Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.617

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Fokus Ekonomi Widya Yuridika Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Nusantara Science and Technology Proceedings Jurnal Revolusi Indonesia Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan International Journal of Community Service Banua Law Review Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance International Journal of Humanities Education and Social Sciences Hang Tuah Law Journal HUKMY : Jurnal Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara JOSAR (Journal of Students Academic Research) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara

Tien Fitriyah, Mas Anienda

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur

Author-ID : 3353900

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

KEBERLAKUAN ALASAN PANDEMI COVID-19 DALAM DUNIA KETENAGAKERJAAN Marchelia, Andria; Apriliani, Dea; Anienda Tien, Mas
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.5148

AbstractThe COVID-19 pandemic is often used as an excuse for companies to take arbitrary actions that lead to disputes over rights between employers and workers. one of the problems that will arise is in the form of cutting wages to termination of employment which is carried out unilaterally by the company. Especially in the process the company carries out unilaterally contradicting existing laws and regulations. So the research aims to find out whether the COVID-19 pandemic can be used as an excuse for companies to cut wages and terminate employment of their workers as reviewed by Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 concerning Job Creation., as well as implementing regulations. Thus, to protect the normative rights of workers, researchers conduct research related to legal issues using the juridical normative approach, where what is studied is the norms and laws being enforced in society.Keywords: COVID-19 pandemic; pay cuts; termination of employment; workersAbstrakPandemi COVID-19 dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan adanya perselisihan hak antar pengusaha dan pekerja. Permasalahan yang muncul dari adanya perselisihan hak tersebut salah satunya berupa pemotongan upah hingga sampai pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Terlebih dalam prosesnya yang dilakukan perusahaan dengan cara sepihak bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Maka, penelitian bertujuan untuk mengetahui dapatkah Pandemi COVID-19 dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya yang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksananya. Sehingga, untuk melindungi hak normatif dari pekerja, peneliti melakukan penelitian terkait isu hukum tersebut dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana yang diteliti adalah norma dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di masyarakat.

Konsekuensi Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kasus PT. Mopoli Raya Ziyad, Ahmad; Tien F, Mas Anienda
Banua Law Review Vol 3, No 2 (2021): October
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Tujuan pada penelitian ini mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Medan dalam memberikan putusan perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 dan putusan kasasi Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, serta sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan pembatalan perjanjian perdamaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mempelajari dan menelaah aturan-aturan terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang telah diolah, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dari kedua putusan, terdapat disparitas hakim dalam menimbang dan memutus perkara. Disparitas tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Niaga Medan yang mengesahkan perjanjian perdamaian karena debitur dianggap mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian, sedangkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan putusan pembatalan perjanjian perdamaian karena pengesahan perjanjian tersebut dianggap melanggar persyaratan yang pada akhirnya membuat debitur pailit.

PELAKSANAAN PERJANJIAN MELALUI FITUR PAYLATER DI APLIKASI GOJEK TERHADAP ASAS ETIKAD BAIK Wira Gagah Satria; Mas Anienda
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 8 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v1i8.166

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang diperlukan. Sumber data diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan wawancara kepada Staff Pengaduan aplikasi Gojek Cabang Surabaya. Kelebihan fitur paylater bagi gojek karena pengembalian yang diberikan kepada konsumen ditambahkan dengan biaya admin yang besar membuat pihak gojek tetap mendapat laba yang baik. Dan fitur paylatr ini termasuk inovasi metode pembayaran yang baru bagi aplikasi serupa dengan gojek. Hal ini membuat eksistensi aplikasi gojek makin dikenal oleh masyarakat. Kekrurangan metode paylater bagi gojek sendiri adalah kurang cepat tanggapnya perbaikan system yang membuat konsumen komplain terhadap pelayanan gojek. Semakin banyak konsumen yang complain semakin menurun pula eksistensinya. Apabila dalam pengembalian pinjman paylater konsumen telat membayar, membuat perputaran uang pinjaman di aplikasi gojek pun terganggu Kelebihan untuk konsumen adalah konsumen dapat tetap menikmati layanan yang disediakan gojek tanpa mengisi saldo gopay terlebih dahulu.Kekuurangan dari fitur paylater bagikonsumen adalah, apabila konsumen akan melunasi pinjaman yang telah digunakan pada fitur paylater, konsumen akan dikenakan biaya admin yang besar sebanyak 15.000. dan apabila konsumen terlambat mengembalikan pinjaman kepada pihak gojek, konsumen akan dikenakan denda perharinya 2000 rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada Paylater Gojek terhadap asas itikad baik dan untuk mengetahui upaya pa yang dapat dilakukan para pihak apabila asas itikad baik tidak terpenuhi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik di dalam perjanjian pada fitur paylater di aplikasi gojek sering tidak terwujud karena system pada aplikasi gojek sering bermasalah, konsumen sering mangkin untuk pelunasan, pihak dari gojek tidak responsive terhadap pengaduan konsumen mengenai paylater dan penyelesaian sengketa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara gojek dengan konsumen adalah mediasi oleh pihak ketiga dalam hal ini BPSK..

AKIBAT HUKUM DEBITOR YANG TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM REHABILITASI SETELAH KEPAILITAN BERAKHIR Norna Haniaden; Mas Anienda Tien Fitriyah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tulisan ini membahas mengenai tidak ditempuhnya rehabilitasi kepailitan yang merupakan upaya hukum untuk memperbaiki nama baik Debitor, serta merupakan upaya hukum yang bertujuan agar Debitor pailit dapat lagi cakap dalam melakukan perbuatan hukum atas hartanya, yang semula kecakapan hukum tersebut hilang akibat putusan kepailitan. Dalam menyusun tulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitism dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini antara lain menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi oleh Debitor pailit dan akibat hukum tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi oleh Debitor pailit.

PANDEMI COVID-19 DAN PENINGKATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA Dita Ayu Alisya; Mas Anienda Tien F
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis peningkatan permohonan cerai di Pengadilan Agama Surabaya selama masa pandemi COVID-19, serta memahami alasan perceraian dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan cerai terdampak pandemi. Jenis penelitian empiris dengan metode analisis kualitatif yang memisahkan data dari analisis deskriptif, dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Karena pandemi ini, telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali berpengaruh pada permohonan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya. Maraknya perceraian ditengarai sebagai dampak dari pandemi ini. Hasil Penelitian ditemukan bahwa selama pandemi Covid kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabya terjadi lonjakan dan permintaan perceraian di kala pandemi ditengarai dari sebagian aspek yang paling banyak dari ekonomi dan faktor tidak ada keharmonisan, serta keputusan hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian terdampak Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Analisa Yuridis Keterlambatan Pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya Ghanisworo Ayu Pratiwi; Mas Anienda Tien Fitriyah
Widya Yuridika Vol 5, No 1 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v5i1.2530

This study aims to analyze the causes of non-fulfillment of life insurance benefit payments at PT. Asuransi Jiwasraya in the perspective of positive law that applies in Indonesia and the efforts taken by PT. Asuransi Jiwasraya in late payment of life insurance benefits. This study uses a normative juridical research method, where the legal problems that occur will be analyzed by the authors using a statutory approach and literature study. The results of this study indicate PT. Asuransi Jiwasraya does not fulfill the benefits of its customers, because it shows that they are in default on the policy agreement that has been agreed upon by PT. Asuransi Jiwasraya with customers, because of their carelessness in investing customer money which resulted in customers failing to get the benefits. The responsibilities carried out by PT. Asuransi Jiwasraya in accordance with the PT. Asuransi Jiwasraya with customers that if there is a dispute, the settlement will be carried out through deliberation, mediation, reporting to the OJK, legal channels or the courts. The settlement efforts did not result in deliberation, failed mediation and no administrative sanctions were imposed by the OJK, and there were also no claims for default from the courts. There is no dispute resolution contained in the policy agreement that brings results to get customer benefits. The solution from the author should be if PT. Asuransi Jiwasraya cannot pay the benefits directly, it can be done in stages with the customer's approval.

Konsekuensi Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kasus PT. Mopoli Raya Ahmad Ziyad; Mas Anienda Tien F
Banua Law Review Vol. 3 No. 2 (2021): October
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN MELALUI FITUR PAYLATER APLIKASI GOJEK Wira Gagah Satria; Mas Anienda
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6210

This research aims to find out the implementation of the agreement on Paylater Gojek against the principle of good faith. Furthermore, how can the efforts be made by the parties if the principle of good faith is not fulfilled. The lack of paylater method for Gojek itself is the lack of rapid response to system improvements that make consumers complain about Gojek services. The more consumers who complain, the decrease in existence. In the case of repayment of paylater loans consumers are late to pay, making the turnover of borrowed money in the Gojek application is disrupted. The advantage for consumers is that consumers can still enjoy the services provided by Gojek without filling the gopay balance first. The disadvantages of paylater features for consumers, if consumers will pay off loans that have been used in the paylater feature, consumers will be charged a large admin fee of 15,000. When consumers are late to return the loan to Gojek, consumers will be subject to a daily fine of 2000 rupiah. Using empirical juridical research methods which are research conducted on the actual circumstances occurring in the field. The results of this study, that first, the principle of good faith in the agreement on paylater features in Gojek applications often does not materialize because the system on Gojek applications is often problematic. Second, consumers often miss out on repayment. Third, the party of Gojek is unresponsive to consumer complaints regarding paylater and appropriate dispute resolution to resolve the issues that occur between Gojek and consumers is mediation by third parties in this case the Consumer Dispute Resolution Agency.Keywords: Good Faith; Principle; Agreement; PaylaterGojek. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada Paylater Gojek terhadap asas itikad baik. Selanjutnya bagaimana upaya yang dapat dilakukan para pihak apabila asas itikad baik tidak terpenuhi. Kekurangan metode paylater bagi Gojek sendiri adalah kurang cepat tanggapnya perbaikan sistem yang membuat konsumen komplain terhadap pelayanan Gojek. Semakin banyak konsumen yang complain semakin menurun pula eksistensinya. Pada kasus pengembalian pinjaman paylater konsumen telat membayar, membuat perputaran uang pinjaman di aplikasi Gojek pun terganggu. Kelebihan bagi konsumen adalah konsumen dapat tetap menikmati layanan yang disediakan Gojek tanpa mengisi saldo gopay terlebih dahulu. Kekurangan dari fitur paylater bagi konsumen, apabila konsumen akan melunasi pinjaman yang telah digunakan pada fitur paylater, konsumen akan dikenakan biaya admin yang besar sebanyak 15.000. Ketika konsumen terlambat mengembalikan pinjaman kepada pihak Gojek, konsumen akan dikenakan denda perharinya 2000 rupiah. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini, bahwa pertama, asas itikad baik di dalam perjanjian pada fitur paylater di aplikasi Gojek sering tidak terwujud karena sistem pada aplikasi Gojek sering bermasalah. Kedua, konsumen sering mangkir untuk pelunasan. Ketiga, pihak dari Gojek tidak responsif terhadap pengaduan konsumen mengenai paylater dan penyelesaian sengketa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Gojek dengan konsumen adalah mediasi oleh pihak ketiga dalam hal ini BPSK.

Protection Of Women Against Online-Based Shopping Fraud Hervina Puspitosari; Mas Anienda Tien Fitriyah
Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2021): Veteran Society Journal
Publisher : Faculty of Law

Abstract Online shop is a popular shopping choice. attractive to consumers without having to visit the store directly, through internet applications can be easily accessed and ordered at a price offer that is sometimes also much cheaper than shopping directly coming to the store. However, the various conveniences offered in reality also cause various problems related to the protection of consumers in transactions at online shops, which oftentimes consumers also experience fraud, whether the goods have not arrived that have been ordered and paid for or the goods arrived but are not in accordance with what was ordered. There are still many cases of online buying and selling fraud, efforts are needed to reformulate existing regulations that have not been able to accommodate the interests of consumers, so it is also necessary to change the Consumer Protection Act which is more secure in providing legal protection to consumers in online buying and selling transactions as well as regulation of business actors. that adapts to the development of information technology and social changes in society. Keywords: Protection, Women, Buying and Selling, Online

Anti-Corruption Behavior Education for Children to Prevent Corruption as Extraordinary Crime in the City of Surabaya Mas Anienda Tien Fitriyah; Novia Ayu Permatasari Permatasari
Nusantara Science and Technology Proceedings 4th International Seminar of Research Month
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/nstp.2019.0411

Corruption Eradication Commission as Leading in Law Enforcement to fighting corruption in Indonesia named 256 suspects in corruption cases throughout 2018. This number could be increasing because of Corruption often involving family. The corruption that involving family needs particular treatment because of the massive and damaging impact of corruption generates disruption and distrust of state institutions. Family as the smallest unit of society has a role to provide character and moral education for their kids in an earlier stage. The amount of Corruption that involves the family attracts the researchers to conduct deeper research to find the best learning model for parents that can be applied to children and create a system and environment that supports anti-corruption behavior in the society and shaping anti-corruption behavior that applied in the family and school. The method used in this study starts with identified various literature related to the issue of corruption involving the family both in terms of problems and challenges faced by the community. The result of this research is the best way to prevent corruption is through anti-corruption education provided by the family itself and parents and the education from family starts from age 4-year old till 9 years old. The conclusion of this research is the best way to prevent corruption is by providing anti-corruption education to that example given by parents.

Co-Authors Abdiel Dikma Wicaksono Achmad Ichsan Maliki Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Ziyad Alfarizi, Maolana Aprilia, Rohmawati Putri Apriliani, Dea Audivna Putri Fadilla Wata Aziziyah, Alvina Nur Bara Abdul Gani Diana Rahima Dita Ayu Alisya Fadilla Wata, Audivna Putri Fenti Dwi Sugiati Gendut Sukarno Ghanisworo Ayu Pratiwi Hervina Puspitosari, Hervina Iqbal Maulana Lailatul Qomariyah, Lailatul Lintang Yudhantaka Maliki, Achmad Ichsan Maolana Alfarizi Marchelia, Andria Mukhammad Ginanjar Fitrianto Nada Nabila Fauzi Nadhilah Hakim Norna Haniaden Novia Ayu Permatasari Permatasari Oktavianto, Mohammad Arsyi Prajna Sherina Paramita Putra, Sandio Abid Aurian Putri, Shyva Syawa Permata R. Ahmad Faisal Ramadhan Rahmawati, Defi Rohmawati Putri Aprilia Salsabilah Anton Shafania Afdira Sugiati, Fenti Dwi Sulastri Irbayuni SUTRISNO Sutrisno Sutrisno Talitha Nabilah Wira Gagah Satria Wira Gagah Satria Wiwin Yulianingsih Wulan Retno Wigati Yana Indawati Ziyad, Ahmad

Title

Found 44 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 44 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 44 Documents
Search