction. In RI Law. No. 8 of 1999, concerning consumer protection (UUPK). Legal protection for consumers can be in the form of non-litigation mechanisms, namely settlements without a judicial process based on Article 47 of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. As well as the legal form of protection for consumers who experience losses from the distribution and trade of expired food is protection. laws to be upheld and enforced. The responsibility of the business actors for the losses they experience, the consumer can report it to the relevant parties or agencies.
SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SECARA SPORADIK YANG AKAN DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BANK BSI KCP PASAMAN BARAT Suci Sofiani; Rembrandt Rembrandt; M. Hasbi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.483

Abstract

Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, Surat Penyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) merupakan gerbang awal dari pihak yang mendaftarkan tanahnya secara sporadik. Kegunaan dari surat ini ialah sebagai bentuk penegasan bahwa yang bersangkutan telah menguasai sebidang tanah tersebut secara sah sebelum memohon pengajuan hak atas tanah tersebut. Di sebagian besar Daerah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat masih sangat banyak tanah-tanah yang belum terdaftar atau belum bersertipikat. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Bank Bsi KCP Pasaman Barat menerima agunan berupa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sporadic untuk dijaminkan sebagai anggunan untuk pinjaman KUR dibawah 100 juta 2). pihak Bank Bsi KCP Pasaman Barat hanya menjadikan surat sporadik tersebut sebagai pegangan untuk menjadi jaminan pada kredit KUR karena sporadik tidak bisa diikat hak tanggungannya dan tidak dibunyikan dalam akad kredit KUR tersebut.

Page 1 of 56 | Total Record : 552

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue