cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 552 Documents
 4   5   6   7   8 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 4 (2023)" : 552 Documents clear
PANDANGAN MASYARAKAT TERKAIT EKSEKUSI HUKUMAN MATI PARA NARAPIDANA: Ananda Silfia Mulyani; Ifadah Pratama Hapsari
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.504

Abstract

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN UKM EKONOMI MASYARAKAT DAN DAMPAK SOSIOLOGIS (Studi Kec. Kamang Magek, Kab Agam) Emi Handrina; Gusnayetti Gusnayetti
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.505

Abstract

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berperan sebagai kekuatan strategis dan memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki kelenturan menghadapi badai krisis, hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya krisis pada faktor-faktor produksi industri, baik pada penggunaan bahan baku maupun pelaksanaan. Selain itu, usaha mereka pada umumnya berbasis pada kebutuhan masyarakat luas dan memiliki keunggulan komparatif. Berbagai peran strategis dimiliki sektor usaha kecil menengah, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang sehingga berdampak secara sosiologis.
IMPLEMENTASI HUKUM LARANGAN MEMBERI UANG ATAU BARANG KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR Elmiati Nurdin; Wiwie Heryani; Andi Tendri Famaur
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.506

Abstract

The prohibition of giving money or goods to homeless people and beggars in Makassar City is regulated in Article 49 of Regional Regulation Number 2 of 2008 concerning the Development of Street Children, Homeless People, Beggars and Singers. This ban was issued to prevent the development and spread the number of homeless and beggars and minimize or free public places from the presence of homeless people and beggars. This study aims to analyze the implementation and application of sanctions for giving money or goods to homeless people and beggars. The results of the study show that the implementation of the rules regarding the prohibition giving money or goods to homeless people and beggars in Makassar City has not gone well. The indicators are that there are still policy objectives that have not been achieved, the number of officers is not proportional to number (riders) and the size of the area, the unavailability of adequate facilities/facilities, and the low level of public legal awareness. The lack of coordination between related agencies and the absence a government account to collect money from fines resulted in the implementation/enforcement of sanctions for giving money or goods to homeless people and beggars in Makassar City.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN Natashya Natashya; Hery Firmansyah
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.507

Abstract

Rape is increasingly occurring with perpetrators who are unaware of the place and time. Protecting minors who become victims is a government priority. This study uses a normative research method, referring to primary and secondary legal sources. Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, regulates legal protection for child victims of rape. Victims can file for restitution, receive medical assistance, and undergo psychosocial rehabilitation. Rapists can be sentenced to a maximum of 15 years in prison and a minimum of 5 years, as well as fined up to Rp.5,000,000,000.00. Therefore, it can be concluded that child rape victims receive strong legal protection under the Child Protection Law. Additionally, they also receive the necessary assistance for physical and psychological recovery. On the other hand, rapists face severe sanctions commensurate with the crime committed. This research has important implications for raising public awareness about the importance of protecting child rape victims and ensuring consistent enforcement of existing laws.
KONTROL OLEH NEGARA TUAN RUMAH VS PERLINDUNGAN UNTUK PERJANJIAN INVESTASI ASING Arsael Jasond Dickywahyudi S
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.508

Abstract

Dalam kegiatan PMA, salah satu ancaman terbesar bagi investor adalah perampasan aset miliknya oleh host state. Oleh karena itu, kegiatan PMA yang dilakukan oleh investor asing terhadap host state dituangkan dalam sebuah perjanjian investasi internasional (international investment agreement, selanjutnya disebut sebagai “IIA”). Salah satu bentuk IIA yang banyak digunakan dalam kegiatan PMA adalah perjanjian investasi bilateral (bilateral investment treaties, selanjutnya disebut sebagai “BITs”). BITs merupakan perjanjian antara kedua negara untuk melindungi investasi yang dibuat investor dari suatu negara dalam wilayah negara lain, yaitu host state. Sebagian besar BITs mengatur tentang kewajiban masing-masing negara terhadap investor dari negara lain, antara lain memperlakukan investor asing dengan adil dan seimbang (fair and equitable treatment, selanjutnya disebut dengan FET), tidak menasionalisasi atau merampas investasi milik investor asing kecuali dengan syarat-syarat tertentu, dan memastikan agar pembiayaan terkait investasi dapat dialihkan oleh investor asing tanpa mengalami penundaanPembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal. Metodologi penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Sehingga dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan hukum mengenai apa saja jenis-jenis metodologi penelitian hukum beserta karakteristiknya masing-masing dan fungsinya dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, menggunakan studi kepustakaan untuk sebagai landasan dalam menjawab permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan. Hak suatu negara untuk mengontrol masuknya investasi asing tidak terbatas, karena merupakan hak yang mengalir dari kedaulatan.
INSTRUMEN PASAR MODAL ILLEGAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI BURSA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA Eri Pramudyo
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.509

Abstract

Instrumen Pasar Modal Illegal seringkali merugikan masyarakat secara luas, minimnya pengetahuan masyarakat, ditambah dengan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan instrumen pasar modal yang illegal ini mengakibatkan kerugian di masyarakat yang perspektif dalam berinvestasinya hanya mencari keuntungan namun tidak melihat dengan teliti. Penelitian ini melihat secara umum berkaitan dengan instrumen pasar modal dikatakan sebagai intrumen yang illegal serta penegakan hukumnnya. Penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas, norma dan kaidah-kaidah hukum. yang berkaitan dalam lingkup hukum pasar modal dalam lingkup Instrumen Pasar Modal, Sebagaimana membahas instrumen pasar modal yang tidak terdaftar pada bursa dan penegakan hukum, pada khususnya. Dari penelitian ini kita pahami bahwasanya masih banyak instrumen pasar modal yang illegal dan dalam konteks penegakan hukum, memerlukan perhatian khusus dikarenakan kerumitan dalam hal penegakannya.
PROTEKSI HAK CIPTA ATAS KONTEN TIKTOK YANG DISIARKAN PADA ACARA TELEVISI Fenti Dwi Sugiati; Mas Anienda Tien F
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.515

Abstract

According to Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, Tiktok content is a work that is protected by copyright. However, TikTok content belonging to copyright holders is still being violated. The purpose of this research is to explore the laws relating to copyright infringement of TikTok content that is played back on television programs and to assess the obligations of television stations to comply with the Copyright Act. This research is looking for a suitable legal solution that can be used. With a statutory descriptive and analytic approach, this study uses a normative legal research methodology. The results show that copyright infringement occurs when TikTok content is shown on television for commercial purposes because it violates the economic rights of the creator. Content creators can take preventive legal actions to protect their rights, such as signing agreements.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Jason Herodion Thomas; Demson Tiopan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.518

Abstract

Environmental Quality Standard (environment quality standard) is intended to provide direction and guidance on environmental management in an effort to prevent and identify environmental pollution. Environmental quality and the quality of waste that has been allowed to be disposed of in environmental media can be observed thanks to the Environmental Quality Standard. Therefore, pollution and environmental damage are considered to have occurred if the quality of the environment exceeds the limits of environmental quality standards. The purpose of this study is to find out how medical waste management must be carried out based on the Regulation of the Minister of Environment. Implementation of waste disposal permits according to the Environmental Law and knowing how the law enforcement process against parties who dispose of medical waste without permits according to the Law. In this study using Normative juridical research methods. In managing the environment is based on principles related to environmental management. The provisions governing Environmental Protection and Management in the Law explain that the environment must be protected and managed properly in accordance with the principles of justice, sustainability, and state responsibility. Environmental Management Protection Permits and environmental permits are prerequisites for any business that produces medical waste. This medical waste poses a threat to society and the environment due to its nature. Thus, managing medical waste must be done through the precautionary principle by applying licensing instruments that must be properly regulated.
AKUN SOSIAL MEDIA SEBAGAI OBJEK ASURANSI Muhammad Lukman Nurhakim
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.520

Abstract

The development of the digital era has made various aspects of sosial media expand in terms of function and technology. Sosial media is no longer just a tool for sosializing but has also developed as a driving force for the economic sector. The ease of interacting with various groups is used by various parties to gain benefits, one of the parties who experience these benefits is sosial media influencers. Those who have influence in cyberspace with the number of followers, make sosial media a tool to earn income. This phenomenon makes the ownership of a sosial media account have economic value, this paradigm makes the ownership of a sosial media account cannot escape the threat of crime. This study examines the risks associated with owning a sosial media account and whether ownership of a sosial media account can be used as an object in an insurance agreement. This research is a normative legal research using statutory and conceptual approaches. Based on the research conducted, it can be concluded that ownership of sosial media accounts can be insured based on the Commercial Code, Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, as well as the theory of applicable insurance law.
THE DISPUTE SETTLEMENT OVER FOREIGN INVESTMENT IN INDONESIA Khusnul Khatimah
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.521

Abstract

Globalization has linked the world's nations with natural resources and their goods. Investment between countries is increasing, and the breadth of commercial commerce is expanding from micro to macro trading on a daily basis. To speed development, Indonesia has also liberalized its economy. Indonesia has started using a number of strategies to boost investment and improve commerce. Indonesia, as a developing country in the world, has a volume of large-scale foreign investment involving investment disputes with an environmental background, therefore Indonesia has a special arbitration institution, namely the Indonesian National Arbitration Board, which regulates issues related to arbitration and the enforcement of its decisions. Article 32 of Law No. 25 of 2007 regarding on Investment defines the method for resolving disputes in the field of investment i.e : Consensus-based deliberation, Arbitration , Courts, Alternative Dispute Resolution (Negotiation, Mediation and Conciliation ), Disputes between the government and domestic investors settled by arbitration or the courts, and, Dispute between the government and foreign investors to be addressed by International Arbitration as agreed. To establish legal clarity and investment security,the Government of Indonesia also has ratified the International Convention on the Settlement of Disputes (ICSID) through Law Number 5 of 1968 concerning Settlement of disputes between countries and foreign nationals regarding investment and Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Both serve as the foundation of Indonesia's legal framework for the resolution of disputes involving foreign investments

Page 6 of 56 | Total Record : 552

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue